Ditemukan 17793 data
Eka Dwi Safitri
21 — 6
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
TITIK
23 — 11
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Ruslan Efendi
26 — 14
tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesiahalaman 5 dari 7 halamanPenetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN NgbNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Masduki Hamunaf
20 — 2
Pasal 59 ayat (1) berbunyi :Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP,Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;7 Perpres No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :Pasal 64 ayat (1) berbunyi :Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwakependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 132/PDT.P
106 — 42
ADI bin M.SUWARNO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pelatihankerja selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) PelatihanKerja Kab. Situbondo ;3. Menetapkan supaua Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Situbondo telahmenjatuhkan putusan terhadap Anak tersebut diatas dalam putusan NomorNomor 04/PID.SusAnak/2017/PN Sit., tanggal 10 Agustus 2017 yangamarnya sebagai berikut :1.
Qoriatussaidah
15 — 4
Kutipan AktaPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atautanpa permohonan dari subjek akta.
92 — 69
dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut oleh karena itu masing-masing selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari di dalam Lembaga pada UPT
9 — 1
dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidakdapat didengar jawabannya ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa :a.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan PaciranKabupaten Lamongan Nomor: 700/19/XI/2009, tertanggal 23 Nopember2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermeteraicukup dan diberi tanda (P.1);Fotokopi Surat Kontrak mendapatkan obat TB Paru dari Kepala UPT
Masnah
25 — 7
ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansipelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk danPasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukandan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kotaatau UPT
Agnes Swasti Gita Puspayani
44 — 4
tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 259/Pdt.P/2020/PN MetMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/ Kota atau UPT
36 — 5
Dikembalikan ke UPT Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun melalui saksi SITI HAPSAH.7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah).
M2248 PP beserta kunci kontak dikembalikan ke UPT Kab. Kec. Torjunmelalui saksi SITI HAPSAH.4.
M 2248 PPbeserta kunci kontak.Dikembalikan ke UPT Kabupaten Sampang, Kecamatan Torjun melaluisaksi SITI HAPSAH.7.
59 — 19
Bintang Rifqy Arrahman Bin Abdur Rachman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan ;
- Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak Muhammad Bintang Rifqy Arrahman Bin Abdur Rachman (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di UPT
168 — 49
Menetapkan syarat umum yakni Anak tidak boleh mengulangi perbuatannya dan melakukan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni Anak harus mengikuti pembinaan mental dan spiritual di luar lembaga yang ditunjuk UPT Rehabilitasi Panti Sosial Permadi Putra TERATAI Surabaya selama : 2 (dua) Bulan ;4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;6.
Menetapkan syarat umum yakni Anak tidak boleh mengulangi perbuatannya danmelakukan tindak pidana lainnya dan syarat khusus yakni Anak harus mengikuti22pembinaan mental dan spiritual di luar lembaga yang ditunjuk UPT Rehabilitasi PantiSosial Permadi Putra TERATAI Surabaya selama : 2 (dua) Bulan ;4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;5. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan ;6.
29 — 4
TETTI SRINURLIYAWATI Kepala UPT LABKESDA Kabupaten Cirebon, yang padapokoknya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung THCBahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jiwa Nomor182.2/3952/RSRen tanggal 12 Agustus A 2016 ditandatangani oleh dr.
M. IQBAL GOLDI PRAYOGA
469 — 80
(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepadainstansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30(tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri olehpenduduk dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, disebutkan : Setiap Penduduk wajiod melaporkan PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada DisdukcapilKabupaten Kota atau UPT
1.RISTOLA PARDAMEAN
2.NURLENA
34 — 4
Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukansesuatu lagi selanjutnya mohon diberikan Penetapan atas permohonannya;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah di Duri pada tanggal 12April 2008, sesuai Akta Perkawinan 1403CPK31051000004 yang dikeluarkanDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Kepala UPT
16 — 1
BISMILLAHIRROHMANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalamTingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara: Penggugat; umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3,pekerjaan Bidan UPT Puskesmas Jeruklegi Il, bertempattinggal di Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT; Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan Karyawan swasta, bertempat
AGUS SUGIANTO
15 — 4
;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanpembuktian yang diajukan oleh pemohon;Menimbang, bahwa penetapan identitas diri dari Pemohon tersebutadalah penting agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari Pemohonyang sesungguhnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT
Mulyanto
53 — 20
Bahwa Pemohon bernama MULYANTO, Jenis kelamin : LakiLaki, Lahir diPengadangan pada tanggal 31121986, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 5203LT210920200001, yang dikeluarkan di LombokTimur pada tanggal 24 September 2020 oleh UPT DISDUKCAPIL Masbagikdan Pringgasela;3.
MAULANA BAGJA RAHAYU
22 — 11
Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotahalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Ngbatau UPT