Ditemukan 17968 data
NAISE
Tergugat:
1.MANIS
2.SURATI
3.SATIMA
4.SINAL
61 — 4
Wakaf f. Zakat g.
Buramin (ayah Tergugat Ill) dimana tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat dan oleh Penggugat tanah tersebut telahdisertifikatkan nomor 35 tanggal 19 Mei 2015;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a) Perkawinan;b) Waris;c) Wasiat;d) Hibah;e) Wakaf
78 — 6
Wakaf No.28 A Kel. BinjaiKec. Binjai Kota, Kota BinjaiAgama : IslamPekerjaan : Jaga Parkir di Pajak BawahPendidikan : SMPTerdakwa ditahan oleh :1Penyidik tanggal 31 Mei 2013 No.POL:SP.Han/12/V/2013/Reskrim sejaktanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013.
111 — 21
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.7.
Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang padapokoknya adalah sebagai berikut :e perkawinan;e waris;e wasiat;e hibah;e wakaf;e zakat;e infaq;e shadaqah dane ekonomi syariah.76.Bahwa karena telah terbukti bahwa gugatan mengenai sengketaterhadap objek waris B AMSU MISARI (almarhumah) adalah merupakankewenangan absolute Pengadilan Agama, maka kiranya terdapat alasanhukum
dari Peradilan Umum dalam hal iniPengadilan Negeri Situbondo ataukah peradilan Agama dalam mengadili perkara ini,berdasarkan ketentuan yang ada, Peradilan Umum berwenang untuk mengadiliperkara pidana dan perkaraperkara yang didalamnya ada hubungan keperdataan,sedangkan Peradilan Agama berwenang untuk mengadili perkara perdata tertentudikalangan rakyat golongan tertentu, yaitu orangorang nyang beragama islam.Kekuasaan absolute pengadilan agama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris,wasiat, hibah wakaf
Kekuasaan absolute pengadilanagama pada pokoknya meliputi:perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq,shadaqah dan ekonomi syariah.Menimbang, bahwa berdasar petimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa pokok sengketa yang harus diungkap kebenarannya adalahtentang hak kewarisan dari penggugat dan tergugat V serta turut tergugat, yaituapakah benar penggugat, tergugat V dan turut tergugat ini merupakan ahli waris dariB Amsu Misari yang nota bene merupakan kewenangan dari pengadilan
W. YUANITA SENDY N, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HARIYADI Als. AMAD Bin JASTAN
31 — 0
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
-1 (satu) buah kotak amal / wakaf yang terbuat dari kaca
- Uang tunai sebesar Rp 629.000,-(Enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
a.
HENI INSIAH
Tergugat:
SAIFUL ANWAR
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
92 — 81
- Menyatakan tanah di Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan seluas 3.445 (tiga ribu empat ratus empat puluh lima) meter persegi sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1719/ Desa Cintamulya Tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Wakaf, 01425
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Jamin
- Sebelah timur berbatas dengan 01427
22 — 13
Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalamUndangundang ini .par2.tab Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undangundang No. 7 Tahun 1989 yangdiperbaharui dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang kemudiandiperbaharui dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 Tentang PeradilanAgama (kompetensi Absolute) yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf
Tergugat
21 — 4
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
17 — 3
perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan (............ essere ) danSaksi ID (.....eeeeeeeseeeeeeeeeeee ) yang berdasarkan pada berita yang sudah demikiantersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitabFighus Sunnah yang berbunyi :EPArtinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
22 — 4
No 370/Pdt.G/2020/PA.Dum.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan .ekonomi syariah;Bahwa Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: Gugatan perceraiandiajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnyameliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengansengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat;Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang saat inimengaku
113 — 14
Raya Rawalo; Sebelah Barat : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Mufarid Achmad Sahlan; Sebelah Timur : Tanah Wakaf;Dibeli oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual BeliNomor : 1731/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat olehIMAROTUN NOOR HAYATI, S.H., selaku PPAT sebagaimana tersebutdalam SHM No.00359;Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2020/PA.
Raya Rawalo Sebelah Barat : Jalan Desa Sebelah Selatan : Mufarid Achmad Sahlan Sebelah Timur : Tanah Wakaf ;harus dibagi dua sama besar, separo menjadi bagian/nak Penggugat danyang separo bagian menjadi bagian / hak Tergugat;2) Usaha Bersama berupa Bengkel Langgeng Mulyo / LanggengMulyo Ban yang berupa :a. Alatalat Bengkel (Terlampir : LAMPIRAN 1) ; danb.
Raya Rawalo; Sebelah Barat : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Munfarid Achmad Sahlan; Sebelah Timur : Tanah Wakaf, Mutlak harta bawaan dariTergugat;3. Menyatakan hukumnya bahwa Usaha berupa Bengkel LanggengMulyo Ban beserta kekayaan dan segala sesuatu yang ada didalamnyaadalah Usaha bawaan milik Tergugat;Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 0195/Padt.G/2020/PA.
Raya Rawalo; Sebelah Barat : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Mufarid Achmad Sahlan; Sebelah Timur : Tanah Wakaf;Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 0195/Padt.G/2020/PA. Pwkadalah merupakan Harta Bersama / Gono Gini Penggugat dan Tergugatsah secara hukum;3.
Raya Rawalo; Sebelah Barat : Jalan Desa; Sebelah Selatan : Mufarid Achmad Sahlan; Sebelah Timur : Tanah Wakaf;Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 0195/Pdt.G/2020/PA. PwkAdalah sebagai harta bersama (gono ginl) antara Penggugat dan Tergugat;3.
41 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 25 PK/Pdt/2014Para Penggugat, Tergugat mengenal mereka dengan baik, sepengetahuanTergugat semua Para Penggugat beragama Islam, demikian juga Tergugatadalah beragama Islam, berdasarkan ketentuan peraturan Per UndangUndangan yang berlaku di Indonesia ditentukan Apabila terjadi sengketa Hakmilik dalam perkara, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,shadagah dan ekonomi syari'ah yang subjek hukumnya antara orangorangyang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh
Pengadilan Agamabersamasama perkara sebagaimana tersebut di atas (perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah), oleh karenaitu berdasarkan hal tersebut, maka terhadap perkara ini Pengadilan NegeriKediri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini yaitu perkaraperdata Nomor 30/Pdt.
1.EDY SUPRAPTO BIN HAMDANI
2.AZIZA BINTI PANJI ASMARA
Tergugat:
1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP JELUTUNG JAMBI
2.PT. AJB BUMIPUTERA KANTOR CABANG ASKUM JAMBI
3.PT. ASURANSI TRIPAKARTA KANTOR CABANG PALEMBANG
230 — 28
Tata Cara Penyelesaian PerkaraEkonomi Syariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa PerkaraEkonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi banksyariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransiHalaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Jmbsyariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangkasyariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah,dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan: Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
17 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf
42 — 22
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon I dan Pemohon II telahmemberikan keterangan yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dirasakansendiri oleh saksisaksi karena tidak hadir pada saat perkawinan Pemohon I danPemohon II, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari ulama Hanabilahbahwa syahadah alistifadhah (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumberpada berita yang sudah demikian luas tersiar) boleh digunakan dalam perkawinan,hakhak pribadi, wakaf
73 — 22
perkara.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalahtelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatsecara terusmenerus, sehingga Penggugat berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sudah tidak bisa jagi untuk dipertahankan.Kewenangan Pengadilan Agama TembilahanMenimbang, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
21 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
179 — 108
Para Tergugatsemua beragama Islam, maka semestinya Gugatan Waris diajukan Peggugat diPengadilan Agama Sorong bukan di Pengadilan Negeri Sorong, sebagaimanatersirat dalam Pasal 49 Undangundang RI Nomor 3 Tahun 2006 TetangPerubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama,yang berbunyi; Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa danmemutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah,Wakaf
kompetensi absolute adalah beralasan hukumuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana tersirat dalam Pasal 49 Undangundang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tetang Perubahan atas Undangundang Nomor7 Tahun 1989 Tetang Peradilan Agama, yang berbunyi; Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang;Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Padt.G/2019/PN SonPerkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf
Terbanding/Tergugat : GADAFI ALAMRI
123 — 76
Bahwa selanjutnya pada Pasal 49 disebutkan bahwa PeradilanAgama bertugas dan bewenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infag, shadagah, dan Ekonomi Syariah;7.
Pasal 49 UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,zakat, infaq, sadhaqa, dan ekonomi syariah.Pasal 49 (b) UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sangat tegasdisebutkan : Bahwa yang dimaksud
182 — 45
diyakini kebenarankesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itutidak disangkal (tidak ada muarodhoh) dan bahwa peristiwa itu sudahlama terjadi";Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam KitabFighussunnah jilid 3 halaman 332 yang diambil alin sebagai pendapatmajelis hakim dinyatakan yang artinya bahwa Ulama' Syafi'iyahmembenarkan kebolehan kesaksian istifadhoh dalam masalah nasab,kelahiran, kematian, merdekanya budak, kewalian, diangkatnyaseseorang menjadi Hakim, wakaf
(Selanjutnya) Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyahberpendapat ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhoh,didalamnya yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, wakaf dan miliknya seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka kesaksian saksisaksi Para Pemohon tersebut dapat disusunpersangkaan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 173 HIR dan pasal1922 KUH Perdata, bahwa ijab gobul atau akad nikah ayah ParaPemohon bernama E.
Terbanding/Penggugat I : Hj. Maryam binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat II : H. Abdul Malik bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat III : Drs. H. Deddy Haryadi bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat IV : Zaitun Baldha binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat V : Dra. Hj. Fadlun binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VI : Hj. Munawaroh binti H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VII : H. Ahmad Cholik bin H. Achmad Marzuki
Terbanding/Penggugat VIII : H. Subhan bin H. Achmad Marzuki
Turut Terbanding/Tergugat II : Hj. Muzdalifah binti H. Achmad Marzuki
112 — 61
Mampang Prapatan), Jakarta Selatan, yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Guru Alip;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/RumahSukri;
- Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid Jami Ahmad Al-Amin;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 A-K;
- Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 m?
Mampang Prapatan), JakartaSelatan, yang batasbatasnya sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan jalan Guru Alip ; Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/RumahSukri; Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid JamiAhmad AlAmin ; Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 AK ;4.3.
Mampang Prapatan), Jakarta Selatan,yang batasbatasnya sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Guru Alip; Sebelah Selatan berbatas dengan tembok pembatas/RumahSukri; Sebelah Barat berbatas dengan masjid wakaf yaitu Masjid Jami AnmadAlAmin; Sebelah Timur berbatas dengan rumah Nomor 56 AK;Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 m?
- Satu unit rumah kontrakan beserta tanahnya seluas 60 m?