148 K/TUN/2013

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.R.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.10106 Bahwahingga saat ini telah hampir 2 (dua) tahunPenggugat berserta seluruh anggota menikmati hasildari kebun sawit plasma tersebut. Akan tetapi tibatiba pada tanggal 3 Februari 2012, Penggugatdikejutkan dengan adanya klaim dari Pihak ketigaHADIRIN LINGGA, Dkk.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.2828a.ll.a.12.a.13.a.l4.a.l5.a.l6.a.17.terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten IndragiriHulu ;Sertipikat Hak Milik Nomor : 123 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 11/Siambul/2010, tanggal 06 Januari2011 atas nama R.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.4040383940Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, SuratUkur No. 38/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M? atas namaMusi Yanto, SH. ;Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, SuratUkur No. 39/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M? atas namaR.

Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.5050mempertimbangkan terhadap materi Memorie Banding Pemohon Kasasi,sehingga fakta inilah yang menunjukkan dan membuktikan bahwa perkara initidak ada diperiksa dan diadili oleh Hakim Banding secara cermat, teliti dansecara keseluruhan, oleh karenanya haruslah dibatalkan.1.2.

(tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) ;3 Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) telah mengeluarkanKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tentang pencatatan peralihan hak dari pemegang hakyang berhak dalam hal ini Penggugat kepada pihak lainnya berdasarkan pencatatan hakDaftar Isian DI. 208 No. 2820/T/ 2011, tertanggal 18 Februari 2011, yakni dari atas namaPenggugat beralih menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto ;4 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Tergugat mengenai

pencatatanperalihan hak dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Wijaya Kusnaryanto a quobaru diketahui secara pasti dan diyakini kebenarannya oleh Penggugat adalah pada tanggal21 November 2013 melalui jawaban Tergugat kepada Penggugat perihal Permintaan fotocopy warkah SHM No. 319/ Pekayon, Nomor : 1093/7.31.75/XI/2013, tertanggal 21November 2013, karenanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) ini diajukan masihdalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimanayang

ditetapkan dan/atau diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;5 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo adalahtermasuk sebagai objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit,individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

Bahwa pada angka V(3) SEMA itu dikatakan : *bahwa tenggang waktu pengajuan gugutan bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan makatenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No.5/1986 dihitung secarakasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahuiadanya keputusan tersebut ;Bahwa, suatu gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang adakaitannya dan bersangkut paut dengan suatu perbuatan

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas adalah sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 september 1994, No. 93K/TUN/1996, tanggal 24Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No. 16K/TUN/2000, tanggal 28Februari 2001, yang pada

PLN (Persero) mengeluarkan TagihanSusulan adalah merupakan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) danapabila Tagihan Susulan tersebut menjadi Objek Sengketa antara PLNdengan Masyarakat, maka sengketa tersebut adalah Sengketa TUN yangharus diperiksa, diadili dan diputus oleh Badan Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapatditemukan dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung dalam sengketamengenai Tagihan Susulan yang diterbitkan oleh Tim P2TL PT.

Pluit Plastik Industries terhadap PTPLN (Persero) atas penerbitan Surat Keputusan PT PLN (Persero)tentang Tagihan Susulan OPAL menjadi kewenangan dari PeradilanTata Usaha Negara (PTUN) (bukti T6); Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 15.K/TUN/1992 dalam PerkaraCombo Fast Food; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 63.K/TUN/1992 dalam PerkaraPT Inti Sarana Aksara; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 01.K/TUN/1993 dalam PerkaraPT Elsar Utama; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 03.K/TUN/1993 dalam PerkaraPT Star

Impactama Indah; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30K/TUN/1993 dalam Perkara PTBina Cipta Sakti Permai;Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka sudah sangat jelas dantegas bahwa tindakan P2TL adalah merupakan tindakan Pejabat TUN yangHal. 24 dari 44 hal.

Penerbitan Tagihan Susulan, Pemutusan Sambungan Aliran Listrikserta Pembongkaran Rampung merupakan Keputusan Pejabat TUN yangbersifat final, individual, dan konkrit sehingga merupakan objek sengketaTata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 5tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara;10.

Nomor 254 K/Pdt/2014menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)(bukti T6);Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 15.K/TUN/1992 dalamPerkara Combo Fast Food;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 63.K/TUN/1992 dalamPerkara PT Inti Sarana Aksara;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 01.K/TUN/1993 dalamPerkara PT Elsar Utama;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 03.K/TUN/1993 dalamPerkara PT Star Impactama Indah;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30K/TUN/1993 dalamPerkara PT Bina Cipta Sakti Permai;11.Bahwa

Karet Tengsin Tanah Abangseluas 1890 M2 berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapno. 21 PK/Pdt/2004 tgl 9 6 2005, no 38 PK/TUN/2003 tgl 3132005 danno. 150 K/TUN/2013 tgl 1862013 dan telah dieksekusi pengosongan olehPN Jakarta Pusat atas permohonan Pelawan (PT. Panasia Intarsarana ) padatanggal 27 April 2017.2.

Bahwa selain memiliki putusan PK perdata (21 PK/Pdt/2004 tgl 96 2005),Pelawan juga mempunya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap no.38PK/TUN/2003 tgl 3132005 dan no.150 K/TUN/2013 tgl 1862013, sehinggaberdasarkan putusan tersebut Negara (BPN Pusat Jkt) memberikan hakkepemilikan kepada Pelawan yakni SK Kepemilikan an. Pelawan (PT.PanasiaIntersarana) di atas tanah JI.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 Tidak Memiliki RelevansiDengan PerkaraA Quo Oleh Karena Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Tidak Memutus Mengenai Sengketa Perdata Terkait Kepemilikan Tanah Sengketa. Perkara Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013(PutusanKasasi No. 150) antara PT.

Putusan No. 150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013 tidakmemiliki relevansi dengan perkara a quo, oleh karena Putusan PengadilanTata Usaha Negara tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas tanahsengketa dalam perlawanan a quo.Berdasarkan uraianuraian di atas, maka PutusanPutusan yang menjadidasar dalil Pelawan dalam menyatakan Pelawan sebagai pemilik atas tanahsengketa sebagaimana Putusan No. 21 PK/Pdt/2004 tanggal 9 Juni 2005 Jo.Putusan No. 39 PK/TUN/2003 tanggal 31 Maret 2005 Jo.

Putusan No. 38 PK/TUN/2003 Tanggal 31 Maret 2005 Jo. Putusan No.150 K/TUN/2013 Tanggal 18 Juni 2013.b. Adanya Laporan Polisi No.

Bahwa unsur tindakan hukum tata negara; karena tindakan hukumtata usaha negara merupakan suatu keputusan yang menciptakanatau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya hubunganhukum yang telah ada, jadi untuk dapat dianggap sebagai suatupenetapan tertulis, maka keputusan Badan atau Pejabat TUN ituharus merupakan suatu tindakan hukum, artinya dimaksudkan untukmenimbulkan suatu akibat hukum TUN;Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT denganpemenang PT.

SURAMADU NUSANTARA ENJINIRINGmerupakan objek TUN yang dapat disengketakan pada PengadilanTata Usaha Negara Bandung, dan oleh karenanya Pengadilan TataUsaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;lil.

Bahwa hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalambeberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya, PutusanMahkamah Agung RI No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007 tanggal22 September 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung RI No.189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan PutusanMahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember2008, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perbuatan

Bahwa hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalambeberapa putusan Mahkamah Agung RI, diantaranya, PutusanMahkamah Agung RI No. 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus2001, Putusan Mahkamah Agung RI No. 448 K/TUN/2007 tanggal22 September 2005, Putusan Mahkamah Agung RI No. 111K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008, Putusan Mahkamah Agung RI No.189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, dan PutusanHalaman 60 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDGMahkamah Agung RI No. 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember2008

Bahwa karena yang dimaksud dalam gugatan a quo adalah sengketaterhadap proses pemilihan penyedia dimana terdapat proses evaluasiyang tidak benar dilakukan oleh TERGUGAT, maka Keputusan TUNyang digugat adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan olehTERGUGAT yaitu Objek Sengketa a quo, sehingga sudah tepat danberalasan hukum kiranya PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa aquo merupakan Keputusan TUN yang menjadi dasar gugatan a quo.Halaman 65 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG3.

., dan ROBISUGARA, S.H. adalah Para Advokat/PenasehatHukum, masingmasing berkewarganegaraanIndonesia, yang berkantor di Jalan Pasifik Indah No.63 RT/RW : 001/002 Kelurahan Tanjung Ria DistrikJayapura Utara Kota Jayapura Papua, berdasarkansurat kuasa khusus Nomor: 02/SK/TUN/IV/2017Tanggal 22 April 2017; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:berkedudukan dilingkungan Kantor Gubernur JalanSoa Siu Dok Jayapura Papua;Dalam Perkara ini memberikan kuasa kepada: 1. DOREN WAKERKWA, S.H.

Syarat tertulis juga tidak mengharuskan bahwasuatu KTUN harus berbentuk baku, suatu memo juga dapatdikategorikan KTUN jika memo tersebut memenuhi tigaunsure, yaitu: (1) memo tersebut jelas ditujukan untuk siapa,(2) isinya jelas memuat tindakan hukum TUN yang memilikiakibat hukum, dan (8) jelas siapa badan/pejabat TUN yangMGITIOUERT Yer, ~ mmm mn ecmb. Bersifat konkrit, artinya KTUN.

Bersifat individual, artinya tertentu dan tidak ditujukan untukumum, berapapun jumlahnya, keputusan TUN harus membuatbatasan, ditujukan untuk siapa atau apa Saja; Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.d.

Karenaacapkali pejabat TUN mengeluarkan keputusan bukan saja terulistapi juga tidak tertulis, atau tindakan faktual, yang menyebabkanperlindungan masyarakat terabaikan. Syaratnya, perbuatanpejabat TUN tersebut adalah factual; Dijelaskan Prof.

Eko, dalam kesempatan Rapat Kerja Nasionaltanggal 14 Agustus 2008, bahwa perbuatan Faktual adalah semuaperbuatan yang dilakukan oleh pejabat TUN yang tidak tertulis.Sedangkan pejabat TUN adalah badan atau pejabat yangmemperoleh kewenangan baik sifatnya atribusi, delegasi, maupunmandat untuk membuat Keputusan TUN yang sifatnya bisa tertulisdan tidak tertulis.

228 K/TUN/2012

PUTUS A NNomor 228 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIJUNJUNG,berkedudukan di Jalan Sudirman No. 3 Muaro Sijunjung, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :Nama : ANDREY SARBADIA, SHJabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik PertanahanKabupaten Sijunjungkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan KabupatenSijunjung

No. 228 K/TUN/2012Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Fiktif Negatif Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sijunjung berupa penolakan terhadap permohonan PendaftaranHak Atas Tanah Penggugat tertanggal 12 Juli 2008;II.

No. 228 K/TUN/2012mulai dari permohonan yang Penggugat ajukan kepada Tergugat yangterdiri dari 2 (dua) berkas masingmasingnya berdiri sendirisendiri yangdidukung dengan lampiran berupa dokumen seperti ;a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah diketahui WaliNagari Manganti ;b Silsilah Keturunan Menurut Adat Minangkabau (Ranji) yang dibuatoleh Mamak Kepala Waris yakni Penggugat sendiri (waris putus) dandiketahui oleh Penghulu Suku Piliang dan Ketua Kerapatan AdatNagari (KAN) Manganti ;c Surat

No. 228 K/TUN/2012sampai saat ini (10 Mei 2011) tanggapan/penjelasan dari Tergugat tidakkunjung ada yang seyogiyanya tidak ada alasan bagi Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung untuk tidakmenerbitkan kedua sertifikat tersebut, bahkan terkesan antara Tergugatdengan Yahya Peto Rajo Cs melakukan kerja sama di luar aturan hukumyang berlaku ;Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakanperbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UndangUndang

No. 228 K/TUN/2012tindak lanjut sertifikat tersebut, namun ketika itu diperlihatkan kepada Penggugat suratsanggahan dari Yahya Peto Rajo Cs tanggal 2 Mei 2010 dengan disposisi surat masukbulan Juli 2010, untuk itu Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat telah berkolusidengan Yahya Peto Rajo Cs ;Hal ini tidak benar, surat sanggahan dari Yahaya Peto Rajo Cs adalah tertanggal 20Mei 2010 dengan disposisi surat masuk tanggal 24 Mei 2010 dan tuduhan Penggugatbahwa Tergugat telah berkolusi dengan Yahya Peto

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tiang yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 250 Cm(dua ratus lima puluh centi meter) warna putih. 1 (satu) buah plat seng dengan panjang sekira 150 Cm kali 80 Cm(seratus lima puluh centimeter kali delapan puluh centimeter) yangbertuliskan TANAH INI MILIK HENRY LIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK(SHM) BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.1 174 / TUN /2016 / TANGGAL 30 JUNI 2016 DIBAWAH PERLINDUNGAN /PENGAWASAN HUKUM KANTOR HUKUM ASWIN E.SRIREGAR , MH &REKAN

IH bersamasama dengan TerdakwaRUSWANDI Alias WANDI.Bahwa Plang nama yang dirusak yaitu Tiang yang terbuat dari Besi BulatPanjang 250 Cm yang telah di Tanam di Tanah dan di beri Semen dan Tiangtersebut Terdapat Plat Nama yang Bertuliskan TANAH INI MILIK HENRYLIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) BERDASARKAN PUTUSANMAHKAMAH AGUNG R. 174 / TUN / 2016 / TANGGAL 30 JUNI 2016DIBAWAH PERLINDUNGAN / PENGAWASAN HUKUM KANTOR HUKUMASWIN E.SRIREGAR, MH & REKAN* adalah Plang nama yang ada di LahanTanah Milik Saksi

tahu posisi tiang plang masih ada diatas tanah terperkara;Bahwa setahu saksi Terdakwa Nasrun Effendi melakukan pengerusakantersebut dengan menggunakan tangannya yang mana Terdakwa NasrunEffendi dibantu Terdakwa Ruswandi melakukan perbuatan tersebutdengan menggoyang tiang plang nama tersebut selama lebih kurang 2(dua) menit, kemudian setelah tiang plang nama tersebut rubuh plangnama yang bertuliskan Tanah ini milik Henry liberty Sertifikat Hak Milik(SHM) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.174/TUN

mengajukan saksiAde Charge(meringankan) dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telahmengajukan barang bukti berupa:1 (satu) buah tiang yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 250 Cm (duaratus lima puluh centi meter) warna putih.1 (satu) buah plat seng dengan panjang sekira 150 Cm kali 80 Cm (seratuslima puluh centimeter kali delapan puluh centimeter) yang bertuliskanTANAH INI MILIK HENRY LIBERTY SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I 174 / TUN

Bahwa adanya Putusan MA RI 174/TUN/2016 tanggal 30 Juni 2016 yangdijadikan pijakan / pedoman oleh saksi Hendri Liberty atas tanah tersebutadalah Gugatan TUN antara Hendri Liberty dengan Camat Rumbai bukansengketa antara Hendri Liberty dengan Terdakwa Nasrun Effendi;2.

53 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 53 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :RUSTAM EFFENDI, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan : Ba.Taud Kesatuan Polres Buton, Pekerjaan Mantan Anggota PolresButon, bertempat tinggal di Desa Kondowa, KecamatanPasarwajo, Kabupaten Buton Muna, Sulawesi Tenggara ;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;MELAWAN:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknyaatas dalildalil sebagai berikut :TeBahwa Penggugat masuk menjadi Anggota Polri tahun 2000, melaluisekolah Bintara Polri angkatan XIX, dan menduduki peringkat 6 (enam)dari 1253 siswa di Sekolah Kepolisian Negara Batua.

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.1212pelanggaran disiplin anggota Polri sebagaimana diatur dalam PP RI No. 1Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Penggugat jugalebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan berjalan bebasdiluar daripada harus masuk melaksanakan tugas di Polres Buton ;.

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.162010 adalah telah sesuai dengan Perkap 8 Tahun 2006. Karena suratkeputusan merujuk pada Nota Dinas Kanit P3D Polres Buton No. Pol.

Putusan Nomor 53 K/TUN/2013.

Oiy Sui Pin dengan FONG TJlJAN alias JUNAIDI FERRY yang dimiliki Terdakwa sampai dengan akhirputusan Mahkamah Agung Nomor 375 K/TUN/2009 tanggal 21 Oktober 2010menyatakan pembatalan atau pencabutan terhadap sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 671/Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan BaratKabupaten Tarakan tanggal 10 November 1998 atas nama Fransis LiongWijaya oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan fisik pada saat diajukannyapermohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sehingga luas tanahtidak

Fransis LiongWijaya; Surat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 56 PK/TUN/2012 Jo.Nomor 375 K/TUN/2009 Jo. Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT Jo. Nomor 31G/2008/PTUN.SMD;Surat Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.

/2009., tanggal 28 Desember 2011;Salinan resmi putusan peninjauan kembali Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda Nomor 56 PK/TUN/2012., tanggal 7 Agustus 2012:1 (satu) berkas fotocopy putusan Perdata Pengadilan Negeri TarakanNomor 19/Pdt.G/2013/PN.

Oiy Sui Pin kepada Fong Tji Jan; Surat putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor Nomor 56 PK/TUN/2012 Jo 375 K/TUN/2009 Jo. Nomor 76/B/2009/PT.TUN.JKT Jo. Nomor31/G/2008/PTUN.SMD; Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN. Tarakan.,tanggal 26 Februari 2014; 1 (satu) berkas fotocopy putusan tingkat banding Nomor 51/PDT/2014/PT.KT.SMDA; 1 (satu) berkas fotocopy putusan kasasi Nomor 322 K/PDT/2015;Dikembalikan kepada Terdakwa;Hal. 6 dari 17 hal. Put.

TUN. JKT. Jo PutusanKasasi Nomor 375 K/TUN/2009. Jo Putusan PK Nomor 56 PK/TUN/2012,dan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Tarakan Jo.

Sutami Kampung Kaserokang, KelurahanParangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.Bahwa saksi Djamaluddin mencari tahu keabsahan dari suratsurat yangdiajukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa pada Tahun 2000 melakukangugatan TUN di Pangadilan TUN atas lokasi milik saksi Djamaluddin yangtelah bersertifikat Hak Milik No. 40 Tahun 1970 dengan menggunakan Rincikpalsu. tersebut yang dimenangkan oleh Terdakwa sedangkansaksiDjamaluddin melakukan perlawan ke Tingkat Mahkamah Agung, saksiDjamaluddin meminta

SulSel pada tahun1998/1999, kami sebagai kuasa hukum Terdakwa pada saat itu tengahmenggugat Djamaluddin di Pengadilan TUN Makassar tentang terbitnyasertifikat Hak milik No. 40 / Bira tahun 1970 yang tidak melalui prosedur standarhukum yang baku.

TUN / 2000 / P.TUN. U.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap dan telahdieksekusi administratif dengan putusan penetapan No. 11 / G.TUN /2000 /P.TUN . U. Pdg. Tanggal 15 Januari 2009. serta telah pula digugat oleh pihakMuliaty Jawaruddin dengan register perkara Pengadilan TUN No. 35 / G.TUN /2003 / P.TUN.

TUN / 2000 / P. TUN.U.Pdg tanggal 15 Januari 2009 yangisinya berupa Perintah Pengadilan Kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar untuk melaksanakan amar putusan Pengadilan Tata UsahaNegara No. 11 / G.TUN / 2000 / P.TUN. U.Pdg. yang amarnya antara lainberupa:e Memerintahkan kepada tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassaruntuk mencabut sertifikat hak milik No. 40 / Bira tahun 1970 GS.

133 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 133 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA DESA WEDOMARTANI, tempat kedudukan di PokohKantor Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, KabupatenSleman;Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. ARMUNANTA, S.H.;2. JUNI PRASETYO NUGROHO, S.H.;3. R. WIDHIE ARIE SULISTYO, S.H.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014tidak tepat dan salah dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan buktiTergugat (Dahulu Pemohon) (Bukti P7) menerangkan skema silsilah ahliwaris Dullah Marzuki yang dengan jelas dan tegas bahwa hal tersebutberindikasi mempunyai tujuan tertentu dan kepentingan pribadi sehinggapermohonannya bukan bentuk pengawasan atau kontrol terhadapPemerintah;.

Putusan Nomor 133 K/TUN/201410.11.tahun 1946) sehingga peristiwanya lebih sekitar dari 70 tahun yang laludan berbeda dengan Letter C Nomor 10 Kelurahan Gedongan atas namaKartodinomo memuat tanahtanah pekulen/tanah adat (tanah yangmerupakan hak milik warga/masyarakat);Bahwa terhadap tanah persil 277 hanya terdapat satu N.O.P Pajak Bumidan Bangunan atas nama Obyek Pajak Drs.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2013/PTUN.YK., tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta Nomor 001/VII/KIPDIYPS/2013 tanggal 23 September 2013;3.

Putusan Nomor 133 K/TUN/2014untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.Panitera Pengganti,ttd ./ Subur M.S., S.H., M.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003.

49 K/TUN/2012

No. 49 K/TUN/2012124.

No. 49 K/TUN/201214undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterima ;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1.

No. 49 K/TUN/201224 Kantor Pertanahan Kota Kendari sebelah utara tertulis berbatasan La AcD.(sama yang tertulis pada Bukti P1).

No. 49 K/TUN/2012 26 milik La Aci Dunni, SH., yang mana penyidik telah memintaketerangan terhadap Irawati Ando (Penggugat) dan M.

No. 49 K/TUN/201230Panitera Pengganti :Ttd./Khairuddin Nasution, SHBiayabiaya :1. Meteral............ Rp. 6.000,2. Redaksi ...............+4. Rp. 5.000,3. Administrasi kasasi.... Rp.489.000.Jumlah ............ Rp.500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RIa.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP : 220 000 754

,demikian seperti ternyata pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor39 PK/TUN/2004, Tanggal 2252007 (bukti P15) Juncto PutusanMahkamah AgungRI Nomor 196 K/TUN/2003, Tanggal 8 April 2004(bukti P16) Juncto Putusan PT.

TUN SBY Nomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN SBY., Tanggal 20 Desember 2002 (bukti P17) JunctoPutusan PTUN SBY., Nomor 08/G.TUN/ 2002/ PTUN.SBY, Tanggal15Juli 2002 (bukti P18);Sebelumnya yang terjadi perselisihan/ sengketa atas tanah Sertifikat HakMilik Nomor 26/Desa Karah bukan mengenai sah atau tidaknya SertifikatHak Milik Nomor 26/Desa Karah yang diterbitkan pada tanggal 30November 1974, tetapi permasalahannya adalah mengenai sengketakepemilikan atas tanah sengketa dimaksud yang seharusnya digugatsecara

Sehingga putusanputusan TUN tersebut di atas adalahcacat hukum dan tidak layak untuk digunakan sebagai dasar hukum untukmencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Karah, terlebih di dalam tatacara/teknis pemberian hak atau pencabutan hak (pembatalan Sertifikat) telahdiatur dalam: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan danHalaman 17 dari 53 hal. Put.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaranomor 123/B/TUN/2002/PT.TUN tanggal 20 Desember 2002 jo.

PutusanMahkamah Agung RI nomor 196 K/TUN/2003 tanggal 8 April 2004 joPutusan Mahkamah Agung RI (tingkat PK) nomor 39 PK/TUN/2004 tanggal22 Mei 2007 tentang pencabutan sertifikat hak Milik nomor 26/Desa Karah,oleh karenanya dengan dicabutnya sertifikat tersebut tidak seharusnyaMajelis hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat yangdiajukan pada 21 Nopember 2011 yang berkaitan dengan kepemilikan obyeksengketa yang berdasar sertifikat tersebut:Pada Pertimbangan pada Rekonpensi.1.

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang dapatdijadikan objek sengketa dalam perkara gugatan TUNsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo. UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 jo.

UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan TUN adalah sengketa yang timbul dalambidang TUN antara orang atau badan hukum perdatadengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku ;b.

bersifat umum di lingkungan yangbersengketa, oleh karenanya keputusan hasil pilkadestidak termasuk pengertian Keputusan TUN sebagaimanaPasal 2 huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986d.

Ujang Abdullah, SH, M.Si, Wakil KetuaPTUN Palembang (yang mengutip dari Puslitbang Hukum danPeradilan MA RI, Kumpulan Putusan Yurisprudensi TUN,cetakan Kedua, Jakarta, 2005) dalam makalahnya yangberjudul "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalamSistem Peradilan di Indonesia pada halaman 12 dan 14,karena sengketa gugatan TUN yang diajukan oleh ParaPenggugat adalah sengketa yang timbul akibat sSuatukeputusan atas hasil penyelenggaraan pemilihan kuwu/kepala desa dimana perbuatan hukum yang dilakukan

Eksepsi Tentang Pengadilan TUN tidak berwenangmengadili Keputusan a quo; Bahwa berdasarkanketentuan dari UndangUndang No.51 Tahun 2009 TentangPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor .5 Tahun1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara menyebutkanbahwa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau BadanHukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibatdikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuksengketa

265 K/TUN/2011

PUTUSANNo. 265 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :Drs. RA. RACHMAN YASIN, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Mawar Sukabangun 2 No. 32 Rt.007 Rw. 002 Kelurahan Sukajaya Kota Palembang, dalam hal inidiwakili oleh: Dr.

No. 265 K/TUN/2011158 Rt. 36 Rw. 15 Kel.

No. 265 K/TUN/201112a1112Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilandalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

No. 265 K/TUN/201116Bahwa berdasarkan Undangundang tersebut di atas untuk mendapatkan surattanda bukti hak (sertifikat hak milik) sebagai alat pembuktian yang kuat harusmemiliki surat keterangan tanah usaha sporadik (mengusahakan danmengerjakannya sendiri secara aktif), surat alas hak atas tanah (warkah asli),harus melalui proses pendaftaran tanah, pengukuran perpetaan dan pembukuantanah, pendaftaran hak atas tanah.

No. 265 K/TUN/20112424Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Sehingga sesuai perintah Undangundang tersebut Judex Factie harusmempunyai sekurangkurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinannya.

TUN.

TUN. SBY.

367 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 367 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:FRELYNO CH GASPERSZ, SE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Jalan Mutiara, No. 73, RT.001/RW 01,Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya memberiKuasa kepada:1. FIREL E. SAHETAPY, SH.2. EDWARD DIAS, SH.3.

Perkara Nomor 367 K/TUN/2012KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Tempatkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Tantui, Kota Ambon;Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangTurut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara

Perkara Nomor 367 K/TUN/201210.11.Bahwa di atas objek sengketa saat ini telah berdiri bangunanbangunan yangdibangun oleh Keluarga Gaspersz kemudian dimanfaatkan oleh mereka atau oranglain untuk kepentingan usaha;Bahwa dengan perbuatan Tergugat terhadap objek sengketa, seakanakan telahmelegitimasi perbuatan dan kedudukan Keluarga Gaspersz terhadap objek sengketa,mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan karena:a.

Perkara Nomor 367 K/TUN/2012terdaftar atas nama Nyonya Petrosina A. Gaspersz seluas dan sebatas yangtumpang tindih yaitu seluas + 22 M?; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa:1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1383/Riyali tanggal 19 September 2005, SuratUkur Nomor 15/2004 tanggal 1 Oktober 2004, luas 15 M2 terdaftar atas namaIr. Johanis Gaspersz M.Si. seluas dan sebatas yang tumpang tindih yaitu seluas+ 10 M;2.

Perkara Nomor 367 K/TUN/2012

321 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 321 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1 IK ROKHYAT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Comp.Griya Wisata Blok B/66, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe,Kabupaten Deli Serdang, Pekerjaan Wiraswasta,;2 ANIDAR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh ZamrudBlok S 8 / No. 35, Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya

Putusan Nomor 321 K/TUN/20142 Ir. USEP BARKY DIPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Karya Jaya Komplek Graha Karya Jasa No.B.10,Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan,Pekerjaan Wiraswasta,Selanjutnya memberi kuasa kepada:Bahota silaban, SH.

Putusan Nomor 321 K/TUN/2014Maka oleh karenanya Para Penggugat mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan karena kepentingan Para Penggugat dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara ;IV. Alasan Hukum Gugatan :Adapun alasan hukum sehingga gugatan ini diajukan adalah dengan pertimbangansebagai berikut :e Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Anas ayah dari Para Penggugat telah 3(tiga) kali melangsungkan pernikahan, sebagaimana diuraikan diawah ini :1Pernikahan pertama antara alm. M.

Putusan Nomor 321 K/TUN/2014Polonia Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 594/30/SKT/POL/V/2013tertanggal 01 Mei 2013 Atas nama Ir. Usep Barky Diputra ;Bahwa setelah proses pembuktian Para Penggugat mengetahui dan menelitisebelum diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 594/30/SKT/POL/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013 Atas nama Ir.

Putusan Nomor 321 K/TUN/2014

56 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 56 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:DEWAN PENGURUS PROVINSI ASOSIASI PENGUSAHAINDONESIA SUMATERA SELATAN, dalam hal ini diwakili olehSumarjono Saragih, selaku Ketua dan Hari Hartanto Kawitono, selakuWakil Sekretaris, beralamat di Jalan Brigjen Hasan Kasim, KomplekJaya Raya Garden No.

Putusan Nomor 56 K/TUN/20141.

Putusan Nomor 56 K/TUN/2014baik keluar maupun ke dalam organisasi (vide gugatan Penggugat tanggal 10April 2013 halaman 1);2.6. Mengingat secara tegas dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1986 dan jugapendapat ahli bahwa APINDO bukan badan hukum, maka ketentuan Pasal 16ayat (3) huruf d ART APINDO tidak dapat dijadikan dasar untuk bertindak didalam pengadilan oleh Ketua dan Sekretaris DPP APINDO Sumsel;2.7.

Putusan Nomor 56 K/TUN/2014Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat Banding telah menerimaEksepsi dari Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Tergugat) yang menyatakanPemohon Kasasi bukan merupakan Badan Hukum.

Putusan Nomor 56 K/TUN/2014ASHADI, SH.NIP. : 220 000 754