No. 1380 K/Pid.Sus/2013Bahwa oleh karena Judex facti tidak mempertimbangkan seluruhfaktafakta persidangan, maka menurut hukum Judex facti telah lalaidalam mengambil keputusan yang mengakibatkan putusan Judexfacti cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;Keberatan Kedua :Tentang Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara.Bahwa pertibangan Judex facti Pengadilan Tipikor Medanpada halaman75 (tujuh puluh lima) s/d halaman 78 (tujuh puluh delapan) yang diambil alihpertimbangannya

oleh Judex facti Pengadilan Tinggi Tipikor yang mengambilalin seluruh pertimbangan hukum hakim Tipikor Pengadilan Negri Medanmenyimpulkan bahwa unsur ini terpenuhi adalah suatu pertimbangan yangkeliru alasan sebagai berikut:leBahwa Judex facti dalam perimbangannya masih mengacu kepadapenjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangmenyebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangannegara " menunjukkan bahwa

Mohammad Askin, S.H., dan MS.Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 1380 K/Pid.Sus/2013S.H.

., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ MS. Lumme,S.H.Panitera Pengganti :ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususROKI PANJAITAN, S.H.Nip. 19590430 198512 1 001Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 1380 K/Pid.Sus/2013

Bahwa menurut Penuntut UmumPutusan yang dikeluarkan oleh MajelisHakim sudah sesuai dengan ketentuan pasal 197 (1) KUHAP dan dirasatelah memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsitingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkaraHalaman 74 dari 77 hal Put No.11/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK.serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka RayaNomor 27/PID.SusTPK/2016/PN.

Plk tanggal 07 Nopember 2016 danmemperhatikan Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontramemori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tipikortingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapat denganPutusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama yang menyatakan perbuatanterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukantindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa PenuntutUmum.Menimbang bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat banding

,MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

,MH Hakim AdHoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 2 Desember 2016 Nomor: 11/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK dan putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehkedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLY M.SIMANJUNTAK, SH Panitera

Setelah menjalanipersidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Termohon divonis 3(tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan;Bahwa Termohon setelah menjalani' masa tahanan di LembagaPemasyarakatan Wanita Bulu Semarang, akhirnya dibebaskan padabulan April 2018.

Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Januari 2021, terhadap putusantersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi TerhadapPutusan Gugatan Paten Nomor 02 K/Pdt.SusHKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.juncto Nomor 28/Pdt.SusPaten/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Plh.Panitera, Panitera Muda Tipikor

Sonta Wisesa bin Syahrul untuk membayar uangpengganti sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas jutarupiah),diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang yang dititipkankepada Penuntut Umum dan telah dimasukkan dalam Rekening Bank BRINomor 065701000185302 atas nama Kejaksaan Negeri Kuala Simpangsejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai denganPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor47/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna tanggal 16 November 2015 sebagaipengembalian

Banda Aceh Nomor 07/PID.TIPIKOR/2016/PTBNAtanggal 14 Juni2016yang menguatkanputusanPengadilanNegeri/Tipikor BandaAceh tanggal 18 April 2016 Nomor 47/Pid.Sus/TPK/201S/PNBna,tersebut" Tidakmenerapkanhukum sebagaimana mestinya"yaitu:1.

Bahwa PutusanPengadilanT inggi/Tipikor Banda Aceh tersebuttidakmencerminkan rasakeadilanyangberkembangdimasyarakat,khususnyaterhadappelakutindakpidana Korupsi. Bahwapidanayangdijatunkanharuslahmempunyaidampakyangmenjerakan (specialdeterent effect)sehinggapadaakhirnyadapatmenangkalpelakutindakpidanalainuntukberbuat,akantetapiputusanpidanayangtelahdijatuhkanolehMajelisHakimHal. 67 dari 84 hal.

Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016PengadilanNegeri/TipikorBandaAcehtidakmempunyaidampakyangmenjerakan Terdakwayangmerupakansalahsatudaritujuanhukumdanhailinijelastidakmencerminkan rasakeadilanyang berkembang di masyarakat dimanaperbuatan Terdakwatelahmerugikanmasyarakat, putusanmanatidaksesuaidenganapayangtelahkamikemukakandalamsurattuntutan(Requisitoir),menurutkamihukumanpidanayang dijatunkanoleh Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor Banda Acehbelumlahmemenuhi rasakeadilansertatidak akanmembuat

Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016hukum karena dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakanperbuatan Terdakwa selaku Konsultan Perencanaan yang mengajukan tagihandan menerima pembayaran 100% untuk termin sampai dengan IV sebanyakRp797.600.000,00 sedang yang seharusnya hanya Rp435.600.000,00 adalahsebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang adapadanya, bukan sebagai perbuatan melawan hukum materiel sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor;Bahwa Judex Facti

MH dan Natalia Rumyaan, S.Hsebagai Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokad/PenasihatHukum Petrus Ohoitimur, SH, MH dan Rekan yang beralamat di Jalan RayaAbepura Kota Raja Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasatertanggal Jayapura 8 Maret 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Klas IA /Tipikor/PHI Jayapura tanggal 8 Maret 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;Setelah membaca dan memeriksa :.

Pasomba Palembangan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA/Tipikor/PHI Jayapura dengan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :KESATUPRIMERBahwa Terdakwa dr.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Klas A Jayapura telahmemberitahukan Permintaan Bading tersebut kepada Terdakwa pada tanggal21 Pebruari 2017 sesuai Akt Pemberitahuan No.5/Akta/Pid.SusTPK/2017/PNJal tanggal 21 Pebruari 2017 yang terlampir dalam berkan perkara .60Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan Memori Banding tertanggal 23Pebruari 2017 yang diterima oleh Pan MUD tipikor Pengadilan Negeri Klas AJayapura

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kamiPahatar Simarmata, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Houtman L.Tobing, S.H., Hakim Tinggi Tipikor dan Dr.

., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai anggota, putusanmana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut71didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jalaludin Bugis,sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa:;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua ,1.Houtman L. Tobing, S.H. Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum. 2.Dr.

Bahwa barang bukti untuk perkara FX Yohan Yap alias Yohan sudah lengkapkarena sudah diputus oleh PN Tipikor Bandung karena di lantai 26 dan 27 tidakada perusahaan yang bernama PT Bukit Jonggol Asri;.

YOHAN diPengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi lbu Tina.Putusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.208/302355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi RACHMAT YASIN terhadapTerdakwa FX. YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi ROSELLY TJUNG terhadapTerdakwa FX.

YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi CAHYADI KUMALA diPersidangan Terdakwa FX. YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi ROBIN.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi DIAN.1 (satu) bundel fotocopy transkrip Keterangan Saksi HARI GANIE dalam SidangTerdakwa FX.

YOHAN di Pengadilan Tipikor Bandung.1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa No.001/BJABOD/SK/VII/2013 dari PT.BUKIT JONGGOL ASRI kepada F.X YOHAN YAP untuk mewakili PT. BUKITJONGGOL ASRI sehubungan dengan pengurusan perijinan PT.

Pemberantasan Korupsi,13 Agustus 14/PN TIPIKOR BDG, Pemeriksaan Saksi Robin, Sapta, Tina, Dian,Tenny, Rizky, Ricky, Heru; F.X YOHAN, Disc , yang berisikan copy dataPutusan No. 08/Pid.Sus/TPkK/201 5/PN.JKT.PST.25 7/302633.634.635.636.637.638.639.rekaman Persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka F.X.YOHAN YAP Alias YOHAN pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13Agustus 2014.1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK Komisi Pemberantasan Korupsi,13 Agustus 14/PN TIPIKOR BDG, Pemeriksaan

Termohon selalu disakiti olehPemohon baik lahir maupun batin, Termohon tidak mungkinmengatakan hal itu jika Pemohon bisa menghargai Termohon sebagaiistri.e Posita 5, Benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalsejak tahun 2009, namun Pemohon yang terlebin dulu meninggalkanTermohon dan tinggal di rumah orang tuanya yang hanya berdekatan,kemudian Termohon pergi dari rumah Pemohon dan tinggal di rumahTermohon sendiri di Dondong, setelah selesainya tahanan Termohonselama setahun karena kasus Tipikor

SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sebagaiKetua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH. dan MAHMUD FAUZIE,SH.MH,. masingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14Mei 2013, Nomor : 28 /PDT /2013 /PTBNA, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Mejelis tersebut

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidaksependapat Judex Facti dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggarPasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP. Para Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan,;2.

Bukti P.8Bukti P.9Bukti P. 10:Bukti P. 11Bukti P. 12:Bukti P. 13:Bukti P. 14:: Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT,tertanggal 21 Nopember 2011 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571 K/Pid.Sus/2013, tertanggal14 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi); : Keputusan Menteri Hukum dan Hak

,NIP. 19740606 200003 1 008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor:044.c/KR.

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum"adalah dengan merujuk pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 517K/Pid.Sus/2013 tertanggal 14 Mei 2013;Menimbang, bahwa dalam Perkara Pidana pada Putusan Kasasi MahkamahAgung RI Nomor: 517 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tersebut, makaPenggugat telah ditetapkan sebagai Terdakwa ... dan seterusnya; Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:07/TIPIKOR

Hal ini sebagaimana uraian baik dalam Putusan Pengadilan Negeri LahatNomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:07/TIPIKOR/2012/PT.PLG dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 517K/Pid.Sus/2013, yang menyebutkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam (vide bukti P. 6, bukti P. 7= bukti T. 4, dan bukti P. 8 = bukti T. 2);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkantindakan Tergugat dalam menerbitkan

Jonna nnn nnn nn nnn enna nnn nnn nnn nnn ncn nn en nnn nnn nnneBahwa dengan putusan Pengadilan Tipikor tersebut telah terbukti,bahwa Penggugat bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana tersebuttetapi hanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi bersamasama secara berlanjut,sebagaimana dakwaan Kesatu subsider, karena sebenarnya Penggugatsebagai Bendahara Pengeluaran dalam mengelola mengeluarkan uangberdasarkan perintah jabatan yang sah berdasarkan KeputusanGubernur

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 ada surat dakwaan Penggugat dari PenuntutUmum (vide bukti P4) ; 222202 02 nc nennneee11.Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 Penggugat dijatuhi hukuman 2 Tahun10 Bulan Penjara berdasarkan Putusan Tipikor No.39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl (vide bukti P3 = T9) ;12.Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014 dilakukan pembahasan penyelesaiankasus Penggugat di lingkungan Pemprov Bengkulu yang disimpulkan karenamenyangkut tindak pidana korupsi maka akan dinaikkan telaah staf kepadaPutusan

Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahandan Kesra atas nama Tergugat mengirimkan surat kepada Ketua PengadilanNegeri mengenai penjelasan terhadap Putusan Tipikor No.39/PID.SUS.TPK/2014/PN.Bgl atas nama Penggugat apakah telah mempunyaikekuatan hukum tetap (vide bukti T11) dan terhadap surat tersebut ada tandaterima surat (vide bukti T12) ; 220200 22217.Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 terhadap surat dari Tergugat tersebut,Panmud Tipikor atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkansurat balasan

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palu mengenai unsurmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, faktanya harta kekayaan terdakwa tidak adabertambah pada saat terjadinya penyimpangan pada proyekpenggantian jembatan Torate cs.

memandang perbuatan terdakwa memenuhi dan terbuktidakwaan pasal 3 UU TPK disatu pihak, dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam putusannya dilain pihak yang berpendapat bahwa dakwaan yangterbukti adalah pasal 2 ayat (1) UU TPK, maupun pendapat Terdakwa yangmengharapkan diberikan putusan oleh Majelis Hakim tingkat banding yangpaling menguntungkan dirinya ; Oleh Karena itu akan dikaji dan ditelaah secaraseksama baik dari Sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilanTindak pidana korupsi (Tipikor

Ngo Jony, Konsultan Pengawas, teregister dengan perkara Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2020/PT.PAL yo Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.PAL, dituntutPenuntut umum terbukti dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK dan memintaagar dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 100 juta rupiahsubsidair 3 bulan kurungan.Bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum untuk masingmasingterdakwa tersebut Majelis Hakim tipikor tingkat pertama menilai keempatempatnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi vide pasal

seperti pada pasal 3 UU TPK.Bahwa atas dasar uraian pendapat tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa adalah tidak keliru dan dapat saja sebagianterdakwa lebih tepat dikenakan pasal 2 ayat (1) UU TPK dari pada pasal 3 UUTPK, tetapi sebagian terdakwa lainnya seperti PPK atau KPA atau PA lebihtepat dikenakan pasal 3 UU TPK dari pada pasal 2 ayat (1) UU TPK, sekiranyaHalaman 44 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT PALmereka masingmasing dinyatakan terbukti melakukan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 AYogyakarta, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal7 September 2016 ;3. Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengantanggal 6 November 2016 ;4. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 November 2016 sampaidengan tanggal 6 Desember 2016 ;5.

Bahwa dalam putusan a quo, MajelisHakim menyatakan Menimbang, bahwa meskipun surat dakwaan PenuntutUmum disusun secara sistematika subsidiaritas namun denganmemperhatikan fakta hukum maupun unsur utama dalam surat dakwaanprimair dan subsidair, maka dalam hal ini Majelis Hakim membaca suratdakwaan tersebut secara sistematika alternatif , sehingga majelis telah kelirudalam menerapkan pembuktian dakwaan yang berbentuk subsidiaritas.(2) Mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding untuk memutusperkara

ini Sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada persidanganpada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Oktober2016;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 9 Desember 2016, yang pada pokoknyamenyatakan : (1) Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalampertimbangannya sudah tepat dan benar, yang memakai dakwaan subsidair;(2) Bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan

MH. masingmasing HakimTinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor, selaku Hakim Anggota yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat bandingberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Desember 2016, Nomor15/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.YYK dan putusan tersebut diucapkan pada hariRABU tanggal 25 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadirioleh para Hakim Anggota, serta HERU PRAYITNO,SH.

2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;Penuntut Umum Kejari Probolinggo sejak tanggal 28 Juli 2015sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal17 Nopember 2015;9. Perpanjangan Ke1 Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengantanggal 17 Desember 2015;10. Perpanjangan Penahanan Ke2 Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;11.

PUTUSANNo. 386 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : TENGKU HARUN MALIKA, BA ;Tempat lahir : Selat Panjang ;Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 08 Januari 1955 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Letnan Boyak, Gang Antara, RT 005,RW 004, Bangkinang ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pensiunan PNS pada DisdikporaKabupaten

Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah salah menerapkan Pasal18 ayat (1) huruf b dalam hal ini mengenai hukuman uang pengganti ;Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenjelaskan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsiBahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim

mempertimbangkan alasanalasannya sehinggaputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridismaupun dalam menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, sesuaidengan penerapan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP, maka putusanpemidanaan haruslah memuat, yaitu:Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaanatau tindakan dan Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasarhukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankanTerdakwa ;Bahwa dari putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

Mohammad Askin,SH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./M.S. Lumme, SH., tid./ Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,Panitera Pengganti,ttd./Dulhusin, SH.,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n.

Selainitu dalam amar putusan selanya Majelis Hakim Pengadilan Militer Ill14 Denpasar sudah memutuskan dengan menyatakan bahwaPengadilan Militer Ill14 Denpasar berwenang mengadili perkaraTerdakwa Lettu Caj Nyoman Sudiartha.Tetapi pada sisi lain MajelisHakim dalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur menggabungkan tindak pidanaHal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 32K/PMT.III/PL/AD/III/2017yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yang merupakan tindakpidana khusus

Majelis Hakimdalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur Militer menggabungkan tindakpidana yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yangmerupakan tindak pidana khusus dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana umummenjadi satu perkara atau satu surat dakwaan dinilai olehMajelis Hakim hal itu secara praktis membingungkan danmenyulitkan serta secara teoritis menyimpangi asas lexspecialis derogate legi generali, walaupun surat dakwaantersebut

Mlonggo Kabupaten JeparaIslamDirektur CV Jujur Jaya MandiriSMEAHARIYANTO bin GIARTOJakarta45 tahun / 21 Januari 1968Lakilaki.IndonesiaDukuh Pengkol RT.004/RW.005 Desa PengkolKecamatan Jepara Kabupaten JeparaIslamKontraktorSTMTerdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penahanan oleh :e =Penyidik :Sejak tanggal. 15082013 s.d tanggal.03092013;e Perpanjangan Penuntut Umum :Sejak tanggal 04092013 s.d.tanggal 13102013;e Penuntut Umum :Sejak tanggal 05122013 s.d.tanggal 24122013;e Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 15 012014 ;e Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : Sejak 16012014 s.d. tanggal 16032014.;Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang sejak tanggal 17032014 s.d. tanggal 15042014;Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang: Sejak tanggal.16042014 s.d. tanggal. 15052014;> Didampingi oleh Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum, M. Fajar Subhi A.K. ARIF, S.H.

Pleburan Tengah No.3 A, Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tipikor Semarang;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa

tetapi dapat juga dalam ranah hukum perdata, pidana perbankan ataupidana pajak, sedangkan perkara ini terkait dengan Undangundang JasaKonstruksi maka kerugian tersebut adalah dalam konteks keperdataan.Berdasarkan seluruh analisa tersebut di atas, maka para terdakwa tidak terbuktimelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaaan Primair danDakwaan Subsidair, sehingga oleh karenanya harus dibebaskan dari semuadakwaan., atau apabila tindakan Jaksa Penuntut Umum membawa perkara inike Pengadilan Tipikor

Gratifikasi 1 pasal;o Inti tipikor ada suap menyuap kerugian ini konteks pidana keperdataanterkait barang dan jasa , dimana sering yang terlibat barang dan jasadan penyelenggaraan lelang dan dilihat fakta yang ada spefikasibangunan harusnya sekian tapi tidak dilakukan, dan keuntungandiperuntukan memperkaya diri sendiri itu bisa dikatakan tipikor;Bahwa kalau beramai ramai bisa dikatakan porporasi dan Majelis mengaitkan pada faktadipersidangan;2. Prof. DR.

Nurhasianta Manik, Apt yang merupakanPejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Sidikalang,untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penetapan Alkes;Bahwa prosedur penyelidikan sebagaimana acuan penetapanPemohon sebagai Tersangka tertanggal 2 Maret 2016, denganSurat Panggilan Nomor S.Pgl/306/IIV2016/Reskrim, yangditandatangani oleh Termohon (Ajun Komisaris Olma Fridoki/Nrp.84101429) yang telah memberikan keterangan pada tanggal 7Maret 2016 di Unit Tipikor Reskrim Polres Dairi;Bahwa kemudian pada

Sdk2.6.2.7.2.8.2.0.2.10.84101429) (Ajun Komisaris Olma Fridoki/Nrp. 84101429), untukdimintai keterangan lanjutan pada tanggal 13 April 2016 di UnitTipikor Polres Dairi;Bahwa selanjutnya dalam tahapan lebih lanjut, Pemohon kembalimenerima panggilan sebagai lTersangka dari TermohonPraperadilan yang ditandatangani oleh (Komisaris Polisi ElmanTambunan/Nrp. 65030082) untuk dimintai keterangan padatanggal 22 Nopember 2016, di ruang unit Tipikor Polresta Dairi,sebagaimana untuk upaya penyidikan dalam delik

pidananya perlu melihat tupoksi masingmasing, sebab pertanggungjawaban kesalahan dalam PengadaanBarang/Jasa masuk ke dalam beberapa kajian bidang hukum ;Bahwa dalam hal ini, harus dilihat dimana terjadinya perbuatan, atau ahliistilahkan letak titik apinya, apakah di PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)atau di Panitia Pengadaan, jadi harus melihat tupoksinya masing masing ;Bahwa kalau keputusan dibuat secara bersamasama, maka harusdipertanggung jawabkan secara bersamasama juga ;Bahwa dalam Pasal 2 UU Tipikor

unsur melawan hukum atau perbuatanmelawan hukumnya yaitu dengan maksud dan untuk sertatujuan,sedangkan Pasal 3 UU Tipikor menyangkut penyalahgunaan jabatan, jadidalam hal ini Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkaitan denganpenyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara ;Bahwa mengenai kebenaran penetapan status tersangka Pemohon, bukanbidang ahli ;Bahwa tentang Pasal 3 UU Tipikor, terdapat unsur menguntungkan yaitusengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), jadi disini harus

Ahli, Surat (dokumen Pengadaan) danPetunjuk, lalu Pemohon diperiksa sebagai tersangka dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya kemudian juga melalui proses gelar perkaradilakukan penahanan atas diri Pemohon dan tembusan penetapanpenahanan atas diri Pemohon telah disampaikan kepada keluarganya, yangselanjutnya berkas perkara telah diajukan kepada Kejaksaan Negeri Dairidan telah dinyatakan lengkap atau P21 ;Bahwa terhadap Miko Lestari Marbun (Pemohon) dipersangkakan Pasal 2dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor

EDY WALUYO ( perkaranya telah diputus olehpengadilan tipikor dinyatakan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap dalan perkara yngsama), dalam putusanya barang bukti surat melekat pada berkas perkara Ir.

TESAR (yang kedua telah diputusbersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perkara yangsama), pada Hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam Bulan Desember Tahun 2011, bertempat di Kampus Universitas Bangka Belitung atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untukmemeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan

WALUYO, ( yang keduanya telah diputus bersalah olehpengadilan tipikor pangkalpinang dalam perkara yang sama dan telah memperolehkekuatan hukum tetap ), dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.170.156.000 ( satu milyarseratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah ) Kontrak Nomor :043/SPK/03/X1/2011 tertanggal 17 NOvember 2011, dengan waktu dimulai kontrak tanggal 17Nopember 2011 s/d 17 Desember 2011 , dengan macam dan jenis peralatan sebanyak 114aitem.Bahwa benar setelah berakhirnya waktu

TANGGUNG ( perkaranya telahdiputus oleh pengadilan tipikor Pangkalpinang dalam kasus yang sama dan telah memperolehkekuatan hukum yang tetap ) dengan membuat berita acara serah terima barang No.140/PPK/03/BASTB/XII/2011 dengan menyebutkan barang BAIK dan CUKUP SE0OLAHOLAHPEKERJAAN TELAH SELESAI 100 % UNTUK PENCAIRAN DANA KE KPPN.

Hakim Ad Hoc Tipikor masing masing sebagaiHakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan REZKYDEVILIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh YULIAN BERNARD, S.H, Penuntut Umum dan ParaTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAdto dtoMEDI SJAHRIAL A, SH, MH. RIOS RAHMANTO, SH.