SALINAN PUTUSANNomor : 2612/Pdt.G/2009/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT

Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

neewonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri

21 Desember 1991, Surat keteranganPangulu Mariah Hombang Kecamatan Bayu Raja Kabupaten Simalungun bernamaMARODOT SIMANJUNTAK tanggal 10 Januari 2006, Surat keterangan Pewaris/ ahliwaris tanggal 25 September 2007, Surat Keterangan Pangulu Nagori HombangKabupaten Simalungun dan Surat keterangan Pemilikan tanah Nomor593/035/Ekon/MH03 tanggal 15 Pebruari 2003 yang ditandatangani PanguluMARODOT SITINJAK, sementara berdasarkan pengukuran dan pengecekan titikkordinat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT

SimMARODOT SITINJAK, sementara berdasarkan pengukuran dan pengecekan titikkordinat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan UPT Pengukuran dan PerpetaaanKehutanan Wilayah Il dan Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun terhadap areallahan milik terdakwa HELARIUS GULTOM bahwa lahan yang dihunjuk oleh terdakwaHELARIUS GULTOM masuk atau berada di dalam areal lahan PT.

keterangan yang ahli diberikan di Penyidik adalah benar;Bahwa ahli ada diminta pihak Penyidik Polres Simalungun untuk melakukanpengukuran atas tanah areal kebun kelapa sawit milik terdakwa;Bahwa Surat dari Kapolres Simalungun Nomor : 183/ X/2014/ Reskrim, tanggal25 Oktober 2014 perihal Mohon bantuan Ahli Pengukuran dan Surat perintahtugas Douglas Hutabarat Nomor : 522 /877/ IIC, tanggal 27 Oktober 2014;Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sehubungan dengan jabatan saksisekarang ini di Dinas Kehutanan UPT

. 275/IVKWL5/1992 tanggal 8 Pebruari1992 tentang pengukuran Lahan Inliving (lahan terdakwa masuk kedalam lahanareal Inliving/ reboisasi yang telah dibebaskan Dinas Kehutanan PropinsiSumatera Utara dari Masyarakat antara tahun 1976 s/d tahun 1977;Bahwa saksi melakukan pengukuran dengan teodolit dan GPS tahun 2000 diatastanah areal kebun kelapa sawit milik terdakwa seluas + 20 Ha;Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan peta asli Inliving (reboisasi)yang ada di Kantor Dinas Kehutanan Propinsi UPT

diantara surat tersebut tidak adasurat palsu atau yang dipalsukan, pertimbangan pertimbangan sebelumnnya telahmenguraikan tentang surat palsu yang digunakan terdakwa dan juga tentang tidaksependapatnya majelis hakim terhadap kesimpulan nota pembelaan tersebut.Menimbang khusus terhadap uraian Nota pembelaan Penasehat hukumTerdakwa yang mendalilkan adanya hasil pengukuran dan pemetaan yang kontradiktifyaitu antara yang dilakukan Douglas Hutabarat atas perintah Tugas dari Kepala KantorDinas Kehutanan UPT

Ketua Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan:Sutaryo, A.Pi Kepala UPT PPI Kalianda:3. Sekretaris Slamet Nomorvianto,S.Pi,M.Si. 1.UPT PPI Kalianda:4. Anggota a.Hi.Hendra Yudistirab.Firmansyah,A.Md2.Syahbandar:a.Panutb.Harmon3.Polairud:a.Briptu Agus Riadi4.Marinir:a.Serma Bambangb.Kopka Handoko5.HNSI:a.Syarifudin Saleh 5.

Dimanakemudian dikeluarkan dan/atau diterbitkan Surat Keputusan(SK) PengurusKoperasi Mina Dermaga PPI Kalianda Lampung Selatan Nomor26/KPTS/KOP/MD/KLD/V/2012 tentang Pemberhentian Manager danKaryawan TPI sebagai Penyelenggara Pelelangan Ikan PPI KaliandaKabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Mei 2012;33.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 Kepala UPT Dinas Kelautandan Perikanan Lampung Selatan, Sdr.Syaiful Bahri, SE telah kelirumencermati Surat Keputusan Shobri.CS Nomor 26/KPTS/KOP/MD/KLD/V

Plurium Litis Consortium;Bahwa pihak yang bertindak sebagai Tergugat atau pihak yangditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap ataukekurangan pihak yaitu masih ada pihak yang seharusnya ditariksebagai pihak Tergugat;Bahwa menurut Penggugat pada poin nomor 33 surat gugatannya,Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Selatan bernamaSyaiful Bahri, SE telah memberikan kesempatan penyelenggaraan lelangkepada Shobri.

CS sehingga Penggugat dirugikan secara materiil;Bahwa oleh karena Kepala UPT Dinas Kelautan dan PerikananLampung Selatan bernama Syaiful Bahri, SE telah merugikan pihakPenggugat maka Penggugat seharusnya menempatkan Kepala UPTtersebut diatas sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini;E.

Dalam selang waktu 3 tahun tersebut bisaSaja terjadi perubahan yang mendasar dari kondisi lapangan; Bahwa pada saat itu yang menyuruh saksi untuk turun adalah Pak Adre dari DinasPerhubungan dan menyuruh saksi untuk membuatkan usulan RAB dan kemudian saksi serahkanpada Pak Adre; Bahwa basic pendidikan saksi adalah sarjana Arsitektur;TANGGAPAN TERDAKWA: Terdakwa tidak keberatan.VII SAKSI: PATILIMBIS WASSAHUA : (Dibacakan) Bahwa Saksi adalah PNS pada Kantor UPT Dinas Perhubungan Maluku Tengah di Pelauwdengan

jabatan Petugas lapangan pada Dermaga Penyeberangan Wairiang Desa Kailolo sejaktahun 2005 sampai sekarang ; Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan penjualan karcis kepada pengguna jasa angkutaFerry dan setelah selesai melaksanakan penjualan karcis, maka saya kembali melaksanakantuga di Kantor UPT di Pelauw; Bahwa pada tahun 2011 ada pekerjaan rehabittasi dermaga pada tahun 2011 dari DinasPerhubungan Provinsi Maluku, tapi saksi tidak tahu siapa kontraktor yang mengerjakan sebabkantor UPT Pelauw tidak

Kursi sofa di ruangan Kepala UPT ; 1 (satu) buah wireless ; 4 (empat) buah meja dan kursi (bahan kayu)bahwaSaksijelaskan bahwa ada juga pekerjaan catwalk dimana pekerjaan tersebutmenggunakan besi yang bagian atasnya dicor semen;TANGGAPAN TERDAKWA : Tidak keberatan.VITI SAKSI: ROHOSELA SELA : (dibacakan) Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan penyalagunaan dana pada proyekpekerjaan Dermaga Penyeberangan Wairiang pulau Haruku Kabupaten Maluku tahun 2011 ;23 Saksi sebagai staf pada UPTD Dinas

tidak tahu nama orang yang ada di lokasi proyek itu, akan tetapi saya seringmelihat orang tersebut ada pada lokasi pekerjaan wairiang ;Tanggapan T erdakwa: Tidak keberatan atas keterangan saksi .IX SAKSI : ADRIAN LEATOMU: (dibacakan) Saksi mengerti sehubungan dengan surat panggilan dari Kejaksaan sehubungan dengandugaan Penyalagunaan dana Rehabiltasi Pelabuhan Penyeberangan , bangunan, taluddan areal parkir Desa Wairiang Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran2011 ; Saksi sebagai Kepala UPT

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kecamatan P.Haruku Kab Maluku Tengah namun saya lupa nomar dan tangalnya ; Bahwa tugas dan tnggung jawab saksi sebagai Kepala UPT Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kecamatan P.

PT.SbyHal. 9 dari hal. 66 PutusanNo. 70/Pid.Sus/TPK/2014/PT.SbyHal. 9 dari hal. 66 PutusanNo. 70/Pid.Sus/TPK/2014/PT.SbyHal. 9 dari hal. 66 Putusan No.70/Pid.Sus/TPK/2014/PT.Sbyahwa Untuk koordinator Tingkat Kabupaten ditunjuk SUGIYANTO, S.Pd dengandibantu oleh KHOLIL staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yangmempunyal tugas untuk mengumpulkan uang iuran dari para koordinatorKecamatan sedaangkan untuk Koordinator Kecamatan ditunjuk Salah seorangKepala sekolah dari Tiaptiap Unit Pelayanan Teknis (UPT

) Diknas dan dari 136Sekolah Penerima dana TPR2K tahap Kecamatan sebagai berikut :tersebut ditunjuk Koordinator No Nama Koordinator kecamatan UPT Wilayah Pekerjaan1 ANWAR, Spd AJUNG Kepala Sekolah SDN Klompangan 22 ABD.

;ahwa Untuk koordinator Tingkat Kabupaten ditunjuk SUGIYANTO, S.Pd dengandibantu oleh KHOLIL staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yangmempunyai tugas untuk mengumpulkan dana dari para koordinator Kecamatansedangkan untuk Koordinator Kecamatan ditunjuk Salah seorang Kepalasekolah dari Tiaptiap Unit Pelayanan Teknis (UPT) Diknas dan dari 136 SekolahPenerima dana TPR2K tahap tersebut ditunjuk Koordinator Kecamatan sebagai berikut :No.

Nama Koordinator kecamatan UPT Wilayah Pekerjaan1 ANWAR, Spd AJUNG Kepala Sekolah SDN Klompangan 22 ABD. HOLIK, Spd AMBULU Kepala Sekolah SDN Sumberejo 73 SUKAEDI, Spd ARJASA Kepala Sekolah SDN Candi Jati 24 SUWITO, Spd BALUNG Kepala Sekolah SDN Balung Kidul015 MARIAJI, Spd.

Nama Koordinator kecamatan UPT Wilayah Pekerjaan1 ANWAR, Spd AJUNG Kepala Sekolah SbN Klompangan2 ABD. HOLIK, Spd AMBULU Kepala Sekolah SDN Sumberejo 73 SUKAEDI, Spd ARJASA Kepala Sekolah SDN Candi Jati 2A SUWITO, Spd BALUNG Kepala Sekolah SPN Balung Kidul5 MARIAJI, Spd.

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan Maret2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran...tanda tanganPetugas Yang Memeriksa/Mengukur atas nama MARKUM, SekretarisDesa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala Urusan Pemerintahan adalahPALSU.Surat Tanah Tanggal 17 Januari 2008, Nomor: 15/SKT/Pem.Ba/2008 AtasNama: YUSWARDI, Jenis kelamin

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan MaretHalaman 47 dari70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2014/PN.Spt2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa BandarAgung .., ... tanda tangan Petugas Yang Memeriksa/Mengukur atas namaMARKUM, Sekretaris Desa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala UrusanPemerintahan adalah PALSU.A quo suratsurat pembuktian kepemilikan sebagai mana Pasal 570KUHPerdata juncto Pasal 572 KUHPerdata terdapat pemalsuan untuk ituhingga saat

DharmaWira Wijaya berbatasan langsung dengan kawasan hutanTahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa(RTK.10) dan tidak terjadi pelanggaran (peta terlampir).4) Berdasarkan Berita Acara Hasil pengukuran oleh Tim DinasKehutanan Propinsi Bali, UPT Tahura Ngurah Rai dan Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Nomor: 81/BA/X/2017, tanggal 2Oktober 2017 terhadap lokasi hak atas tanah dari pemohon An.

DharmaWira Wijaya; sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor: 473/00251.03.200/XI/2017 Tanggal 22 September 2017, makaKepala UPT. Tahura Ngurah Rai mengluarkan Surat KeteranganNomor: 522/366/UPT.Tahura.Dishut yang menyatakan bahwalokasitanah hak milik Nomor SHM 3820 berbatasan dengan Kawasan HutanTahura Ngurah Rai (RTK.10) diantara pal batas hutan B./THR.167,B.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/KptslI/1993, tanggal25 September 1993 tentang Perubahan Fungsi Kawasan TamanWisata Alam Prapat BenoaSuwung (RTK. 10) di KabupatenDaerah Tingkat Il Badung Propinsi Daerah Tingkat BaliHal 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Dps.seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Hutan Raya.Kawasan Tahura Ngurah Rai dikelola olen Pemerintah Provinsi Bali cq.Dinas Kehutanan Provinsi Bali melalui UPT Tahura Ngurah Rai.

I/2003,tanggal 24 Maret 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas PembantuanPengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.800/Menhut1/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Bali, termasuk didalamnya kawasanTaman Hutan Raya (Tahura) seluas + 1.373,50 Ha.Gubernur Bali membentuk UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)Provinsi Bali, termasuk UPT Tahura Ngurah Rai, terakhir diatur denganPeraturan

UPT Tahura Ngurah Rai. Sampai dengan saat ini TergugatVI tidak pernah menerima pemberitahuan tentang SHM bagian dari SHMyang overlaping dengan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai.

Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Khoiril Lukman, Nomor:440/0091/100.02.20, tanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Bidanyang menolong pada UPT Puskesmas Trauma Center Loa Janan Ilir,bermeterai cukup dan sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tandabukti P.2;3. Fotokopi Kartu.

;wonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

(Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan

Arsyad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaantani, bertempat tinggal di UPT Tanjung Buka SP RT.103 RW.030,Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, KabupatenBulungan: bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Lerang Lian danPemohon II bernama Rohana, karena bertetangga dengan Pemohon ; bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri; bahwa Pemohon dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Pebruari2014 dan saksi hadir saat pernikahan dilangsungkan; bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II

PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

tanggal (P.3) Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan jugatelah menghadirkan saksi keluarga /orang dekat bernama1.SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,pendidikan S.1, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU,bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikutBahwa, hubungan saksi sebagai orang dekat Pemohon;Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu Pemohondengan Termohon menikah tetapi tahu kalau Pemohondengan Termohon suami isteri;Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon denganTermohon tinggal di UPT

Instansi pelaksana untuk dicatat pada register aktakelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa benar Pemohon merupakan anak dari Ayah nama Anton Setiawandengan ibu nama Bettyannalia sesuai dengan keterangan saksi saksi danpemohon serta bukti Surat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 9 tahun2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahirandisebutkan Instansi Pelaksana atau UPT