Ditemukan 11437 data
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
221 — 102
dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri karena melakukan pelanggarandisiplin PNS tingkat berat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
248 — 41
Pasal 286 RBG dan menurut pasal di atas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabatumum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ; Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi : Suratsurat, Registerregister, Suratsurat urusanrumah tangga dan Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ; Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
90 — 25
tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f, = dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar;h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengajamelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatutindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
78 — 36
Seperti contohnya kasus yang menimpaanggota DPR dari Partai Gerindra yang mendapatkan ijazah dariUniversitas Tritunggal Surabaya yang menggunakan nama singkatanUNITAS yang bukan merupakan Universitas yang diselenggarakan olehPEMOHON.
109 — 49
Bahwa meskipun bukti surat berupa PenetapanPengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yangdibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat43pada bukti surat ini berbeda dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilaipembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihakpihak yangada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
YULI RAHMAWATI ASRIL, SH
Terdakwa:
DEDI MUSLIHIN Bin Alm AFIFUDIN
40 — 14
- 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pengurus Daerah partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung nomor : 019/ K/ AJ-01-PKS/ VII/ 1439, tanggal 22 Maret 2018/ 04 Rajab 1439 H perihal pemberitahuan kegiatan Calon Wakil Gubernur Jabar no. urut . 03 (ASYIK) di Kab. Bandung.
- 1 (satu) lembar rencana kegiatan kunjungan Ust. AHMAD SYAIKHU (Calon Wagub no. 03) Ke Kab. Bandung pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar dari FC surat keterangan Disdukcapil Pem.
84 — 54
Prinsipkontrak partai (party contract) yang digariskan dalam Pasa/ 1340KUHPerdata, yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada parapihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penye/esaian perkara,hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja"Seharusnya kalau Penggugat ingin pihak ketiga/ Instansi yangberwenang tersebut terikat dengan Putusan Perkara aquo, maka Penggugatharus mengikut sertakan Pihak Ketiga atau dalam hal ini pihak BadanPertanahan Kodya Jakarta Barat.Bahwa berdasarkan uraian
88 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H (Hukum Acara Perdata: Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; SinarGrafika, 2010, hal 546) agar akta bawah tangan melekat pembuktian,harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil: dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak ) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang. ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya. isi dan tanda tangan diakui.;8.
Pembanding/Tergugat II : KHAIRUL ALAM Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF ,SH
Terbanding/Penggugat : MELANI Diwakili Oleh : ALPIAN, S.H.,M.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : AGUS ASPIYANTO NOOR
Terbanding/Turut Tergugat II : WIWID HARYANI
96 — 57
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (Sekurangkurangnya 2dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;2. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;3. Isi dan tandatangan diakui;Jika syarat di atas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875KUHPerdata maka:1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanyasempurna dan mengikat (volledig en bindendebewijskracht);3.
28 — 5
mencari pekerjaan diselingi menawarkan proposalsebagai vendor seragam ke kantorkantor, dan XXX menunjukTergugat untuk menjadi vendor dan direkomendasikan di 4 kantorcabang (XXX), serta pesanan dari pihak lainnya, sebelum AsianGames dan setelah masa kontrak habis di Lemigas pun Tergugat terusbekerja freelence (dari instalasi cctv, pasang jaringan lan, pabxtelepon, service komputer, mendesain cover cd motivator rezzaanggara (teman kakak keempat Penggugat), mendesain danpemesanan ke produsen jam dinding partai
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syarif Hidayat, MM menjadiCalon Bupati Kabupaten Musi Rawas yang diusung oleh MayoritasAnggota Dewan Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golkar, WalaupunGolkar Pusat merekomendasikan Calon lain;. Proses untuk mengeluarkan Kas Daerah Kabupaten Musi Rawas gunamemenuhi permintaan Para Ketua/Anggota DPRD Kabupaten MusiRawas menjadi sangat mulus dan sederhana karena Kabag. KeuanganDaerah Kabupaten Musi Rawas dijabat oleh H.Gotri Suyanto, SE,M.Socyang tidak lain adalah keluarga dekat/keponakan dari Drs.
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
385 — 164
Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila dan UndangundangDasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH
Termohon:
ZAINUDDIN T
191 — 112
Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi,Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer,BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi nonpemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkatprovinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.
24 — 1
menjemputnya diPontianak bersama anaknya karena anak wanita tersebut akan mendaftaruntuk kuliah di Akademi Keperawatan Sintang, benar bahwa wanita tersebutberasal dari Riau dan menginap di kediaman bersama selama 10 (sepuluh)hari namun tidak benar bahwa Pemohon mengaku wanita tersebut adikangkat Pemohon, melainkan wanita tersebut adalah teman sekolah (adiktingkat) Pemohon dahulu sewaktu sekolah di Pontianak, setelah 10 (sepuluh)hari saya memang benar berangkat ke Singkawang untuk menghadiripertemuan partai
51 — 31
Merupakan akta otentik yang bersifat partai yang diatur dalampasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi : suatu akta otentik ialahakta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undangundangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk ituditempat akta dibuatb.
BPT. MARISH HASUNDUNGAN
Tergugat:
Bupati Batu Bara
81 — 61
250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
45 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan tidak tepat, sebab Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII tidak mempunyai hubungan hukum yang menyangkutpermasalahan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat.Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, TergugatXl, Tergugat XII dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganprinsip partai
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ismail Nahumarury, SH
89 — 36
ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;
- 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Jayapura Nomor: I .b tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura , tanggal 28 Januari 2010;
- 2 (dua) lembar foto copy daftar nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan sekretariat DPRD Kab.
ELVIS DOCE dari Partai Demokrat;56) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Kab. JayapuraNomor: .6 tahun 2010 Tentang Penunjukkan Pejabat PenatausahaanKeuangan (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PejabatPelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kab. Jayapura ,tanggal 28 Januari 2010;57) 2 (dua) lembar foto copy daftar namanama pejabat pelaksana tekniskegiatan sekretariat DPRD Kab.
183 — 77
Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (dua pihak atau lebih), tanpacampur tangan pihak yang berwenang;b. Ditandatangani oleh si pembuat atau para pihak;c.
FIKI MARDANI
Terdakwa:
JAJANG HAERUDIN Bin ANAN
142 — 41
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai