Nomor23 tahun 2002 tentangPerlindungan Anak DAN KEDUA Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana joUndangundang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RONALD ANDREANT alias RONALDberupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selamaanak RONALD ANDREANT alias RONALD berada dalam tahanan dan denganperintah agar anak RONALD ANDREANT alias RONALD tetap ditahan ;3.

Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan gabungan yaitu Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76CUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke2 KUHPidana jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Menimbang, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk gabunganmaka Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

menurutYurisprudensi adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanyadapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telahdilakukannya;Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umumtelah dihadapkan Anak dan atas pertanyaan Hakim, Anak mengakui sertaHalaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2017/PN Tjbmembenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Anak yang dimaksud dalam Undangundang 11tahun 2012 Tentang Sistem

pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakjo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dan Pasal 170 ayat (2) ke2 KUHPidana jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Sistem pendingin3 set palka (1 s/d 4 simpan beku, 1,00 set Rp.225.000.000 = Rp.225.000.00056 pembeku/freezer)Total biaya alat penangkapanRp.225.000.00014.

Sistem pendingin (Freezing) 15,84 % 14,25 %113.

Sistem pendingin (Freezing) 15,84 % 14,25 %113. Biaya Umum 6,09 % 3,66 %Total 100 % 93,54 % Hal. 29 dari 120 hal. Put.

Sistem pendingin (Freezing) 15,84 % 14,25 %Biaya Umum 6,09 % 3,66 %113.Total 100 % 93,54 % Hal. 39 dari 120 hal. Put.

Umur: ba Tahun Barang Bukti yang depat disita danSal Pekerjaan : calle ne Spo PolrM nerangkan : . a a ial pLegal saksi/Tersangka atau yang menguasai berupa ee eH bolas booro ii.N tAtANe 1, fAtANG fc U Ui artP " iain Poli, Agama Wi Sakua it > Alamat :nerangkan : Gai Sua vastuleahHmgat Ne ee Kup at q Tenta ngee marae Ppa wel)ae pees K 034 BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakansetuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem

biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara :Nama lengkap : Anak;Tempat lahir : AsamAsam ;Umur/tanggal lahir : 13 tahun /7 September 2002 ;Jenis kelamin : Lakitaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Karya Rt 10 Rw 02 Desa AsamAsam KecamatanJorong Kabupaten Tanah Laut ;Agama : Blam ;Pekerjaan : Swasia ;Menimbang, bahwa anak yang bemama Anakmasih berumur 13 (tiga belas)tahun sehingga berdasarkan pasal 32 ayat (2) UndangUndang Nomo 11 tahun 2012tentang Sistem

pidana dalam Pasal365 ayat (2) ke1, ke2 dan ke3 KUHPMenimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, anak yang bemamaAnakmengetahui dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan ataueksepsi ;Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakanselaniuinya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatanmemmbacakan laporan hasil peneliian kemasyarakatan mengenai anak yangbersangkutan tanoa kehadiran anak berdasarkan Pasal 57 ayat 1 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem

ABHBapas Bjm//2016, pembimbing kemasyarakatanmerekomendasikan anak yang bemama Anakuntuk dikenai tindakan berupaperawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai denganketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d dan mengingat ketentuan Pasal 69 ayat (2)UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) yaitu anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah

peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat danmartabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia TuhanYang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnyasehingga Negara Republik hdonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2016/PN.Pli.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dinyatakan anak yangbelum berusia 14 (empat

belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dinyatakan tindakan yangdapat dikenakan kepda anak meliputi : Pengembalian kepada orang tua / wali ; Penyerahan kepada seseorang ; Perawatan di rumah sakit jiwa ; Perawatan di LPKS ; Kewajiban mengikuti pendidikan formal daratau pelatihnan yang diadakan olehpemerintah atau badan swasia ; Pencabutan surat izin mengemudi darvatau ;

tenagakesejahteraan sosial, penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat ataupemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagianak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;Maka dengan demikian demi kepentingan anak, Kami selaku PembimbingKemasyarakatan menyarankan sebagai berikut kepada Penyidik agar dalammelakukan penyidikan dan pemeriksaan selalu mengedepankan hakhak dankepentingan terbaik bagi anak serta seyogyanya juga memperhatikan UU nomor11 tahun 2012, tentang Sistem

Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Anak bersalah telahmelakukan tindak pidana Membujuk anak melakukan Persetubuhandengannya yang dilakukan secara berlanjut yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 76 huruf e Jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak Jo 64 KUHP, sebagaimana dalam

belas tahun, pada pemeriksaan ginekologis ditemukanHalaman 8 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2018/PN Dumrobekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liangsenggama.none= Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal76 huruf e Jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;Ad. 7 unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsurini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampumelakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhisemua unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orangtersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (3) Undangundang nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, sesuaidengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (8) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelummenjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim juga telah memperhatikan LaporanHasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 306/SA/VIII/2018,oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS)Klas Il Pekanbaru Pos Bapas Dumai;Menimbang, bahwa Hakim setelah

Berdasarkan Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Pemerintahan Desa Pendowoharjo Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 25September 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas DesaPendowoharjo untuk Pembangunan Tower Base Transceifer Sistem(BTS) oleh PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA yang berkedudukan diJalan H.

Desa Pendowoharjo untuk Pembangunan Tower BTS oleh PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA dengan sistem sewa ;Setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Sewa Menyewa :Nomor : 153/pemb/Pdh/2009Nomor : 007/Pdh/PSMLHN/DSS/VII/2009Tanggal 1/7 Juli 2009 tentang Pengelolaan Tanah Kas DesaPendowoharjo untuk Pembangunan Tower Base Transceifer System(BTS) oleh Terdakwa CAHYO WIBOWO selaku Pihak Pertama dengansaksi MARIA PURNAMASARI (Project Manager PT.

No. 260 K/Pid.Sus/2012Kaliputin Desa Pendowoharjo untuk Pembangunan Tower BTS oleh PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA dengan sistem sewa ;Setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Sewa Menyewa :Nomor : 153/pemb/Pdh/2009Nomor : 007/Pdh/PSMLHN/DSS/VII/2009Tanggal 1/7 Juli 2009 tentang Pengelolaan Tanah Kas DesaPendowoharjo untuk Pembangunan Tower Base Transceifer System(BTS) oleh Terdakwa CAHYO WIBOWO selaku Pihak Pertama dengansaksi MARIA PURNAMASARI (Project Manager PT.

No. 260 K/Pid.Sus/2012Kas Desa Pendowoharjo Untuk Pembangunan Tower BTS oleh PT.DIAN SWASTATIKA SENTOSA Dengan Sistem Sewa ;Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pendowoharjo melalui saksi QodriAlwi :19. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo Kecamatan SewonKabupaten Bantul nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan TanahKas Desa :20. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo Kecamatan SewonKabupaten Bantul Tahun 2009 tentang :1. Program Kerja Pemerintah Pemerintah Desa ;2.

DIAN SWASTATIKA SENTOSA Dengan Sistem Sewa ;Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pendowoharjo melalui saksiQodri Alwi ;19. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo KecamatanSewon Kabupaten Bantul nomor : O06 Tahun 2008 tentangPengelolaan Tanah Kas Desa ;20. 1 (satu) buah buku Peraturan Desa Pendowoharjo KecamatanSewon Kabupaten Bantul Tahun 2009 tentang :1. Program Kerja Pemerintah Pemerintah Desa ;2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;3. Pungutan Desa ;4.

Bahwa oleh karena itu, sistem kerja kontrak berdasarkan PKWT tersebutnyatanyata bertentangan dengan ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (2) UUKetenagakerjaan No. 13 tahun 2003,(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untukpekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatanpekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidakterlalu lama dan

EnergiMurni Indonesia untuk memproduksi produk baru yang merupakan produktambahan Tergugat yaitu Torpedo dan Isocup, bahkan karena order/pesanan bersifat Fluktuatif sehingga ada masanya order menurun sehinggaTergugat tidak berproduksi yang dalam istilah Tergugat adanya "Hari TidakProduksi", dan dalam istilah gudang adanya "Hari Tidak Muat", atas kondisitersebut sehingga Para Penggugat dihentikan/diliburkan dari pekerjaannya,sehingga sistem kerja kontrak dengan PKWT di perusahaan Tergugat telahsesuai

Menyatakan sistem kerja kontrak berdasarkan PKWT (Perjanjian KerjaWaktu Tertentu) antara Tergugat dengan Para Penggugat sah menuruthukum;4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat terhadap ParaPenggugat sah menurut hukum;Halaman 225.

UUANG BASRI, S.SOS, yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak adahubungan keluarga ;Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Gudang ;Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ketika bekerja di Perusahaansejak tahun 2013 ;Bahwa Para Penggugat bekerja dibagian Helper yang tugasnyamengangkut dari gudang ke container ;Bahwa sistem pekerjaan Para Penggugat Kontrak dan ada perjanjian ;Bahwa Penggugat 1 kontrak

Energi Murni Indonesia (buktiT4f,T4g) mengerjakan produk baru yang merupakan produk tambahan yaituTorpedo dan Isocup yang order / pesanan bersifat fluktuatif dan apabila ordermenurun Perusahaan Tergugat tidak berproduksi dalam istilan Gudang adanya"Hari tidak muat" maka para Penggugat diliburkan (bukti T8a, T8b, T8c, T8d,T8e, T9a, T9b, T9c, T9d) sehingga sistem kerja kontrak (PKWT) diperusahaan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf dUU No. 13 Tahun 2003, dan selain tersebut

Sisman, MM.) dan Bendahara Pengeluaran (Noor Ainun, S.Sos);

Yunus, SE, M.Si;

Yunus, SE, M.Si;

Yunus, SE, M.Si;

O00, tanggal 5Nopember 2012 untuk pembayaran belanja pengadaankonstruksi bandara sisi udara pada kegiatanpembangunan bandara kabupaten Paser (sistem MultyYears) sesuai kontrak nomor =: 027/ O4/DISHUBKOMINFO/ BBSU/ XII/ 2011, tanggal 22Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno ArioSutanto, Leonardo Octorane.S,S.S.it, Ir. H. Syaiful Arham,M.Si; Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno ArioSutanto dan Ir. H.

OOO.000, tanggal 19 Nopember 2013 untuk pembayaranbelanja pembayaran PC07 pengadaan konstruksibandara sisi udara pada kegiatan pembangunan bandarakabupaten Paser (sistem Multy Years) berdasarkankontrak nomor : 027/ 04/ DISHUBKOMINFO/ BBSU/ XII/2011, tanggal 22 Desember 2011, TA 2013 yangditandatangani oleh Ir. Trisno Ario Sutanto, Lego WarsitoS, Ir. Bambang Purwanto;Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno ArioSutanto dan Ir.

OOO.000, tanggal 8 april 2014 2013 untuk pembayaranbelanja pembayaran kedelapan (PC008) pengadaankonstruksi bandara sisi udara pada kegiatanpembangunan bandara kabupaten Paser (sistem MultyYears) sesuai kontrak nomor =: 027/ O4/DISHUBKOMINFO/ BBSU/ XII/ 2011, tanggal 22Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Trisno ArioSutanto, Lego Warsito S, Ir. Bambang Purwanto, MP; Ringkasan kontrak yan ditandatangani oleh Ir. Trisno ArioSutanto dan Ir.

Dualisme, Multi lisme, Menciptakan Sengketa, konflik danKasus Pertanahan, Merusakkan Sistem Hukum Pertanahan, MengacaukanPerekonomian Negara, dan Merusakkan Perekonomian Nasional, BahwaPerbuatan tsb jika di Zaman Order Baru dapat di sebut SUBVERSI EKONOMIUU NO 11/PNPS/1963, akan tetapi pada Tahun 1999 telah di Cabut denganUU No 26/1999 Tentang Pencabutan UU No 11/PNPS/Tahun 1963 tentangPemberantasan Kegiatan Subversi, dan sekarang dapat di sebutPerbuatan/dugaan Makar KUHP Pasal 107, Bahwa Pengertian

HUKUM PERTANAHAN DIINDONESIA yang di Laksanakan pada Tanggal 12September2018 di HotelClaro Makassar, dalam Pidatonya Menteri Agraria Sofyan Djalil TegaskanPentingnya Kepastian Hukum dan Menjelaskan Sekarang Hukum PertanahanUUPA ,PP 24/1997 di Indonesia adalah dengan Sistem Negatif Mengacukepada Sistem Positif, Sehingga Banyak Menimbulkan Sengketa, konflik danPerkara Kasus Pertanahan, Maka Untuk Menghindari Sengketa , Konflik danPerkara Kasus Pertanahan , diberitahukan akan Membuat dan MengusulkanUndang

Undang Hukum Pertanahan Baru dengan Sistem Positif yang telah diajukan kepada DPR RI ,Sekarang Sedang Menunggu Waktu yang Tidak terlalulama untuk Mendapatkan Persetujuan dari DPR RI, jika UU Pertanahan Barudengan Sistem Positif telah di Setujui oleh DPR RI, Menurut Menteri Agraria ,Bapak Sofyan Djalil , Bahwa Kementerian Agraria Berani Memberikan JaminanKepastian Hukum Tentang Sertifikat Baru yang di terbitkannya dengan HukumPertanahan Baru Sistem Positif, dan Berani Bayar Ganti Rugi apabila terjadiSengketa

Dan dalam Acara REMBUKNASIONAL PERTANAHAN/REVITALISAS HUKUM PERTANAHAN DIINDONESIA tsb, Prof.Dr.Hamdan Zoelva,Sh,MH, Ketua MK Indonesia Periode20132015 Tidak Sependapat dengan Menteri Agraria Sofyan Djalil, danMemberikanTanggapan sebagai berikut, Bahwa Proses Penerbitan SertifikatJika Tidak ada Perbaikan, Tidak Menjamin akan Menghasilkan danMenerbitkan Sertifikat dengan Sistem Positif., Maka Penjelasan dari MenteriAgraria Sofyan Djalil dengan harapan berdasarkan UU Hukum Pertanahanyang Baru dengan

Positif untuk Menggantikan ( Menghilangkan, MembuatTidak dapat di Pakai Hukum Pertanahan lama UUPA, PP 24/1997,PMNA3/197dengan Sistem Negatif Mengacu pada Sistem Positif yang BerdasarkanPancasila demi Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia dan Berdasarkan HakAsasi Manusia ).Bahwa dengan Kesempatan ini , termohon keberatan dahulu PemohonInformasi Mengajukan Permohonan dan Permintaan dihadapan Majelis HakimPerkara Nomor:207/G/KV2018/PTUNJKT agar Dapat Menghadirkan danMemanggil Saksi Direktur Akademi

hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkandengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentinganperlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya;8 Bahwa Yayasan Lembaga Perlindungan konsumen Kalimantan atau disingkat YLPKKsesuai anggaran Dasar telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, dalam anggaran dasarorganisasi telah di cantumkan secara jelas yaitu pasal 7 tentang tujuan ( angka 4 )yangberbunyi ; Menciptakan sistem

Pasal 8 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubahterakhir dengan UU No.6 Tahun 2009 (UU Bank Indonesia) yang mengatur:"Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BankIndonesia mempunyai tugas sebagai berikut:a Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;b Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;c Mengatur dan mengawasi Bank."li.

Ketentuanketentuan perbankan yang memuat prinsip kehatihatianbertujuan untuk memberikan ramburambu bagi penyelenggaraankegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yangsehat.Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat,maka peraturanperaturan di bidang perbankan yang ditetapkan olehBank Indonesia harus didukung dengan sanksisanksi yang adil.Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehatihatian tersebut disesuaikanpula dengan standar yang berlaku secara intemasional.

Turut Tergugat dalam mengatur dan mengawasi bank adalah dalam rangkamewujudkan sistem perbankan yang sehat, bukan dalam rangka pengawasan kegiatanoperasional seharihari pada suatu bank apalagi pengawasan setiap hubungan hukum dan/atau transaksi antara bank dengan masingmasing nasabahnya.Cc Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU tersebut di atas, Bank Indonesia i.c.TurutTergugat melaksanaan tugastugas pengawasan bank adalah didasarkan pada ketentuanyang berlaku.4.

Nurmuawanah sebagaipenjamin, tertanggal 15 Agustus 2011 ( bertanda T4) ;5 Fotokopi Jadwal Angsuran dari Perjanjian Kredit No: 022/F/333P5/08/11 tanggal15 Agustus 2011 atas nama Nasabah Nurmuawanah ( bertanda T5) ;6 Fotokopi Jadwal Angsuran dari Perubahan Perjanjian Kredit No: AQ001/F/333P9/09/12U20190925 tanggal 27 September 2012, atas nama Nurmuawanah(Penggugat) telah di addendum terkait dengan restrukturisasi untukmemperpanjang jangka waktu fasilitas kredit, sistem pembayaran (menjadibaloon payment

Menerangkan BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian RELAS: yatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk dibacakan kembali kepadanya, ybs mensetuju / membenarkan keterangan yang diberikan menghadap ke pengadilan Negeri Bale Bandungdan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat pada hari tanggal 2021seperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda Pukul Wib. tangan Demikian BAP Cepabenarnya atas jabatan Tersanaka sekarang ini. Kemudian ditutup dan ditanda 14 tangani pada hari 2021.

:Demikian BAP Cepat dibuat dengan sebenar dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakansetuju / membenarkan keterangan yang diberikandan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepatseperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda fangan. Mite e ee eeeecsseeeeesscennennenetTersangka aig hight aie sumpah jabatan sekarangini.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali Tanggal )kepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju / membenarkan Jam ADR.keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem fPeradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan Mi, pons UHORtanda tangan. Tersangka scteaet ROTA BESAR syPe nuk Li AL (ia) S FySUE AT OR tif ho2 RWPUTUSAN PENGADILANKurungan i :Denda AW 3S walape a :Perlakuan Barang Bukti :.t fyBiaya Perkara Rp.

ple, Suku: Pere Tentang parc pres 4 no.t fea ALN Ft hale pares col aben atalMenerangkan : =e : por tur ceed therme ginpromlosrint, Peg for phar BAP Cepat ini telah selesat dibuat, kemudian RELAS:kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untukdibacakan kembalisetuju / membenarkan kelerangan yang diberikan menghadap ke pengadilan Negeri Bale Bandungdan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat pada hari pm tanggal 6 sutr 20Pukul 9~ WIB.seperti ini untuk tersang Demikian

,MH, Panitera Pengganti pada PengadilanNegeri Jakarta Barat dihadiri olen para Pemohon, serta penetapantersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi padaPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal itu juga;Panitera Pengganti, Hakim,Yuyun Entry, S.H.,Perincian biaya perkara:M.H. Agus Pambudi, S.H., M.H. Proses .. RO150.000,00Panggilan . Rp OPNBP .. RD30.000,00Redaksi .. Rb20.000,00Meterai .. Rp6.000,00Jumlah ..

Setelah Berita Acara Cepat ini dibuat, kemudian dibacakan Demikian Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini = +~kembali kepadanya yang bersangkutan dan menyatakan dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan surhsetuju / memberikan keterangan yang diberikan dan pah / jabatan, kami tutup dan ditanda tangani padasanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini hari Selasa tanggal 15 September 2020.dan untuk menguatkan tersangka membubuhkan tandatangan.TERSANGKA PENYIDIKDIDIK'YULIANTO, S.SosNIP. 19790730

esas Kota UG pee a Ts dpa an SontiipecipeetteasiesMenerangkan sebagai berikut pbs burqusian OS as& Aempat Nerba fang OL, Sambora (eel My Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadilidengan sistem Peradilan cepat seperti ini.

Alamat : Menerangkan : Teanta Cupad Ree toes patbing CAA LaELAySA ft Cy aseBAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian RELAS: dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuksetuju / membenarkan keterangan yang diberikanmenghadap ke pengadilan Negeri Bale Bandung dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat pada hari;tanagal oa = f= 2021seperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda Pukul?

Setelan BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian , eedibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan Demian BAP cepat ini dibuat denganmenyatakan setuju / membenarkan keterangan yang Sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan,diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat Gifutup dan di tanda gic pada hari tle teeta bg mee pie. tS Amt. ..tanggalf~8 "Aeowseperti ini.

menguasai berupa :Menerangkan Tidak pakai maskerBO Pasal yangdilangagar:Saksi II + Nama: Umur: Thn Pasal : 21 i Ayat 1 Huruf (3 ) Agama : Pekerjaan : Tentana : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Alamat : , Nomor 5 Tahun 2021 Menerangkan BAP cepat ini telah selesai dibuat kemudian, RELAS: dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk setuju / membenarkan keterangan yang diberikan menghadap ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dan sanggup diadili dengan sistem