Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya perkara inidiperiksa di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) bukan di PengadilanNegeri Binjai Bidang Perdata.

., M.H.Nip. 195808171980121001Him 13 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Him 14 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKSHim 15 dari 13 hlm Put No.571 /PID.SUS/2019/PT MKS

Akil Mochtar maupun perkaradugaan Tipikor Pemohon10.11.12.Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, PEMOHON ditetapkan sebagaiTersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikannomor : Sprin.Dik73/01/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnyadikeluarkan Nomor: Sprin.Dik81A/O1/1 1/2016 tanggal02 November 2016 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsimemberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksuduntuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanyauntuk diadili terkait dengan

AKIL MOCHTAR diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa Penuntut Umum pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIselama persidangan juga tidak pernah menghadirkan ARBAB PAPROEKA untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim pemeriksaperkara Nomor:10/PID.SUSTPK/2014/PN.JKT.PST .a.n.Terdakwa : M.

Akil Mochtar maupun perkaradugaan Tipikor Pemohon71.Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, PEMOHON ditetapkan sebagaiTersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikannomor : Sprin.Dik73/01/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016, selanjutnyadikeluarkan Nomor: Sprin.Dik81A/O1/11/2016 tanggal 02 November2016 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi memberi ataumenjanikan sesuatu. kepada hakim dengan maksud untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untukdiadili terkait dengan sengketa

AKIL MOCHTAR diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa Penuntut Umum pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIselama persidangan juga tidak pernah menghadirkan ARBABPAPROEKA untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakimpemeriksa perkara Nomor: 10/PID.SUSTPK/2014/PN.JKT.PST. a.n.Terdakwa: M.

Akil Mochtar maupun perkara dugaan tipikor PEMOHON;2. Kuantitas dan kualitas alat bukti sah tidak diperoleh TERMOHON dalammenetapkan status tersangka kepada PEMOHON;3. Penetapan PEMOHON sebagai tersangka bertentangan dengan asaskepastian hukum yang diatur dalam UU KPK; dan4.

Nyambu;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 27 Mei 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Banjar Lalangoasek Desa CepakaKecamatan Kediri KabupatenTabanan;Agama : Hindu;Pekerjaan : Guru (honorer);Pendidikan : Sarjana Muda (Agama);Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan penetapanpenahanan oleh:1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2017sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;Hakim Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Juni2017, Nomor : 8/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakimAnggota serta dibantu oleh GEDE PUTU KARNACAYA, S.H, PaniteraPengganti

PU TUSANNomor: 21/ TIPIKOR / 2013 / PT.YDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak PidanaKorupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama lengkap:A. TUNJUNG MIHARTOBin R. GUNAWAN ; Tempat lahir : Gunung Kidul.Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 22 Nopember 1965.

Yk/VI/2013; no PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; wonnnnn= Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2013No.21/TIPIKOR/2013/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksadan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal18 Juni 2013 No.05/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.

Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 2017 Nomor408/Pen.Pid.Sus/2016/PN.

Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Januari 2017 Nomor408/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Yyk. terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan para Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Putusan Nomor 1883 K/Pid.Sus/2017Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 24/Pid.Sus.Tpk/2013/PT SBY tanggal24 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 18/Pid.Sus/2012/PN Sby tanggal 10 September 2012 denganperbaikan mengenai pembayaran uang pengganti, sehingga amarselengkapnya:1.Menyatakan Terdakwa

Krisna Harahap, S.H., M.H. dan H.Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangterouka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 1883 K/Pid.Sus/2017HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Rp.150.000,Salinan yang sama bunyinya oleh:Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaH. SAID SALEM, SH. MHNip. 19620616 198503 1006halaman 13 putusan Nomor. 4/Pdt/2018/PT BNA

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang No.42/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg tanggal 16 Desember 2021.c.

Terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi berlanjut karena banyakunsur delik dalam pasal 3 UU Tipikor yang tidak terpenuhi.Berdasarkan halhal tersebut, Kuasa Hukum memohon kiranya Majelis HakimTinggi (banding) berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan:Hal. 46 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. SusTPK/2021/PT.Plga. Menerima permohonan banding dari Pembanding Ibrahim Hamidmembebaskan Terdakwa Bin Puzakal Hamidb.

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang No.42/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg yang diucapkan tanggal 16Desember 2021.c. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID tersebutdiatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah dalam tindakpidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan subsiderd. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum(Vrijvraak) dan tuntutan hokum (Ontslaag Van Alle Rechtvervolginge.

Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara aquokarena salah satu unsurunya yaitu memperkaya diri Sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi tidak terpenuhi karena tidak dapat dibuktikan akibat perbuatanterdakwa telah menjadikan dirinya atau orang lain atau koorporasi menjadi lebihkaya atau bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk membeli benda berhargabaik bergerak maupun tidak bergerak atau bertambah jumlah uang dalamrekening banknya;Menimbang, bahwa oleh karena salah atau unsur Pasal 2 Undangundang Tipikor

perjanjian kesepakatan bersama calon mahasiswa PPKHBUniversitas Bung Hatta kelas Pasaman Barat;31 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PasamanBarat No. 800/071/Dindik/2011 tentang Penetapan Pengelolaan kualifikasipendidikan guru setara S1 tahun 2011 bulan Agustus 2011;Dikembalikan kepada pemilik yang sah;6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 04/Tipikor

Hal ini dapat dijelaskansebagai berikut:Bahwa perkara a quo diputus pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang tanggal 27 Februari 2013;Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang melalui Surat No.W3UI/780/Tipikor/I/2013, memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Padang dari tanggal 6 s.d. 15 Maret 2013,namun pada saat kami mempelajari berkas perkara sampai tanggal 15 Maret2013, putusan

Namun ternyatapada tanggal 21 Maret 2013 berkas perkara sudah dikirim ke Pengadilan TinggiPadang;Bahwa setelah kami memperoleh putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Padang pada tanggal 25 Maret 2013, maka pada tanggal 9 April 2013kami menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Padang. Namun Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telahmemutus perkara a quo pada tanggal 8 April 2013.

Dengan demikian JudexFacti (Pengadilan Tinggi) telah memeriksa dan mengadili perkara a quo tanpamempertimbangkan alasanalasan banding dari Terdakwa sebagai Pemohonbanding;Oleh sebab itu Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukumpembuktian sebagaimana mestinya dalam membuat pertimbangan hukumputusannya yakni tanpa mempertimbangkan alasanalasan banding dari Terdakwa,oleh sebab itu putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang No. 04/Tipikor/2013/PT.PDG, tanggal 8 April 2013,

seluruhnyasejumlah Rp352.000.000,00(tigaratus lima puluh dua juta rupiah) secarabertahapuntuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikansecara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT.Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan PengadilanTinggi BandungNomor : 02/TIPIKOR

Onamba Indonesia(Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDAHal. 7 dari 213hal. Put. No.2154 K/Pid.Sus/2014selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. OnambaIndonesia/Kuasa PT.

sejumlah Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)secara bertahapuntuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikansecara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT.Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan TinggiBandung Nomor : 02/TIPIKOR

YETTY NINGSIH.Selebinnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor :10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs.Odih Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu : BB 60. BB 66. BB 67. BB 68. BB 69.

Rek. 033701034162504 atas nama TANTI TANSTRISNAWATI.Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisnawati berdasarkanPenetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 29Hal. 76 dari 213hal. Put. No.2154 K/Pid.Sus/2014April 2014 tentang Pembukaan Sita dan Blokir Rekening Tabungan(Rekening Gaji) atas nama Tanti Tantrisnawati pada Bank BRINomor Rekening 033701034162504. BB 11. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA No.

bandingmemohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat membatalkan PutusanPengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataramtersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya materi memori banding dari Penasehat HukumTerdakwa pada pokoknya menguraikan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon Banding mempertanyakan sekaligus keberatan terhadap pencabutanpenetapan penahanan oleh judex factie terhadap Terdakwa yang sedang berstatusNarapidana; hal tersebut menunjukan Pengadilan Tipikor

Mataram tidak profesional,jujur dan adil dalam menangani perkara Tipikor; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai menerapkan hukum acara, karenamenyarankan agar perlawanan disatukan dengan memori banding padahal majelishakim telah menjatuhkan putusan sela;Halaman 87 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT.

Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 mengandungcacat hukum karena melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undangyaitu putusan dijatuhkan dalam tenggang waktu selama 162 hari sejak perkaradilimpahkan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 30 Tahun 2002tentang KPK, ditentukan bahwa perkara tipikor diputus oleh pengadilan tipikor dalamwaktu 90 hari, dengan demikian putusan tersebut mengandung cacat hukum,selayaknya harus dinyatakan batal demi hukum;Bahwa

dalam kontra memori banding terdakwa pada pokoknyamembantah semua alasanalasan yang tertuang dalam memori banding Penuntut Umumdan tetap mempertahankan alasanalasan yang diuraikan dalam memori bandingTerdakwa/Penasehat Hukum yang sudah diajukan sebelumnya; selanjutnya Terdakwameminta agar Pengadilan Tinggi Mataram dapat menolak memori banding yang diajukanoleh Penuntut Umum, menerima alasanalasan yang diuraikan dalam kontra memoribanding yang diajukan oleh Terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Bahwa demi rasa keadilan yang berdasarkan nilainilai ketuhanan yangmaha esa dan rasa keadilan masyarakat, kami penasehat hukum terdakwamemohon kepada majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi BandaAceh, untuk menghukum terdakwa Rahmat Fajar lebih ringan dari Putusanmajelis hakim judex factie Pengadilan negeri Ihoksukon.Berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding memohon dengan hormatkepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehyang mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan

Rp 139.000,00Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Untuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1 029Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT BNA

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriKendari ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 29 Juli2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2016;9.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 27 Oktober 2016sampai dengan tanggal 25 November 2016;10.

Perpanjangan Penahanan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 November2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum,MUAMAR, SH dan LA DASMAN, SH keduanya adalah Advokat/PenasihatHukum pada Kantor Pengacara AMAR LAW OFFICE yang beralamat diJalan Manunggal Kompleks BIN Wirabuana Blok L2 No. 23 Anduonohu,Kota Kendari No Telp. 0852 4007 7755, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12Agustus 2016

, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register KepaniteraanPengadilan Negeri Kendari, Nomor : 325/Tipikor/VII/2016/PN.Kdi tanggal 24Agustus 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendaritersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 43/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kditanggal 01 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana

dan selama persidanganTerdakwa dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan olehHakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yangkarena perouatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula denganketerangan saksisaksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dan surat buktiserta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurutpenilaian Majelis Hakim Tipikor

disetorkan ke rekening milik negara dan diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian keuangan negara;