Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 20 Juni 2019 tentang Penunjukan dan Susunan MajelisHakim yang mengadili;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Kamis, tanggal 27Juni 2019;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa JUMRIN PAGALA,S.Sos, M.M.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Halaman ke 179 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid. SusTPK/2019/PN.

Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurutMajelis Hakim Tipikor, unsur ke3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhisecara hukum;Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian NegaraMenimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Jumlah penyetoran kembali yang telahdilakukan ke Kas Daerah sesuai STS Rp.295.000.000,Kerugian Keuangan Negara (123) Rp.4.535.000.000, Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutMajelis Hakim Tipikor, Unsur ke 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umumtersebut telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 5.

dibantu ARRIYANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe di Unaaha serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE ANDRI WAHYUDI, SHDARWIN PANJAITAN, SHPanitera Pengganti,ARRIYANI, SHHalaman ke 223 dari 223 halaman Putusan Perkara No.12/Pid.

ditahan dengan jenis penahanan Rutanberdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :1101112Penyidik Kasat Reskrim Polres INHIL sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan27 Januari 2015.Kejaksaan Negeri Tembilahan sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal08 Maret2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 09 Maret2015 sampai dengan tanggal 22 Maret2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 AprilPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 MeiPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Mei2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 07September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan TInggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiTingkat Banding sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05Desember 2015 ;Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal23 Nopember 2015 terhitung sejak tanggal

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL.,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 28 Oktober 2015, putusan mana pada hari, Kamis tanggal 26 Nopember2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan di dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu RUSTAM, S.H.

dr.H.SUPARMANBantaeng55 tahun / 18 Oktober 1960LakilakiIndonesiaJalan Kurungan Bassi, Kelurahan Rimuku,Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;IslamPegawai Negeri Sipil (Direktur RSUDPropinsi Sulawesi Barat)Strata Satu (S1) 1 Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 24 November2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahananRUTAN sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22Januari 2015;3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju dengan jenistahanan RUTAN sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan perkara inidilimpahkan ke pengadilan Tipikor Mamuju;e OLEH MAJELIS HAKIM:1.Ditahan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 16 Maret 2015 sampaidengan tanggal 14 April 2015;2.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak tanggal 15 April 2015sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;3.Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Juni 2015sampai dengan

Bila tim penasihat hukum28mencermati secara seksama mengenai tempus delik surat dakwaan yangkami buat sesuai dengan alat bukti yang ada jelas disebutkan kejadiannya/peristiwa pidana tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2013 atausetidaktidaknya dalam tahun 2013, dan locus delik atau tempat kejadianperkara di kabupaten Mamuju atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk didalam daerah hukum pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Mamuju;Bahwa terhadap alasan tim penasihat

lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadiedkk;Dijadikan barang bukti dalam perkara Ramadhan,S.Si9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara inisebesar RP 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 1 Juli2015 oleh SAPTONO SETIAWAN,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis,SUHERMAN,SH dan JOHN DISTA,SH HakimHakim Adhoc Tipikor

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masingmasing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 10/TIPIKOR/201 1/PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palembang;Hal. 67 dari 80 hal. Put. No.1360 K/Pid.Sus/20122.

Tentang putusan batal demi hukumBerdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 197 (2) KUHAP judexfacti salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya yaitu tidak memuat pasal dari tindak pidana yangmenjadi dasar pemidanaan;Putusan judex facti pada halaman 68 berbunyi :Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 10/TIPIKOR/2011/PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang menyatakan:*"Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1788/Pid.B/2011/PN.PLG

dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Majelis Hakim, yaituHakim Ad Hoc Tipikor

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka dana yang dihimpun olehbagian OBGIN PPDS FK UNSRI tidak termasuk Penerimaan Negara BukanPajak, sehingga dalam kasus a quo unsur kerugian Negara tidak terpenuhisebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, oleh karena ituHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H.

,MH dan Leopold Luhut Hutagalung,SH.MH HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan, SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd/H. Surachmin, SH.,MH ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 Desember 2011, Jenis Penahanan Tahanan Kota.9. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 26 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012.10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 25 Januari 2012 s/d 23 Februari 2012.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakniABDY YUHANA, SH.

MH &Associates yang berkantor di Jalan Sukabumi Dalam No. 161 Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011, sebagaimana terlampir dalamberkas perkara.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Telah memperhatikan semua alat bukti yang diajukan didepan persidangan.Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Redquisitoirnya yangdibacakan di depan

Dasuki, Nastiyo dan Ruslanmakajika Terdakwa YUSI DWI HANOAYANI mengembalikan dana ke BPR SliyegIndramayu maka seharusnya terdakwa pun tidak ditetapkan sebagai tersangka dandituntut dan dihadapkan dimuka persidangan.Bahwa walaupun Pasal 4 UU TIPIKOR secara tegas dan jelas menyatakan"PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAUPEREKONOMIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN PIDANANYAPELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2DAN PASAL 3" akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku di Kejaksaan NegeriIndramayu.Menimbang

RAMLAN COMEL, SH dartISKANDAR HARUN, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimehakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Tanggal27 September 2011 Nomor : 69/Pid.Sus!

PUTUSANNomor : 33/TIPIKOR/2012/PT.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILANTINGGI JAWA BARAT, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsidalam pengadilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama : IR.

BengkuluUmur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun / 01 Maret 1959Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaAgama : IslamTempat tinggal : Asrama Brimob Sukasari RT.001 RW.003, KelurahanLawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota BogorPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota DepokPendidikan > 2Terdakwa dilakukan Penahanan oleh :Penyidik sejak tanggal . 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Kls.A Bandung sejak tanggal 12 Maret 2012 sampaidengan 10 April 2012 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kls.A Bandung sejaktanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengantanggal 09 Juli 2012 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 10 Juli 2012 sampaidengan tanggal 08 Agustus 2012 ;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Barat / Pengadilan Tipikor TingkatBanding berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen/Tpikor/2012/PT.Bdg tertanggal 02 Agustus2012 mulai tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat / Pengadilan TipikorTingkat Banding berdasarkan Penetapan Nomor : 67/Pen/Tpikor/2012/PT.Bdg Tertanggal 15Agustus 2012 mulai tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;Pada tingkat banding, terdakwa didampingi Penasihat

Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 04 September 2012 No. :33/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding.

LakilakiAgama IslamKebangsaan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri SipilTempat tinggal : Jalan Trimas Gg.Trimas Sakti No.25 KelurahanTembilahanKota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.Pendidikan : D3 (Diploma tiga)Dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara oleh :12Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengantanggal 21 Februari 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 22 Februari 2015 sampaidengan tanggal 23 Maret 2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan 11 Mei 2015;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2015;Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengantanggal 24

Juni 2015 ;Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25Juni 2015 s/d 21 Agustus 2015;Hal.1 dari 84 hal.

Put.No.26/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR9 Perpanjangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Agustus 2015 s/dtanggal 20 September 2015 ;10 Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 7September 2015 s/d tanggal 6 Oktober 2015 ;11 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor tingkat banding, sejak tanggal 7Oktober 2015 s/d tanggal 5 Desember 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.H.EDWAR, SH.MH Advokat/PenasihatHukum pada kantor Dr.H.EDWAR, SH.MH & REKAN

PERMOHONANBerdasarkan alasanalasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehberkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding denganPutusan sebagai berikut:1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwatersebut;Halaman 8 s/d 11 Putusan Nomor 266/PID/2021/PT BNA.2.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor195/26/VI/2000, tanggal O7 Juni yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya bermeterai cukup sertatelah dicocokkan sesuai aslinya, sebagai bukti (P);2 Fotokopi Surat Izin Atasan Nomor W416U1/4271/KP.01.2/XI/2018, yang diterbitkan oleh Ketua PengadilanNegeri/Tipikor/Hubungan Industri Palangka Raya Kelas IA, tanggal 19Nopember 2018, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya,sebagai bukti (P.2);Bahwa, Penggugat telah

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa, Putusan Pengadilan NegeriKualasimpang tersebut sudah tepat dan benar dan mencerminkan rasakeadilan yang tumbuh dan berkembang bagi Masyarakat;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak objektif danhanya berdasarkan subjektivitas karena tidak mencerminkan rasa keadilanbagi diri Terdakwa oleh karena itu patut untuk dibatalkan;Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban

PANITERAPanitera Muda Tipikor MASJIDIN, S.H., M.H.H. SYAHRIR, S.H.NIP. 196511201989031004 Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSHal. 14 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSUNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPlh. PANITERAPanitera Muda TipikorYULIUS TAPPI, SHNIP. 195807031981031007 Hal. 15 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKSHal. 16 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS

maka yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah benar bahwa Penggugat/Terbanding telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahHalaman 7 Putusan No.282/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan Jabatan,sehingga ia diberhentikan sebagai PNS ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbandingdalam gugatannya dan keterangan Tergugat/Pembanding dalam Jawabannyaserta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 13/Pid.SUS/Tipikor

B A J 1,SH.PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511261989031004 Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 385/PID.SUS /2018/PT Mks

,M.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Bna

Maratua Rambe, SH.MH.d. t. o.2 Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTIUntuk salinan yang sama bunyinya olehWakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor d. t. o.Banda AcehSulaimanT. TARMULI,SHNip. 19611231 198503 1029Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.

Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyaipengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidakmengulangi lagi perbuatannya ;Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :1.Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Janthodalam perkara aquo, yang dalam pertimbangannya menyetujui danmengambil alin pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jantho Nomor 37/Pid.B/2016/PN Jth, tanggal

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Jantho pada putusan perkara a quoyang dikuatkan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dan telahkeliru menerapkan hukum pada penerapan Pasal 378 KUHP, karenamenurut doktrin hukum bahwa penerapan Pasal 378 KUHP ini dititikberatkan pada perbuatan melawan hukumnya, di mana perbuatan disiniadalah bentuk perbuatan yang bersifat aktif yang melanggar peraturanperundangundangan, bukan bentuk perbuatan yang bertentangan denganhak dan kewajiban yang timbul dari

: Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Padi Tengah I / d 866 RT.05 RW.03,Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk KotaSemarang ;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta / Pelaksana proyek pabrik es padaSatwiga Mustika Naga ;Pendidikan : STM; Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai saat ini denganjenis penahanan ; 1.imlPenyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2013 Nomor Print : 10a / 0.5.28 / Ft.1 /03 / 2013 sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret Hakim Tipikor

Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2013,Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ; Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2013 Nomor :26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengantanggal 16 Juni 2013 ; Perpanjangan ke I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana KorupsiTingkat ...Tingkat Banding tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 51 / PN.K / Pen.Pid.Sus /2013 / PT.Sby sejak tanggal 17 Juni

Anawai Kompleks Oheo No. 9A Kota Kendariberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2018 yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Kendari Nomor Reg: 579/Tipikor/2018/PN.Kdi tanggal25 September 2018;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tersebut :Halaman 2 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT KDITelanh membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan

Tipikor/2019/PN Kdi. ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkankepada Terdakwa Il pada tanggal 1 April 2019 sesuai akta pemberitahunandan penyerahan memori banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus.

Tipikor/2019/PN Kdi.Halaman 37 dari 56 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT KDIMenimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dan Kuasa HukumTerdakwa II maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajariberkas perkara (inzage) sesuai Akta pemberitahuan memeriksa berkasperkara Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Kdi masingmasing tanggal 5 Maret 2019dan tanggal 14 Maret 2019, sebelum berkas tersebut dikirim ke PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding

CHARIS MARDIYANTO,S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim KetuaMajelis, SUGENG, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara dan TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masingmasing sebagai HakimHakimAnggota, berdasarkan penetapan Plh.