Ditemukan 28481 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sistem systems
Penelusuran terkait : Pt. packet system indonesia Pt. geotech system indonesia vs direktur jenderal pajak Direktur jenderal pajak vs pt. halliburton drilling system indonesia Pt. halliburton drilling system indonesia vs direktur jenderal pajak; Pt. halliburton drilling system indonesia vs direktur jenderal pajak;; Direktur jenderal pajak vs pt. halliburton drilling system indonesia; Pt. general electric power solutions indonesia (d.h. pt. alstom power energy system indonesia) Pt. alstom power energy system indonesia sekarang pt. general electric power solutions indonesia
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Khusus
Register : 17-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 97/Pid.Sus/2015/PN.Wkb
Tanggal 6 Juli 2015 — - JEFRI UMBU KABALU Alias JEFRI
54 — 9
  • lagi ;Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman,Majelis hakim perlu mempertimbangkan pula halhal yang dapat meringankan danmemberatkan hukuman bagi Terdakwa ;Halhal yang memberatkan: = Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga korban;Halhal yang meringankan:= Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;= Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;= Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selain pertimbanganpertimbangan tersebut perlu puladiingat bahwa system
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1275 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 Desember 2014 — FITRI CHOIRIYAWATI Alias PIPIT binti KHOLIL
171 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1275 K/Pid.Sus/2014prinsip prinsip ultimum remidium didalam System Peradilan Pidana Anak,demi hukum selayaknya menjadi landasan putusan Judex Facti ;6.
Pengadilan PN BANGLI Perdata Agama Perceraian
Register : 15-10-2014 — Putus : 08-12-2014 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN BANGLI Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.BLi
Tanggal 8 Desember 2014 — Perdata Gugatan - Penggugat melawan - Tergugat
35 — 12
  • Bahwa oleh karena di bali menganut system patrilineal garis keturunan ayah makaPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagaipengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugatserta tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat ingin mengajak anaknya untukmemberikan kasih sayang, memberikan biaya sekolah dan biaya hidup, demi masadepan anak tersebut Penggugat tidak akan mengahalanginya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-03-2011 — Upload : 11-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/PID.SUS/2010
Tanggal 2 Maret 2011 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; TERDAKWA
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • selaput daraSAKSI lapakah diakibatkan oleh tusukan jari tangan terdakwaatau cacing atau suatu benda tumpul saat korban bermain dipasir, sedangkan dilain pihak terdakwa menyangkal telahmelakukannya dengan alasan saat kejadian terdakwa sedangPKL di TVRI Gorontalo dari bulan Juli 2008 sampai denganpenarikan tanggal 29 Nopember 2008 dan hal ini dikuatkan olehketerangan saksi NINGSING IBRAHIM dan saksi BAMBANGISMADI serta bukti daftar hadir peserta prakerin SMK Negeri 1Gorontalo dalam rangka pendidikan system
Pengadilan PN TAIS Perdata
Register : 13-01-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN TAIS Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Tas
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 59
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatuperadilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagi danterpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atau JurisdictionSystem.Bahwa mengenai sistem pemisahan yuridiksi sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan
    Eksepsi Kewenangan AbsolutBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndangDasar 1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasansuatu peradilan negara (State Court System) di Indonesia yang dibagidan terpisah berdasarkan yuridiksi atau State Court System atauJurisdiction System, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019tentang tentang Pedoman Penyelesaian
    putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secaraabsolut, yang pada pokoknya: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Dasar1945 dan Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan suatu peradilan negara(State Court System
    ) di Indonesia yang dibagi dan terpisah berdasarkanyuridiksi atau State Court System atau Jurisdction System, dan berdasarkanPasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHalaman 110 dari 119 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN TasHukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaac):1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-08-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 6 September 2016 — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkaraPraperadilanpada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : RIKY CHANIADI, partikelir, beralamat di Jl. Kencana Indah I J.4/38A, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Leonard Arpan Aritonang, SH., Immanuel Sianipar, SH., dan Ando C. Girsang, SH., Para Advokat pada Kantor ArpanLaw, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016,untuk selanjutnya disebut sebagai……………..…………………..…..PEMOHON ;
155 — 86
  • bagi Lembaga JasaKeuangan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.Pasar Negosiasi adalah Perdagangan Efek di luar Bursa dilaksanakanberdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelangHal 57 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Selyang berkesinambungan (bukan auction market) dan penyelesaiannya dapatdilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak (nasabah) yang melakukantransaksi.Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursadilaksanakan berdasarkan system
    Ahli mengajar di bidang hukum acara pidana ;Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana permintaan Praperadilan adalahkarena adanya penghentian Penyidikan SP3 ;Bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan kaitannya Penyidikan denganHukum acara Pidana secara luas terlebih dahulu, Hukum Acara Pidanadari perspektif keilmuan bisa dikatakan kalau dari pengertian klasik HukumAcara Pidana itu adalah Hukum Acara Pidana Formil bagaimanamenjalankan Pidana Materiil, yang modern sejak abad ke 20 Hukum AcaraPidana itu adalah system
    peradilan pidana, system peradilan pidana itumulai dari orang disidik sampai di eksekusi, system peradilan pidanamenurut Perker itu ada 2 (dua) ada yang bentuknya claim control modeldan due procees model, claim control model itu sematamata hanyamenindak saja, pokoknya setiap orang yang melanggar pidana dihukum,sedangkan due process model menurut perker dia adalah bukan hanyasematamata menindak, tetapi hukum acara pidana harus sesuai denganselain dia sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku,
    mengumpulkan bukti jadi memang tugasnya Penyidik dandiperkuat juga oleh Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal yaituPeraturan Kabareskrim No. 3 tahun 2014 yaitu menjelaskan bagaimanaharus tugastugas yang dilakukan oleh Penyidik, didalam kesempatan iniahli membuat suatu papers, didalam Paper ahli, ahli jelaskan apa urutanurutan Penyidik yang harus dilakukan untuk memaksimalkan dalam rangkamemberikan rasa keadilan bagi si pelapor ;Bahwa KUHAP kita menganut prinsip Aquisator Adveserial dimanadidalam system
    semacam fungsi kontrol eksternal terhadapPenyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, istilahnya adalah sebagaifungsi kontrol, ada yang menggunakan istilan fungsi kontroleksternal, ada yang menggunakan istilah fungsi kontrol horizontaljadi sebenarnya karena KUHAP kita mensejajarkan Penyidik danPenuntut Umum sehingga kemudian SPDP sebagai mekanismekontrol horizontal antara Penyidik dan Penuntut Umum, ahli fikir yangpenting dia menjadi sebuah fungsi kontrol ;e Bahwa yang di kontrol, sebenarnya dalam system
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 05-01-2021 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap
Tanggal 27 Nopember 2020 — Perdata - Pemohon Kasasi PT UNGGUL MITRAPRATAMA INTERINDO - Termohon Kasasi RUSTAM ARAHMAN, DKK
256 — 139
  • sebagai peserta BPJSketenagakerjaan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwakaryawan benarbenar bekerja di perusahaan tersebut, Kartu tandapenduduk (KTP), mengisi formulir pendaftaran dari Dinas BPJSKetenagakerjaan dan data dari pekerja tersebut;Bahwa apa bila ditemukan pemberi kerja lalai dalam tidak mendaftarkantenaga kerjanya ada sanksi administratif, berupa rekomendasi kepadapemerintah daerah setempat rekomendasi untuk tidak mendapatkanpelayanan publik tertentu;Bahwa dilihat dari informasi system
    MSM, tetapi tidak jelas;Bahwa tugas programer adalah membuat program, uiji coba program,menganalisa kebutuhan dari system tersebut apa yang dibutuhkan;Bahwa dalam program ini ada yang namanya kas masuk dan kas keluar,kas masuk berarti danadana yang masuk keperusahaan sedangkan kaskeluar jika ada pengajuan permintaan biayabiaya dari anak perusahaan;Bahwa setahu saksi tidak ada datadata karyawan PT.
    MSM, sebagai karyawan kontrak dan jugasaksi menandatangani kontrak kerja tersebut, dan kontrak kerja saksiselama 3 (tiga) tahun;Bahwa laporanlaporan keuangan masuk kebagian keuangan danadministrasinya;Bahwa pekerjaan programer tidak ada hubungan langsung dengan anakperusahaan;Bahwa saksi digaji melalui transfer;Bahwa karyawan tetap itu yang ditempatkan di kantor bukan di lapangan;Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh orangorang lapangan datanyatidak ada masuk di system;Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor
    MSM tidak bisa mengaanalisa system keuangandi PT. Unggul Mitrapratama Interindo, karena system keuangan di PT.MSM hanya berupa kas masuk dan kas keluar, yang mengeluarkan uangjika ada permintaan dari anak perusahaan tersebut;Bahwa setahu saksi hanya PT. Unggul Mitrapratama Interindo, karenaPT.
    MSM tidak bisa mengaanalisa system keuangandi PT. Unggul Mitrapratama Interindo, karena system keuangan di PT.MSM hanya berupa kas masuk dan kas keluar, yang mengeluarkan uangjika ada permintaan dari anak perusahaan tersebut;Bahwa setahu saksi hanya PT. Unggul Mitrapratama Interindo saja,karena PT. Unggul Mitrapratama Interindo pada saat pengajuanpermintaan biaya pemah ada selisih, dari situlah saksi tahu ternyata adaanak perusahaan yaitu PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 27 Maret 2014 — BAYU HANDOYONO, Amd. Bin MUHTARI
62 — 17
  • 250GB SATAIINetworking : Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps danwireless LAN 802.11 b/g/nVGA Minimum 128 MBAudio : Intergrated Audio AdapterI/O ports : Minimum 4x USB 2.0, VGA, LAN, AudioIn,Audio Out, MicrophonePeripheral : Keyboard, Optical Mouse & UNI DierctionalHeadset with 40 mm speaker (merk samadengan CPU)Power Supply : Max. 65 watt ACDC Power AdapterMonitor Minimum LCD 18 (merk sama dengan CPU)Garansi : I(satu) tahun disertai Surat Pernyataan BarangAsli dan Garansi dari Produsen (bermaterai)System
    & Shortcircuit Protection, PowerlineNoise ProtectionBuiltin Stabilizer(A VR): Maintenance Free, Sealed Lead Acid, 12 V, 10AH or better: Minimum 2(two) Universal outlets: Fire Resistence Case1 (satu) tahun, disertai Surat PenyartaanGaransi dari Distributor Resmi (bermeterai)Dalam Bahasa IndonesiaSertifikasi ISO 9001:2008 Keterangan : UPS mampu dibebani dengan 2 setKomputer yang terdiri dari PC+monitor Dilengkapi dengan surat KeteranganDukungan dari Distributor ResmiLCD PROJECTOR 1 UnitProjection System
    Bekerja pada operating system MS, Windows (98, XP, Vista atau 7)iv. Memiliki CD instalasi yang lengkap (termasuk plug in yang dibutuhkan)6. Substansi Materi Pembelajarani. Bahan ajar dalam bentuk visualisai yang memberikan gambaran mengenaisistem dan proses yang terjadi dalam setiap mata pelajaran.ii. Bahan ajar sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)pada standdar isi (SI) dan standar kelulusan (SKL)ii.
    Bekerja pada operating system MS, Windows (98, XP, Vista atau 7)iv. Memiliki CD instalasi yang lengkap (termasuk plug in yang dibutuhkan)6. Substansi Materi Pembelajarani. Bahan ajar dalam bentuk visualisai yang memberikan gambaran mengenai sistemdan proses yang terjadi dalam setiap mata pelajaran.ii. Bahan ajar sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)pada standdar isi (SI) dan standar kelulusan (SKL)ii.
    Bekerja pada operating system MS, Windows (98, XP, Vista atau 7)iv. Memiliki CD instalasi yang lengkap (termasuk plug in yang dibutuhkan)6. Substansi Materi Pembelajarani. Bahan ajar dalam bentuk visualisai yang memberikan gambaran mengenaisistem dan proses yang terjadi dalam setiap mata pelajaran.ii. Bahan ajar sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar(KD) pada standdar isi (Sl) dan standar kelulusan (SKL)iii.
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 01-02-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN BARABAI Nomor 19/Pid.B/2019/PN Brb
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG SETYOLOKSONO A, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD ANANDA Bin MARDIKASYAH
60 — 2

  • - 1 (satu) pasang Sound system merek Salsa.

    - 1 (satu) buah Rice Cooker merk Miyako.

    Dikembalikan kepada saksi Hj. Pahnor, S.Pd Bin Baseran selaku Plt. Kepala Sekolah SDN Wawai Gardu;

    6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Pengadilan PA RANTAU PRAPAT Perdata Agama Perceraian
Register : 24-07-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.RAP
Tanggal 20 Agustus 2019 — Pemohon:
MUNAWIR SAJALI bin SANUSI LUBIS
Termohon:
DWI MAHARANI binti SUHARDA
13 — 2
  • Sekira bulan September 2018 Termohon menjalankanusaha arisan dengan system suku bunga tanpa sepengetahuandan seizin dari Pemohon, dimana usaha tersebut akhirnyamenyebabkan Termohon terlilit hutang;4. Bahwa perselisihnan dan pertengkaran antaraPemohon dengan Termohon sudah pernah dimusyawarahkan oleh keduabelah pihak keluarga;HIm. 2 dari 13 hlm.Putusan Nomor 0931/Pdt.G/2019/PA.Rap.5.
Pengadilan PN PARE PARE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 10-11-2011 — Putus : 14-12-2011 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN PARE PARE Nomor 179/Pid.B/2011/PN.Parepare
Tanggal 14 Desember 2011 — Terdakwa I Bahtiar EW Bin Laupe, terdakwa II Nurdin Bin Lacamma, terdakwa III Muhammad Ridwan Idris Bin Nonvi, terdakwa IV Baharuddin Bin Naing
38 — 2
  • berikut :e Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 06 September 2011 sekitar jam 17.00 wita diJalan Jabal Nur Kota Parepare para terdakwa bermain katu joker dengan taruhanuang sebesar Rp. 2000,e Bahwa benar, cara bermainnya adalah setiap pemain pada awal permainan harusmenyetor Rp. 2000, sebagai uang taruhan, kemudian pemain dibagikan kartu jokersebanyak 13 (tiga belas) kartu dimana yang menjadi Bandar (yang membagikankartu) mendapat 14 (empat belas) kartu, Bandar pertama kali menurunkan kartudengan system
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 10-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 106/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 19 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat : BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Terbanding/Penggugat : HERI WIDODO, S.Pd.
84 — 27
  • demikian pula secara hierarkis atasan Bupati Tanjung Jabung Timuradalah Gubernur Jambi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan olehkarena itu Penggugat/Terbanding harus menempuh melalui mekanismemelakukan upaya keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 129 ayat 1,2dan 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Menimbang bahwa upaya administratif sebagimana diatur dalampasal 129 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara haruslah dipandang sebagai suatu sub system
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 01-08-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 518/Pid.Sus/2018/PN Byw
Tanggal 6 September 2018 — Penuntut Umum:
1.I KETUT GDE DAME NEGARA, SH
2.I GUSTI LANANG SUYADNYANA. SH.
Terdakwa:
YULI MASKANA BINTI SABAR
35 — 10
  • MOCHAMAD DWIKYSADAN bersama dengan saksi DAVID ADZAN ARKASA menangkap Terdakwapada hari Rabu tanggal 25 April 2018 pada sekira pukul 20.00 wib di rumahTerdakwa, karena telah menjual minuman keras;Bahwa saksisaksi tersebut mengamankan sebagian minuman kerasyang telah dijual oleh Terdakwa berupa 11 (Sebelas) botol berisi minuman keras,1 (Satu) jerigen berisi 6 (enam) liter minuman keras;Bahwa minuman yang dimiliki oleh Terdakwa adalah mengandungalcohol, yang apabila dikonsumsi maka akan mempengaruhi system
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 79/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
Terbanding/Penggugat : CV. INTINUSA KARYA Diwakili Oleh PATRICIA CHIAULINA KURNIAWAN
57 — 31
  • Barang/ Jasa, padatanggal 11 Juli 2019 telah dilakukan evaluasi ulang ( bukti T6), pada bukti T7Penggugat/Terbanding telah dipanggil untuk hadir dalam acara pembuktian kualifikasiterhadap tender ( T8), selanjutnya Pokja Paket Peningkatan Jalam Mangkudulis(DAK) mengambil suatu tindakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyampaikandokumen penawaran teknis, sehingga dapat disimpulkan bahwaTergugat/Pembanding atau Pokja tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturanperundanganundangan yang berlaku, dan system
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 04-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 583/PID.SUS/2017/PT-MDN
Tanggal 12 Desember 2017 — HENDRIKUS SINABARITA
24 — 16
  • SocialWelfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitumenciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidakmelakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelakupidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapal:; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupaPutusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 7 dari 10mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidaksesuai dengan pola pemidanaan (mode/ or system
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PN PONOROGO Nomor 43/Pdt.G.S/2019/PN Png
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
PT BANK RAKYAT INDONESIA, PERSERO, Tbk. Kantor Cabang Ponorogo
Tergugat:
1.Moh Panji
2.Sri Wahyuni
124 — 8
  • . 3.551.200,Bahwa Kewajiban Bayar Tergugat dan Tergugat II sampai jatuh tempo Lunasdengan jangka waktu 36 bulan yaitu sebesar Rp.3.551.200, X 36 =Rp.127.843.200,Bahwa Tergugat dan Tergugat Il menunggak atau macet pembayaran padakewajiban bayar pertama bulan April 2014.Bahwa Tergugat dan Tergugat II mulai membayar angsuran pinjaman padabulan Juli 2014 sampai Oktober 2014 sebesar Rp. 24.835.000,Bahwa sampai dengan gugatan bulan Oktober 2019 diajukan, Total tunggakanTergugat dan Tergugat Il secara system
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama
Register : 13-04-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTA SURABAYA Nomor 157/Pdt.G/2021/PTA.Sby
Tanggal 10 Mei 2021 — Pembanding VS Terbanding
93 — 27
  • Menetapkan hartabersama Penggugatdan Tergugat terdiri dari :2 lemari olimpic dua pintu;2 buah tempat tidur;1 buah meja hias;1 buah Sound System danBiaya Renovasi Rumah di Desa Tambak Sumur Rt 001 Rw 001, DesaTambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebesarRp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);3. Menetapkan % dari harta pada poin 2 di atas adalah bagian Penggugat danYe menjadi bagian Tergugat;4.
Pengadilan PA BLORA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-09-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 05-09-2017
Putusan PA BLORA Nomor 1341/Pdt.G/2014/PA.Bla
Tanggal 30 Desember 2014 — pemohon dan termohon
12 — 2
  • Bahwa memang benar termohon menemuhi mantan suami termohon,akan tetapi hal itu terjadi setelah berpisah dengan pemohon dankejadiannya di perjalanan, bukan di rumah.DALAM REKONVENSI Bahwa selama berpisah pemohon tidak pernah memberikan nafkahkepada termohon.MiBanwa pemohon bekerja sebagai karyawan kontrak ci Pe Bahwa pemohon juga punya usaha penyewaan satu set sound system.
Pengadilan PN LAMONGAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-11-2012 — Upload : 29-12-2012
Putusan PN LAMONGAN Nomor 307/Pid.B/2012/PN.LMG
Tanggal 6 Nopember 2012 — Hardik Siswanto Bin H. Abdul Rochman
27 — 4
  • barangbukti berupa 191 (seratus Sembilan puluhsatu) keeping VCD/DVD yang ditunjukkan penyidik pembantutersebut adalah VCD bajakan.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkanyaMenimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakanketerangan ahli Tri Priyono, SH, yang pada pokoknya sebagaiberikut Bahwa ahli adalah Staf Pelaksana Hukum Dan Hak KekayaanIntelektual Kanwil Dep Hukum Dan Hak Asasi Manusia JawaTimur sejak tahun 1993 sedangkan tugas dan tanggung jawabsaya adalah pada ruang lingkup pelaksana system
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 02-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 776/Pid/2021/PT MDN
Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YOSEP ANTONIUS MANIS, SH
Terbanding/Terdakwa : H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA ALIAS H.KIBAL
49 — 19
  • (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum(Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hiduptenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagipelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akantercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupamengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai denganpola pemidanaan (model or system