untukberkomunikasi dengan saksi SULTAN ;Bahwa selain narkotika jenis sabu dari saksi SULTAN juga ditemukan 1(satu) unit handphone merk nokia warna hitam yang digunakanberkomunikasi dengan terdakwa ketika melakukan transaksi ;Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu awalnya adalah 1 (satu) poketyang dibeli dari ADI TINDIK di depan rumah terdakwa dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi SULTANdipecah menjadi 2 (dua) poket;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuaidengan ketentuan Undangundang ini ;(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knhususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN BonMenimbang, bahwa dari keterangan saksi HAMSIR, Saksi TRI WIDODOdan saksi KRISTIAN SAMAN diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanseorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa

bukanpetugas yang mendeteksi suatu zat/oahan/benda yang disita atau ditentukan olehpihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukanmerupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukanpetugas Lembaga pendidikan dan pelatihnan serta penelitian dan pengembanganyang memiliki ijin, dan terdakwa memperoleh sabusabu bukan dari lembaga yangmemperoleh ijin untuk menyalurkan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Menyatakan terdakwa TRISNO Als TRIS Bin RIDWANSYAH (Alm)terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKISURAT IZIN EDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

AmuntaiTengah Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempatyang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, "Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat Kesehatan yang tidakmemiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari laporan masyarakat bahwa

dan alat kesehatan;Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Amt.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional

, dankosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 36 Tahun 2009menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implantyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkankesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsitubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat

Menyatakan Terdakwa Trisno Alias Tris Bin Ridwansyah telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

1. Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Alias Joko Bin Sumargonotersebut diatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Menyatakan terdakwaJoko Widodo alias Joko Bin Sumargono, secara sahdan meyakinkan telah terbukti bersalan melakukan tindak pidana tanpakeahliannya mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar pasal 196 UU RI No 36 tahun 2009 tentangKesehatan dalam dakwaan kami.2.

Damai SariharjoNgaglik Sleman atau ditempat lain setidak tidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sleman dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki jin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa terdakwa Joko Widodo alias Joko Bin Sumargono pada hari senintanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wib menemui sdr.

Smndikonsumsi terdakwa sendiri dan sisa 20 butir dibungkus plastik klip masingmasing berisi 10 butir disimpan terdakwa, sedangkan diketahui Trihexiphenidylmerupakan obat sediaan farmasi yang peredarannya harus berdasarkan resepdokterHal tersebut bersesuaian dengan hasil laboratorium Balai besar PomYogyakarta nomor 92/NSK/20 tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan dalamkesimpulannya :Pemerian : tablet warna putin dengan penadaan Y pada satu sisi danBerat Contoh: sejumlah 3 (tiga) butirIdentifikasi :

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfataan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap orang ;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2020 /PN.

Menyatakan Terdakwa Joko Widodo Alias Joko Bin Sumargonotersebutdiatas, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan kKeamanan, khasiat atau kemanfataan danmutu;2.

M E N G A D I L I:1.Menyatakan terdakwa HAERUDIN PARDEDE Bin JAPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ; 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.Menetapkan

HETRUDIN PARDEDE Bin JAPAR terbuktibersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang memproduksi atau HAL 2 PUTUSAN NO 131/PID.SUS/2016/PN SDWmengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat(1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan PenuntutUmum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang

Selanjutnya terdakwadibawa ke Polsek Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu untuk pemeriksaan lebihlanjut.Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan dan menjual 10 (sepuluh) bungkus obatatau sediaan farmasi berupa obat keras bertuliskan huruf LL seharga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) kepada saksi MATERNUS HIRANG Anak Dari PETRUSJAANG tanpa yin dari pihak yang berwenangBahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomorPM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dra.Lisni Syarifah

Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupaobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan PengujianBadan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1011.06.16.0139 tanggal 06 Jum 2016yang ditandatangani oleh Dra.

tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double Ltersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakanpetunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorangpetugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ttersebut diatas Majelisberkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata

perbuatanterdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakankepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa,maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang dikualifisir sebagai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izinedar ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalamperkara ini, Majelis

Pengawas Obat danMakanan ;Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa : Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakanNarkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatizin Menteri ;Halaman 13 dari 18 Putusan No. 951/Pid.Sus/2017/PNSdaDalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa : Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi

, pedagang besarfarmasi, Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan , dokter, dan lembaga ilmupengetahun wajib disimpan secara khusus ;Dalam Pasal 39 disebutkan bahwa:1).

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai denganketentuan dalam Undang Undang ini;2).

Industri Farmasi , pedagang besar farmasi , dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izinkhusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut diatas,maka sudah ditentukan pihak mana saja yang dapat memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sertamenyalurkan Narkotika Golongan yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan yangberupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian

dan pengembanganyang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi,pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan doktersetelah mendapat izin dari Menteri, demikian Narkotika hanya dapat disalurkanoleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah wajib memiliki izin Knusus penyaluran Narkotika dari Manteri;Dengan demikian tindakan menawarkan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTO Alias CODOT Bin M KUZEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki kewenangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00

KUZENterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADI SUKMA ABRIYANTOAls. CODOT bin M.

Bahwa selanjutnya dari pembelian pil warna putih berlogo Y tersebut,terdakwa membuat paketan kecil pil warna putih berlogo Y dengan caramemasukkan pil warna putin berlogo Y sebanyak 10 butir dengandibungkus plastik klip yang siap diedarkan/dijual Kembali kepada orang lain.v Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki keahlian ataupun latarbelakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putin berlogo Y tersebutserta tidak memiliki ijin dari pihak

yang berwenang dalam mengedarkan pilwarna putin berlogo Y tersebut.v Bahwa yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) adalah setiaporang yang tidak memiliki Keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengelola, mempromosikan, dan mengedarkan obat danbahan berkhasiat obat serta ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaram sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan oleh pemerintah;Halaman 5 dari 18

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Kalv Bahwa yang dimaksud sedian farmasi dalam pasal 1 angka 4 UndangUndang nomor 36 tahun 2009 adalah obat, bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika; Bahwa berdasarkan ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR, obatTrinexypenedyl termasuk sediaan farmasi dan termasuk obat keras yangdapat diperoleh harus dengan menggunakan resep dokter; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikPusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN KalMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa WIWIK NING DWI LASARI Binti MUNIBI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.3.

DWI LASARI binti MUNIBI, pada hariKamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekira jam 10.30 WIB, atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun dua ribu enam belas,bertempat di sebuah kios di Dusun Dadapan RT.001 RW.002 Desa Boyolangu,Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2016/PN TigKecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

sesuaiketentuan peraturan pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanansediaan farmasi dan alat kesehatan adalah kegiatan atau prosesmenghasilkan, menyiapkan, mengolah membuat, mengemas dan ataumengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan; Bahwa yang dimaksud mengedarkan sediaan farmasi sesuai ketentuanperaturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan sediaanFarmasi dan alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaianKegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat

harus memenuhi BA (BioAvabilitas) dan BE (Bio Eqivalen) yang ditetapkan oleh Badan POM; Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan obat setelan tersebut melanggarPasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3), Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1), danPasal 198 jo Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak sesuai standar atau tanpa ijin edar atau mempunyaikewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian menyebabkanpendapatan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki jin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Menyatakan Terdakwa WIWIK NING DWI LASARI Binti MUNIBI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki IjinEdar.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratusribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan..

dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) setiaporang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat dan ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi

standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016, sekitar pukul 20.00 WIB, unitReskrim Polsek Purworejo melakukan penangkapan terhadap saksi Saiful Arif3Ardianto Bin Suyatno di Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Petamanan, KecamatanPanggngrejo, Kota Pasuruan dan setelah dilakukan penggeledahan diperoleh 3 (tiga)buah plastik klip yang masingmasing berisi 10 (sepuluh) butir obat

dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016, sekitar pukul 20.00 WIB, unitReskrim Polsek Purworejo melakukan penangkapan terhadap saksi Saiful ArifArdianto Bin Suyatno di Jalan Sunan Ampel, Kelurahan Petamanan, KecamatanPanggngrejo, Kota Pasuruan dan setelah

dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah).1.

, pengedaran21sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah).Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2): Setiap orang yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Pasal 98ayat (3): Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar

Menyatakan Terdakwa HARI PURWANTO bin SAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARI PURWANTO bin SAMURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa HARI PURWANTO BIN SAMURI bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan sesuai pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan denganperintah Terdakwa tetap ditahan. dan Denda Rp.500.000,00 subsidair 2bulan kurungan ; 3.

dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :PERTAMABahwa Terdakwa Hari Purwanto bin Samuri pada hari Kamis tanggal 03Nopember tahun 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu yang masih termasuk dalam bulan nopember tahun 2016 bertempat diToko Mulia daerah Dusun Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogoatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ponorogo setiap orang yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa Hari Purwanto bin Samuri pada hari Kamis tanggal 03Nopember tahun 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan nopember tahun 2016 bertempat diToko Mulia daerah Dusun Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogoatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Ponorogo dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ; 3. Tanpa ijin edar dari pejabat yang berwenang ;Ad. (1). Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana dalam putusanMahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dijabarkanbahwa kata setiap orang adalah kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata barang siapa.

Menyatakan Terdakwa HARI PURWANTO bin SAMURI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa jijin dari pejabat yang berwenang ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARI PURWANTO bin SAMURIoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; 3.

Menyatakan Terdakwa BUDI PURNOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar DAN Dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;2.

PDM040/JKT.TIM/01/2018, tanggal 15Januari 2018, didakwa sebagai berikut :DAKWAAN :KESATU :PRIMAIR :Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO, pada waktuwaktu sekira sejakdicabutnya Izin Edar Produk Obat/sediaan farmasi berdasarkan database BPOMterhadap beberapa jenis Obat/sediaan farmasi berupa : Obat Jenis Zenith danCarnophen yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jenis Obat /sediaan farmasiSomadril Compositum dan Dextrometorphan yaitu tanggal 27 Juni 2013 sampaidengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 17 September

No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO, pada waktuwaktu sekira sejakdicabutnya Izin Edar Produk Obat/sediaan farmasi berdasarkan database BPOMterhadap beberapa jenis Obat/sediaan farmasi berupa : Obat Jenis Zenith danCarnophen yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jenis Obat /sediaan farmasiSomadril Compositum dan Dextrometorphan yaitu tanggal 27 Juni 2013 sampaidengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 17 September 2013 atau setidaktidaknya sekira waktuwaktu

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganperaturan pemerintah, perobuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Berawal dari penangkapan saksi M.

No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.DANKEDUA :Bahwa terdakwa BUDI PURNOMO, pada waktuwaktu sekira sejakdicabutnya Izin Edar Produk Obat/sediaan farmasi berdasarkan database BPOMterhadap beberapa jenis Obat/sediaan farmasi berupa : Obat Jenis Zenith danCarnophen yaitu pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Jenis Obat /sediaan farmasiSomadril Compositum dan Dextrometorphan yaitu tanggal 27 Juni 2013 sampaidengan ditangkapnya terdakwa pada tanggal 17 September 2013 atau setidaktidaknya sekira waktuwaktu tersebut

Kemudian dari hasilpengembangan penyidikan terhadap peredaran Obat /Sediaan Farmasi yang tidakada Izin Edarnya tersebut merupakan Obat/sediaan farmasi yang diproduksi danatau diedarkan oleh Terdakwa BUDI PURNOMO dengan ditemukannya bahanbahan baku obat di wilayah Cimahi Bandung lalu di olah atau diproses di wilayahPurwokerto yang mana telah ditemukan alat atau mesin pembuatan obat/sediaanfarmasi yang selanjutnya dikumpulkan di suatu gudang di wilayah Sidoarjo yangsudah siap edar.Bahwa dari hasil

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Marto oleh karena itu dengan pidana penjara

Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun2005, dari lulusan : Lulus D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, Lulus S1Farmasi di Ubaya tahun 2000, Lulus Fakultas Apoteker UGM tahun 2001..

Bahwa terdakwa dalam hal membawa, menyimpan, menjualdan/atau mengedarkan Obat / Pil tidak dapat dibenarkan karena bukanorang / tenaga yang mempunyai kewenangan dibidang sediaan farmasi,. Bahwa dengan adanya terdakwa bukan sebagai orang / tenagayang mempunyai kKewenangan dibidang sediaan farmasi, berarti sangatjelas bahwa orang / terdakwa tidak memiliki izin sSarana dan farmasi (tidakmemiliki ijin dalam menjual dan/atau mengedarkan sediaan farmasiseperti Obat/Pil tersebut,.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap faktafakta sebagaiberikut :Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020jam 21.30 Wib. di Kel.

yang memilikikeahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitandengan tablet tersebut , tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yangmengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa

Menyatakan Terdakwa Slamet Rianto alias Bolang Bin Martotersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua;2.

BB4542/2020/NPF berupa tablet kKemasan warna silver tersebut diatasadalah mengandung BROMAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (Empat)Nomor urut 7 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 05 tahun1997 tentang Psikotropika;Bahwa terdakwa FERI ANDRIAN Bin KAJAT dalam Menerima penyaluranpsikotropika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang danterdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi, Apotik, Saranapenyimpanan sediaan farmasi, Rumah sakit atau lembaga penelitian ataupendidikan,

Brebes;Bahwa pada saat ini ahli bekerja sebagai Apoteker di seksi farmasi, makanandan minuman, dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Brebes;Bahwa Jenjang pendidikan terakhir Ahli mendapat gelar S2 ilmu farmasisejak tahun 2017, keluaran Univeristas Gajah Mada Yogyakarta, menjadiApoteker muda seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatandinas Kab.Brebes sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang.

Adapunjabatan terdakwa tersebut atas dasar Keputusan fungsional dari Bupati KabBrebes dan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas ahli selakutenaga seksi farmasi, makanan minuman, dan perbekalan kesehatan dinasKab.Brebes;Bahwa obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari Narkotika,psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obatobattertentu ;Bahwa Alprazolam (nama generik) dan Lexzepam (nama paten) kandunganzat aktifnya Bromazepam berdasarkan Peraturan Menteri

klinik dan rumah sakit, dengancara apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit memesan Obat kepadaDistributor/PBF resmi dengan surat pesanan khusus psikotropika yangditanda tangani oleh Apoteker, kemudian sesuai pesanan Apotek, instalasifarmasi klinik dan rumah sakit oleh Distributor resmi / PBF obat pesanandikirim langsung ke Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakit dan harusditerima oleh apoteker penanggung jawab, jika apoteker penanggung jawabberhalangan hadir penerimaan psikotropika

Setelah diterima oleh Apotek,instalasi farmasi klinik dan rumah sakit, psikotropika tersebut tersebutdisimpan dalam wadah asli dari produsen, di dalam lemari khususpsikotropika Lemarinya harus mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda,satu kunci dipegang oleh Apoteker Penanggung Jawab dan satu kuncilainnya dipegang oleh pegawai lain yang dikuasakan;Bahwa dalam pengolahan, peracikan dan peredaran di Fasilitas PelayananKefarmasian seperti Apotek, instalasi farmasi klinik dan rumah sakitmengeluarkan

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Faisol Bin Kacong tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah

perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN LmjSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.6.Menyatakan terdakwa Muhammad Faisol, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Tahun 2009 Tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa MUHAMMAD FAISOL Bin KACONGpada hari Selasatanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak tidaknya padasuatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 di dalam warung kopi paijo DesaRanduagung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang atau setidak tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

tertangkap) janjian bertemu di warung kopi paijo yangterletak di Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung, KabupatenLumajang;Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang hasil penjualan tersebutdipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari;Bahwa menurut keterangan Terdakwa saudara Wiwid Efendi dansaudara Muhammad Sohib membeli pil warna putih logo Y tersebutkepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan resep dari dokter;Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang apoteker atau pedagangbesar farmasi

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wibdi dalam warung kopi paijo Desa Randuagung, Kecamatan Randuagung,Kabupaten Lumajang, Terdakwa dengan sengaja memproduksi atauHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Lmjmengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan

dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah satuunsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secarautuh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengansedian farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;Menimbang, bahwa menurut ketentuan

Menyatakan terdakwa RUZI PRANATA Bin MUKHTAR telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangKesehatan, dalam Dakwaan Pertama Subsidair dan Kedua PenuntutUmum;.

DarmawanSelatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1)Undangundang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : e Bermula dari penangkapan Saksi Tjijie

DarmawanSelatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayahhukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)dan (3) Undangundang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan

yang disimpan didalamkamar, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan didalamkamar kemudian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotikayang diduga Pil ekstasi yang diletakkan di atas pintu kamar, sedangkan1 (satu) paket Narkotika Golongan jenis shabushabu, Timbangan merkCHQ yang ditemukan diatas lantai, 1 (satu) buah botol berupa bong dan3 (tiga) buah mancis;e Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untukmenggunakan Narkotika Golongan dan mengedarkan sediaan farmasi

Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti C Positif Metilon (3,4metilen dioksi Metkatinon).e Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untukmenggunakan Narkotika Golongan dan mengedarkan sediaan farmasi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa