Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f ) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, Sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana ditegaskan

nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu sebagaimana yang akan ditegaskan

R.Bg.kesaksian tersebut telan memenuhi syarat materiil terhadap suatukesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat buktiyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinanyang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka terjadiketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harusdinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan

dalam pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat 21, bahwa dijodohkannya lakilaki danperempuan ini sebagai Suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentramdan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidakakan tercapai;Hal. 13 dari 16 Hal.

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam suratkuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasandalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003tentang Advokat;Menimbang

Tinggi di wilayah domisili hukumnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan danmempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturanperundangundangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dankeabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yangdiberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagaiberikutMenimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syaratdan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan

dihadirkan oleh Penggugat juga telahmenerangkan jika usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga masingmasing Penggugat dan Tergugat serta para saksi, tidak dapat merukunkankembali keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :Hal 12 dari 18 Put.

permohonan isbat nikah olehPemohon dan Pemohon Il tersebut telah diumumkan kepada khalayak publikselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Bukull Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan

Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan

inidapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada denganpendapat ahli figih yang berbunyi;969 4 pla yroluoll elS> Yo eS I v> Yoal 65> Y oJlbArtinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,kemudian tidak menghadap maka ta termasuk orang yang dlalim, dangugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumahtangga sebagaimana ditegaskan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,serta telah cukup alasan, tidak akan dapat hidup rukun membina rumahtangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 UndangundangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapioleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukumHal. 6 dari 14 hal. Put.No.0280/Pdt.G/2021/PA.Kag.Hal. 6 dari 14 hal.

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

sekarang; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabardan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2425/Pdt.G/2020/PA.TngMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

Patokan itu sesuai denganasas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata : Persetujuanhanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.Halaman 10 dari 28 hal. Put.

Nomor 2674 K/Pdt/2017Penerapan yang demikian ditegaskan dalam putusan M.A. nomor1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan, suatu perjanjian kerja samasesuail dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata, hanya mengikatkepada mereka, oleh karena itu gugatan yang menarik TergugatYang Tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harusdinyatakan tidak dapat diterima;b) Penggugat tidak memiliki wewenang yangsah bertindak diPengadilan;Bahwa pada saat perjanjian Nomor 003/I/13 dibuat danditandatangani di Jakarta

(Hukum Perseroan Terbatas, YahyaHarahap, Sinar GrafikaJakarta, 2015, halaman 393, paragraf ketiga).Dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ditegaskan : Dalam hal anggotaDireksi terdiri lebih dari 1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroanadalah Setiap anggota Direksi, kecuali ditentukann lain dalam anggarandasar.

Lebih lonjut di dalamPenjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ditegaskan bahwa :"undangundang ini pada dasarnya menganut "perwakilan kolegia/". Berarti tiaptiapHalaman 20 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017anggata Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun untuk kepentinganperseroan, Anggaran Dasar dapat menentukan Perseroan hanya diwakilioleh Anggota Direksi tertentu.Paham perwakilan kolegial di dalam UUPT 2007 in; bukan hal baru dalamhukum Perseroan (corporate law) di Indonesia.

Maka ditegaskan lebih lanjut dalamundangundang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundangundanganyang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yangdiatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri RantauHalaman 2 dari 29 hal. Put.

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitraseyang memiliki kKewenangan memeriksa dan memutuskan perkara sepertisuatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUArbitrase), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH.

Terkait dengan haltersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan olehKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yangsebelumnya memuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh MahkamahAgung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yangpada pokoknya menyatakan bahwa adanya irahirah dalam Putusan KPPU,dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan ataupelaku kekuasaan kehakiman

Tanggungan(UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 106/PMK.06/2013);2) Bertentangan dengan angka 9 Penjelasan Umum UndangUndangHak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakanagar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaanketentuan tersebut, maka ditegaskan

semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Negeri Balikpapan, baik dalam eksepsi dan terutama pada bagianpokok perkara, karena telah salah dan keliru dalam menilai dan mempertimbangkanbuktibukti surat dan sama sekali tidak mempertimbangkan keteterangan Saksisaksiyang diajukan Pembanding/Tergugat, yaitu sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :1 Halaman 32 paragraf 2 : Menimbang ............. hal mana ditegaskan

dalampokok gugatan Penggugat telah diuraikan alasan/dasar timbulnya gugatan ini,yaitu bahwaJEMMY S TERGUGAT pada tanggal 18 Juni 2005 melakukanPinjaman Uang tunai pada WARDHANA JAYA (semasa hidup, kini telah wafat)Halaman 23 dari 35 halaman Putusan No. 18/Pd/2016/PTSMRayah kandung dari PENGGUGATsebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru, berdasarkan buktiKwitansi yang bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2005 dan ditandatangani olehJEMMY S, yang mana ditegaskan

Majelis Hakim menilai bahwa dalampokok gugatan Penggugat telah diuraikan alasan/dasar timbulnya gugatan ini,yaitu bahwaJEMMY S TERGUGAT pada tanggal 18 Juni 2005 melakukanPinjaman Uang tunai pada WARDHANA JAYA (semasa hidup, kini telah wafat)ayah kandung dari PENGGUGATsebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)untuk keperluan membangun rumah di Balikpapan Baru, berdasarkan buktiKwitansi yang bermaterai cukup tertanggal 18 Juni 2005 dan ditandatangani olehJEMMY S, yang mana ditegaskan lagi oleh

Dan jika tidak memenuhi ketentuan tesebut dikategorikan putusan yangtidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemottveerd (insuffisient judgement).Juga ditegaskan dalam pasal 23 UU No 14 tahun 1970 yang diubah dan ditambahdengan UU No. 35 tahun 1999 dan sekarang menjadi pasal 25 ayat (1) UU No. 4tahun 2004, bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasanalasan dandasardasar putusan dan mencantumkan pasalpasal peraturan perundangundangantertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwasetiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernahhadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapatdimediasi.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun danharmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan

Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasanperceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2020/PA.MksMenimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapaikeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan Pasal3 Kompilasi Hukum Islam jo.

Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon Il telah

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat(9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentangBea Meterai;2.

sudah pisah tempat tinggal tiga tahunlamanya dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi; Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberikan nafkahkepada penggugat;Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonissenantiasa dapat dilinat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimanadapat dilinat dari adanya aktivitas keseharian suami istri yang membina rumahtangganya dengan baik dalam satu atap;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskanbahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara Suami Istri terus menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 19 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b KompilasiHukum Islam ditegaskan

No 0045/Pdt.G/2017/PA.Sgtamasing Penggugat dan Tergugat serta para saksi, tidak dapat merukunkankembali keduanya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

Putusan No.1820/Pat.G/2020/PA.TngUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan ialahikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaisuami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antaraPenggugatdan Tergugat telah berpisah rumah, tidak berada lagi dalam satukediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istrilagi

Pasal 116 huruff Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karenaalasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tanggatidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja.

Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah