Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 7Tahun 2012 dalam rumusan hukum kamar pidana untuk Tindak PidanaKhusus, dimana pada point 5 SEMA dimaksud dinyatakan bahwaPenjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimaltidak diperkenankan (ketentuan UndangUndang Tipikor tidak bolehdisimpangi).

Banda Aceh, sejak tanggal 10Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama T.Safrizal.SH,dkkyang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Peukan Pidie,Kecamatan PidieKabupaten Pidie;Halaman 1dari 11 Putusan Nomor 34/PID/2019/PTBNAPENGADILAN,Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor

PUTUSANNOMOR 111/PID.B/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :Nama lengkap : MUHIRMAN Alias MUHIR Bin ABDUL MAXON(Alm) QRTempat lahir : Penyasawan WYUmur/tanggal lahir : 63 Tahun / 10 April 1954 SY Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Dusun Il Pulau Rt.0

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai hartabenda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka digantidengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untukselebihnya ; Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ; Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000, (dua riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkatbanding Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Hakim TIPIKOR tingkat banding, dan AHMADPANANI ,SH, Hakim Ad Hoc TIPIKOR.

Tingkat banding Pengadilan TinggiBangka Belitung masingmasing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Mei 2012No.17/PID.SUS/2012/PT.BABEL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum71pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengandidampingi HakimHakim Anggota, dibantu oleh NUSIRWAN ANAS PaniteraPengganti TIPIKOR Pengadilan Tinggi Bangka

Skep/1205/IX/2000 tentangPedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa buktipermulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatutindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambahdengan satu alat bukti yang sah.Bahwa tidak ada definisi knusus terhadap perobuatan melawan hukum dalamtindak pidana korupsi tetapi MK melalui putusannya Nomor 003/PUUIV/2006telah memutuskan untuk menyatakan sebuah kalimat dalam penjelasan Pasal2 Ayat (1) UU Tipikor

YUNNITAASMARA Binti ZAHIFNI ISHAK dari Kejaksaan Negeri Batanghari KePengadilan TIPIKOR PN Jambi tanggal 15 Desember 2016, (diberi tanda T37);38.Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an. ARDIANSYAH, SY, SE BinSYAMSUDIN (diberi tanda T38);39.Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an. Drs. ZULFIKAR Bin TAJULARIFIN (diberi tanda T39);40.Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/TPK/2014/PT.JMB an.

Pra/2016/PN Mbnkegiatan BKMT Kabupaten Batanghari dilakukan oleh Pemerintah Daerah dantidak satupun yang dibayar BKMT Kabupaten Batanghari.Bahwa proses pemeriksaan perkara atas namatersangka Pemohon dalamkasus dana BKMT Kabupaten Batanghari ini memakan waktu yang lamakarena terdapat 7 (tujuh) kali P19 dari Kejaksaan Negeri Batang Hari.Bahwa berkas perkara pemohon saat ini juga telah dilimpahkan oleh pihakkejaksaan Negeri Batanghari kepada Pengadilan Tipikor Jambi.2.

Lahir : MakasarUmut tg lahir : 56 tahun/10 Nopember 1957Jenis kelamin : LakilakiWarganegara : IndonesiaTempat tinggal : Perumahan Bukit Nusa Indah Kav1562,Sarva Ciputat, Tangerang Selatan,Propinsi BantenAgama : IslamPekerjaan : Kepala Bidang Sarana dan PrasaranaKebersihan Propinsi DKI Jakarta danPerumahan Kabupaten SerangPendidikan : $2Terdakwa ditahan oleh :1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;2 Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret2014 s/d 8 April 2013;3 Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014.4 Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada PN Jakarta Pusat sejaktanggal 2 Mei 2014 s/d 30 Juni 2014.5 Perpanjangan ke satu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggalO1 Juli s/d 30 Juli 2014;6 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi jakarta sejak tanggal 23 Juli2014 s/d 21 Agustus 2014;7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi jakarta terhitung sejaktanggal 22 Agustus 2014 s/d 20

pembayaran atas kegiatan pengadaan mobil toiletVVIP Besar dan Kecil dalam perkara a quo antara lain SuratPernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPMLS dan suratNo. 333.0777.3 yang isinya menerangkan bahwa pelaksanaankegiatan tersebut adalah Yusman Pasaribu (hal 38 dalamputusan);3 Bahwa setelah usulan pemenang lelang diusulkan kepadaTerdakwa selaku KPA, kemudian KPA surat yang isinyamenetapkan PT Astrase Pasirindo sebagai pemenang lelang(hal 41 dalam putusan), padahal telah ternyata bahwa putusanPengadilan Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 13 Desember 2011 sidtanggal11 Januari 2012 ;7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 12Januari2012 sid tanggal 11 Maret 2012 ;8.

Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal12Maret 2012 sid tanggal 10 April 2012 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUTSetelah membaca :e Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: 06/0.2.20/Ft.1/ 12/2011 tanggal 13 Desember 2011 ; Berkas perkara atas nama terdakwa H. IMAN SUPARDI, SE.

PUTUSANNomor: 24/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadiliperkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : Drs.

Dewantoro No. 19B Palu SulawesiTengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2013; PENGADILAN NEGERI tersebut; ==2Telah membaca: 1.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2013 No.24/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tentang penunjukan Majelis Hakimyang mengadili perkara ini; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu tanggal 07 Juni 2013 No. 24/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tentang penetapan Hari Sidang; Berkas perkara atas

15 September 2017 sampai dengan tanggal 4Oktober 2017;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017sampai dengan tanggal 13 November 2017;Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal18 November 2017;Perpanjangan tahap oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;Perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;Majelis Hakim Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4Januari 2018 sampai dengan 2 Februari 2018;Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejaktanggal 3 Februari 2018 sampai dengan 3 April 2018;Halaman 1 dari 83 halaman Putusan No. 5/PID.SUSTPK/2018/PT KDI8.

Perpanjangan Tahap Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 April 2018sampai dengan 3 Mei 2018;9. Perpanjangan Tahap II Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Mei 2018sampai dengan 2 Juni 2018;10. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Mei 2018sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;11.

Haeba V No. 9B, Kelurahan WuaWua,Kecamatan WuaWua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan SuratKuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para Penasihat HukumTerdakwa tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam bukuDaftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Tipikor/I/2018/PN.Kdi tanggal 8Januari 2018 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara tersebut :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat

Tipikor/2018/PN Kdi tanggal 7 Juni 2018;Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat HukumTerdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juni2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Juni 2018 sesuai surat tandaterima kontra memori banding Nomor /Akta.Pid.SusTPK/PN Kdi tanggal 26Juni 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni

Nor Asikin, S.H.Rician Biaya Perkara:e Materai Putusan Rp. 6.000,e Panggilan Juru Sita Rp. 780.000, Administrasi Rp. 50.000,e Pendaftaran Rp. 30.000,e Redaksi Rp. 5.000, +e Jumlah Rp. 871.000,Keterangan : Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dandiberikan kepada Penggugat, atas permintaannya pada tanggal : 20MARET 2017.Panitera Pengadilan Negeri/HI/Perikanan/Tipikor Tanjungpinang Kelas IAH.TYUS SURYANA, SH MH.NIP.19680131 199403 1 004.

Walikota Ambon mengirimkansurat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian LaporanKeputusan Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara(vide Bukti T5);halaman 7 dari 12 halaman.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat HukumTerdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan NegeriBengkulu Klas A pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl,sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PN Bgl. dan permintaan banding Penasehat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaJaksa Penuntut Umum, sesuai Akta

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor14/Akta.Pid/Tipikor/2020 /PN Bgl., tanggal 5 Mei 2020;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri BengkuluKlas A pada tanggal 4 Mei 2020 Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl,Hal. 57 dari 67 halaman, Pts.Perk.

Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl. dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat HukumTerdakwa yaitu Ir Sudirman bin Jaafar,sesuai Akta Pemberitahuan PermintaanBanding Nomor 4/Akta.Pid/Tipikor/2020/PNBgl., tanggal 8 Mei 2020;Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut umum NomorW.8U1/2163/Pid.SusTPK.01.10.5/2020 tanggal 15 Mei 2020, yang diterima

NatunaAgama : IslamPekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS );Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanahan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal9 Desember 2019:;Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengantanggal 21 Desember 2019;Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 4 Desember2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;Ketua Pengadilan Negeri Tanjung pinang sejak tanggal 3 Januarisampai dengan tanggal 2 Maret 2020..

SENAGIB,M.Pd Bin (Alm) MUHAMMAD dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa Drs.SENAGIB, M.Pd Bin (Alm) MUHAMMAD menyatakan keberatan atasPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.Tpg,tanggal 9 April 2020 dengan alasan dan argumen yang kesimpulannyasebagai berikut :1.Bahwa Majelis Hakim pengadilan tipikor pada pengadilan negeriTanjungpinang

Membatalkan putusan pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeritanjungpinang No. 16/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tpg tanggal 9 April 2020.3. Membebaskan pemohon banding dari segala dakwaan hukum atausetidak tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum.4. Segera melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan NegaraTanjungpinang segera setelah putusan Pangadilan Banding.5. Merehabilitasi dan memulihnkan nama baik Terdakwa sesuai harkat &kedudukannya.6. Pembebanan biaya yang timbul karenanya kepada Negara.7.

Putusan Nomor 61 PK/PID.SUS/2016Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor 32/TIPIKOR/2013/PTR. tanggal 27 Januari 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang tanggal 24 September 2013 Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR/PN.TPI. yang dimintakan banding tersebut dengan,Mengadili Sendiri:1.Menyatakan Terdakwa Sofyan

Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/TIPIKOR/2013/PTR.tanggal 27 Januari 2014,a.n. Sofyan, SKM;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 27/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI. tanggal 24September 2014, a.n.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,ll.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Pih. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H. HUDRIANSYAH, S.H. yang menerangkan bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Klas IA Banjarmasin tanggal 28Oktober 2014, No. 43/Pid.SusTPK/2014/PN.Bjm.,Hl.

Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa LIMBUDI SANTOSO alias BUDI LIM Bin LIM TEK DJOE pada tanggal 3Nopember 2014 dengan Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm,yang dibuat oleh Plh. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin H.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari JaksaPenuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11Nopember 2014 Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm;VIII. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 14 Nopember 2014sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.SusTPK/ 2014/PN.Bjm;IX.

2001dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama TerdakwaAndi ...47Andi Akrab,SE Bin Andi Rifai Bassaleng yang secara lengkap termuatdan terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Tipilor MakassarNo.42/Pid Sus /2012/PN.Mks tanggal 28 Januari 2013, kami selakuPenuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum danargumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis hakimPengadilan Negeri Tipikor

bahwaTerdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidairdan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dandijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat ... ...49tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding; 220022 nn nne aneMenimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhnkan Hakim TingkatPertama, Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Makassar dan DR.PADMA D LIMAN, SH.MH.Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota,dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadirioleh Hakim hakim Anggota serta MUSTAMING,SH. Panitera Pengganti,tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa PenuntutHAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdM.ZUBAIDI RAHMAT,SH.

TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannyadikarenakan sesuai dengan faktafakta yang ada TERGUGATmelaksanakan kewajibannya dan telah menjalankan proses pengakhiranhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;6) Bahwa berdasarkan kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasansuatu gugatan sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syaratformal, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacatformal maka sudah sepatutnya Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor

dr / PENGGUGATdk diwajibkan membayar biaya tersebut;5) Bahwa dikarenakan gugatan TERGUGAT dr / PENGGUGATdk telah mencemarkan nama baik dari PENGGUGAT dr /Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 05/Pdt.SusPHI/2019/PN PIkTERGUGAT dk, maka untuk memulihkan nama baik tersebut sudahsepantasnya dan sewajarnya PENGGUGAT dr / TERGUGAT dkmeminta biaya pemulihan nama baik sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah);Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri/Tipikor

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakanTergugat tidak memenuhi kewajibannya karena faktanya Tergugat telahmelaksanakan kewajibannya dan telah menjalankan proses pengakhiranhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan; Bahwa berdasarkan kekaburan gugatan atau ketidakjelasan gugatandianggap tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu gugatandikualifikasikan cacat formal maka sudah sepatutnya Majelis HakimPengadilan Negeri/Tipikor

1993PT.Uj.Pdg Dalam perkara TJoe BinDarisa Dkk melawan Bado Bin Sabilong Dkk, tertanggal 8 Juli 19993 ;Foto copy dari foto copy Surat Direktorat Jenderal Pajak KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor:S.3043/Wpj.12.KB.01/1991, Perihal Urutan Wajib Pajak danBangunan (PBB) Kohir No.933 Cl Persil No.19 D1 Desa Barombong,Kampong Barombong, Kecamatan Tamalate, Kotamadya UjungPandang, tertanggal 30 Desember 1991 ;Foto copy sesuai salinan asli surat dari Pengadilan Negeri/Ham/Niaga/ Tipikor

JF/HRDGA/173/V/2014 tanggal 5Juni 2014 dan pasal 61 ayat (1) huruf d Undang Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003;Berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut diatas , Tergugat memohonkepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri/Tipikor/ Dan Pengadilan Industrial Denpasar, agar berkenanmenjatuhkan putusan :DALAM POKOK PERKARA:1. menolak gugatan Penggugat seluruhnya.2.