KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 11TAHUN 2014 MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 03 TAHUN2014 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PER005/A/JA/03/2014 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR: 1 TAHUN 2014= KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI NOMOR:PERBER/O1/III/2014/BNNBerdasarkan peraturan bersama tersebut seharusnya terdakwa pada saatditangkap segera dilakukan Assesment di Tim Assassment terpadu.Bahwa kecurangankecurangan yang dilakukan Penyidik dalam perkara inmenurut kami sengaja

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P12 berupa Kartu Keluarga atas namaPemohon, alat bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana ketentuanPasal 1 ayat (8) dan (14) jo.

ini memberikan putusan yang seringanringannya denganalasan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berurusan dengan pihakberwajib dan tidak pernah melakukan tindak pidana, Terdakwa menjadi tulangpunggung keluarga, Terdakwa menyatakan jera dan berjanji pada Majelis dandirinya sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatannyaTelah mendengar replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtertanggal 24 April 2014, No.Reg.Perk: PDM12/Tgl/Euh.2/03

/2014, terdakwatelah didakwa sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SIGIT WAHYUDI bin ROMADON pada hari Senin tanggal 03Pebruari 2014 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Pebruari 2014 bertempat di JI.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI,Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI,Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala BadanNarkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014,Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/O1/III/2014/BNN,tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika DanKorban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yangmenyebutkan

masyarakat;Menimbang, bahwa rehabilitasi dipandang lebih tepat dalam konteksmemutus mata rantai ketergantungan Terdakwa pada narkotika atau obatobatterlarang lainnya;Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 5 ayat (1) Peraturan BersamaKetua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri KesehatanRI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan KepalaBadan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014,Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER005/A/JA/03

/2014,Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/O1/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014,kegiatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat dilakukan di tempat dilembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah,namun agar proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap Terdakwaberjalan maksimal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk Terdakwaagar di tempatkan di rumah sakit di Surakarta yang ditunjuk oleh Pemerintahuntuk menangani pasien Rehabilitasi Medis dan Sosial

Peraturan BersamaKetua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri KesehatanRI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan KepalaBadan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014,Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER005/A/JA/03/2014,Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/O1/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban PenyalahgunaanNarkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Undang Undang Nomor 8 Tahun1981

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 No. 29/N.6.15.7/T4/03/2014 sejak tanggal O06 Maret 2014 s/d tanggal 14Maret 2014;. Penuntut Umum ditahan tanggal 14 April 2014 No. PRINT145 /N.6.15.7 / Epl.2 / 04 / 2014 sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal03 Mei 2014;.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014No. 25/N.6.15.7/T4/03/2014 sejak tanggal O06 Maret 2014s/d tanggal 14 Maret 2014; 3. Penuntut Umum ditahan tanggal 14 April 2014 No.PRINT146 / N.6.15.7 / Epl.2 / 04 / 2014 sejak tanggal 14April 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014;4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 April 2014 No.139 / Pen.Pid / 2014 / PN.LT terhitung sejak tanggal 24 April2014 s/d tanggal 23 Mei 2014;5.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Maret2014 No. 26/N.6.15.7/T4/03/2014 sejak tanggal 06Maret 2014 s/d tanggal 14 Maret 2014;3. Penuntut Umum ditahan tanggal 14 April 2014 No.PRINT147 / N.6.15.7 / Epl.2 / 04 / 2014 sejak tanggal14 April 2014 s/d tanggal 03 Mei 2014;4. Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 April2014 No. 138 / Pen.Pid / 2014 / PN.LT terhitung sejaktanggal 24 April 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014;5.

Jaksa Agung R.I,Kepolisian Neagara R.I , Kepala badan Narkotika Nasioanal R.1No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 tahun 2014 No.11 tahun 2014 No.03 tahun 2014 No.PER005/A/JA/03/2014 No. .1 tahun 2014 No.PERBER/OUZ/III/2014/BNN tentang Penanganan pencaduNarkotika dan Korban penyalah gunaan Narkotika ke dalamlembaga Rehabilitasi.

Acara Pidana.Bahwa tindakan upaya paksa penangkapan dan penahanan yangdilakukan oleh termohon dengan cara menerapkan Pasal 112 ayat 1UU Narkoba, terhadap suami pemohon, yang dalam hal ini selakupengguna narkotika adalah bertentangan dengan :1) Peraturan bersama Ketua MARI, Menteri hukum dan HAM,Menteri kesehatan R.I, Menteri Sosial R.I Jaksa Agung R.I,Kepolisian Neagara R.I, Kepala badan Narkotika Nasioanal R.I No.01/PB/MA/III/2014, No. 03 tahun 2014 No.11 tahun 2014 No. 03tahun 2014 No.PER005/A/JA/03

/2014 No. .1 tahun 2014 No.PERBER/O1/III/2014/BNN tentang Penanganan pencadu NarkotikaHalaman 19 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Liw.2)3)4)5)6)dan Korban penyalah gunaan Narkotika ke dalam lembagaRehabilitasi.Telegram rahasia Kapolri (TR) yang ditandatangi oleh KabareskrimPolri Anang Iskandar No.865 /X/2015 tertangal 26 Oktober 2015,Surat edaran Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI Komjen ARIDONO SUKMANTO, yang memberikan petunjuk pelaksanaanrehabiliasi pecandu dan korban penyalah gunaan narkotika

Jaksa Agung R.I, KepolisianNeagara R.I, Kepala badan Narkotika Nasioanal R.I No.Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Liw.2)3)4)5)6)01/PB/MA/III/2014, No. 03 tahun 2014 No.11 tahun 2014 No. 03tahun 2014 No.PERO005/A/JA/03/2014 No. 1 tahun 2014 No.PERBER/O1/III/2014/BNN tentang Penanganan pencadu Narkotikadan Korban penyalah gunaan Narkotika ke dalam lembagaRehabilitasi.Telegram rahasia Kapolri (TR) yang ditandatangi oleh KabareskrimPolri Anang Iskandar No.865 /X/2015 tertangal 26 Oktober

Penetapan Nomor 148/Padt.P/2020/PA BicnPeraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksamaternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagaialat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alatbukti surat tersebut telah memenuhi

Menimbang, bahwa terhadap dailildalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana yang tertuang dalamberita acara sidang perkara ini;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalilgugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis(P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P1, dan P.2 tersebut berupafotokopifotokopi, yang telah dinazegellen sebagaimana ketentuan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara PemeteraianKemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan fserta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat buktidalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alatbukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima dan

duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 02 Mei 2017yang pada pokoknya bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugatmenyatakan tetap pada jawaban Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalilgugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor tertanggal 02 April 1992 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 70/PMK.03

/2014 (bukti P);Halaman 5 dari 17 Hal.

;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat (P.1), dan (P.2) telah bermeterai cukup berupafotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakimmenilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah dinazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pat.G/2021/PA.

telah disampaikan pada tanggal 13 Nopember 2014tersebut .Menimbang, bahwa atas tanggapan / replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwatelah menyampaikan tanggapan / duplik atas replik Jaksa Penuntut umum teresebut secara lisan padatanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah disampaikan padatanggall3 Nopember 2014 Juni tersebut .Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 11 MARET 2014 No.Reg.Perk :PDM154/Euh. 1/Pdang/03

/2014,sebagai berikut :Bahwa terdakwa ARMEDIA PUTRA Pgl.

tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili PermohonanDispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.10, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan MenteriPenetapan No.446/Pdt.P/2019/PA.Blcn. tanggal 20 Desember 2019. 8Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara PemeteraianKemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf adan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksamaternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevansebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syaratformil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014, No.48/0.5.45/Epp.2/03/2014 dengan jenis Penahanan Rutan selama paling lama 40hari sejak tanggal 29 Maret 2014s.d. tanggal 7 Mei 2014 ;3. Penuntut Umum tanggal 22 April 2014, No.Prin 63/0.5.45/Epp.2/04/2014dengan jenis Penahanan Rutan selama paling lama 20 hari sejak tanggal22 April 2014 s.d. 11 Mei 2014.4.

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.10, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa

PDM106/Cimah/03/2014, Terdakwa telah didakwasebagai berikut :Bahwa terdakwa DIMAS DIDU DIRGAHAYU Alias MAS Bin ACA SUBRATA,pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira jam 03.00 Wib atau pada suatuwaktu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Tempat Parkir Rumah Sakit AllhsanBaleendah Jalan Kiastramanggala No.49 Kelurahan Baleendah KecamatanBaleendah Kabupaten Bandung atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerahhukum =PengadilanNegeriBaleBandung,mengambil barang sesuatu,yangseluruhnya atau sebagian

Reg.Perk : PDM08/TBALAI/03/2014 tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya MajelisHakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa SYAHRIAL TARIGAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaanmemberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke4KUHpPidana;2.

:SPHan/01/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 06 Pebruari2014 s/d 25 Pebruari 2014 ;2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Pebruari 2014 No.25/RT.2/Ep. 1/02/2014,sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d. 06 April 2014.3 Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2014 No.PRINT366 /0.3.33/Ep.2/03/2014, sejaktanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;4 Hakim, tanggal 12 Maret 2014 No. 43/39/Pen.Pid/2014/PN.Kray. sejak tanggal 12Maret 2014 s/d 10 April 2014 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraHal. 9 dari 16 Hal.

Nomor 830 K/Pdt/201412Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi secara tertulis padatanggal 30 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan KasasiNomor 106/Pdt.G/2012/ PN.Pdg. jo Akta Nomor 03/2014/Pdg., yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasiyang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 13 Februari 2014;Bahwa memori kasasi dari Tergugat II A,

diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya sertamemuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, olehkarena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang