PN.KDR tanggal 03Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa ANTON MEGA BRAMANTIO Bin SUGENGterbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Meproduksi atauMengedarkan sediaan Farmasi

tuntutannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :Pertama :Bahwa ia terdakwa ANTON MEGA BRAMANTIO Bin SUGENG pada hari Rabutanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktulain masih dalam tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa Jalan KH Akhmad DahlanGang II Rt/Rw08/24 Kelurahan Mojoroto Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, dengansengaja dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimanadiatur dalam Pasal 196 Undang Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja mengedarkan, kesediaan farmasi

YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAUPERSYARATAN KEAMANAN, KASIAT ATAU KEMANFAATAN MUTU Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya hubunganantara perbuatan dengan kehendak samasama diinsafi dan adanya akibat dariperbuatannya;Menimbang, bahwa kalau dikaitkan dengan status terdakwa yang mempunyai latarpendidikan sampai sekolah SD (sekolah dasar) sehingga bukan merupakan orang farmasi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur memproduksi atau mengedarkanadalah bersifat alternatif

MEGA BRAMANTIO Bin SUGENG imengedarkan Pil Doubel LL kepada temantenan terdakwa dengan cara mengemasibungkus kertas isi 10 butir dengan harga ratarata tiap kit Rp. 10.000, (sepuluh riburupiah) dan bila habvis terjual terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 150.000, (seratuslima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terdakwa memesan Pil Dobel L tersebut bukan untukdikonsumsi tapi untuk dijual kepada temanteman terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas terdakwa bukanmerupakan orang farmasi

kemasan luarnya disebutkan obat itu hanya bolehdiserahkan dengan resep dokter adalah termasuk dalam daftar obat keras;Bahwa dalam Pelayanan dan penyimpanan terhadap golongan obat kerashanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai denganketentuan perundangundangan seperti apoteker atau asisten apotekermelalui sarana resmi kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmasdan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab farmasi

terdapat tanda bulatanberwarna merah dengan huruf K pada bagian tengah bulatan dan tulisanHARUS DENGAN RESEP DOKTER;Bahwa dalam Pelayanan dan penyimpanan terhadap golongan obat kerashanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai denganketentuan perundangundangan seperti apoteker atau asisten apotekermelalui sarana resmi kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmasdan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab farmasi

Unsur yang tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan danpendistribusian obat, pelayanan obat serta pengembangan obat, bahanobat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai

Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukanpraktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan = danpendistribusian obat, pelayanan obat serta pengembangan obat, bahan obatdan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap di persidanganbaik itu dari keterangan

dan tulisan HARUS DENGANRESEP DOKTER;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Wahyuri, S.Si, Aptmenjelaskan bahwa dalam Pelayanan dan penyimpanan terhadap golongan obatkeras hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan ketentuanperundangundangan seperti apoteker atau asisten apoteker melalui sarana resmikesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan yangmempunyai penanggung jawab farmasi

MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedaran setelah mendapat izin edar sebagaimanadalam dakwaan kesatu;2.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedaransetelah mendapat izin edar;3. Unsur yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedaran setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van teolichting)yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinyasuatu tindakan beserta akibatnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat

yangmenurut pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi bahwa sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari badan POM RI;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur initelah terpenuhi;A.d. 3 Unsur yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa para terdakwa telah menjual

MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalamdakwaan Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 4 (empat) bulan serta denda masingmasingsejumlan Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masingmasingselama 1 (Satu) bulan;3.

kedatangan DANI untuk mengambilsabu yang diantar dan diletakkannya dipinggir jalan, yangsebelumnya Terdakwa terlebin dahulu menghubungi DANImenggunakan telepon genggam untuk memberitahukan tempat danlokasi pengambilan sabu;e Bahwa, uang upah yang diterima oleh Terdakwa sudah habisdigunakan untuk ongkos dan kebutuhan lainnya, dengan sisasejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) yang ditemukandisaku celana Terdakwa;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi

dua) gram telahdisisinkan untuk kepentingan pengujian di Badan POM, yanghasilnya positif mengandung Metamphetamine;Bahwa, Terdakwa mengetahui barang yang dibawa dan diantarnyatersebut adalah sabu dan Terdakwa telah memahami bahwa setiapperbuatan yang berhubungan dengan narkotika termasuk sabuadalah perbuatan yang melanggar hukum; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 12 dari 23e Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai PetugasKesehatan, Pedagang Besar Farmasi

, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan,dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelahmendapat izin Menteri untuk kepentingan iIlmu pengetahuan dan teknologi,dalam Pasal 35 juga dinyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapatdilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, dan Pasal 39 menerangkan bahwa narkotikahanya dapat disalurkan oleh industri farmasi

, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapatdisimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual,membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakannarkotika

hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telahmendapatkan izin dari Menteri Kesehatan; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 16 dari 23Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketikadilakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Menyatakan terdakwa SUGIANOOR Bin SYAHRUM (alm)bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki lijinEdar dan Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan DalamMelakukan Praktek Kefarmasian sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatiifKESATU Jaksa Penuntut Umum dan Pasal 198 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.

SURYA WAHYUDI, S.Si.Apt bin AMRAH MUSLIMIN (Saksi ahli),yang memberikan keterangan di bawah sumpah pokoknyasebagai berikut :Bahwa ahli yang merupakan lulusan dari Fakultas Farmasi diUniversitas Gajah Mada (UGM) Program Profesi Apoteker padatahun 2001 dengan gelar Sarjana Sains Apoteker (S.Si.Apt)yang sejak tahun 2006 sampai sekarang bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabarudengan jabatan selaku Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Litbangpada bidang Farmasi dan Alat Kesehatan

Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dariDinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, sdr.

SURYA WAHYUDI,S.Si.Apt bin AMRAH MUSLIMIN bahwa yang dimaksud denganPekerjaan Ke Farmasian adalah segala sesuatu yang berhubungandengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obattradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alatkesehatan dan kosmetika yang meliputi Produksi, Distribusi (termasukperijinan serta pengawasannya) dan yang berhak/berwenangmengeluarkan sediaan farmasi tersebut adalah untuk golongan obatbebas dan obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko

Menyatakan terdakwa SUGIANOOR Bin SYAHRUM (alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijinedarnya dan melakukan praktik kefarmasian tanpamemiliki dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dendasebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;3.

Menyatakan terdakwa SUJARNO Bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR

buktiTelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat Bahwaterdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenaitu mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar terdakwa dijatuhi pidanasebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa Sujarno Bin supriyanto, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Mengedarkan sediaan farmasi

daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiamterakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempatPengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnyatindak pidana itu dilakukan, selanjutnya kami menunjuk Pengadilan Negeri Kediri untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

2009 dalam pemeriksaan barang Bukti Nomor 6295/2009KNF.bahwa tablet tersebutadalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (Tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras)Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur daiam Pasal 197UU No. 36Tahun 2009, tentang kesehatan ;Subsidair :Bahwa ia terdakwa SUJARNO bin SUPRIYANTO, pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan Pertama diatas, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum dan terdakwa dalam sehat dan rokhani oleh karena itu unsur tersebut meneurut majelistelah telah terpenuhi.2.Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

;Menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang pekerjaannya tidak ada hubungannyadengan obatobatan maupun peredaran obat sehingga terdakwa tidak mempunyai izin untukmengedarkan obatobat yang termasuk obat keras ;Menimbang bahwa bersarkan fakta tersebut diatas maka unsur kedua dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi ;Menimbang bahwaberdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruhunsur dakwaan primair telah terpenuhi oleh karena itu terdakwa

KADEK TRISNADEWI, S.Ked. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : dengan sengaja memproduksi / mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keamanan dan sengaja memproduksi / mengedarkan sendiri farmasi tanpa memenuhi standar keamanan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan alternatif kedua pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 ;------------------------ - Membebaskan terdakwa dari dakwaan

dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengancara serta keadaan sebagai berikut : 2 20 2cno nono nc meneBahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,bermula adanya informasi dari masyarakat kalau di klinik Indivara Aesthetic milikterdakwa di duga telah terjadi tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan yaitu tidak ada ijin

Atas informasi tersebut kemudianpetugas melakukan penyelidikan kemudian melakukan pemeriksaan sesuai laporanmasyarakat, setelah petugas melakukan penyelidikan ternyata benar klinik IndivaraAesthetic milik terdakwa telah ditemukan adanya penjualan sediaan farmasi berupakosmetik yang tidak dilengkapi dengan ijin edar dari Balai POM serta tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatanyang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasanyang

nnn nienAnb nnn een ReeBahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,bermula adanya informasi dari masyarakat kalau di klinik Indivara Aesthetic milikterdakwa di duga telah terjadi tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan yaitu tidak ada ijin edar dari BPOM.

Atas informasi tersebut kemudianpetugas melakukan penyelidikan lanjut melakukan pemeriksaan sesuai laporanmasyarakat, setelah petugas melakukan penyelidikan ternyata benar klinik IndivaraAesthetic milik terdakwa telah ditemukan adanya penjualan sediaan farmasi berupakosmetik yang tidak dilengkapi dengan ijin edar dari Balai POM serta tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatanyang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasanyang

SAKSI MADE SIDAMANA :e Bahwa saksi bersama team dari polresta Denpasar melakukan penggeledahan padahari kamis 22 Nopember 212 sekira jam 11.45 wita bertempat di klinik IndivaraAesthetic jalan Tukad Barito 29 panjer Denpasar ;e Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap klinik Indivara Aestheticsehubungan dengan masalah pengedaran atau penjualan sediaan farmasi berupaKOSITELIK Tana II BGAT gasqennnememasnesnncnmeensensennnmeenasenennmnenRE EEREBahwa pemilik dari klinik Indivara Aesthetic adalah

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu

Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin MIRAN bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.

berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut

Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.

LEKMAN Binti EDI SUHARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.

Said, Apt bin Saleh Jagladi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa obat obatan Pil jenis Tramadol sebanyak 85 (delapan puluh lima)butir yang diedarkan Terdakwa harus ada ijin dari yang berwenang karenaobat Tramadol, termasuk obat keras yang harus memakai resep dokter;Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan menjual Pil Tramadol karenatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan yang berhak menjual obatobatan Farmasi adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;Bahwa untuk

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3.

Said, Apt Bin Saleh Jagladi, bahwa Pil sebanyak85 (delapan puluh lima) butir didalam bekas bungkus rokok merek DjarumSuper yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar Pil Tramadol;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3)UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dihubungkan faktafakta dipersidangan maka dapat ditarik intisari yang pada pokoknya PilTramadol dapat diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian, kewenangan danharus memenuhi standar atau mutu;Menimbang, bahwa keterangan ahli Drs.

Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.

Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.

Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.

Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.

Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lIembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanhalaman 14 dari 22, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdwdan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika

Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU; 2.

2017tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa oleh ZOGI SUKARTA ALS DOGI bersalahmelakukan tindak pidana tanoa memiliki keahlian dan kewenangan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009,tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Awalnya terdakwa didatangi oleh saksi ANGGI EKA SAPUTRA alsANGGEK karena sebelumnya saksi

Apt selaku Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah danperedarannya,TRIHEKSIPHENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakathanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resepdokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil doubleL tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan

Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAKDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan menyalurkanpsikotropika, dan untuk penyaluran psikotropika dalam rangka peredaranhanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.Perbuatan terdakwa SUMARMAN Bin NGATMO SUWITO tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU No. 5Tahun 1997 tentang Psikotropika.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa SUMARMAN Bin NGATMO SUWITO pada hari Senintanggal 4 Maret 2019 sekira pukul

Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 12 ayat(1), penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapatdilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sedangkan dalam pasal 14ayat (1) disebutkan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapatdilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dandokter.

Bahwa pil Calmlet Alprazolam termasuk golongan psikotropika yangtidak dapat dijual bebas, harus berdasarkan resep dokter.Bahwa yang berhak mengeluarkan jin untuk menyalurkan danmenyerahkan psikotropika adalah :Untuk pedagang besar farmasi adalah direktur jenderal binakefarmasian dan alat kesehatan kementerian kesehatan atau kantorpelayanan perizinan terpadu satu pintu.Untuk rumah sakit adalah Dinas Kesehatan propinsi ataukabupaten/kota Untuk apotek dan klinik adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota

Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembagapenelitian dan/atau lembaga pendidikan.Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Wnob. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasilainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah,rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.c.

Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepadarumah = sakit + Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatanPemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan, terdapatfakta bahwa Terdakwa menjual 10 (Sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam yangmerupakan Psikotropika Golongan IV yang dibelinya dari Apotik SanitasYogyakarta kepada saksi Harfiyan Agus Yulianto seharga Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terbukti bahwa Terdakwa telahmelakukan penyaluran 10 (Sepuluh

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah

Amir Hamzah No. 6 Kota Mataram atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telahdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi dan/ atau persyaratan kKeamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bermula terdakwa Sardi memesan Tramadol tablet 50 mg, sebanyak100 strip @ 10 Tablet dan Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 420

Amir Hamzah No. 6 Kota Mataram atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telahdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi dan/ atau persyaratan kKeamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) danayat (3), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri yang dilakukan

Amir Hamzah No. 6 Kota Mataram atausetidaktidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telahdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bermula terdakwa Sardi memesan Tramadol tablet 50 mg, sebanyak100 strip @ 10 Tablet dan Trihexyphenidyl tablet 2mg, sebanyak 420 strip @ 10Tablet seharga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard/ atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan delik Percobaan;Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa SARDI tersebut diatas terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratanHalaman 15 dari 17 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtrkeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalamdakwaan kesatu subsidiair;2.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Imanda Sani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lucky Imanda Sani berupa

Ramadan tidak mengetahui bahwa padasaat itu terdakwa akan menjual pil Double LL datang bersama Terdakwa ditempat tersebut;Bahwa pada saat itu para saksi penyidik Kepolisian Polsek Krian melihatTerdakwa Lucky Imanda Sani telah menjual obat warna putih yaitu Pil/TabletTrineksifenidil jenis Double LL kepada saksi Siti Nur Khasanah sebanyak 40butir Pil/Tablet Trineksifenidil jenis Double LL denga harga RP. 20.000,00 (Duapuluh r9ibu rupiah) tidak dilengkapi jjin dari pihak yang berwenang atauinstansi farmasi

Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau AlatKesehatan3. yang tidak Memiliki lin Edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Ad.1.

Unsur Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan /ataualat kesehatanMenimbang bahwa, dalam unsur tersebut terdapat beberapa alternatifperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni memproduksi sediaanfarmasi dan atau alat kesehatan, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan.

Yang Tidak Memiliki Ijin Edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatanMenimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menentukanbahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar.Menimbang bahwa, di persidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwapil Double L yang telah di jual Terdakwa kepada Siti Nur Khasanah

Menyatakan Terdakwa Lucky Imanda Sani telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengedarkansediaan farmasi dan/atau yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin als Dombek Bin Edi Waluyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana

Menyatakan Terdakwa ZAENAL AB1DIN alias DOMBEK bin EDIWALUYO terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki jin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan seperti tersebutdalam Surat Dakwaan Primair.2.

waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaktidaknyapada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi PUJIalias UCIL Bin TUKIJAN (penuntutan dalam Berkas terpisah) yang beralamatdi Dusun Bibis RT. 001 RW. 002 Desa Baye Kecamatan Kayen KidulKabupaten Kediri atau setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telahHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN GprDengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

,M.Si, Apt, dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor:19400/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet denganbahan aktif Trineksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obatkeras;Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut,Terdakwa tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang, sehingga pada hariSelasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ditangkapoleh

,M.Si,Apt, dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor:19400/2020/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet denganbahan aktif Trineksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obatkeras;Bahwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut,Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga pada hariSelasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa ditangkapoleh Tim

Menyatakan terdakwa Zaenal Abidin alias Dombek Bin Edi Waluyoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar ;2.

ditahan, hanya berwenang mengadili perkaraterdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksiyang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itudari pada tempat kedudukan~ pengadilan negeri yang didafamdaerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena terdakwaditahan di POLRES Kediri Kota dan sebagian besar saksiberdomosili di Wilayah Kota Kediri, maka Pengadilan Negeri KotaKediri yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

KECANG membeli pil dobel Lsebanyak 800 (delapan ratus) butir dari terdakwa dengancara saksi HARIYANTO Als KECANG datang ke rumah terdakwadan langsung melakukan transaksi sesuai kesepakatan hargadan jumlahnya ;Bahwa terdakwa dalam membeli dan mengedarkan pil dobel Ldengan cara menjual kembali pil dobel L tersebut Terdakwatidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang = dalammelakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyailatar belakang pendidikan di bidang farmasi =;Bahwa maksud dan tujuan

KECANG membeli pil dobel Lsebanyak 800 (delapan ratus) butir dari terdakwa dengancara saksi HARIYANTO Als KECANG datang ke rumah terdakwadan langsung melakukan transaksi sesuai kesepakatan harga13dan jumlahnya ;Bahwa terdakwa dalam membeli dan mengedarkan pil dobel Ldengan cara menjual kembali pil dobel L tersebut Terdakwatidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang = dalammelakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyailatar belakang pendidikan di bidang farmasi =;Bahwa maksud dan tujuan

KECANG baru satu kali =; Bahwa jumlah total yang dibeli terdakwa dari JUPRIsebanyak 10.000 (sepuluh ribu butir) tersebut, sebanyak1.200 (seribu dua ratus) butir habis terdakwa jual kepadatemanteman terdakwa sesama pengamen yang sudah tidakingat lagi namanya satu persatu ; Bahwaterdakwa kenal pil dobel L sudah sekitar 4 tahun,tetapi terdakwa tidak mengkonsumsinya ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus~ maupunlatar belakang di bidang farmasi ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak

1. Menyatakan terdakwa RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADItersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

Menyatakan Terdakwa RIBUT PUJIONO Alias MBUT Bin SARIADI secarasah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin sebagaimana dalamsurat dakwaan Kedua Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja.2.

Nganjukkarena telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupapil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan; Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula pada hariKamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib Sdr. Muhamad RizalFernando bersama Sdr. Anang Susanto dan Sdr. Achmad Azulludinmelakukan pesta miras bertempat di rumah Sdr. Muhamad Rizal Fernandodi Dsn. Putuk, Ds. Babadan, Kec. Pace, Kab.

Nganjukkarena telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupapil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula pada hariKamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 02.00 wib Sdr. Muhamad RizalFernando bersama Sdr. Anang Susanto dan Sdr. Achmad Azulludinmelakukan pesta miras bertempat di rumah Sdr. Muhamad Rizal Fernandodi Dsn. Putuk, Ds. Babadan, Kec. Pace, Kab.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalampasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkanKamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkanatau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikanatau menyebarluaskan;Menimbang, bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkandefinisi dalam Pasal 1 UU

1. Menyatakan terdakwa MOH SUTIYOSO Alias JITOK Bin TARMUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

PEkalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanHalaman 2 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN PkINegeri Pekalongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 pada saat terdakwa mengirim manggadi daerah

PEkalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Pekalongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dan perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada akhir bulan Juli 2020 pada saat terdakwa mengirim

Hcl termasuk dalam jenis obat kerasdan berbahaya, harus menggunakan resep dokter dan digunakan untukobat parkinson atau gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan padasusunan syaraf pusat Bahwa obat tersebut merupakan sediaan farmasi dan yangdiperbolehkan menyimpan dan atau mengedarkan obat atau pil Y(Yarindo) adalah apotek atau klinik obat dan rumah sakit yang memilikiiin dan tenaga kefarmasian serta obat yarindo adalah obat legal yangtelah memiliki ijin edar Bahwa sedian farmasi atau alat kesehatan

Bahwa menurut pendapat ahli, semua orang tidak di perbolehkan untukmenyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi, yang diijinkanhanya yang mendapatkan ijin dari dinas kesehatan saja. Bahwa dalam data Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, tidak ada orangyang bernama Moh Sutiyoso alias Jitok Bin Tarmuji Serta tidak terdaftaratau tercatat sebagai orang yang memiliki jin untuk menjual dan ataumengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN PkImemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, ahi,keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barangbukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa diamankan petugaskepolisian (Saksi Nanda Dewanto dan Nur Said) pada hari Senin tanggal

Menyatakan terdakwa JUHRI Alias JUHARA Bin TUHALUS, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan

Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 April 2014,yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa JUHRI Alias JUHARA BinTUHALUS, terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.Bahwa terdakwa JUHRI Alias JUHARA Bin TUHALUS, pada hari Selasatanggal 04 Februari 2014 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Desa Pandanu RT. 002/001(tepatnya di rumah terdakwa) Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu SungaiTengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatyang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Hal 22 dari 26 halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sertatidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah adalah disadari dengan sepenuhnya oleh pelakutindak kejahatan bahwa tindakannya menjual obat jenis Carnophen, Dexitab, danDextro di rumahnya

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sertaHal 24 dari 26 halaman, No. 54/Pid.Sus/2014/PN.Brb.tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsurkedua terpenuhi ;Menimbang bahwa berdasarkan