No. 381/Pdt.G/2016/PA.Sgm10.11.12.13.Daftar Gaji Bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji SubBagian Keuangan Kopertis Wilayah IX Sulawesi, bermeterai cukup,kemudian diberi kode P.6.Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar Kuliah Reguler ProgramStudi Magister Kesehatan Masyarakat (MKM) Bulan Agustus 2015, YayasanWakaf UMI (Universitas Muslim Indonesia) Program Pascasarjana,sebanyak 2 lembar, bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.7.Printout foto Daftar Honorarium Dosen Pengajar

Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Nomor 18 Tahun 2000,Seharusnya:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, bukanUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000.Kesimpulan: bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah dipanggil untuk membahasdan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian dan tanoa adanyaPembahasan Akhir Hasil Penelitian; bahwa sesuai dengan format pada subbagian

Hizriana Solikhah, S.H.Kepala Subbagian AdvokasiHal. 1 dari 48 Putusan No. 283/PDT/2019/PT.BDG..Hukum Bina Marga danPengembangan InfrastrukturWilayah, Biro Hukum KementerianPUPR.5. Deny Risnardi Setiawan, S.H.Kepala Subbagian AdvokasiHukum dan Komunikasi Publik,Setditjen Bina Marga KementerianPUPR.6. Prabandityo Triwibowo,S.T.,M.Eng. : Kepala SeksiPengadaan Tanah ll, SubditPengadaan Tanah, DirektoratJenderal Bina Marga, KementerianPUPR.7.

UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian

Alibasah Sentot PrawirodirjoNomor 6 Magelang ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April2008 telah memberi Kuasa kepadaNa ma : WIWI WIDIASTUTI, S.H ; 255 Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukum Setda Kota magelang ; Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edy Wibowo No. 2Magelang ; Dan BerdasarkanDan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/ADVZA/SKK/TV/2008 tanggal 18 April 2008 memberi Kuasa pulakepada : MOH. ZAZIN, S.H., dan SUPRIADI, S.H, KewarganegaraanIndonesia, Advokat & Konsultan Hukum =.

., 19671231 199303 1 145,Pangkat Penata Tingkat , Golongan Ruang (lIll/d), Jabatan Kepala SubBagian Penyuluhan, Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;Halaman 1 dari26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Padt.G/2016/PN.Sel3.BIAWANSYAH PUTRA, SH, NIP. 197401112009011004, PangkatPenata Muda Tingkat , Golongan Ruang (Ill/b), Jabatan Staf BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;Ketiganya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/10/KUM/2016yang telah

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 136 PK/TUN/20163. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Staf Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya;4. DJOENEDIE DODIEK, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;5. MUHAMMAD, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;6.

.; Keduanya Warga Negara Indonesia, Karyawan SubBagian Hukum Perum Perumnas Regional Ill,Warganegara Indonesia, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi Nomor : Reg.III/1813/11/2013, Tanggal 22Nopember 2013, selanjutnya disebut wanna nena nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn ane TERGUGAT Il INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 185/ PENDIS/2013 / PTUN JKT.

Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala SubBagian Umum yang pada kesimpulannya menerangkan:bahwa barang bukti kristal warna putih No.1.a dan cairan bening didalam alathisab bong No.2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Jbahwa Urine An.Figri Bin M.Anis No.3 tersebut diatas adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran Undangundang

YANWAR PRIBADI, SE NPP0701109143 jabatan lama Kabag umum jabatan baru subbagian umum di tanda tangani oleh Direktur PDAM kotabengkulu ICHSAN RAMLI, SE;Foto copi yang sudah dilegalisir Surat keputusan DirekturPDAM kota bengkulu nomor 45 tahun 2012 tentang Alih tugasdan jabatan di lingkungan Perusahaan air minum Kotabengkulu tanggal 16 agustus 2012 , sdr.

Nama : MUHRIYANTO, SH..Jabatan : Kepala SubBagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum SetdakabKabupaten Magetan.3. Nama : ARIEF RACHMAN, SH.Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum SetdakabKabupaten Magetan.Halaman 1 dari 50 hal. Put. 24/G/2021/PTUN.SBYKesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Magetan. Kewarganegaraan Indonesia,yangberalamat di JI.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Nganjuk;3. Drs. FATKURROHMAN, jabatan Staf Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor diJalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 01, Nganjuk,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 180/60/411.013/2015, tanggal 27 April 2015;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. ANDY FIRASADI, S.H., M.H.;2. ANTHONY L. J. RATAG, S.H.;3. M. HAKIM YUNIZAR, D., S.H.

Bahwa selain menjalankan tugastugas dinas rutin sebagai Kepala SubBagian Pemeliharaan dan Perawatan Bagian Perlengkapan, Penggugatjuga mendapat tugas dari Walikota Madya Jakarta Pusat sebagai KetuaPengadaan Barang/Jasa dengan Surat Keputusan Walikota MadyaJakarta Pusat Nomor 001/2006 tanggal 14 Februari 2006 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota MadyaJakarta Pusat dengan lampiran :. Ketua : Drs. H. Asahan DaulayIl. Sekretaris : Drs.

pembantuan ; Pasal 13 ; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12Dinas Kebersihan dan Tata Ruang menyelengarakan Fungsi ; a Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan tata ruang ;b Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidangkebersihan dan tata ruang ;c Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan tata ruang ;16Perlu diketahui bahwa susunan organisasi Dinas Kebersihan dan TataRuang Kota Solok terdiri Kepala Dinas, Sekretaris (membawahi tiga subbagian

ditemukan saat dilakukanpenangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh AnggotaPolsek Rangsang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul02.00 Wib di rumah terdakwa di Jalan Wisata Dusun Ill Desa TelukSamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi.Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanMenimbang, bahwa rumusan bagian inti delik (delictsbestanddelen) ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu subbagian

HUSEIN GANDAPegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Maluku Utara selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaBadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku UtaraJalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Ternate Maluku Utara berdasarkan Suratkeputusan Gubernur Maluku Utara Nomor Nomor : 821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22Januari 2013 telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Iswan Habibselaku Pembantu Bendahara

HUSEIN GANDAPegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Propinsi Maluku Utara selaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaBadan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Propinsi Maluku UtaraberdasarkanSurat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor Nomor821.2.24/KEP/03/2013 tanggal 22 Januari 2013telah melakukan atau turut sertamelakukan dengan saksi Iswan Habib selaku Pembantu Bendahara Penerima UnitPelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate

NURMINDA GANDA, SE dalam jabatannyaselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternate padaperiode Bulan Januari sampai dengan Bulan Pebruari 2017 tidak menyetorkan 10(sepuluh) kali penerimaan uang pajak kendaraan bermotoryang bersumber dari PKBdan BBNkKB, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq.

Nurminda Ganda SEselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat KotaTernatebersama dengan saksi ISWAN HABIB selaku bendahara penerimaUnitPelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternatedan penggunaan uang tersebuttidak bisa dipertanggungjawabkan oleh keduanya;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Maluku Utaraterhadap uang pajak PKB dan BBNKB ditemukan adanya penerimaan pajak kendaraanbermotor Bulan Januari sampai dengan Bulan Pebruari 2017 yang tidak

Nurminda Ganda SEselaku Kepala SubBagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternatebersama dengan saksi ISWAN HABIB selaku bendahara penerimaUnit PelaksanaTeknis Badan (UPTB) Samsat Kota Ternateperiode Bulan Januari sampai denganHalaman 100 dari 114 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2018/PN TteBulan Pebruari 2017 tidak menyetorkan keseluruhan penerimaan uang pajak PKB danBBNKB yang dibayarkan oleh wajib pajak ke Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)Samsat Kota Ternate, yang seharusnya

menyiapkan bahan perumusankebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan, administrasi,monitoring, dan evaluasi di bidang pengelolaan bantuan sosial;> Ayat (2)Huruf (h) menyebutkan untuk menyelenggarakan fungsisebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian BantuanSosial mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan bantuan sosial;Huruf (j) menyebutkan Sub Bagian Bantuan Sosial mempunyaitugas Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporankegiatan Subbagian

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial;b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di bidangpelayanan bantuan sosial;c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan sosial;d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayananbantuan sosial;e. Menyusun rencana operasional bidang pelayanan bantuan social;f. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidangpelayanan bantuan sosial;g.

Melaksanakan monitoring,evaluasi, dan pelaporan kegiatan SubBagian bantuan Sosial;Hal 39 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.i. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaannorma,standar,oedoman,dan petunjuk operasional koordinasi dibidang pelayanan bantuan social;j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatanSubbagian Bantuan Sosial; dank.

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Bantuan Sosial.b. Menyiapkan badan perumusan kebijakan dankordinasidibidang pelayanan bantuan social.Hal 157 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN. Tpg.c. Menyusun kebijakan teknis bidang pelayanan bantuan.d.

Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 17 November 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/I1/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian

Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal17 November 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/11/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian

Daerah Nomor 16 Tahun 2006tentang Pembentukan dan Susunan OrganisasiBadan Pengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal17 November 2006 ;Fotocopy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentangPembentukan dan Susunan Organisasi BadanPengelola Keuangan dan Kekayaan DaerahKabupaten Sidoarjo tanggal 20 November 2006 ;Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/I1/404.1.1.3/ 2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian

Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/I1/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala SubBagian Kas Daerah pada Bagian KeuanganSekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo sebagaiBendahara Umum Daerah Kabupaten SidoarjoTahun Anggaran 2003 tanggal21 Januari 2003 ;. Fotocopy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor188/822/404.1.1.3/ 2006 tentang Penunjukan Pejabatyang diberi Wewenang untuk menandatangani CekHal. 121 dari 126 hal. Put.

Pada tanggal 4 April 2013, Penggugat di angkat sebagaiKabag Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten BatangHari melalui Keputusan Bupati Batang Hari Nomor:821.23/23/BKPPD;Hal mana: dengan di angkatnya penggugat dalam jabatanKepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari telah dibebankan Tugas Pokok dan Fungsi Yang di atur DalamPeraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2008 tentangUraian tugas dan Fungsi sekretaris Daerah , Asisten, KepalaBagian, Kepala subbagian, dan kelompok jabatan fungsionalHalaman

Bukti P34Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi sekretariatdaerah, asisten, kepala bagian, kepala subbagian dankelompok jabatan fungsional, pada sekretariat daerahkabupaten Batang Hari (fotokopi dari fotokopi);35.

Bukti P35Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11Tahun 2008 tentang uraian tugas dan fungsi sekretariatdewan, kepala bagian, kepala subbagian dan kelompokjabatan fungsional, pada sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Batang Hari (fotokopi darifotokopi);36. Bukti P36Notulen Rapat tanggal 17 November 2014Halaman 66 dari 97 HalamanPutusan Nomor: 3/G/2019/PTUN.JBI(fotokopi dari fotokopi);37.

merah hitam silver, beserta dengan kartu20:21,Pa23.24.25.26.27.28.29.30.19XL nomor telepon 081910212111 dengan no seri MBSU*H10 8962115403 dan 1(satu) buah Micro SD 2 GB No seri 044 325B26 SN033216.Dirampas untuk negara1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atas nama Sistoyo, NIP 19700723199303 1 001 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Sistoyo, SH, pangkatJaksa Muda, NIP 19700723 199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian

IMEI356587025540713 Pin 25814E1F, warna merah hitam silver, beserta dengan kartuXL nomor telepon 081910212111 dengan no seri MBSU*H10 8962115403 dan 1(satu) buah Micro SD 2 GB No seri 044 325B26 SN033216.Dirampas untuk Negara.1 (satu) buah kartu Badan Kepegawaian Negara atas nama Sistoyo, NIP 19700723199303 1 001 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 30 Mei 2011.1 (satu) buah kartu Kejaksaan Negeri Cibinong atas nama Sistoyo, SH, pangkatJaksa Muda, NIP 19700723 199303 1 001, NRP 49370279, Jabatan Kepala SubBagian