Oleh karena putusan pidanayang dijatunkan oleh Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriPalangka Raya dijadikan pertimbangan mutlak = sebagaipersyaratan untuk diberhentikannya Penggugat sebagai PegawalASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya ; Bahwa dari segi prosedural, penerbitan objek sengketa didasarkanpada kebijakan Pemerintah Pusat dengan kronologispelaksanaannya sebagai berikut :1.

Artinya pertimbangan MejelisHakim dalam pertimbangan memberatkan terdakwa yaitu lebih berat daripertimbangan Jaksa Penuntut Umum sehingga sudah sepatutnylahDenda terhadap terdakwa dapat diputuskan diatas Denda tuntutan JaksaPenuntut Umum.Untuk itu. kami mohon Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehmemutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalamSurat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM23/MBO/04/201 7yang kami ajukan tanggal 13 Juni 2017, jika Pengadilan Tinggi/TipikorBanda

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 (Sembilan dansepuluh),Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut;Dari uraian Tergugat pada angka 6 (enam) jawaban Tergugat sudah sangat jelasbahwa dalil Penggugat tidak berlandaskan hukum dan sepatutnya harus ditolak.Maka berdasarkan uraian diatas yang telah Tergugat sampaikan dalameksepsi dan jawaban tersebut, mohon dengan hormat Majelis Hakim PengadilanNegeri/HI/TIPIKOR Samarinda berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard).DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarindaberpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadail adilnyaberdasarkan hukum dan keadilan (ex aego et bono).Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugattersebut

Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat yangmerupakan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial/Tipikor PadaPengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 2Tahun 2004 sebagaimana dimaksud diatas, maka PengadilanHubungan Industrial/Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kelas 1AKhusus Bandung berwenang untuk memeriksa, mengadili danmemutus gugatan perkara a quo; LEGALITAS SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH UNTUKBERACARA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 9.Bahwa kewenangan

Hal initercermin dari pertimbangan putusan hakim, yang antara lain:""Menimbang, bahwa perbedaan juga tertetak cara bagaimana subjek/ pelakumendapatkan objek korupsi, yang ditentukan unsur pokok dalam pasal masingmasing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luar atau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku" (vide : putusan nomor 9/TIPIKOR/2015/PT.PDGhalaman 65 dari 99).Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatanpelaksanaan makan minum Pimpinan dan ikut mencari faktur

No. 2517 K/PID.SUS/2015"Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d,e, f, h, j, k danI pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum"Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkat Pertamadan Banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan cara mengadili ketentuanPasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka kami memohon atas amar tersebutagar PT Tipikor Padang Nomor 10/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 26 Juni2015 atas nama SAWIRMAN, SE.

Penerimaananggaran kegiatan makan dan minum tamu ketua DPRD Kabupaten PadangPariaman Tahun 20112013 tersebut sleain telah menambah keuntungan ban EriZulfian, SPt, SH., MM., saksi Desril Yani Pasha dan Yusalman, SP, dengandemikian unsur ini dalam dakawaan subsidair telah terbukti"(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR/2015/PT.

bukti nomor: 2.7.181 dikembalikan kepada Azizah;Barang bukti nomor: 2.7.182 ;Barang bukti nomor: 2.7.183 dikembalikan kepada Yumentis; Barangbukti nomor 2.7.184 dikembalikan kepada Agustasri; Barang bukti nomor: 2.7.185 dikembalikan kepada Dewi Fitri Deswati;Barang bukti nomor : 2.7.186 dikembalikan;Barang bukti nomor: 2.7.187 dikembalikan kepada Syamsuniar;Barang bukti nomor: 2.7.188;Barang bukti nomor: 2.7.189(Vide : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. : 10/TIPIKOR

,HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd. ttd.MS. LUMME, S.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,LLM.ttd.Prof.Dr.KRISNA HARAHAP,S.H.,M.H.Panitera Pengganti :ttd.R. Heru Wibowo Sukaten, S.H.

Medan telah salah dankeliru dalam amar putusannya ;1.Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atastelah salah dan keliru dalam memeriksa putusan TIPIKOR PN. Medanyang dimohonkan banding oleh Pemohon, hal ini terlihat jelas dalambutir 2 amar putusan PT. Medan yaitu : Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tanggal 21 Mei 2012 #4No.31/Pid.Sus.K/2011/PNMdn., yang dimohonkan banding tersebut;Bahwa putusan TIPIKOR PN.

Medan yang dimohon banding olehTerdakwa/Pemohon adalah putusan TIPIKOR PN. Medan Nomor :23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tanggal 21 Mei 2012 atas nama Terdakwalr.

Medan No. 23 / Pid.Sus.K / 2011 /PN.MDN., tanggal 21 Mei 2012) ;Judex Facti TIPIKOR PN. Medan telah salah dan keliru dalam menerapkanPasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (PTPK) terhadap Terdakwa ;Majelis Hakim Agung yang Mulia,1.Bahwa di dalam surat tuntutan dan dakwaan JPU maupun dalamputusan TIPIKOR PN. Medan, Terdakwa Ir. Gatot Suhariyono, dituduh /didakwa telah memalsukan atau membubuhkan tanda tangan di atasnama Ir. Fadjrif H.

;Fakta Persidangan :1.Bahwa hanya ada satu saksi saja yaitu Wahman yang menerangkankalau ia (saksi) melihat Terdakwa menandatangani dokumen dokumendi Kantor Bappeda Medan, namun tidak tahu dokumen apa yangditandatangani sedangkan saksi saksi lain tidak mengetahui siapayang menandatangani Addendum Kontrak serta dokumen lainnya, hal inisesuail dengan kesaksian Wahman dalam putusan Tipikor PN.

, padahal saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Gatot Suhariyono dan saksi terakhirkali ke Medan tahun 2004 :Bahwa, terbukti Judex Facti TIPIKOR PN. Medan merekayasa danmenambah nambahkan keterangan saksi Ir. Samuel Bambang Sutejo, padahal secara logika hukum, saksi ini bukanlah saksi mahkota/saksikunci yang mengetahui proyek master plan Kota Medan, mohon MajelisHakim Banding mendengarkan relaman sidang terkait saksi ini ;Bahwa saksi Ir.

PUTUSANNO. 91/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap :TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNOTempat lahir :PonorogoUmur/Tanggal lahir :55 Tahun / 15 Desember 1963Jenis kelamin LakilakiKebangsaan IndonesiaTempat tinggal :Desa Pragelan RT.001

dipersidangan yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidakmengajukan keberatanatau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor

terdakwa, sehingga putusan yang dibuat dapat berkeadilan bagi terdakwa, bagiJaksa Penuntut Umum bagi bangsa dan Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tipikor tidak menemukanHalaman ke 136 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.Sbyadanya faktafakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaafmaupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawabanpidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakanbersalah dan dapat bertanggung jawab secara

139 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyDikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses pemeriksaanberlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telahdijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa adalah sahberdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAPditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

WAYANSOEDARSANA, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriBojonegoro dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA I,Halaman ke 143 Putusan Perkara No. :93/Pid.Sus/Tpk/2019/PN.SbyJOHN DISTA, S.H., COKORDA GEDE ARTHANA, SH., M.H.,HAKIM ADHOC TINDAK PIDANAKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA Il,KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah).Membaca putusan Pengadian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanjarmasin No. 05/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.BJM. tanggal 26 Juni 2012 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa ABDUS SAMAD Bin ABDUL GHANT tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;3 Menyatakan Terdakwa ABDUS SAMAD Bin ABDUL GHANI

No. 24 K/Pid.Sus/20132 Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 26 Juni 2012 Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bjm yangdimintakan banding tersebut ;3 Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;4 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp.2.500,00.

(duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 14/Akta.Pid.Sus/Tipikor/012/PN.BJM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasinyang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Jaksa/ Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Amuntai telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Oktober 2012 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Kolaka dalam rekening Nomor :0216.01.028551.50.5, telah pula ditetapkan sebagai tersangkayang kasusnya telah disidangkan pada Pengadilan Tipikor Kendari.Keterangan AHLI :Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli dari OtoritasJasa Keuangan (OJK) R.I dan Ahli dari BPKP perwakilan Prov. Sultradapat kami uraikan sebagai berikut :1.

ABDULLAH, SE (yangsekarang perkaranya telah disidangkan pada Pengadilan Tipikor Kendari)dan saudara NAJMUDDIN, SE Alias JOJON yang disangka melanggarPasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 8 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan tindak pidana Korupsi jo.

Abdullah, SE/Tersangka dalam berkas terpisah/ Terdakwa dalam perkara yang sama sedangdalam proses persidangan pada Pengadilan Tipikor Kendari (vide bukti T4)yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka, juga telah meberikanketerangan dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 6Desember 2016.....Hal. 38 dari 43 hal Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2017/PN KkaDesember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016. Yang antara lain dalam BAPtersebut H.

Sprint: 02/0.3.22/Ft.1/10/2011 sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampaidengan tanggal 29 Oktober 2011; Hakim : Tanggal 14102011 No.66/Pen.Pid.Sus/H/2011/PN.Tipikor.Smg. sejak tanggal 14102011sampai dengan 12112011;" Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang: tanggal 4112011No.70/Pen.Pid.Sus/K/2011/PN.TIPIKOR.Smg. sejak tanggal 13112011sampai dengan tanggal 11012012;" Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang: tanggal 03012012No.3/Pen.Pid/TPK/2012/PT.Smg. sejak tanggal 12 Januari 2012 sampaidengan

MH., danKALIMATUL JUMRO, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh masingmasing Hakim Anggota, dibantu oleh TITIKPUDJIWATI SILVIA, SH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri olen PenuntutUmum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh PenasehatHukum Terdakwa.

KALIMATUL JUMRO, SH.Panitera Pengganti tsb,TTD.TITIK PUDJIWATI SILVIA, SH. 64 CATATANnonnnnnne Bahwa putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karenaPenuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakanbanding pada tanggal : 2 Pebruari 2012 dengan nomor regester banding :9/Banding/Akta Pid/2012/PN.Tipikor Smg . dan nomor regester banding10/Banding/Akta Pid/2012/PN.Tipikor Smg ;Pengadilan Tipikor Semarang,Wakil PaniteraTTD.SRI BANOWO, SH.MM. 65 SALINAN RESMI PUTUSANPERKARA TIPIKORNO.

Subagan Kec.Karangasem Kabupaten KarangAS@M 52"Agama 5 AICI, Senses erences eeeeeePekerjaan : Mantan Kepala Dinas PekerjaanUmum Pada KabupatenKarangasem Pendidikan terakhir : Sarjana Strata 2 (S2) Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :1.2.Penyidik : tidak dilakukan Penahanan ; Penuntut umum sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 11 NovemberHakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Oktober2014 s/d 29 Nopember 2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriDenpasar tanggal 29 Nopember 2014 no. 25/Tah.Ket/Pen.Pid/Tipikor/2014/PN.Dps. sejak Tanggal 30 Nopember 2014 s/d Tanggal28 Januari 2015 ;Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Januari2015 s/d Tanggal 27 Pebruari 2015 ;Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28Pebruari 2015 s/d Tanggal 29 Maret 2015 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana

NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.6 Pembantaran oleh Majelis Tipikor Nomor sejak tanggal 11 Januari 2013.7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan 01 Mei 2013;Terdakwa II.1 Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal

05 Januari 2013.2 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari2013.3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai

dengan tanggal 01 Mei 2013.6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei2013.Terdakwa II di persidangan didampingi Penasihat Hukum Awan Hernawan,SH., M.

(Ad hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Panitera Pengganti,(Hakim Ad hoc Tipikor)RENILDA BIDARI, SH. MH.191

dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraantara :LIANA GUMALO (LIANA SUSILO), bertempat tinggal diJalan Cimandiri Nomor 4, RT 006, RW04,Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng,Kotamadya Jakarta Pusat, Dalam hal inidiwakili oleh anak kandungnya bernamaGINNY MARANTI SUSILO berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal 7 Desember 2015bedasarkan surat lzin Beracara berdasarkanSurat Kuasa Insidentil/Khusus untuk beracaradi Pengadilan Negeri Niaga/HAM Tipikor

Badan PertanahanNasional Republik Indonesia yang diberi tanda TIV; 1 (Satu) rangkap pemenang lelang SPBU 13.244.402 di Kota Langsa,Provinsi Aceh Nomor : 222/F11410/2017S3 tanggal 16 Mei 2017 yangdiberi tanda TV; 1 (satu) rangkap surat kelengkapan persyaratan balik nama SPBUNomor : /F11410/2017S3 tanggal Mei 2017yang diberi tanda TVI; 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor :4/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Lgs yang diberi tanda TVII; 1 (Satu) rangkap salinan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Halaman 13 dari 13 hal No 119/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001. Halaman 14 dari 13 hal No 119/PID SUS/2020/PT MKS

Penunjukan An Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 20 Agustus 2019 Nomor 445/PID/2019/PT MKS tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;3 Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba NomorHal. 1 dari 15 Hal.

Memerintahkan barang bukti :Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 42, selengkapnyasebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;Membebankan kepada Terdakwa CIPTOROSO, S.Pi Bin TARSONOuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat Nomor 22/TIPIKOR/2017/PT.BDG tanggal 29 Agustus2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menguatkan putusan

Penyidik : Surat Perintah Penahanan Nomor : Print10 / F.2 / Fd.1 / 05 / 2013, tanggal29 Mei 2013, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013.Halamandaril41.Putusan Pengadilan Tipikor Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : 25 / RT2 /F3 / Ft.1 / 06 / 2013, tanggal 17 Juni 2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/dtanggal 27 Juli 2013.

Rencana pengembangan sistem ketenaga listrikan.HalamanSdaril41.Putusan Pengadilan Tipikor= Menyusun sistem manajemen kinerja unit kerja agarterdapat kesesuaian dengan target kinerja.= Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi danmelakukan penilaian financial agar diperolehpembangkit yang handal.= Menyusun program pengembangan aplikasi sistemyang berbasis pada kemajuan tekhnologi.

;Halaman2daril41.Putusan Pengadilan Tipikor Bahwa Ir.

HUTAGALUNG, SH,.MHsebagaiHakim Ketua Majelis, KEMAS AHMAD JAUHARI, SH.M, dan DENNYISKANDAR, SH, masingmasing Hakim AdHoc Tipikor sebagai Hakim Anggotadan putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hariini : SENIN, tanggal : 10 Maret 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh : MHD.

Halaman67daril41.Putusan Pengadilan TipikorHakim AdHoc Tipikor.DENNY ISKANDAR, SH.Hakim AdHoc Tipikor. Panitera PenggantiMHD. SYAHFAN, SH.

Pedurungan Kidul V/40 RT. 04 RW.04, Gemah, Semarang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang Nomor : 69/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 25 Juni 2013 ; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : o Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang : No:80/VI/Pen.Pid.Sus/H/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 24 Juni 2013, sejak tanggal : 24Juni 2013 s/d 23 Juli 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Semarang No:80/VII/Pen.Pid.Sus/K/2013/PN.Tipikor.Smg. jo No. 69/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TipikorSmg. tertanggal 19 Juli 2013, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 21 September 2013 ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarangpertama No. 270/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg. tertanggal 11 September 2013, sejaktanggal 22 September 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ; o Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kedua No.56/Pen.Pid/TPK/2013/PT.

Persekongkolan jahat antara Romi Herton Akil Mochtar dan MahkamahKonstitusi:Bahwa ternyata jelasjelas telah terbukti adanya persekongkolan jahatantara Mahkamah Konstitusi, Panitera Mahkamah Konstitusi, Harnojoyoselaku Ketua DPRD Kota Palembang dan Tergugat/TermohonKasasi/Menteri Dalam Negeri:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 dalam perkara Suap Akil Mochtartelah berhasil membuktikan secara akurat bahwa Suap dengan nilaitotal sebesar Rp19.866.092.800,00

keberadaan Peradilan Tata UsahaNegara segala bukti dan hal yang diajukan di dalam persidangan dankenyataan yang terjadi dalam masyarakat harus dipertimbangkanMajelis (Vide halaman 112 Bukti Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 159/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2014);Menteri Dalam Negeri/Termohon Kasasi mendukung Romi Herton danHarnojoyo menduduki jabatan hasil kejahatan dengan menerbitkanObjek Sengketa;Bahwa berdasarkan segala Fakta persidangan yang tidak dapatdipungkiri lagi Pengadilan TIPIKOR

telah membuktikan dan memutusperkara dengan Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30Juni 2014 yaitu tentang perkara suap Akil Mochtar yang telah terbuktimempengaruhi Putusan Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalammemutus sengketa 15 Pilkada termasuk perkara sengketa Pilkada KotaPalembang;Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR Nomor 10/Pid.SusTPK/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014 yang telah membuktikan bahwakeputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHPU.DXI/2013 tanggal 20Mei 2013 adalah termasuk salah

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkanPenetapan pasangan Nomor Urut 3 atas nama Para PemohonKasasi:Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 42/PHPU.DXI/2013tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian Pengadilan Tipikor melaluiputusannya Nomor 10/Pid.SusTPK/PN. Jkt.Pst tanggal 30 Juni 2014secara materiil membuktikan Putusan Mahkamah Konstitusitersebut adalah sebagai hasil pengaruh suap denganmenghilangkan 25 suara milik Para Pemohon;2.