Ditemukan 17793 data
Arvita Indah Yanti
Tergugat:
Kepala Desa Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali
68 — 36
Putusan Nomor :22/G/2018/PTUN.SMG.(2) Ujian sebagaimana dimaksud padaayat (1), dilaksanakan oleh TimPengulji.(9) Tim penguji menyampaikan hasilujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasilujian kepada Camat paling lambat 1 (satu) harisetelah pelaksanaan ujian.Pasal 17 Perda No.12 Tahun 2015: (1) Tim Penguji ditetapkan dengan KeputusanCamat.(2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiridari:a.Unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar SekolahKecamatan; dan/atau; b.
Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6,karena pelaksanaan ujian dan penilaian ujian perangkat desa DesaWonosegoro sudah secara benar dilaksanakan oleh Tim Penguji yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan dariCamat WonosegoroNomor:141/21 Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017, yaitu dilakukandengan cara : Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilakukan olehTim Penguji yang yang berasal dari unsur UPT Pendidikan DasarHal. 25 dari 59 hal.
BuktiT14. : MOU Kepala UPT Dikdas Dan LS Kab. Boyolali Dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. BoyolaliTentang Penyediaan Alat. Tenaga IT Dan TempatKoreksi Pengangkatan Perangkat Desa Kab. BoyolaliTahun 2017. tanggal 28 Oktober 2017. (foyokopisesuai dengan aslinya);15. Bukti T 15. : Berita Acara Nomor: 141/05/53/2017. TentangPenyampaian Hasil Ujian Tertukis Calon PerangkatDesa. Se Kecamatan Wonosegoro.
diajukan tanggal 10Nopember 2017 dan selama jeda waktu tersebut saksi membahas usulan tersebut;bahwa ada batasan waktu dari Camat untuk mengeluarkanrekomendasi tersebut sesuai yang diatur dalam Perbup Nomor: 15 Tahun 2017;bahwa semua perangkat desa sudah dilantik;bahwa ada 18 desa di Kecamatan Wonosegoro yang melaksananakanpengisian Caperdes; bahwa ada SK untuk Tim Penguji Caperdes, yaitu SK Nomor: 21tanggal 24 Oktober 2017 yang berdasarkan Perbup Nomor: 15 Tahun2017 adalah Ketua Panitia dari unsur UPT
44 — 7
AHMAD JAUHARI, M.Si pada UPT Puskesmas GandingKecamatan Ganding Kabupaten Sumenepdikerenakan persentuhan denganbenda tumpul;Perbuatan terdakwa se bagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadapsurat dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksisaksi dalamBAP yang pokokpokoknya sebagai berikut:Saksi 1 Ruddin Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2013, saksi sedang berdiridi depan teras rumahnya sambil
17 — 1
wilayah hukum Pengadilan AgamaWonogiri, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sesuaipasal 66 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undangunangNomor 50 tahun 2009 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak dan melalui jasa mediator hakim Pengadilan Agama Wonogiri, oleh Dra.Mufarikin, SH. akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala UPT
21 — 0
Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota TangerangSelatan UPT Puskesmas Ciputat Nomor474.22/136/V/PKM.C pt/2010 tanggal 17 Mei 2010,tentang Izin Perceraian tas nama Sdr. EMPOPROCHMATIN BINTI K.H. MUHTARUDIN NOOR, SH (buktiP.l );2. Fotho Copy Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : DN/04/2009 tanggal 21 Januari 2009, yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKuningan Kabupaten Kuningan (bukti P.2) ;BUKTI SAKSI ;1. Saksi pertama bertempat tinggal di KabupatenKuningan ;2.
1.Syarif Hidayatullah
2.Sumarni
48 — 6
tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 4 Ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentangAdministrasi Kependudukan dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional,kemudian pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
31 — 4
AHMADJAUHARI, M, Si, sebagai dokter UPT Puskesmas Ganding;Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undangundang RepublikIndonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angkutan Jalan;Menimbang, bahwa telah didengar saksisaksi di muka sidangsebagai berikut:Saksi 1 Sukardi (di bawah sumpah) Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2013 sekitar pukul12.30 WIB di Jalan PUD Dusun Aengsana Desa Ketawang Karay Kec.Ganding Kab.
SAMSUL BAHRI
49 — 6
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
1.Juwari
2.Sunartik
112 — 28
Administrasi Kependudukan juncto Pasal 4 Ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentangAdministrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pembetulan akta pencatatan sipilhanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional,kemudian pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil dijelaskan: Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
11 — 6
Surat Hasil Pemeriksaan Kimia Klinik Serologi atas nama DesiSeptianingsiah yang dikeluarkan oleh Laboratorium UPT PuskesmasRasane Timur Dinas Kesehatan Kota Bima tanggal 19 Januari 2018. diberitanda P.5 dan diparaf;Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Hal 4 dari 9 hal.
1.Feza Reza, S.H., M,H.
2.Rendy Bahar Putra, S.H.
Terdakwa:
Didik Rudyanto Alias Gacor Bin Djais Almarhum
53 — 11
SlametSubroto yang merupakan PNS (UPT Perlindungan Konsumen Kediri DinasPerindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur) berpendapat :a. Bahwa minuman sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikansebagai minuman beralkohol yakni minuman beralkohol oplosan.
pasal 135 Jo pasal 71 ayat (2) dan atau Pasal140 Jo Pasal 86 ayat 2 UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan danatau pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) UURI No.7 Th 2014 tentangperdagangan; Bahwa ahli bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangandengan sebenarbenarnya, berdasarkan pengetahuan dan keahlian yangdidapatkan dari pengalaman, pelatinan dan pendidikan serta keilmuwanyang pernah diikuti; Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Staf pengawas Barang Beredar, Jasadan Tertiob Niaga Kediri UPT
HERU SURYADMIKO. R, S.H.
Terdakwa:
Misnati Als Ibu Sumila Binti Puamin
187 — 152
HALIS mengorok danmeninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum dari UPT. PuskesmasSangkulirang nomor: 440/007/VERV/2021 tanggal 18 Mei 2021 yangdiperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARKUS SAMBO, M. AP yang padapokoknya menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sdr. HALIS adalahsebagai berikut:Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN SgtHASIL PEMERIKSAAN:Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna coklat dancelana jeans pendek selutut berwarna hitam.
HALIS mengorok danmeninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum dari UPT. PuskesmasSangkulirang nomor: 440/007/VERV/2021 tanggal 18 Mei 2021 yangdiperiksa dan ditandatangani oleh dr. MARKUS SAMBO, M. AP yang padapokoknya menerangkan hasil pemeriksaan terhadap sdr. HALIS adalahsebagai berikut: HASIL PEMERIKSAAN:Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna coklat dancelana jeans pendek selutut berwarna hitam.
HALIS mengorok dan meninggal duniasebagaimana Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirangnomor: 440/007/VERV/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang diperiksa danditandatangani oleh dr. MARKUS SAMBO, M. AP yang pada pokoknyamenerangkan hasil pemeriksaan terhadap sdr. HALIS adalah sebagaiberikut:HASIL PEMERIKSAAN: Jenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna coklat dancelana jeans pendek selutut berwarna hitam.
HALIS mengorok dan meninggal duniasebagaimana Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirangnomor: 440/007/VERV/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang diperiksa danditandatangani oleh dr. MARKUS SAMBO, M. AP yang pada pokoknyamenerangkan hasil pemeriksaan terhadap sdr. HALIS adalah sebagaiberikut:HASIL PEMERIKSAAN:Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 420/Pid.B/2021/PN SgtJenazah memakai baju kaos lengan pendek berwarna coklat dancelana jeans pendek selutut berwarna hitam.
Muhammad Hasan Basri
42 — 2
HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohonberalasan untuk dikabulkan;Halaman 3 Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2020/PN MetMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kotaatau UPT
68 — 2
nama Arum Yuliana, Nomor 5732 tanggal27 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;Menimbang bahwa selain buktibukti tersebut, Pemohon telah menghadirkansaksisaksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut :Saksi I:Sarjiyo Bin Sisworaharjo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPT
23 — 7
Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetapdilangsungkan karena anak Pemohon(Anggun Qurotul Ayuni bintiSugiman) dalam keadaan sedang hamil (mengandung / positif) denganusia kehamilan + 15 minggu (3,5 bulan), seperti tertera pada SuratKeterangan Sehat Untuk Kawin Nomor: 443.3/09.15/VI//2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Karangpucung Il tertanggal 29Juni2021.5. Bahwa anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon telahbertunangan sejak bulan April 2021.6.
MOH ALAMUL HUDA
34 — 3
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
17 — 2
Afifah Rosadah Nomor06/VII/2016, tanggal 13 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasCilacap Utara II telah dinadseglen dan telah dicocokan dengan aslinyadiberi tanda P.89.
11 — 3
Surat Keterangan Hamil Nomor : 445/299/416.102.27/2019, tanggal 14112019 yang dikeluarkan oleh UPT.
MOHAMAD TAUFIK
20 — 2
pembetulan akta pemohon harusmemenuhi persyaratan berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratanHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 209/Padt.P/2019/PN Jmrpembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimanaterdapat kesalahan tulis redaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
31 — 3
Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 421 .2/54/437.53.14.21/2019, tanggal 26November 2019, yang dikeluarkan oleh PLT UPT SDN 274 Gresik, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);Him.4 dari 9 him.
Amin Joko Suminto
31 — 10
pengadilan negeri oleh Pendudukmaka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan /penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanyasalinan Penetapan ini;Menimbang, bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 PerpresNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan (1) Pembetulan akta PencatatanSipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT