Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477 Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
96 — 49
  • Jenepontoselaku ketua Partai Gerindra beserta koalisi dan masyarakatKab. Jeneponto yang mendukung paslon 02 sedangkanjadwal Kampanye akbar paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 diLapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab.Gowa yangdihadiri oleh Bupati Kab. Jeneponto selaku ketua PartaiGolkar beserta koalisi, para Camat Kab. Jeneponto, ASN,Para Kades/Lurah dan di bawah pengawalan Polres Kab.Jeneponto, ini semua Saksi ketahui berdasarkan laporandari anggota di lapangan.8.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 10/G/2019/PTUN.DPS.
Tanggal 25 September 2019 — PENGGUGAT: -Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM. TERGUGAT: -BUPATI BANGLI;
427 — 350
  • UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN): PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umunm ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 79/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 2 April 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
286 — 219
  • No.79/PDT/2019/PT.DKI12.13.e permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa,e sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,e berarti gugatan perdata bersifat partai (party), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas,Pelawan tidak konsisten dan mencampuradukkan istilah Gugatanatau Permohonan dan juga Pelawan atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 PK/Pdt/2009
Tanggal 15 Juni 2011 — MOHAMMAD HASAN ; PUSAT KOPERASI PEGAWAI KERETA API (PUSKOPKA) Jatim, DKK
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 280 PK/Pdt/20094 Berdasarkan kecepatan perkembangan ilmu + pengalaman hidup (guru sejati)yang diamalkan kepada bangsa + NKRI 1945 yang selalu diungkapkan diTelevisi / Metro TV khususnya antara Reformis 19982009 dengan caloncalonPresiden 20092014 , diantaranya :a Presiden dari Partai Demokrat Dr.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
MASCHAROBIYUN
Tergugat:
1.MUHAMMAD KUSNAN
2.KARJAM
3.HERU WANTO
Turut Tergugat:
MINTOHARDJO SUSETIO
119 — 30
  • Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menarik ParaTergugat dalam perkara jua beli antara Penggugat dengan TurutTergugat adalah keliru, karena Para Tergugat tidak memiliki hubunganhukum dengan Turut Tergugat tentang perkara yang disengketakan.Tindakan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata;4.
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Khusus
Register : 12-01-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN PONOROGO Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Png
Tanggal 5 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIRAGUNA WIRADARMA, SH
2.IRAWAN JATI MUSTIKO, SH. MH.
Terdakwa:
BENY SULISTIYANTO bin SOEJONO
319 — 12

  • MENGADILI:


    1. Menyatakan Terdakwa Beny Sulistiyanto Bin Soejono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan /atau kelompok masyarakat sebagaimana dalam dakwaan kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
    3. Menetapkan agar pidana

Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 22-04-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 06/ G / 2014 / PHI-Smda
Tanggal 22 April 2014 — ANSELMUS BAT , DKK MELAWAN PT.REJEKI ABADI SAKTI
68 — 9
  • Foto copy Rincian gaji bulan April 213 ,Mey 2013 dan Juli 2013 atas namaRAHIM MUSTAFAR, diberi tanda P10;13.Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:561/K.42/2013 tetntang Penetapan Upah Minimum Kota Samarinda tahun 2013tanggal 17 Januari 2013 diberi tanda ...P13 ;14.Foto copy Surat dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem ProvinsiKalimantan Timur NO:15/BAHUNASDEM/KT/X1/2013 tanggal 8 Nopember2013 diberi tanda 0.0... eeeeeeeeeeeees P14 ;15.Foto copy Surat dari Kantor Advokat /Pengacara
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 95/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
92 — 56
  • 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 51 Put.95/G/2019/PTUNMdnc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 10-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 29-03-2015
Putusan PTUN KENDARI Nomor 35/G/2014/PTUN-KDI
Tanggal 9 Februari 2015 — Drs. ARIFUDDIN, M.Pd. (P) Vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA (T)
155 — 134
  • Surat Panwaslu Kab.Kolaka, Nomor: 86/PanwasluKlk/V/2014 perihal tindaklanjut dengan alasan: (a) berdasarkan Surat EdaranBawaslu RI Nomor 0553/Bawaslu/V/2014 tanggal 8 Mei2014 perihal tindak lanjut Laporan dugaan pelanggaran,dimana pada point 5 Surat Edaran tersebut dejelaskanbahwa dalam hal hasil pemilu secara nasional telahditetapbkan oleh KPU, maka Bawaslu Provinsi dan/atauPanwaslu Kabupaten/Kota tidak dibenarkan untukmengeluarkan rekomendasi perbaikan atas hasil perolehansuara yang diajukan oleh Partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG., II. HAJJA ANDI HALIPA, DKK VS I. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH., II. HJ. GUMRIAH;
102 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formilkarena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkanfakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalammengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan Sertipikat HakMilik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa KabupatenPinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 412/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PIPIT PATIMAH
Terbanding/Tergugat : UJANG KURNIADI
81 — 36
  • Tergugat Konvensi tidak mempunyalkekuatan hukum atau tidak mengikat bagi para pihak maka dengan ini MajelisHakim tingkat banding berkesimpulan penguasaan objek sengketa yangdilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas objek sengketaadalah perbuatan yang melawan hukum dan penguasaan tersebut jikadihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang diajukan oleh TergugatRekonvensi /Penggugat Konvensi yang menerangkan bahwa salah satu objeksengketa disewakan untuk dijadikan kantor oleh salah satu Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 192/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
ARIFIN HULU, ST
Tergugat:
Bupati Nias Utara
92 — 68
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak Pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahQomemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakPutusan Nomor : 192/G/2019/PTUNMDN Halaman 109.10.11.Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danPidana yang dilakukan
Pengadilan PT JAYAPURA
Register : 02-06-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 39/PDT/2014/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2014 —
44 — 21
  • Prinsip kontrak partai (party contract)yang digariskan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dantergugat.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT AMBON Nomor 13/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Telutih Baru Diwakili Oleh : Azwar Patty,S.H
Terbanding/Penggugat : Abubakar Tehuayo
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Maluku Tengah
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Saniri Negeri Telutih Baru
173 — 361
  • Ternyata pada masakepemimpinannya ada gejolak besar sehingga terjadinya pembunuhanbeberapa tokoh masyarakat Negeri Telutih Baru / sesepuh yangmenjadi anggota Partai Indonesia Merdeka (PIM) Sehingga yangbersangkutan melarikan diri ketika Tentara Badak Hitam datang diHalaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 13/PDT/2020/PT AMBnegeri Telutih Baru, dan TNI Badak Hitam membakar rumah M.Daeng Tehuayo sekaligus mengangkat Bapak Adaham Kelihusebagai Raja Negeri Telutin Baru pada tahun 1950 dan selanjutnya
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-05-2015 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 32/Pdt.G./2014/PN Ta
Tanggal 5 Mei 2015 — H. MOCH. ZAKI melawan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk, dkk
97 — 14
  • telahmelanggar hak Penggugat;3 Turut TergugatPihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orangorang yangtidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu.Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah:e Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;e Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;e Gugatan perdata bersifat partai
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum Penggelapan
Register : 19-04-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN TEGAL Nomor 54/Pid.B/2016/PN Tgl
Tanggal 28 Juni 2016 — Aji Wibowo Bin Slamet Riyanto
87 — 14
  • PlamboPratama Joyo Santoso ke toko toko ataupun outlet outlet yang kemudianapabila ada order dalam jumlah kecil maka salesman bisa langsung kepadabagian administrasi sedangkan jika order dalam partai besar maka salesmanterlebin dahulu meminta persetujuan pada supervaisor apabila supervaisormemberikan persetujuan lalu salesman pergi pada bagian Administrasi gunadibuatkan faktur yang setelah faktur dibuat lalu faktur dibawa salesman padabagian gudang agar mempersiapkan barang yang selanjutnya barang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — ABDUL KADIR JULIS vs Tri Widodo
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata.
Pengadilan PN Dataran Hunimoa TUN Pilkada
Register : 07-12-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dth
Tanggal 7 Desember 2020 — Penuntut Umum: STENDO B. SITANIA, S.H. Terdakwa: Ibrahim A. Rumatumia, S.Pd Alias Alvin
230 — 80
  • Maluku dari Partai GK urut 1 denganmengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, BadanPermusyawaratan Desa (BPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)dalam kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudHalaman 15 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Dthdalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) huruf f, h, dan j, UndangUndang Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.k.
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-01-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 145/Pid.B/2012/PN.LSK
Tanggal 8 Januari 2013 — T. Zulkifli Bin Abdullah;
148 — 20
  • organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk SektorPertanian adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan danpenyaluran, dan Penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Waris
Upload : 08-04-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 214/Pdt/2020/PT DPS
ANAK AGUNG GEDE RAKA alias ANAK AGUNG GEDE RAKA SABA, dkk melawan ANAK AGUNG RAI AGUNG KUSUMA DEWI, S.E., M.Si.,
163 — 77
  • Tindakan Penggugat telahbertentangan dengan prinsip Partai Kontrak yang digariskan pada Pasal1340 KUHPerdata. Jadi dengan kekeliruan Penggugat menarik Pihakmaka sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat titerima.