PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tentang adanya novumberupa Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2016/PN Smg, tanggal 19 April2016 atas nama Rudyanto, tidaklah bernilai sebagai novum, karenafaktafakta, peristiwa hukum dalam perkara tersebut telah masuk puladalam perkara a quo, dimana antara perkara Tipikor

,MH Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai HakimAnggota, PutusSan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta HakimHakimAnggota Majelis tersebut, yang dibantu oleh Denni Sembiring SH.MHHal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2018/PN.PbrPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, SH Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanpa hadirnya terdakwa danPenasihat

Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRtanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menghukum Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendaRp200.000.000,00 (

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon PeninjauanKembali menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatanhukum tetap;3.

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganmemutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikanputusan, putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak benar dan bertentangan

satu dengan lainnyayang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,Hal. 96 dari 99 hal.

Demikian pula halnya denganalasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak terlihat dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebut, karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti.

Konsultan Hukum MANUNGGAL berkantor di Mangunjaya Gang 5 No. 1Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2013, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadailan Negeri Semarang dengan Nomor Registrasi513/Pid/K.Kh/2013 tertanggal 08 Oktober 2013 ; Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan : o Penuntut Umum : Nomor : Print730/0.3.39/Ft.1/09/2013 tertanggal 06 September2013, sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 25 September 2013 ; o Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Semarang : No:140/1X//H/2013 Jo No. 127/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. tertanggal 19 September2013, sejak tanggal : 19 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 20Ir ; o Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No:140/X/Pen/K/2013 Jo No. 127/Pid.Sus/2013/PN.

Tipikor. Smg. tertanggal 10 Oktober2013, sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013 ; o Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi SemarangPertama No. 24/Pen.Pid/TPK/2013/PT. Smg tertangngal 07 Desember 2013, sejaktanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2013 ; o Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi SemarangPertama No. 24/Pen.Pid/TPK/2013/PT.

MHKALIMATUL JUMRO, SHPanitera PenggantiNGADIWONCatatan :Dicatat disini bahwa terhadap Putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa tidak mengajukan upaya hukum ;Wakil PaniteraPenagdilan Tipikor SemarangPada Pengadilan Negeri Semarang.SRI BANOWO, SH, MM.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal 24Juni 2014 s.d tanggal 23 Juli 2014, Jenis Penahanan Rutan;Penahanan Hakim, sejak tanggal 15 Juli 2014 s.d tanggal 13 Agustus 2014,Jenis Penahanan Rutan;Perp. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, sejaktanggal 14 Agustus 2014 s.d tanggal 12 Oktober 2014, Jenis PenahananRutan;Perp.

Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat,sejak tanggal 13 Oktober 2014 s.d tanggal 11 Nopember 2014, JenisPenahanan Rutan;7.Perp.

Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, sejak tanggal12 Nopember 2014 s.d tanggal 11 Desember 2014, Jenis PenahananRutan;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya SAIMAKSINUDDIN, S.H, M.H dan RUSLI SUBRATA, S.H, Advokat pada Kantor SAIMAKSINUDDIN & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Juli2014,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas ABandung, di bawah register Nomor : 246/SK/Pid/2014/PN Bdg, tanggal 05 Agustus2014;Pengadilan Tindak

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwaHENDRA GUNAWAN dari Kejaksaan Negeri Purwakarta Nomor1894/0.2.15/Ft.1/07/2014, tertanggal 14 Juli 2014, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 15 Juli 2014;.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, tertanggal 15 Juli 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg,tertanggal Juli 2014 tentang penetapanhari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;Setelah Setelah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar Dakwaan

Kota Raja, KotaKupang ;Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Penahanan :Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengantanggal 3 Februari 2015 ;Di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengantanggal 5 Maret 2015 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangsejak tanggal 23 Februari 2015

sampai dengan tanggal 24 Maret2015;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama sejak tanggal24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang, Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua sejak tanggal 23Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;Penahanan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal04 Agustus 2015 ;Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 05 Agustus 2015sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015 ;Terdakwa tersebut dalam perkara ini di dampingi oleh PenasihatHukum : PHILIPUS FERNANDEZ, SH ; NIXON P.Y.A MESSAKH, SH ;YUSTINUS MARIANUS FUA, SH ; NOVA F.

Nisnoni, ST.MT yang telahmemperkaya orang lain.Kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis tersebut dan alasankami tidak sependapat setelah kami perbandingkan dengan pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang padaputusan Nomor : 01/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG dalam perkara atas namaterdakwa Joni Seprianus Liunokas, ST yang termuat pada halaman 182yang menyebutkan sebagai berikut : menimbang bahwa nilai kerugiankeuangan negara sebesar Rp.134.956.518,75 (seratus tiga

L.Nisnoni, ST, MT telah menghasilkan keputusan yang dilandasi olehkesalahan terminologi dan kekeliruan semantik dalam memaknai artikata uang muka.Patut disayangkan keputusan yang dilandasi oleh pertimbanganhukum dengan pemahaman terminologi dan semantik yang salah tentusaja tidak akan memenuhi rasa keadilan.Maka sepatutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tinggi, atas Putusan Hakim Tipikor terhadap SaudaraDon Carlos F. L.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarangtanggal 02 Desember 2014, No. 151/Pen.Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana tipikoratas nama Terdakwa M. IZZUL KHOTIB Bin H.

ASRORI SALEH ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Semarangtanggal 03 Maret 2015, No. 151/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg., tentang penggantianHakim Anggota Majelis karena DWI PRAPTI M., SH. pindah tugas ke PengadilanNegeri Surakarta ;Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 02 Desember2014, No. 151/Pid.SusTPK/2014/Pn.Smg., tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya ;Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan

KALIMATUL JUMROBH, SH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.CATATAN :Bahwa atas Putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umumsetelah habis batas waktu pikirpikir, masingmasing menyatakan tidak mengajukanupaya hukumSemarang, 07 April 2015.Pengadilan Tipikor Semarang,Wakil Panitera,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM.6869

kerugian keuangan Negara/Daerah dari BPKP PerwakilanJawa tengah Nomor :S236/PW11/5/2008 tanggal 1 Pebruari 2008.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.Menimbang, bahwa sebelum diperiksa di Pengadilan Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang padahariSelasa , tanggal 26 Juni 2012 oleh Kami, IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum. selakuHakim Ketua, JOHN HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.H serta LAZUARDILUMBAN TOBING,S.H.

(Hakim Adhoc) Tipikor, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yangdinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M.Chayat, SHSelaku........... 69/70Catatan:Dicatat disini bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwamengajukan upaya hukum banding di Kepaniteraan Hukum Tipikor padatanggal 29 Juni 2012 tercatat Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2012/PN.TK.Smg.

Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 4 November 2020, Nomor 60/Pid.SusTPK/2020/PN Smg.;2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Magelang bahwa pada tanggal 13Nopember 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaTerdakwa ;3.

Memori Banding tanggal 6 Desember 2020 yang diajukan oleh PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang yang diterima diKepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang padatanggal 8 Desember 2020 ;Halaman 52 dari 72 halaman, putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2020/PT SMG4.

,M.Hum., Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selakuKetua Majelis, Nyoman Karma, S.H.

., M.H.Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasingselaku HakimHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana pada hariRabu, tanggal 3 Pebruari 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi NyomanKarma, S,H, M,H., dan Timbul Priyadi, S.H., M.H., masingmasing sebagaiHakim Anggota dibantu Amin Soetopo, S.H., Panitera Pengganti PengadilanTinggi tersebut

pemeriksaan dan mengadilisebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiSamarinda pada tingkat banding;Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangan danalasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi in litis, serta memperhatikan alat bukti kesaksianketerangan ahli,bukti surat,dan keterangan terdakwa Majelis Hakim Tinggi TindakPidana Korupsi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tipikor

Bahwa dalam penetapan harga yang dilakukan PanitiaPengadaan senilai Rp. 55.000, (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi,dilakukan negosiasi harga dengan Kuasa Masyarakat pemilik lahan yaitu saksiKASIM ASSEGAF;Menimbang, bahwa akibat tidak bekerjanya Panitia pengadaan tanahsebagaimana mestinya namun sebaliknya Panitia pengadaan tanah membuatkesepakatan dengan kuasa pemilik lahan dalam hal ini saksi Kasim Assegaf (telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Samarinda), dimana panitia pengadaan

Hakim Tinggi Tipikor sebagaiHakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum,. dan MOCHAMADILYAS, SH., MH.

Hakim Tinggi Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara inipada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelistersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehDRS.

10 Desember 1966.Jenis Kelamin : Laki laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan H.Ramli Selatan No.59 Rt.004/003Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan.Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta/Mantan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.Pendidikan : 62.Terdakwa ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI oleh :iPenyidik sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7Maret 2017;perpanjangan penahanan oleh Penuntunt Umum sejak tanggal 8Maret 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 17 April 2017 sampai degan tanggal 16 Mei2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 17 Mai 2017 sampai degan tanggal 15 Juni2017;Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampaidengan tanggal 4 Juli 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3Agustus 2017;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

RENY HALIDA ILHAM MALIK,SH, MH Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 07/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2018 dan putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa tanggal 08 Mei 2018oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota

tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret201 5; == 22222 nono nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnPerpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPeknbaru sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 12 April 2015;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d tanggal 11 Juli 2015;Halaman 1 dari600 halaman

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada PengadilanTinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d tanggal 10 Agustus201 5; $= 2222 2222 oo nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal09 September 201 55 == "= ===Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ASEP RUHIAT, S.Ag, SH.MH,ARTION, SH, FITRI ANDRISON, SH, KHAIRUL AZWAR ANAS, SH,HJ.TUTI RAHAYU, SH, ASWIN, SH, MAKDEN RICARDO SIAHAAN, SH,NITA WIDYASTUTHIE, SH.MH, EKO INDRAWAN, SH.

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.32/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr, tanggal 13 April2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2. Penetapan Majelis Hakim No. 32/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Pbr, tanggal13 April 2015 tentang Penetapan hari sidang ;3.

,M.Humselaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh MASRUL, SH., MHdan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H.M.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkara terpisahyang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkatKasasi dengan pihakPT. Remaja Rosdakarya ( Saksi Ir. Hj.

ASEP SUKANDI,M.MPd Bin H.MAHFUD, sebagai KP A, terdakwa dalam perkara terpisahyang telah diputusdi Pengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi,selaku KuasaPengguna Anggaran dan saksi Ir. Hj.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalam perkaraterpisah yang telahdiputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarangditingkat Kasasi dengansurat nomor 642/368/Bid. Sarpras tanggal 28 Januari2011 yang memberitenggang waktu hingga tanggal 14 Pebruari 2011;Bahwa benar, pada tang gal II Pebruari 2011 dengansurat nomor 003ITIDirlRR1II120 II, PT.

MAHFUD, sebagai KPA, Terdakwa dalamperkara terpisahyang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandungsekarang tingkat Kasasidengan surat Nomor 425 .2/1 625/Sarpras tanggal 27Mei 2011 meminta agarPT. Remaja Rosda Karya membayar denda keterlambatan,dan untuk itupihak PT.

Pd Bin H.MAHFUD, sebagai KPA, terdakwa dalam perkara lain yang telahdiputus diPengadilan Tipikor Bandung sekarang tingkat Kasasi dan 4)syarat penerbitan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan padaDinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KabupatenSukabumi;Menimbang, bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yangditandatanganioleh saksi Drs. H. ASEP SUKANDI, M. Pd Bin H.

NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.6 Pembantaran oleh Majelis Tipikor Nomor sejak tanggal 11 Januari 2013.7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan 01 Mei 2013;Terdakwa II.1 Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal

05 Januari 2013.2 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari2013.3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari2013.4 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 31Januari 2013 sampai dengan 02 Maret 2013.5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai

dengan tanggal 01 Mei 2013.6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei2013.Terdakwa II di persidangan didampingi Penasihat Hukum Awan Hernawan,SH., M.

(Ad hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Panitera Pengganti,(Hakim Ad hoc Tipikor)RENILDA BIDARI, SH. MH.191

Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan

Bachtiar Panglima Polem Kota Jantho atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikankeuangan atau

, jadi kurang 236 m;Bahwa hasil pengukuran tersebut ada ahli tuangkan ke dalam laporan yangahli tanda tangani adapun yang menandatangani pada lampiran yang adacoretan dilapangan tersebut adalah ahli sendiri, tim tipikor Polisi, darikontraktor yang untuk pembangunan tempat bermain anakanak bernamaAgus Miftah, lalu dari pengawasan konsultan bernama Iswadi sedangkan daripengguna anggaran diwakili oleh PPTK yang bernama Abdullah;Bahwa benar lampiran yang ada coretancoretan ini ditanda tangani dilapangan

ADUN;8 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(ima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hariKamis, tanggal 11 Juli 2013 oleh ABU HANIFAH, SH.MH. sebagai Hakim KetuaMajelis, AINAL MARDIAH, SH..MH. sebagai Anggota dan HAMIDI DJAMIL,SHHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli

ABU HANIPFAH, SH.MH.Hakim Ad Hoc/AnggotaDto.HAMIDI DJAMIL, SH.Panitera Pengganti,Dto.YUSNIDAR,SH.Untuk salinan yang sama .Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh,ANWAR, SHNIP. 19630424198203 1002

kerja,terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31Oktober 2012 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke PengadilanTanggi Medan.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwadan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancaracara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama setelah MajelisHakim Pengadilan Tipikor

Tanggal 19 Oktober 2012 Penuntut Umum telahmengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan95Negeri Medan, sebagaimana tertuang dalam Akta Banding No.48/AktaPid.Sus.K/2012/PN.Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan No.48/Akta Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 23 Oktober 2012 ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tingkat pertama Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Medan No. 19/PID.SUS.K/2012/PNMdn. tanggal 19Oktober 2012

memori banding Penasehat Hukum Terdakwatertanggal 07 Desember 2012 ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkatbanding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukanoleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding dariPenuntut Umum dan Terdakwa tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medanmempelajari perkara atersebut, salinan resmi Pengadilan Tipikor

6.709.999.900, (EnamMilyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh SembilanSembilan Ratus Rupiah), yang setiap kantor luasnya hanya 120 m2 yangberarti lebin sempit dari luas setipa kantor sesuai kontrak semula, akan tetapibesaran pagu anggarannya tetap;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hartabenda atau berapa harta yang diperoleh oleh terdakwa dari dana anggarantersebut;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan,pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

MKn. masingmasing sebagai Hakim TinggiTipikor Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor PengadilanTinggi Medan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 DESEMBER 2012 Nomor : 204/Pen.Pid.Sus.K/2012/PTMDN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini padatingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari RABU, tanggal 30 JANUARI 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdiatas dengan didampingi HakimHakim Anggota

PUTUSANNomor : 142/Pid.SusTPK/2014/PN.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarang yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama Lengkap : WARSINI BINTINARTO WIYONO ;.Tempat lahir : Sukoharjo ;.Tgl lahir/umur : 37 Tahun/18 Pebruari 1977.Jenis kelamin : Perempuan .Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kampung baru Rt 007/008

SukoharjoAgama : Islam.Pekerjaan : Mantan kepala Desa ;.Pendidikan : $1.Terdakwa ditahan oleh :Penyidik :sejak tanggal 12 agustus 2014 s/d tanggal31 agustus 2014;Perpanjangan Kajari : sejak : 01 september 2014 s/d tanggal 10 oktober 2014 ;Perpanjangan KPN Sukoharjo : tanggal : 11 Oktober 2014 s/d 09 Nopember 2014Penuntut umum : sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 25 nopember 2014 ;Hakim Tipikor Semarang : tanggal 17 Nopember 2014 s/d 17 Desember 2014 ;a us; &@ Ny =Perpanjangan Ketua PN Tipikor Semarang

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang : sejak tanggal 16 Pebruari2015 s/d tanggal 17 Maret 2015.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : NUGROHO BUDIANTORO,SH advokad / Pengacara berkantor di JI Karangroto Rt 02 Rw 03 Genuk Semarangberdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim tertanggal 26 nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:142/Pen.Pid.Sus TPK/2014/PN.

limaribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang padahari RABUTANGGAL 04 PEBRUARI 2015, olehHASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SH MHdan ROBERT PASARIBU, SH MH,hakim AD hoc masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .RABUTANGGAL 11 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh RUSGIYANTO, SH, Panitera Pengganti padaPengadilan Tipikor

Putusan Nomor 19/G/2019/PTUNSRGdengan UU Tipikor, satu atau dua unsurnya tidak dipenuhi maka tidakdapat diterapkan pasalnya dan mengingat yang diuntungkan adalahpesertanya;Bahwa pungutanpungutan tersebut berbeda dengan gratifikasi, karenagratifikas merupakan hubungan pemberian dengan apa yang telahseseorang lakukan, beda pasal dengan pungli, kalau pungli ada korelasiantara uang yang diberikan dengan hasil yang dinilai;Bahwa perbedaan sumbangan sukarela dengan pungli, yakniSumbangan tidak memaksa

dan tidak ada akibatnya atas perbuatannya,hanya hubungan dengan tuhannya, sedangkan pungli ada kalimatmemaksa sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor;Dr.

artinya bahwaseseorang yang akan dijatuhi sanksi tidak perlu ada laporan sepanjangada bukti yang cukup, jadi tidak harus sampai ke Pengadilan, terkaitdengan Pengadilan harus ada laporan terlebih dahulu;Bahwa dalam konteks kepegawaian, kalau ada ASN yang ditahan olehpihak berwajib, ada unsur pidana yang kemudian ditahan, makamekanismenya berbeda, jadi bukan mekanisme hukuman disiplin.Mekanismenya adalah ASN/PNS tersebut harus diberhentikansementara pada saat ditahan pihak berwajib, baik itu kasus tipikor

Yang satu konteksnya pembinaan, yang satu (tipikor)adalah hukuman. Kalau tipikor harus diberhentikan tidak dengan hormatjika sudah inkract dan dalam putusannya terbukti, namun untukpembinaan harus melalui proses pemeriksaan (pembinaan) danprosedur pemeriksaan sama semua, hukuman disiplin apapun harusdiperiksa;Bahwa pungli harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan, tetapidalam tatanan pungutan liar yang disampaikan dalam gugatan ini ituHalaman 64 dari 76.

Indonesia ;Perum Parakan Mas Jalan Parakan Mas V No. 33RT. 05/012 Kelurahan Cisaranten Endah,Kecamatan Arcamanik Kota Bandung ;Islam ;PNS pada Pemerintah Kota Bandung / KepalaBidang Anggaran Dinas Pengelolaan KeuangnAset Daerah ;Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ditahan oleh :e Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012 ;e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 30 April 2012 ;e Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

Bandung sejaktanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012 ;e Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012;e Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juni2012;e Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 28 Juni 2012 s/d tanggal 27 Juli 2012; Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 23Juli 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012;e Pengalihan Penahanan Rutan

menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejaktanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 21 Agustus 2012;e Diperpanjang Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 22 Agustus 2012 s/d tanggal 20 Oktober2012;e Perpanjangan Penahanan Kota ke (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejaktanggal 21 Oktober 2012 s/d tanggal 19 November 2012;e Perpanjangan Penahanan Kota ke (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejaktanggal 20 November 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012;Terdakwa didampingi

,AGUS PRABOWO, S.H., M.H., TAUFIK HIDAYAT, S.H., Brigjen Pol (Purn) Drs.ALOYSIUS MUDJIJONO, S.H..M.Hum., NITA INTAN W, S.H., dan RIDZAKHASNATAHAR, S.H., semuanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkedudukan danberkantor pada kantor Pengacara Benny Joesoef, SH. & Associates beralamat di JalanCibulan II/10 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03Mei 2012;e Pengadilan Tipikor tersebut ;e Telah membaca surat pelimpahan perkara acarapemeriksaan biasa ;e Telah membaca

Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDGtanggal 20 september 2012 yang telah diperbaiki dengan Penetapan PengadilanTipikor Bandung No. 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012;10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa Perkara Bansos No.RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara(RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;12.

C 3036438 H alamatKemakmuran Rt. 07/01 Pegambiran LemahWungkuk Cirebon, atas namaMUHAMMAD IKROMDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;9Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasingditetapkan sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.

kasasinya telah diterimadi kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 Januari 2012 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :1 KEKELIRUAN JUDEX FACTI DALAM PENERAPAN HUKUM.Bahwa mencermati putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

Bandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.

, setelah prosespemeriksaan dari BPK;Bahwa dalam hal ini dana yang berasal dari APBD Kota Cirebon TA. 2004yang diterima oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Terdakwa adalah haksebagai anggota dewan yang telah melalui verifikasi dan dipertanggungjawabkan,sebagaimana keterangan saksisaksi dari pihak Eksekutif (Setwan dan Keuangan PemdaKota Cirebon), namun fakta ini diabaikan oleh Judex Facti;MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAN TINGKAT PERTAMA SALAHMEMAHAMI UNSURUNSUR PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor,dimana semua unsurunsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan khususnyaunsur yang ke 3 dan ke 4 yaitu unsur ke 3 : melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena terbukti perbuatan para Terdakwadalam menerima anggarananggaran tidak sesuai dengan Perda No. 03 Tahun 2004tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam anggaranbelanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam