Ditemukan 1070 data
10 — 2
Pasal 131 ayat 5Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Panitera Pengadilan Agama Serangwajib menyampaikan salinan penetapan ikar talak pada pegawai pencatatnikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempatdilaksanakannya perkawinan, dan tempat tinggal pemohon dan termohonMenimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 (1) Undangundang Nomor ; 7 tahun 1989,yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor ; 3 tahun312006, dan Undangundang Nomor ;
50 — 30
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
14 — 7
Bb.Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikar Talakkepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Dalam Rekonvensi;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PenggugatRekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalamKonvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi, makamenjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi .Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatanrekonvensi
12 — 4
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
21 — 13
pokoknya mohonkeringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya lagi ;Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya PenuntutUmum menyatakan tetap pada tuntutannya semula, demikian pula Terdakwamenyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaansebagai berikut :Kesatu :Putusan Nomor : 114/Pid.B/2013/PN.Sbs 2Primair :Bahwa Terdakwa U.ROMMY Alias ROMY Bin SYAFIUDIN bersamasamadengan saksi U.ZULF IKAR
17 — 11
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
- Mutah berupa uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
Yang dibayar sebelum ikar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi.
15 — 6
ApabilaPemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak,maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepadaPemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejakditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun
9 — 6
Mlg.cenderung memberatkan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruhdengan penghasilan sebagaimana terurai di atas, untuk itu Majelis berpendapatTergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum untuk membayar mutahkepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000. ( lima juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan TergugatRekonvensi (Pemohon Konvensi) untuk mengucapkan ikar talak terhadapPenggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), maka untuk memenuhi rasakeadilan dan terjaminnya hakhak
31 — 2
tuntutan Penggugat untuk nafkah iddah sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) telah sesuai bila diukur denganpengahasilan dan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakimmenetapkan besarnya nafkah iddah adalah sebesar Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) perhari oleh karenanya Tergugat dihukum untukmembayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 90 hari = 90 x Rp.50.000 , = Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonanPemohon/Tergugat untuk mengucapkan ikar
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
IKAR, kesemuanya adalah beribuberanak, beradikberkakakkandung, berSuku panyalai, merupakan isteri dan anakanakkandung dari Labai Judin (almarhum) dan bertempat tinggal diKorong Palambaian, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk TobohGadang, Kabupaten Padang Pariaman;D. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAMNEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBENUR PROPINSISUMATERA BARAT, cq. BUPATI KABUPATEN PADANGPARIAMAN, cq. CAMAT ENAM LINGKUNG, cq.
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CILEGON
Terbanding/Tergugat II : MUHTADI HABLI
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KOTA CILEGON
Terbanding/Turut Tergugat : LURAH CIWEDUS
166 — 103
Berdasarkan bukti T1.1 yang diajukanoleh Tergugat dan bukti T2.13 yang diajukan oleh Tergugat II berupa FotokopiAkta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W3/288/6/Tahun 1992 tanggal 17Februari 1992 dihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang diajukan paraTergugat terobukti bahwa Tergugat III telah menerbitkan suatu Akta PenggantiAkta Ikar Wakaf, terhadap lahan tanah darat atas nama Ki Misja dengan alashak berupa Letter C/Girik/Kohir/ Kekitir/Persil Nomor: 15 a C 278 seluas 3.410m?
119 — 17
Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum KamarHalaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.BtlAgama angka 1 menyatakan, Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan BerhadapanDengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhak perempuanpasca perceraian, maka pemebayaran kewayjiban akibat perceraian khususnyanafkah iddah, mutah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amarputusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar
90 — 18
PRIMO INDO IKAR+nggal di Waimana II, Desa Hala Kodanuan, Kecamatan Ile Mandiri, Kabu Il. Mr.
11 — 7
, demikian juga Termohon juga tetap berkewajibanuntuk membantu membiayai kehidupan dan mendidik anak mereka hinggaanakanak tersebut dewasa dan mandiri;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untukkedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 maka untuktertid administrasi, Panitera Pengadilan Agama Parigi diperintahkan untukmengirim salinan penetapan ikar
10 — 7
Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talakterhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama LubukPakam;Dalam Rekonvensi1. Bahwa, jawaban di atas secara mutatis mutandis merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi meminta uang iddah sebesar Rp.1.000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan = Rp.3.000,000,00 (tiga juta rupiah);3.
11 — 0
Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikar talakterhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan AgamaWonosobo;3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.DALAM REKONPENSI1. Mengabulkan gugatan rekonpensi sebagianHal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 1221/Pdt.G/2018/PA.Wsb2.
48 — 1
Pengadilan Agama Lubuklinggau;
5. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Rafa Septian Pratama bin Sepri Heri, umur 4 tahun, pada Termohon selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak Pemohon dan Termohon pada diktum 4 diatas minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan untuk nafkah pertama dibayar sesaat sebelum ikar
8 — 1
Putusan No.1886/Pdt.G/2015/PA.Sda.Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda UldilagMahkamah Agung Nomor : 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus2010, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Sidoarjo untuk mengirim salinan penetapan ikar talak kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon
99 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masjid Gersikan I/No. 21, Kota Surabaya;Sehingga: telah terbukti: bahwa: Penggugat Intervensi (Asli)/sekarang: Para TerbandingII Adalah: Berada/berdomisili di Luar Wilayah (Hukum); Yaitu: berada di beralamatkantor: Berdomisili Hukum, di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lt. 3, Jl.Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat (10430)"; Bukan/Tidak berada: Tidak berdomisiliHukum di Obyek Perkara yaitu:e Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya;e Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf Kecamatan TambaksariKotamadya
162 — 63
mengenai Asuransi kesehatan bagi anak tetap menjadi tanggungan Pemohon Kovensi melalui perusahaan;
3.6.Bahwa Para Pihak sepakat mengenai biaya pendidikan anak apabila telah bersekolah ditanggung 60% oleh Pemohon- Menghukum Pemohon Kovensi dan Termohon Kovensi untuk melaksanakan kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 tersebut di atas;
- Menghukum Pemohon Kovensi untuk membayar dan/atau menyerahkan kepada Termohon Kovensi sesaat setelah pengucapan ikar