Nomor 1308 K/Pdt/2017dihubungkan dengan Keterangan saksi Termohon Kasasi/ Terbandingdahulu Penggugat pada Faktanya tidaklah memenuhi sistem pembuktianhukum acara perdata;Sehingga jelas kemudian pertimbangan Judex Facti tingkat pertama yangHanya mempertimbangkan Bukti P.18, P.19, P.20, P21 dan KeteranganSaksi Terbanding Dahulu Penggugat tanpa menghubungkan danmempertimbangkan secara benar dengan Bukti P.2 dan P.8 dan Bukti T.1,T.2, T.3, dan T.4 adalah pertimbangan yang mengadaada dan sewenangwenang

serta tidak menerapkan sistem pembuktian dengan benar sehinggamelanggar penerapan sistem hukum pembuktian yang berlaku di diIndonesia;Bahwa sebaliknya Pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada persidangan Judex Facti justru membuktikanbahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak melakukanwanprestasi sebagaimana didalikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.

Bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.4 tidak dapat ditafsirkanlain selain daripada bukti yang tertulis bahwa yang melakukan transferdana adalah saksi dan untuk membantah surat bukti T.1, T.2 dan T.4haruslah melalui surat juga bukan keterangan saksi yang kualitaspembuktiannya dalam urutan sistem pembuktian kita kualitasnya beradadibawah kekuatan pembuktian sempurna surat.

Nomor 1308 K/Pdt/2017kami laporkan di Kepolisian Republik Indonesia Dengan Laporan PolisiNomor LP/467/K/II/2016/SPKT/Resta Bks Kota tanggal 29 Februari 2016;Bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka Judex Facti telah salah dalammenerapkan hukum sistem sita jaminan dan hukum acara mengenalpemeriksaan sita jaminan yang diajukan keberatan oleh tersita maupunkuasanya, mengenai isi dari penetapan sita jaminan yang tidak sesualdengan fakta dilapangan sehingga menimbulkan kesalahan eksekusidikemudian hari

Namun apapun yang diputuskan Hakim di persidangan, kami serahkanpada kewenangan Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara ini denganseadiladilnya sesuai Sistem Peradilan Pidana Anak.

membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita AcaraPersidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat danmenjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Tunggal oleh PenuntutUmum, Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut yaitumelanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke5 KUHPidana Jo UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Ad 1 Unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiaporang yang dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyekhukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannyatersebut memenuhi semua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan,maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (3) Undangundang nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Anak sebagaimana tersebutdalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dari Identitas Anak, yang dari hasilPenelitian Bapas Anak, yaitu Anak, yang lahir pada tanggal 18 Mei 2005 dan padasaat ini usia Anak, berumur 16 (enambelas) tahun dan belum pernah menikah;Menimbang, bahwa setelah Hakim menanyakan usia Anak pada saatmelakukan perbuatan pidana usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun danPutusan Nomor xx/Pid.SusAnak/2021/PN BtmHalaman 13 dari 19 Halamanmenurut Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

untuk tidak melakukan kesalahan dikemudianhari dan pidana yang akan dijatunkan dalam amar putusan ini dianggap telahmemenuhi rasa keadilan.Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidanamaka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana terhadap, Anak harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke5 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) jo Undangundang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Hal ini dimaksudkan antara lain untuk memenuhi permintaandari Wajib Pajak; bahwa informasi yang terdapat pada hasil cetakan ulang yakni padaSPPKP Nomor PEM01342/WPI.22/KP.1503/2013 tanggal 3September 2013 merupakan Nomor dan data telah di setting di sistem,namun hasil cetak ulang tersebut tidak memuat informasi sejak kapanWajib Pajak telah ditetapkan sebagai PKP namun hanya terdapatkalimat telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai pengusahakena pajak; bahwa dalam SIDJP, sistem cetak ulang tersebut

Putusan Nomor 466/B/PK/PJK/2017Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat telah melaporkanSPT PPN Masa Januari sampai dengan masa Desember 2011, dan telahtercatat dalam sistem informasi perpajakan di lingkungan Dirjen Pajak;Bahwa dengan telah dilaporkan SPT PPN masa Januari s.d.

PertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut diperoleh berdasarkan informasiyang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa print out dariinformasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) sebagaimana diuraikan pada alinea 10 12 halaman 29Putusan a quo dan tabel pada halaman 30 Putusan a quo.

Putusan Nomor 466/B/PK/PJK/201723.24.25.buktibukti lain dalam bentuk surat atau tulisan yang dapat menunjukkanbahwa Pemohon Peninjauan Kembali memang benarbenar telahmemasukkan SPT Masa PPN;Sebagaimana telah dijelaskan pada butir 16 di atas, print out dariinformasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) tersebut pada kenyataannya bukan merupakan SPT MasaPPN untuk Masa Pajak Januari 2011 s.d.

Oleh karena itu, Penggugat belumdapat meyakini bahwa berdasarkan surattersebut Penggugat telah dikukuhkan sebagaiPKP pada tanggal 30 september 2003;Sepanjang belum dapat ditunjukan denganbukti berupa Surat Pengukuhan PenguhsahaKena Pajak (SPPKP) sebagaimanadimaksudkan dalam KEP161/PJ./2001 yangmenunjukan bahwa pada tahun 2003Penggugat telah dikukuhkan sebagai PKP,maka seharusnya Penggugat tidak dapatdianggap telah menjadi PKP, sehinggaseharusnya sistem informasi DJP tersebuttidak dapat dijadikan

Penuntut Umum ;Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan(LITMAS) Nomor 312/SA/VII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat danditanda tangani oleh PONCO INDRIANI selaku Petugas PembimbingKemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru,yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepadaMajelis Hakim agar terhadap klien dilakukan pengembalian kepada orangtua/wali berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 11tahun 2012 tentang sistem

unsurunsurpasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif Kedua sebagaimana diatur dalam 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2)UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang RI No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem

11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yangmeniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakankesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harusmempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akandijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta yuridis yang telahdipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbuktibahwa Anak lahir pada tanggal 22 Agustus 2001, sehingga pada saat Anakmelakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 (tujuh belas),sehingga masih tergolong usia anak menurut UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatgiatnya memberantas tindak pidana narkotika;Keadaan yang meringankan: Anak belum pernah dihukum; Anak berlaku sopan di persidangan; Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem

tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN SonMenimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UndangUndangRI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2002 dan UndangUndang Nomor 17 tahun 2016tentang perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang laintelah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena selurunh unsur dari dakwaan tunggalPasal 81 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang PerubahanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 dan UndangUndang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndang RepublikHalaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN SonIndonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

penjatuhan pidana, mengingat OrangTua Anak/wali dalam perkara Aquo, meminta kepada Hakim yaitu memohonkeringanan hukuman yang seringan ringannya;Menimbang, bahwa Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun danpada saat kejadian masih berumur 13 (tiga belas) tahun belum dan saatkejadian belum berusia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian menurutketentuan hukum, Anak belum dewasa dan masih digolongkan anakanak, olehkarenanya Hakim perlu memperhatikan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas yangmenyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UndangundangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangmenyarankan agar Anak dapat diputus dengan Putusan Tindakan berdasarkanpertimbanganpertimbangan dari PK Bapas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Hakim berpendapat Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahundan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan

Jaksa Penuntut Umum,maupun Laporan Litmas PK BAPAS, mengingat Pasal 82 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yangmenyatakan bahwa Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidanadiancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN SonMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tersebut akanmempertimbangkan hukuman yang sepadan dari

Sdri saksi korban selama inipekerjaan di samping bekerja di AIA juga melakukan pekerjaanmeminjamkan uang dengan bunga dari kartu kreditnya, Sdri saksi korbanOsrita selama ini ditengarai mempunyai kartu kredit banyak sehingga bisameminjamkan uang dengan sistem berbunga;9.

Bahwa pada akhir tahun 2011 Sdri. saksi korban Osrita keluar dariPerusahaan Asuransi AIA dan pada awal Januari sampai Oktober 2014 Sadr.saksi korban Osrita mengajak saudari Terdakwa untuk menjualkan HPsecara kredit dengan sistem tiap HP harus ada DP 1,7 juta sebagai uangawal sekaligus masuk cicilan pertama dan disetor ke Osrita sebesar 1,6 jutadan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nya untuk Pemohon Kasasi yangdahulu sebagai Pembanding/Terdakwa atas fee marketing dengan sistemdibayar atau dicicil

PemohonKasasi yang dahulu sebagai Pembanding/Terdakwa dengan tetapmenjelaskan sistemnya bahwa Hp tersebut bisa dicairkan jika ada DP 1,7juta sebagai uang awal sekaligus masuk cicilan pertama dan disetor keOsrita sebesar 1,6 juta dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nya untuksaudara Terdakwa atas fee marketing dengan sistem dibayar atau dicicilsebanyak 6x dan atas kelancaran pembayaran saudari Pemohon Kasasiyang dahulu sebagai Pembanding/Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per

No. 652 K/PID/2017seseorang untuk menyerahkan barang/membuat hutang dengan tipumuslihat dan demi memperkaya diri sendiri secara melawan hukumterhadap Sdri. saksi korban Osrita yang tidak lain adalah teman dansekaligus mitra bisnis yang mengajak saudari Terdakwa agar mencarikonsumen/Nasabah agar Hp Sdr. korban Osrita terjual dengan sistem dicicilatau kredit dengan cicilan sebanyak 6x /bulan;21.

No. 652 K/PID/2017disetor ke Osrita sebesar 1,6 juta dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)nya untuk Pemohon Kasasi yang dahulu sebagai Pembanding/Terdakwaatas fee marketing dengan sistem dibayar atau dicicil sebanyak 6x dan ataskelancaran pembayaran saudari Terdakwa mendapatkan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) per transaksi pembayaran;24. Bahwa kenapa hanya Ir. Kusuma R.

Litmas: IIIA.06/09/2019 tertanggal 13 September 2019oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pontianak, yang pada pokoknyaterhadap Terdakwa diberikan pidana pokok berupa Pidana dengan syaratsebagaimana tercantum dalam pasal 71 ayat (1) huruf B UndangUndang No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Orang TuaTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Anak jangan terlalu lamaHalaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus.AN/2019

kepada Anak akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anakyang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan % (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anakakan membahayakan masyarakat;2.

Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakanLembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalahlembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat(1) ke4 dan ke5 KUHP dikatakan bahwa ancaman pidana

Keadaan yang meringankan: Anak menyatakan rasa bersalahnya dan menyesalinya serta berjanji tidakakan mengulangi lagi; Anak masih muda sehingga masih banyak kesempatan baginya untukmerubah sikap dan perilaku pada hal yang lebih baik dan bermanfaat; Anak belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke5 Kitab UndangUndangHukum Pidana, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan tindak pidana bagi Para Anak,baik alasanalasan pemaaf maupun alasanalasan pembenar maka olehkarenanya Para Anak haruslah di nyatakan bersalah ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Para Anak telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanaPencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

yangmenunjukkan bahwa untuk Para Anak berada di luar rumah pada saat itu adalahhal yang sudah tidak wajar dan hal ini menjadi fakta yang menunjukkan bahwaPara Orang tua dari Anak tersebut tidak melakukan pengawasan terhadapmereka;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakimtidak sependapat dengan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberikanrekomendasi Supaya Para Anak diberikan pidana dengan syarat pengawasan;Menimbang, bahwa pasal 2 huruf d UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyebutkan asaspenyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak, segala yang dilakukanterhadap anak haruslah untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan pasal 2 huruf UU Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan perampasan kemerdekaan danpemidanaan sebagai upaya terakhir;Menimbang, bahwa Hakim mempunyai pertimbangan bahwa denganpidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak, diharapkan Para Anak dapatmenyadari akibat dari perbuatan yang sudah dilakukannya sehingga di masayang akan datang mereka

dapat berperilaku yang lebih baik dan tidak akanmengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa selain halhal yang diuraikan tersebut di atas yangmenjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini,sesuai dengan amanat pasal 60 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim juga mempertimbangkan laporanpenelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan seperti yang telahdiuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Para Anak;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Para Anak menyesali perbuatannya; Para Anak belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) KUHP, Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

NAINGGOLAN dikarenakan pada saat itu saksi melihatlangsung handphone tersebut dibeli dengan cara sistem tukar tambaholeh tante saksi MEI SARI br. NAINGGOLAN dari 2(dua) orang lakilaki yang masingmasing atas nama ROBIN SINAGA dan JONISIITINJAK.Bahwa cara MEI SARI br.

Dan akhirnya terjadilah transaksi jual beli handphone tersebutdengan sistem tukar tambah. Dan sebelum pergi, ROBIN SINAGAjuga sempat memberikan uang jajan kepada saksi sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah).Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 1(satu) unithandphone warna hitam merek Xiaomi yang dijual oleh ROBINSINAGA dan JONI SITINJAK kepada MEI SARI br.

NAINGGOLAN dikarenakan pada saat itu saksi melihatlangsung handphone tersebut dibeli dengan cara sistem tukar tambaholeh tante saksi MEI SARI br. NAINGGOLAN dari 2(dua) orang lakilakiyang masingmasing atas nama ROBIN SINAGA dan JONI SIITINJAK.Bahwa cara MEI SARI br.

Dan akhirnya terjadilah transaksi jual bellihandphone tersebut dengan sistem tukar tambah. Dan sebelum pergi,ROBIN SINAGA juga sempat memberikan uang jajan kepada saksisebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah).Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 1(satu) unithandphone warna hitam merek Xiaomi yang dijual oleh ROBINSINAGA dan JONI SITINJAK kepada MEI SARI br.

Simalungun dengan sistem tukar tambah melaluiperantara seorang lakilaki bernama PALDI DAMANIK.

mengatakan bahwa harga Hp tersebut Rp.4.999.000, (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) laluTerdakwa menawar harga hp tersebut dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diantar sampai rumah setelahTerdakwa pulang dari bekerja padahal saat terjadi kesepakatan harga tersebutTerdakwa tidak memiliki sejumlah uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengajaksdr AS menuju daerah prigi kecamatan sigaluh dengan mengatakan akan membelihp sistem

sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) laluTerdakwa menawar harga hp tersebut dan terjadi kKesepakatan dengan harga Rp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diantar sampai rumah setelahTerdakwa pulang dari bekerja padahal saat terjadi kesepakatan harga tersebutTerdakwa tidak memiliki sejumlah uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengajaksdr AS menuju daerah prigi kecamatan sigaluh dengan mengatakan akan membelliHalaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Bnrhp sistem

juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lalu Terdakwamenawar harga Hand Phone tersebut dan terjadi kKesepakatan dengan hargaRp. 4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah); Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga Terdakwa meminta agar HandPhone tersebut diantar di rumah setelah Terdakwa pulang dari bekerja; Bahwa Terdakwa tidak memiliki sejumlan uang tersebut selanjutnyaTerdakwa mengajak sdr AS menuju daerah prigi kecamatan sigaluh denganmengatakan akan membeli Hand Phone sistem

SaksiAnjar Setiawan Bin Suryadi bahwa Hand Phone tersebut seharga Rp4.999.000,00(empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) lalu Terdakwamenawar harga Hand Phone tersebut dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatanharga Terdakwa meminta agar Hand Phone tersebut diantar di rumah setelahTerdakwa pulang dari bekerja mengajak sdr AS menuju daerah Prigi kecamatanSigaluh dengan mengatakan akan membeli Hand Phone sistem

Jaminan dapat menggunakan jalan keluar masuk dari jalan umummenuju tempat parker tersebut dengan bebas tanpa gangguan;Air sumur;Tenaga Listrik dalam keadaan darurat dan dari generator darurat;Air dari sistem irigasi;o a9 5Penggunaan system pengolahan air limbah biosystem;Pasal 11:Para penyewa bersama beserta Pihak Pertama menyetujui untukbersamasama menanggung biaya yang telah disepakati dalam rangkapemeliharaan, dan perbaikan jalan keluar masuk, sumur, generator,sistem pengelohan air limbah dan

sistem irigasi.Para Penyewa Bersama beserta Pihak Pertama, setuju untuk bersamasama menanggung biaya pemakaian listrik untuk sumur, sistempengolahan limbah, sistem irigasi dan generator sesuai dengan proporsiyang disetujui oleh semua pihak.Para Penyewa Bersama beserta pihak pertama akan menjalin kehidupandalam komunitas yang baik dan dekat.

Untuk tujuan ini,para penyewa diharapkan akan bertemu dan menyetujui rencanapelaksanaan perencanaan, pengembangan dan pemeliharaantempat parkir tersebut.Pasal 11 alinea pertama: Para penyewa bersama besertaPihak Pertama menyetujui untuk bersamasama menanggungbiaya yang telah disepakati dalam rangka pemeliharaan, danperbaikan jalan keluar masuk, sumur, generator, sistempengelohan air limbah dan sistem irigasi.Pasal 11 alinea kedua: Para Penyewa Bersama beserta PihakPertama, setuju untuk bersamasama

menanggung biayapemakaian listrik untuk Sumur, sistem pengolahan limbah, sistemirigasi dan generator sesuai dengan proporsi yang disetujui olehsemua pihak.Halaman. 14 dari 30 Putusan Nomor 130/Pat/2017/PT DPSOleh karena Perjanjian Sewamenyewa tanah tanggal 5 Januari2005 antara Penggugat dengan Tergugat melanggar Pasal 1340 KUHPerdata, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo membatalkan PerjanjianSewamenyewa tanah tanggal 5 Januari 2005 antara Penggugatdengan

Pili.dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagaiberikut :Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat awal bulanJanuari 2017 Saksi HJ.MASGIATI memesan narkotika jenis shabusebanyak 100 (seratus) gram kepada Sdr.UDIN (DPO) di banjarmasindengan harga Rp.140.000.000,(seratus empat puluh juta rupiah) yangpembayarannya dengan sistem hutang lalu) Saksi HJ.MASGIATImenghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil pesananNarkotika jenis shabu di banjarmasin

bukantanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan ataupemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaianperbuatan antara lain sebagai berikut :Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat awal bulanJanuari 2017 Saksi HJ.MASGIATI memesan narkotika jenis shabusebanyak 100 (seratus) gram kepada Sdr.UDIN (DPO) di banjarmasindengan harga Rp.140.000.000,(seratus empat puluh juta rupiah) yangpembayarannya dengan sistem

saksi sedangkan NOVIARAMADHANA adalah menantu saksi ; Bahwa saksi pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenisshabu di banjarmasin kepada sdr.UDIN(DPO) pada sekitar bulan januaritahun 2017 sebanyak 100 gram narkotika jenis shabu ; Bahwa narkotika jenis shabu yang dipesan dari sdr.UDIN (DPO) sebanyak100 gram dengan harga Rp.140.000.000,(seratus empat puluh juta rupiah)dan narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Sdr.UDIN (DPO) tersebut belumdibayar karena pembeliannya dilakukan dengan sistem

Rajut warna hitam yang terdakwapakal ;Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat 10 (Sepuluh) gramyang dipesan saksi SAMANUDIN dengan harga Rp.12.000.000, (dua belasjuta rupiah) ;Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah kepunyaan saksi HJ.MASGIATI ;Bahwa awalnya pada bulan Januari 2017 Saksi HJ.MASGIATI memesannarkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Sdr.UDIN (DPO) dibanjarmasin dengan harga Rp.140.000.000,(seratus empat puluh juta rupiah)yang pembayarannya dengan sistem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 14.30Wita, bertempat di JI.A.Yani dekat Pintu Gerbang PTPN XIIll Desa AmbunganKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, yang awalnya pada bulan Januari 2017Saksi HJ.MASGIATI memesan narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gramkepada Sdr.UDIN (DPO) di banjarmasin dengan harga Rp.140.000.000,(seratusempat puluh juta rupiah) yang pembayarannya dengan sistem

Kemudian beberapa hari kKemudianTerbanding menyatakan kepada Pemohon Banding bahwa data tersebut tidakdapat diolah atau digunakan oleh Terbanding karena berbentuk Text File,sehingga Terbanding akhirnya meminta data jurnal listing untuk kedua kalinyadalam bentuk format excel file dari divisi accounting;bahwa dari divisi accounting, dari sistem yang ada untuk data jurnal listing tidakbisa langsung dibuka atau disediakan dalam bentuk format excel file apalagimenarik data jurnal listing dalam bentuk

Padaakhirnya untuk menyediakan data dalam format excel file dari sistem yang ada,divisi accounting menyediakan data jurnal listing setiap bulannya secara manualyaitu dengan mengcopy data jumal listing setiap bulannya dan layar monitor kedalam file format excel per bulan dengan sejumlah cabang yang ada (1 bulanfile dengan beberapa sheet sejumlah cabang yang ada).

Undangundang KUP, karena apabila Majelismempertimbangkan datadata yang disampaikan pada saatpersidangan, sedangkan datadata tersebut tidak pernahdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan,maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk di masadepan dimana Wajid Pajak menyampaikan dokumenpendukung bukan pada saat pemeriksaan tetapi pada saatpersidangan banding;Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutussengketa, disampaikan aspek yuridis dalam sistem

Hal demikian dikarenakan fungsidari hukum acara (formele recht, adjective law) adalahuntuk mempertahankan hukum materiil (materiele recht,substantive law);Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009merupakan hukum formal atau hukum acara (formelerecht, adjective law) yang mengatur tata carapemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi WajibPajak.Bahwa

secara formal, aturan mengenai tidak dapatdigunakannya data pada proses keberatan yang tidakdiberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannyadalam Pasal 26A Ayat (4) UndangUndang KUP 2007,aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakantugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan haltersebut.Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagaibadan yang sesuai dengan sistem kekuasaankehakiman di Indonesia harus mampu menciptakankeadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaiansengketa pajak, maka seharusnya

Pasal 1 ke3 UndangUndang R.I Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Anak menyatakantelah mengerti dan Penasehat Hukum Anak menyatakan tidak akanmengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan para saksi dan telah didengar keterangannya di persidangandi bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut ;Saksi, 1.

Pasal 1 ke3 UndangUndang R.I Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan AnakJo Pasal 64 KUHP;AtauKedua : Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang R.1I No. 17 tahun 2016 Perubahankedua atas UndangUndang R.I No. 23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak perubahan atas UndangUndang R.I No. 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.

Maka ketentuan minimum khusus pidana penjaraterhadap anak tidak berlaku bagi anak sesuai dengan pasal 79 ayat (3)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;23Menimbang, bahwa Apabila dalam hukum materiil diancam pidanakumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihankerja. sesual dengan pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undangundang No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkanbahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kKemasyarakatan dar!

Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimanadalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Klas Il Pekanbaru terhadapAnak merekomendasikan jika Anak bersalah maka klien dapat diberikan pidanapenjara;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat akanmenjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dantindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf e dan ayat (2)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anakberupa

Dan apabiladikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan rasa bosan danotak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosisi lebih besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulakn kerusakan sistem kekebalan tubuh.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;SubsiderHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/

Dan apabiladikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan rasa bosan danotak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosisi lebih besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulakn kerusakan sistem kekebalan tubuh.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Lebih SubsiderBahwa Terdakwa AHMAD AKMAR TAQWIN alias

batang rokok kemudian dibakarmenggunakan korek gas lalu diisap seperti orang merokok pada umumnya.Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, terdakwamerasa pusing, lemas, mengantuk dan lapar.Bahwa apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosisi lebin besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulakn kerusakan sistem

Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosisi ebih besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, sertaapabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulakn kerusakan sistem kekebalan tubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukandipersidangan menurut Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada satu alat buktiyang dapat menunjukan bahwa adanya perbuatan terdakwa

Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosisi ebih besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, sertaaHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Sonpabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulakn kerusakan sistem kekebalan tubuh;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Unsur Tanpahak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan dalambentuk

PejabatPembuat Komitmen (PPK).Bahwa pemenang tender dari Pembangunan Kantor Camat PasimasungguKab.Kep.Selayar TA.2014 adalah CV.Sinar Baru sebagai pemilik adalahPUTRA yang menjabat sebagai Direktur dengan Kontrak kerja nomor :600/01/KONT/DAK/CKBG/VIV/2014/PU tanggal 18 Juli 2014 dengan nilaianggaran Rp.1.483.325.00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tigaratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Addendum kontrak600/01/KONT/DAK/CKBG/X1/2014/PU tanggal 15 Desember 2014 denganmenggunakan sistem

gugur dengan method pascakualifikasi satu file, denganjangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor KecamatanPasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014 selama150 (seratus lima puluh) hari dimulai sejak 18 Juli 2014 sampai dengan 14Desember 2014 dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) harikalender.Bahwa Sistem Pembayaran menggunakan Sistem Angsur (termin) dimanauntuk :a.

MksBahwa pemenang tender dari Pembangunan Kantor Camat PasimasungguKab.Kep.Selayar TA.2014 adalah CV.Sinar Baru sebagai pemilik adalahPUTRA yang menjabat sebagai Direktur dengan Kontrak kerja nomor :600/01/KONT/DAK/CKBG/V1V2014/PU tanggal 18 Juli 2014 dengan nilaianggaran Rp.1.483.325.00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tigaratus dua puluh lima ribu~ rupiah) dan Addendum kontrak600/01/KONT/DAK/CKBG/X1/2014/PU tanggal 15 Desember 2014 denganmenggunakan sistem gugur dengan method pascakualifikasi

satu file, denganjangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor KecamatanPasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014 selama150 (seratus lima puluh) hari dimulai sejak 18 Juli 2014 sampai dengan 14Desember 2014 dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) harikalender.Bahwa Sistem Pembayaran menggunakan Sistem Angsur (termin) dimanauntuk :a.

rubahmenjadi atas nama SJAOLATIAH, lahir di Praya, tanggal lahir 01 Juli1952 sesuai dengan identitas Pemohon yang tercantum di Kartu TandaPenduduk, Kutipan Akte Kelahiran, Kartu) keluarga dan DokumenKependudukan Pemohon yang lainnya;Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalahkarena Pemohon hendak berangkat ibadah Haji ke luar negeri (Mekah)dengan menggunakan paspor sebagaimana identitas Pemohon yangsebenarnya bernama SJAOLATIAH, lahir di Praya, tanggal lahir 01 Juli1952 namun ditolak oleh sistem

Menyatakan Terdakwa Terdakwa Anak, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian denganPemberatan" melanggar Pasal 363 (2) KUHPidana Jo UndangUndang RINo. 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimanadalam Surat Dakwaan.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa Anak selama 1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah Terdakwa tetap ditahan.3.

dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo. 8 Tahun 1981).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP jo UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapantersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem InformasiPengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim tersebut dengan didampingi oleh IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri olehPemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.Panitera Pengganti, Hakim,IRSHANTY MEISITA ILMA, S.H., M.H.

Seladk : BAP Cepat ini (elah selesai dibuat, kemudian /RELAS : dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memenntahkan tersangka tersebut diatas untuksetuju / membenarkan keterangan yang diberikan menghadap ke pengadilan Negen Bale Bandungdan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepal pada han... tanggalog 1, 2021seperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda Pukulyg. ge Wib Demikian BAP Cepat dibuat dengan sebenar benarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini, Kemudiinditutup ddf?