Ditemukan 19088 data
230 — 115
puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)halaman 33 dari 43 Putusan PT No.6/Pid/TPK/2017/PT.BBLbulan, Majelis Hakim juga telah salah dalam melakukanpenerapan hukum oleh karena sebagaimana ketentuanpasal 30 ayat (2) KUHP jika pidana denda tidak dibayar iadiganti dengan pidana kurungan ;Bahwa dalam perkara ini telah dijatunkan hukuman pidanaterhadap Agus Nurjaman selaku Ketua Panitia Lelang(splitsing) dimana diterapbkan Pasal 2 UU Tipikor
memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentangRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungSebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, knususnyayang berkaitan dengan perkara ini yaitu perkara Tindak PidanaKorupsi selayaknya memperhatikan huruf C bagian Tindak PidanaKhusus angka 5 halaman 23 yang menyatakan penjatuhan pidanadibawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidakdiperkenankan (ketentuan undang undang Tipikor
57 — 11
185 — 32
190 — 162
243 — 257
46 — 12
81 — 22
87 — 17
113 — 21
101 — 11
Indralaya Indah Kecamatan Indralaya Kabupaten OganTlir: Islam: PNS (Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutanan Kabupaten Ogan Ilir)Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1 Penuntut Umum : sejak Tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 14 April 2015.2 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN Kayu Agung ; sejak tanggal 15 Aprilsampai dengan 14 Mei 2015.3 Majelis Hakim sejak Tanggal 15 Aproil 2015 sampai dengan 14 Mei 2015.4 Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Palembang
102 — 13
83 — 9
107 — 71
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh, tanggal tanggal 27 Pebruari 2014, Nomor; 42 /Pid.SUS/TPK/2013/PN-BNA
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Acehtanggal 06 November 2013 No. 42/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA, sejaktanggal 08 November 2013 s/d tanggal 06 Januari 2013;4.Perpanjangan,.............4.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 27 Desember 2013 No.49/Pen.Pid/Tipikor/2013/PTBNA sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 05Februari 2014;5.Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh tanggal 27 Januari 2014 No.03/Pen.Pid/Tipikor/2014/PTBNA sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07Maret 2014;6.
Iskandar No. 33 Beurawe, Kota Banda Aceh, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2013;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;Telah membaca berkas perkara beserta salnan resmi putusan PengadilanNeger/Tipikor Banda Aceh tanggal 27 Februari 2014 Nomor.42/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA = dan surat surat lain yang berkenaan denganperkara ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh oleh PenuntutUmum dengan surat
Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 Maret 2014 dan memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2014,No.42/Akta.Pid.Sus/TPK /2013/PNBNA ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal 01 April 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 02 April 2014 dan kontra memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04April
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 , ( limaribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tingg/Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 24 April 2014oleh kami : H. SUMANTRI, SH. MH Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sebagaiKetua Majelis, ADI DACHROWI SA, SH.MH Hakim Tinggi243Pengadilan Tingg/ Tipikor Banda Aceh dan SUNARDI, SH.
33 — 12
152 — 51
71 — 7
123 — 19
./16.b/III/2017 ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017 Jo.Penetapan Pengadilan Nomor : 10 / Pen.Pid.Sus Tipikor /2017/PN Gto tanggal 11 April 2017 dirampas untuk negara untuk pembayaran uang pengganti dari Terdakwa tersebut;7. Menyatakan waktu selama terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;8. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;9.
./35.a/11/2017 ditreskrimsus tanggal 3 Februari 2017 dan beritaacara penyitaan tanggal 23 Maret 2017 yang kemudian telah dimintakan penetapanPengadilan Nomor : 10 / Pen.Pid.Sus Tipikor /2017/PN Gto tanggal 11 April 2017eonennnnn Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalamPasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Bahwa terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebasar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penyidik Reskrimsus PoldaGorontalo yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah penyitaanNomor : SP.Sidik./35.a/11/2017 ditreskrimsus tanggal 3 Februari 2017 dan beritaacara penyitaan tanggal 23 Maret 2017 yang kemudian telah dimintakan penetapanPengadilan Nomor : 10 / Pen.Pid.Sus Tipikor /2017/PN Gto tanggal 11 April 2017.woncncnnee Perbuatan terdakwa tersebut
Hlm. 119/142/V/2017/Ditreskrimsus Tanggal 13 Februari 2017 yang telah dilakukan Penyitaanberdasarkan Surat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sidik./35.a/11/2017 ditreskrimsustanggal 3 Februari 2017 dan berita acara penyitaan tanggal 23 Maret 2017 yangkemudian telah dimintakan penetapan Pengadilan Nomor : 10 / Pen.Pid.Sus Tipikor/2017/PN Gto tanggal 11 April 2017.
5.135.000, (lima juta seratus tiga puluh lima juta rupiah)tersebut kepada Penyidik berupa pengembalian kerugian keuangan negara sebagaimana/I/2017/DitreskrimsusTanggal 13 Februari 2017 yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Surat Perintahterbukti berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/penyitaan Nomor : Sprin.Sita/16.b/III/2017 ditreskrimsus tanggal 2 Maret 2017 dan beritaacara penyitaan tanggal 23 Maret 2017 yang kemudian telah dimintakan penetapanPengadilan Nomor : 10 / Pen.Pid.Sus Tipikor
87 — 12
perempuan dalam program nasional pemberdayaan Masayarakat Mandiri Pedesaan (PNPNMP) tahun 2009, yaitu dana dari pencairan 22 kelompok simpan pinjam perempuan baik darikelompok fiktif maupun kelompok yang datanya dimanipulasi sebanyak Rp. 228.000.000, darijumlah tersebut telah dikembalikan sebagian oleh Terdakwa, sehingga sisa yang harus dibayarkembali oleh Terdakwa sebesar Rp. 189.200.000, karena ketidak mampuan Terdakwa untuk108mengembalikan uang sejumlah itu, maka Terdakwa dibawa ke sidang pengadilan tipikor
,MH selaku Hakim Anggota dariHakim Ad Hoc Tipikor yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 AKhusus Palembang Nomor : 49/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN PLG, tanggal 05 Nopember 2014,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 25 Februari2015 dengan dibantu oleh DARMAWAN SH.
120 — 17