No. 315 PK/Pdt/2009IIL67 sub e UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam putusanMahkamah Agung RI tanggal 28 April 2005 Reg.

dinyatakan tidak dapat diterima,karena gugatan bantahan/perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) yangdiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi didasarkanpada alas hak (titel) kKepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 195 ayat (6) HIR;lll Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal 28 April 2005 Reg.No. 227 K/Pdt/2001 Jo putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22Desember 1999 Nomor: 199/PDT/1999/PT.Bdg Jo Putusan PengadilanNegeri Karawang tanggal 19 September 1998 terdapat kekhilafan

Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yangnyata ketika memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara kasasiperdata No. 227 K/PDT/2001 tertanggal 19 Maret 2003, dengan tidakmemeriksa dan memperhatikan terhadap bukti kepemilikan hak atastanah yang dijadikan dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali untukmengajukan gugatan bantahan/perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)terhadap sita eksekusi.

No. 315 PK/Pdt/2009Mahkamah Agung berpendapat:Mengenai alasanalasan ke sampai dengan Ill;Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena: Surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali terbit setelahperkara diputus oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri) sehingga tidakbernilai sebagai novum yang menentukan; Tidak terdapat putusan yang saling bertentangan karena para pihak (Subjekhukumnya) berbeda dan dibuat oleh badan peradilan yang berbeda (PTUNdan PN); Tidak terdapat kekhilafan Hakim

Bahwa terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Pengadilan Negeri Raba Bima jo putusan kasasi MahkamahAgung tersebut diatas, sebagaimana yang menjadi syarat PeninjauanKembali yang diatur dalam Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 14Tahun 2004;Ad. A.Bahwa pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2014, telah diajukanLaporan Polisi atau laporan pidana oleh Sdr.

B.beseee Bahwa alasan Peninjauan Kembali pada huruf B diatas, yaituadalah kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, yang dapatdikemukakan penjelasan alasan sebagai berikut:Kekhilafan Hakim yang dimaksudkan dalam bagian alasan ini, adalahberupa Hakim lalai dengan tidak mempertimbangkan menurut hukumketentuanketentuan yang berlaku menyangkut larangan kepemilikantanah diluar Kecamatan tempat dimana pemilik bertempat tinggal (TanahAbsente) yang diatur dalam Pasal 3 PP. 224 Tahun 1961 jo PeraturanPemerintah

Ismail Aliselaku pembeli, merupakan jual beli yang mengandung cacat hukumatau melanggar peraturan yang berlaku pada jaman itu dan karenanyabatal demi hukum;Sehingga karena itu, maka Akta Jual Beli Nomor 2/1977 yang tanpatanggal dan bulan merupakan Akta Jual Beli yang mengandung cacathukum, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dankarenanya dibatalkan menurut hukum;beees Bahwa kekhilafan lain oleh Hakim yang memeriksa perkara a quopada tingkat pertama dan tingkat kasasi adalah dalam hal

Pasal 67 huruf (6) UU Nomor14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU Nomor 5 Tahun 2004 tentangMahkamah Agung, yang telah membuktikan bahwa jika bukti/dokumentersebutdiketahui pada waktu sidang/ proses pemeriksaan perkara masihberlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkanpermohonan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Kasasi, setidaktidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini;Dengan Ditemukannya BuktiBukti Baru Oleh Pemohon Pk, Maka Putusan IniDengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan

Putusan Pengadilan Hubungan IndustrialNomor 212/Pdt.SusPHI/2015/PN.JKT.PST tertanggal 7 Desember 2015 tidak dapatdipertahankan lagi, dan karenanya secara hukum harus dibatalkan;Dalam Rekonvensi.Putusan Ini Dengan Jelas Memperlihatkan Suatu Kekhilafan Hakim AtauSesuatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Judex Facti Tidak Melakukan ProsesPembuktian Perkara Secara Menyeluruh Berdasarkan Pasal 163 HIR atauPasal 283 rbg. Atau pasal 1865 KUHPerdata jo.

tersebutmenjadi sesuai dengan keadaan di lapangan berdasarkan RekapitulasiKompresi Gas yang ditandatanganinya sendiri, yaitu sewa 3 unitkompresor gas dengan harga normal dan 1 unit kompresor dengan hargastandby.Atas kelalaian yang dilakukan Termohon PK tersebut, PemohonPK menanggung kerugian sebesar USD 198.000;Tidak diperiksanya materi kelalaian Termohon PK dalam melakukanpembayaran atas Invoice dalam jumlah yang salah, secara nyataHalaman 27 dari 31 hal.Put.Nomor 87 PK/Pdt.SusPHI/201718.19.20.merupakan kekhilafan

Kasasi, setidaktidaknya lain dan putusan yang ada sekarang ini;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa novumnovum tersebut tidak bersifat menentukan karena novumnovum tersebut tidak dapat membuktikan secara pasti besarnya upahPenggugat sehingga dapat merubah besarnya upah Penggugat yang telahdipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris;Bahwa tidak ditemukan kekhilafan

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan alasanberdasarkan Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985Juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor3 Tahun 2009, Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdatatelah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkanalasanalasan apabila terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruanyang nyata, sehingga jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali masihsesuai dengan ketentuan Pasal 69 sebagaimana

KediriNomor 29/Pid.S/1997/PN Kdr. tanggal 16 Agustus 1997 Tergugat II telahdinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, berdasarkan faktafakta tersebut,Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat dinyatakan telahmelakukan perbuatan melawan hukum karena kurang hatihati dalam menilaibuktibukti yang diajukan oleh Tergugat II dalam upaya pencairan dana objeksengketa berupa simpanan milik almarhum Soewito (Liem Swie Lian) yang adadan tersimpan pada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat , menunjukkanadanya kekhilafan

Soewito meninggaldan dibuat pada waktu yang bersamaan, selain itu atas 2 (dua) dokumen(Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan) yang diajukan oleh Tergugat IItelah dinyatakan palsu berdasarkan bukti Putusan Pidana Pengadilan NegeriKota Kediri Nomor 29/Pid.S/1997/PN Kar. tertanggal 16 Agustus 1997 (buktiP3), dan juga telah diakui oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tingkatkasasi, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kekhilafan Majelis HakimMahkamah Agung RI tingkat kasasi dalam memberikan

secarahukum atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 379/PDT/2014/PTSBY. juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1050K/Pdt/2015 untuk dibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan olehkarena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali dantanggapan memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan JudexJuris tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan

Putusan Nomor 69/PK/TUN/201611.12.menguasai fisik obyek sengketa dalam perkara a quo, oleh karenanya patutdiduga adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim pada tingkat pertamaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memberikanputusan;Karena fisik objek sengketa tersebut faktanya dikuasai oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Semula Tergugat IIIntervensi bukan dikuasai oleh Adja Bisni/Termohon Peninjauan KembaliI/Termohon Kasasi/Terbanding/semula Penggugat;Bahwa

Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa disamping hal tersebut, sehubungan dengan Bukti PK1, sampaidengan Bukti PK6 di atas, adalah suatu bukti yang sangat mendasar yangmembuktikan fakta bahwa fisik objek sengketa dikuasai oleh BeeRobin/Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/PembandingIl/Semula Tergugat II Intervensi;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak berlebihan apabila PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding Il/Semula Tergugat IIIntervensi menduga keras adanya kekeliruan dan Kekhilafan

Majelis Hakim Kasasi PemeriksaPerkara Nomor 66 K/Pdt.Sus/2013 di dalam memutus perkara terdapatsuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimanadinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Agung melalui Majelis Hakimpemeriksa perkara Nomor 38/G/2012/PHI.PN.BDG., berpendapat bahwabelum adanya perubahan baik oleh undangundang maupun putusanMahkamah Konstitusi berkenaan dengan ketentuan panggantian haksebagaimana dalam Pasal 156 ayat (4), sehingga para pekerja yangmengundurkan diri termasuk

No. 58 PK/PDT.SUSPHI/2014penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagiyang memenuhi syarat;Bahwa terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yangdilakukan oleh Mahkamah Agung Rl. c.g.

Majelis Hakim Kasasi PemeriksaPerkara Nomor 66 K/Pdt.Sus/2013 di dalam memutus perkara terdapatsuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dikarenakantelah salah menafsirkan bunyi Pasal 162 ayat (2) yaitu .....selainmenerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaanya diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama,maka tata cara dan besaran nilai/jumlah nominal uang pisah diatur dalamPeraturan

Majelis Hakim Kasasi PemeriksaPerkara Nomor 66 K/Pdt.Sus/2013 di dalam memutus perkara terdapatsuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dikarenakansebagaimana ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004:Gugatan oleh pekerja/ourun atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari

AktaKelahirannya yang bernama Tomy Syahputra yang merupakan anak lakilakidari seorang Ayah Baharudin dan Ibu Joyah yang lahir tanggal 21 Juni 1996diPL Panjang Batam sesuai dengan nama yang tertera di ljazah sekolahnya;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikannamanya untuk kepentingan administrasi pendidikan dan masa depannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 KitabUndangundang Hukum Perdata (KUH Perdata), terhadap akta kelahiran yangtelah dibukukan memperlihnatkan terjadinya kekhilafan

SulaimanUsman, yang oleh judex facti ditetapkan dirampas untuk Negara, sudahtepat dan tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata dalam memutus perkara a quo; Bahwa sesuai Pasal 101 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat ataubarang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan PrekursorNarkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotikaserta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara".

lahir di KARANG LEBAH tanggal 1 APRIL2007 menjadi nama FAHRUR ROZI,lahir di KARANG LEBAH tanggal5 FEBRUARI 2007;Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 101 /Padt.P/2018/ PN.PyaMenimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregistertak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, ataudirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telahdibukukan memperlinatkan telah terjadinya kekhilafan

Kelahiran milik pemohon tercantum bernama CEMBUN lahir di Jepittanggal 1 Juli 1976 karena diurus oleh orang lain;Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 64/Pat.P/2020/PN Pya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal13 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakanJika registerregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek,dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jikaaktaakta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan

Nomor 20 PK/Ag/2018undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 11 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwaadanya kekhilafan dan kekeliruan hakim yang nyata dan adanya buktibuktibaru (novum), Kemudian memohon Putusan sebagai berikut:1.

permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamUndang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 5 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkandari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan

suami ister) PRAMITA DEWI dan AZWAR ARIIANSYAH Bahwafakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah dipersidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti suratlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undangundang Nomor 23Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan undangundang No 24tahun 2013 tentang adminitrasi Kependudukan Jo Peraturan PresidenNomor 40 tahun 2019 menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap aktaHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 399/Pat.P/2020/PN Sptyang terjadi kekhilafan

Putusan Nomor 89 PK/TUN/2020Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaputusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbanganhukum dari putusan kasasi, dengan kesimpulan sebagai berikut: Tidak terbukti cacat yuridis substansial terhadap proses

menurut pendapat Majelis, pembayaran royalti adalah untuk barang jadikendaraan roda dua yang tidak berkaitan dengan barang impor dan bukanmerupakan persyaratan penjualan barang impor sehingga tidak sesuaiPeraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01September 2010, dengan demikian koreksi Terbanding tidak dapatdipertahankan;Dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruandan kekhilafan

atas tidak memenuhikriteria CKD sebagaimana ketentuan di atas;e bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat atasimportasi berupa Spare Parts Kendaraan Roda Dua yang diberitahukandengan 139 PIB sesuai Tabel 3 di atas ditetapkan klasifikasi pos tarifnyasesuai PIB sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;Dengan alasan sebagai berikut:1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan

;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penetapan tarif bea masuk MENoleh Terbanding atas 9 PIB sesuai Tabel di atas tidak dapat dipertahankansehingga terhadap importasi dengan 9 PIB tersebut dapat diberikan tarifpreferensi CEPT (PIB Nomor s.d. 7) dan IJEPA (PIB Nomor 8 dan 9) dantagihan menjadi nihil;Dengan alasan sebagai berikut: 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa,mengadili, dan memutus perkara a quo telah secara nyatamelakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikanpertimbangan

dipertahankan, sedangkan koreksi Terbanding atas penetapantarif bea masuk MEN terhadap PIB sesuai Tabel 1, penetapan klasifikasi postarif CKD terhadap PIB sesuai Tabel 3 dan penetapan nilai pabean terhadap29PIB sesuai Tabel 4 tidak dapat dipertahankan sehingga jumlah bea masukdan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar dihitung kembaliDengan alasan sebagai berikut: 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara a quo telah secara nyata melakukan kekeliruandan kekhilafan

Bahwa terhadap Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh HartaPencarian tanggal 17 September 2016 Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sibuhuan agar berkenan Membatalkannya atauMenyatakan batal demi hukum sebab Surat Perjanjian PenyerahanSeluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016 telah gugur dengnsendirinya dan bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan danUndangUndang dan mengandung kekhilafan sebagaimana diuraikandibawah ini ;10.

Bahwa harta atau objek yang disebutkan dalam Surat PerjanjianPenyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17 September 2016tersebuttelah dibuat dengan kekhilafan karena didalamnya adamengandung harta pribadi Penggugat yang diperoleh Penggugat daripemberian orang tua Penggugat, yaitu harta yang disebutkan pada angka2 dan angka 8 Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencariantanggal 17 September 2016 tersebut yang datadatanya sebagaimanadisebutkan pada 8 (angka 8.2dan angka 8.8.) di atas.

Bahwa oleh karenatelah dibuat dengan kekhilafan memasukkan harta pribadi Penggugatmaka Surat Perjanjian Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17September 2016 yang patut dan beralasan untuk dibatalkan ;12.

Surat Perjanjian Penyerahan SeluruhHarta Pencarian tanggal 17 September 2016 tersebut bertentangandengan kepatutan, tidak adil dan tidak berimbang sementara pada saatpembuatan surat perjanjian tersebut Penggugat tidak ada keberatan danmenyetujuinya dengan menandatangani surat tersebut;> Bahwa dalil Penggugat halaman 7 point 9 yang menyatakanterhadap Surat Penyerahan Seluruh Harta Pencarian tanggal 17September 2016 yang bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutandan undangundang dan mengandung kekhilafan

diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa pada prinsipnya Pemohon PK keberatan dengan seluruhpertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam menjatuhkan putusandalam perkara ini, karena menurut Pemohon PK Majelis Hakim Kasasitelah melakukan kekhilafan

dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusandalam perkara ini;2 Bahwa adapun kekhilafan Majelis Hakim Agung dalam menjatuhkanputusan dalam perkara ini dapat Pemohon PK buktikan berdasarkan faktadan pertimbangan hukum sebagaimana yang tersebut dalampertimbangan putusannya, dalam salinan putusan pada halaman 29 angka2 dan 3 menyebutkan sebagai berikut:Bahwa, atas pensiunnya Penggugat/ Termohon Kasasi, Tergugat/ Pemohon Kasasikemudian melaksanakan pembayaran dana pensiun dan pembayaran manfaatberhenti

golongan jabatan Pemohon PK adalah Unit Human Capital & GeneralAffair, yang termasuk golongan jabatan Non Front Liners (vide buktiP12 = T7);Demikian jelas terbukti bahwa selama Pemohon PK bekerja pada Termohon PK,golongan jabatan Pemohon PK adalah Non Front Liners dan bukan FrontLiners;Dengan kata lain, selama Pemohon PK bekerja pada Termohon PK, PemohonPK tidak pernah ditempatkan dan bekerja pada golongan jabatan Front Liners;Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Agung telahmelakukan kekhilafan

dalampetitum gugatan dalam perkara ini, sebagaimana yang tersebut dalam PutusanMajelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara Nomor 14/G/2010/PHI.Mdo., tanggal 22 Desember 2010 sudah seharusnya dikuatkan olehMajelis Hakim PK, seraya membatalkan Putusan Majelis Hakim Kasasi dalamperkara PHI Nomor 330 K/PDT.SUS/2011 tertanggal 31 Mei 2011;6 Bahwa memperhatikan dalildalil dan alasanalasan yang telah PemohonPK uraikan tersebut di atas, jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Kasasitelah melakukan kekhilafan

diberitahukan kepada pihak lawan dengansaksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yangditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan peninjauankembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 4 September 2018 merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknyamendalilkan bahwa dalam permohonannya terdapat bukti baru yang diberitanda PK1 dan dalam putusan ini terdapat kekhilafan

Bms. yang pada pokoknya,sebagai berikut:e Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorangperempuan bernama KRISTIN NATHARINA pada tanggal 10 Juni2009;e Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernama KALVIN OKTAVIAN lahir di Banyumas pada tanggal 30Oktober 2009;e Bahwa, karena kekhilafan pemohon, kelahiran anak pemohontersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, sehingga sampai saat inibelum dapat diterbitkan

yang diberi tanda P1 sampai dengan P5;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokpokok permohonan dariPemohon terlebin dulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan NegeriBogor berwenang untuk mengadili perkara permohonan a quo;Menimbang, bahwa Pasal 13 KUHPerdata mengatur: Jika registerregister takpernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak, Jikabeberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadi kekhilafan