MaxindoBintang Teknika pembayaran sejumlah Rp.1.386.041.818,00 (satumilyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat puluh satu ribudelapan ratus delapan belas rupiah) (Setelah dipotong PPN dan PPh)untuk pembayaran tahap III Pek.

Maxindo BintangTeknika dengan cara ditransfer ke Rekening : 1463050650, dari uangmuka, termijn I, termijn Il dan termijn Ill kKeseluruhannya berjumlahsebesar Rp. 9.616.000.000,00 (Sembilan milyar enam ratus enambelas juta rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh, namun dari danasebesar Rp. 9.616.000.000,00 (Sembilan milyar enam ratus enambelas juta rupiah) yang telah dibayar untuk kegiatan/pekerjaanPembangunan Penataan Bangunan dan Lingkungan SirategisKawasan Tanjung Kelayang Belitung Tahun Anggaran

2011, sebesarRp.8.479.563.636,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh sembilanjuta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enamrupiah) (Setelah dipotong PPN dan PPh) yang telah diambil/diterimaoleh saksi Salim, selanjutnya saksi Salim mentransfer sebagianuangnya tersebut ke rekening saksi Karimudin Muten (adik kandungKamarudin Muten) sebagai pembayaran materialnya dan sebagian lagidiserahkan kepada terdakwa PARTOGI SARAGI sebagai imbalanmemberi pekerjaan.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan

Maxindo Bintang Teknikapembayaran sejumlah Rp.1.386.041.818,00 (satu milyar tiga ratusdelapan puluh enam juta empat puluh satu ribu delapan ratus delapanbelas rupiah) (Setelah dipotong PPN dan PPh) untuk pembayaran tahapIll Pek. Pembangunan Penataan Bangunan dan Lingkungan StrategisKawasan Tanjung Kelayang Belitung yang ditransfer ke Rekening : 1463050650 pada Bank Sumsel Cab.

sembilanmilyar enam ratus enam belas juta rupiah) setelah dipotong PPN dan22PPh, namun dari dana sebesar Rp. 9.616.000.000,00 (Sembilan milyarenam ratus enam belas juta rupiah) yang telah dibayar untukkegiatan/pekerjaan Pembangunan Penataan Bangunan dan LingkunganStrategis Kawasan Tanjung Kelayang Belitung Tahun Anggaran 2011,sebesar Rp.8.479.563.636,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluhsembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluhenam rupiah) (setelan dipotong PPN dan PPh

Halaman 12 s/d 161memerintahkan SISCA C SITORUS (Bendahara Pengeluaran) untukmembuat SPP Nomor 023 /SPP/Dis Hub/VV/2007 tanggal 16 Juni 2007sebesar Rp. 389.772.650,yang ditandatangani oleh SISCA C SITORUS(Bendahara Pengeluaran) diketahui oleh SUKIMAN (PPTK) beserta SPMNomor 023/SPM/Dishub/VV/2007 tanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp.347.251.998 setelah dipotong PPN Rp. 35. 433.877. dan PPH Rp.7.086.775, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.

SAPTONO SOEMADI, MM. binSOEMADI (Kepala SKPD Dinas Perhubungan Tanah Bumbu) sebesarRp. 18.276.422, setelah dipotong PPN Rp. 1.864.940, dan PPH Rp.372.988, selanjutnya SUKIMAN membawa SPP, SPM tersebut untukdimasukan ke Bagian Keuangan Sekertariat Daerah Tanah Bumbu ,kemudian dari Bagian Keuangan Sekertariat Daerah Tanah Bumbumenerbitkan SP2D Nomor 0209 /SP2DLS/BL/Dishub/2007 tanggal 3Oktober 2007 yang ditandatangani oleh ARIF FADILLAH, S SOS(Bendahara Umum Daerah pada Bagian Keuangan Sekertariat

SAPTONO SOEMADI, MM. bin SOEMADImemerintahkan SISCA C SITORUS (Bendahara Pengeluaran) untukmembuat SPP Nomor 023 /SPP/Dis Hub/VV/2007 tanggal 16 Juni 2007sebesar Rp. 389.772.650,yang ditandatangani oleh SISCA C SITORUS(Bendahara Pengeluaran) diketahui oleh SUKIMAN (PPTK) beserta SPMNomor 023/SPM/Dishub/VV/2007 tanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp.347.251.998 setelah dipotong PPN Rp. 35. 433.877. dan PPH Rp.7.086.775, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.

SAPTONO SOEMADI, MM. bin SOEMADImemerintahkan SISCA C SITORUS (Bendahara Pengeluaran) untukmembuat SPP Nomor 023 /SPP/Dis Hub/VV/2007 tanggal 16 Juni 2007sebesar Rp. 389.772.650,yang ditandatangani oleh SISCA C SITORUS(Bendahara Pengeluaran) diketahui oleh SUKIMAN (PPTK) beserta SPMNomor 023/SPM/Dishub/VV/2007 tanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp.347.251.998 setelah dipotong PPN Rp. 35. 433.877. dan PPH Rp.Putusan No.03/Pid.Sus/TIPIKOR/PN. Bjm.

(satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran: PPN DN (pembelian alat penepungan/ampia)1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH (pembelian alat penepungan /ampia)1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor715646 O/ 105 / 110, tanggal 30032010, Penggantian uangpersediaan untuk keperluan belanja

(satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 025/SPTB/IV/2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 0068999445.2107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH (honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 716390 O/ 105 / 110, tanggal 0262010, Penggantian uang persediaanuntuk keperluan belanja perjalanan dinas, yang telah disahkan oleh AnKepala Kantor

(satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 030 / SPTB / VI/ 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak ( SSP ), NPWP : 0068999448.2107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH (honor yang terkait dengan operasional satuan kerja).1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor716619 O/ 105 / 110, tanggal 16062010, Penggantian uangpersediaan untuk keperluan belanja perjalanan dinas, yang telahdisahkan oleh An Kepala

Tipikor/2015/PTBNA 1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 014/SPTB/IH/ 2010. 1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 0068999431)32)2107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran: PPN DN (pembelian alat penepungan/ampia)1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH (pembelian alat penepungan /ampia)1 (satu) lembar poto kopi Surat Perintah

Tipikor/2015/PTBNA43)4A)45)1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 024/ SPTB / IV / 2010.1 (satu) lembar poto kopi Surat Pernyataan Taggung Jawab Belanja,nomor : 023 / SPTB / IV / 2010.1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak ( SSP ), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, UraianPembayaran : PPH (pembelian alat penepungan / ampia).1 (satu) lembar poto kopi Surat Setoran Pajak ( SSP ), NPWP : 006899942107000, Badan Ketahanan Pangan Dan

Pencairan Dana (SP2D) Nomor3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 22 Desember 20093 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0415/SPP/LS/1.03.01/2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh

Nomor3353/SP2D/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0496/SPM/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 29Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 29Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 Desember 2009;2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0507/SPP/LS/1.03.01/2009 tanggal 29 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh

Pencairan Dana (SP2D) Nomor3115SP2D/2009 tanggal 28 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0393/SPM/LS/1.03.02/2009 tanggal 22 Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penggunaan Dana tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22Desember 2009;1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 22 Desember 20093 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor0415/SPP/ LS/1.03.01/2009;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan PPN, PPh

E.Nurbayani. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran para Pemohon.Ketua Majelisa fF PP pS PpH. A. Mukri Agafi, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaDrs. Suyuti, S.H., M.H. Drs. M. Rusli, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara :PendaftaranProsesBiaya PanggilanRedaksiMateraiJumiahPanitera PenggantiDra. N. E. Nurbayani.: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 300.000,> Rp. 5.000,:Rp. 6.000,: Rp. 391.000,

Ahmad Dasuki,NPWP 14.040.242.1733.000, beralamat di Jalan Murakata RT 006 RW 003,Bukat, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71351, sehinggaperhitungannya sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 605.323.433,00Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 19.800.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 585.523.433,00PPh Orang Pribadi terutang Rp 120.657.029,00Kredit Pajak Rp 14.039.523,00PPh Orang Pribadi Kurang/(Lebih) Bayar Rp 106.617.506,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 51.176.402,00Jumlah PPh

, maka seharusnya tidakmenanggung biaya Royalti;tidak ada bukti keberadaan atau eksistensi dari pembayaran Royalti tersebut;bahwa Pemohon Banding didalam surat banding a quo, surat penjelasan tertulis danpenjelasan dalam persidangan menyatakan:berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PPN, Royalti yang dibayarkansudah sesuai dengan definisi Royalti;menjelaskan eksistensi, manfaat dan kewajaran dari pembayaran Royalti atasTechnical Assistance Fee;berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang PPh

tersebut dalamayat 116 diatas, tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaanmasa kerja, tetapi berhak atas uang penggantian hakhaknya yang belumditerimaBerdasarkan Pasal 47 ayat 17 PKB tersebut maka atas PHK terhadapTergugat, maka sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003 Penggugat akanmembayarkan uang penggantian hak atas istirahat tahunan Pekerja yangbelum gugur sebanyak 2.5 hari senilai:NamaLengkapPekerja Lulu PermataIndahRp.9.905.400 Rp.1.238.175 Rp.1.238.175 Pembayaran di atas akan dipotong PPh

Penggugat untukseluruhnya.Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitungsejak putusan atas perkara ini dibacakan.Menyatakan hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 47ayat 17 PKB yang terdiri dari uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4)UU No. 13/2003, senilai: Nama Upah Terakhir Uang Penggantian TotalLengkap (Kotor) Hak (Kotor) PembayaranPekerja Sisa Cuti 2,5 Hari PHKLulu Permata Rp.9.905.400 Rp.1.238.175 Rp.1.238.175Indah Pembayaran di atas akan dipotong PPh

Mewajibkan Penggugat untuk membayar kepada Para Tergugatpembayaran sebagaimana tercantum pada angka 3 Petitum setelahdipotong dan diperhitungkan PPh Final, Dana Manfaat PensiunDPLK AIA dan sisa pinjaman Para Tergugat, sebagai berikut:a. Agus Gunawan sebesar Rp 49.284.944,00b. Erni Suherni sebesar Rp 34.300.464,00c. Fathurahman sebesar Rp 24.030.964,00d. M. Agus Saleh Ramadhan sebesar Rp132.611.015,00Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt.SusPHI/2018e. Marwadji sebesar Rp 35.247.364,00f.

Menghukum Penggugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai kepada Para Tergugat sebagaimanatercantum pada angka 3 amar putusan diatas setelah dipotong dandiperhitungkan PPh Final Pesangon, Dana Manfaat Pensiun DPLKAIA dan sisa Pinjaman P ara Tergugat;5.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45167/PP/M.VII/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding: Bea Cukai: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenetapan pos tarif atas PIB Nomor: 184300, tanggal 09 Mei 2012 berupa importasibarang Non Waterproof of Adult Plastic Slipper Size: 3640 dll. (7 jenis barang sesuailembar lanjutan PIB), negara asal China, dengan klasifikasi diberitahukan pada postarif 6402.99.9000 (BM 25% Bebas 100%, PPN 10%, PPh 2,5%

), yang oleh KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif6401.99.0000 (BM 15% (ACFTA), PPN 10%, PPh 2,5%), yang mengakibatkanjumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.29.421.000;: bahwa dalam menimbang huruf e s.d i Keputusan Terbanding Nomor: KEP4042/KPU.01/2012, tanggal 26 Juli 2012, menyatakan:ea,d)bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Direktur Jenderal dalammengambil keputusan, Pemohon telah menyerahkan datadata tambahansebagai berikut

Pengadilan Pajak,maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanPeninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:I Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46980/PP/M.1/99/2013 tanggal4 September 2013 nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;Pengadilan Pajak menafsirkan makna keterangan lain yang menjadi dasarditerbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh

miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluhtujuh ribu tiga ratus delapan belas Rupiah) = Rp18.112.731.954,00 (delapan belasmiliar seratus dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus limapuluh empat Rupiah) melalui terdakwa sebagai wakil komisaris;(vide halaman 219 putusan tersebut)Bahwa jumlah kerugian pendapatan Negara atau jumlah pajak yang terutang olehTIARA GROUP menurut Pengadilan dengan berpegang kepada perhitungan olehkonsultan Maidy SE adalah sebagai berikut:I PPh

Putusan Nomor 1091/B/PK/PJK/2014Sehingga secara keseluruhan Jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 danTahun 2006 serta Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan DesemberTahun 2005 dan Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2006 yang masihterhutang oleh Tiara Dewata Group adalah sebagai berikut: RupiahUraianTotal PPh Badan tahun 2005 dan2006 yang terutang 1.921.510.907Total PPN masa Januari s.d. 4.116.066.411Desember 2005 dan masa Januaris.d.

E.Nurbayani. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran para Pemohon.Ketua Majelisof SN PpH. A. Mukri Agafi, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaDrs. Suyuti, S.H., M.H. Drs. M. Rusli, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara :PendaftaranProsesBiaya panggilanRedaksiMateraiJumiahPanitera PenggantiDra. N. E. Nurbayani.: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 300.000,> Rp. 5.000,> Rp. 6.000,: Rp. 391.000,

PPh Pasal 23 yang terutang Rp 1.468.5113. Kredit Pajak Rp 1.468.5114.

Rantau PrapatCfm Faktur Pajak MasukanCILFD0910001365, tanggal 15 September 2004 Rp. 5.000.000.000,00CILFD0910001366, tanggal 15 September 2004 Rp. 5.000.000.000,00DYBSI0720000015, tanggal 23 Desember 2004 Rp. 1.800.000.000,00Jasa Maklon pada HPP dan FPM Rp.14.300.560.350,00Obyek Pajak Penghasilan 23 Rantau Prapat Rp. 26.100.560.350,00Jasa Profesional lain Pusat Rp. 1.345.765.681 ,00Jasa Satelit GL ac 5020044 Rp. 1.239.354.195,00Jasa penggunaan harta Rp. 227.435.291,00Bunga Rp. 330.845.352,00Obyek PPh

23 Kantor Pusat Rp. 3.143.400.519,00Total obyek PPh 23 Pemeriksa Rp. 35.022.551.488,00Obyek PPh 23 Kisaran Rp. 778.590.619,00Obyek PPh 23 Rantau Prapat Rp. 15.731.748.005,00Obyek PPh 23 Pusat Rp. 1.353.251.685,00Total obyek pajak penghasilan Pasal 23 Rp. 17.863.590.309,00Koreksi Rp. 17.158.961.179,00Bahwa pada saat proses pemeriksaan,Pemohon Peninjauan Kembalisemula Terbanding telah mengirimkan Surat Permintaan PeminjamanBuku, Catatan dan Dokumen Nomor: S146/WPJ.06/KP.1100/2006tanggal 17 Pebruari

ALI BASYAH meminta kepadaSaksi Eddi Syawal untuk membantu pelaporan SPT Tahunan PPh Badandan SPT Masa 21/23/25/PPN untuk PT CITRA GRAHA MAKMUR, danFaktur Pajak yang tersedia hanya faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI.yang berasal dari saksi YAFITS, yang pada kenyataannya ataspengggunaan faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI tersebut tidak adatransaksinya karena tidak ada penyerahan barang dari PT BINA GUNALESTARI kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayarandari perusahaanperusahaan tersebut kepada

Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT Tahunan PPH BadanPT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3102.000 Tahun2016..Terlampir dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah)Setelah, membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Lsm tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa T. Muhibuddin Bin T.

wajib pajak PT CITRAGRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3102.000 Dokumen salinan sesuai dengan aslinya akta pendirian PT CITRAGRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3102.000 Nomor 103 Tanggal31 Maret 2009 Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT PPN PT CITRAGRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3102.000 Masa PajakDesember Tahun 2016 Dokumen salinan sesuai dengan aslinya Rekapitulasi PelaporanKewajiban Perpajakan PT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP02.828.997.3102.000 Tahun 2016; Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT Tahunan PPH

ALI BASYAH meminta kepadaSaksi Eddy Syawal untuk membantu pelaporan SPT Tahunan PPh Badandan SPT Masa 21/23/25/PPN untuk PT CITRA GRAHA MAKMUR, danFaktur Pajak yang tersedia hanya faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI.yang berasal dari saksi YAFITS, yang pada kenyataannya ataspengggunaan faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI tersebut tidak adatransaksinya karena tidak ada penyerahan barang dari PT BINA GUNALESTARI kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayarandari perusahaanperusahaan tersebut kepada

Dokumen salinan sesuai dengan aslinya SPT Tahunan PPH BadanPT CITRA GRAHA MAKMUR NPWP 02.828.997.3102.000 Tahun2016.Terlampir dalam berkas perkaraMenetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah).Untuk itu mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan Perkara inisesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kamiajukan pada tingkat pertama, namun jika Pengadilan Tinggi Banda Acehberpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadiladilnya.Halaman

SAMALAGIPERKASA No. 2001357453 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu :Hal 4 dari 33 Putusan No: 15/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB a) Pada pencairan tahap pertama sebesar 30% SPM dibuat tanggal 30Oktober 2012, SP2D diterbitkan tanggal 02 November 2012 sebesarRp. 376.315.500 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima belasribu lima ratus rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp.41.052.272 (empat puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah dua ratustujuh puluh dua rupiah), sehingga dana yang diterima

delapan puluh Sembilan juta Sembilanratus empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah),sehingga dana yang diterima kontraktor sebesar Rp. 726.397.259(tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribudua ratus lima puluh sembila rupiah)c) Kemudian untuk retensi sebesar 5% SPM dibuat tanggal 10 Desember2012, sedangkan SP2D dibuat tanggal 18 Desember 2012 sebesarRp. 62.718.750 (enam puluh dua juta tujuh ratus delapan belas jutatujuh ratus lima puluh) dan untuk PPN dan PPh

SAMALAGIPERKASA No. 2001357453 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu :Pada pencairan tahap pertama sebesar 30% SPM dibuat tanggal 30Oktober 2012, SP2D diterbitkan tanggal 02 November 2012 sebesar Rp.376.315.500 (tiga ratus tujunh puluh enam juta tiga ratus lima belas ribulima ratus rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 41.052.272(empat puluh satu juta lima puluh dua ribu rupiah dua ratus tujuh puluhdua rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp.335.260.228 (tiga ratus tiga

puluh lima juta dau ratus enam puluh ribudua ratus dua puluh delapan)Pada tahap kedua sebesar 65% SPM dibuat tanggal 10 Desember 2012,sedangkan SP2D dibuat tanggal 18 Desemebr 2012 sebesar Rp.815.343.750 (delapan ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh tidaribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp.89.946.591 (delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluhenam ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah), sehingga dana yangditerima kontraktor sebesar Rp. 726.397.259

(tujuh ratus dua puluh enamjuta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilarupiah)Kemudian untuk retensi sebesar 5% SPM dibuat tanggal 10 Desember2012, sedangkan SP2D dibuat tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp.62.718.750 (enam puluh dua juta tujuh ratus delapan belas juta tujuhratus lima puluh) dan untuk PPN dan PPh berjumlah Rp. 6.842.046Hal 12 dari 33 Putusan No: 15/Pid.Tipikor/2014/PT.AMB (enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat puluh enamrupiah) sehingga dana

Cara Perpajakan sebagaiman telah diubah dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 menyatakan Gugatan Penggugat atauPenanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan denganpelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal25 ayat (1) dan Pasal 26 dari UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 ini;bahwa dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tergugatdengan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN135/WPJ.24/KP.0105/2010 tanggal 3 Agustus 2010 sampai denganterbitnya SKPKB PPh

Koreksi Tergugat atas biaya bahan pembantu:bahwa biaya bahan pembantu terkoreksi sebesar Rp.24.672.378,00,dimana dalam nota tertulis bukan nama Penggugat ataupun ada tetapinama perseorangan dikarenakan Penggugat membeli dari toko yangtidak ada/kurang dalam administrasinya;bahwa untuk melengkapi permohonan gugatan ini, bersama ini Penggugatlampirkan fotokopi Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP1841/WPJ.24/2012tanggal 9 November 2012 dan SKPKB PPh 25 Nomor: 00010/206/09/603/11tanggal 3 Maret 2011 Tahun

Bahwa dengan demikian, karena Majelis Hakim tidak berpendapatatas sengketa material dan tidak mempertimbangkan alasanalasanPenggugat atas sengketa material, maka Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) mengusulkan untuk tetapmempertahankan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1841/WPJ.24/2012 tanggal 9 Nopember 2012 tentang Penguranganatau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar AtasSKPKB PPh Pasal 25 Nomor: 00010/206/09/603/11 tanggal 03 Maret2011 Tahun Pajak JanuariDesember 2009 tersebut

Putusan Nomor 290 /B/PK/PJK/2013atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) PPh BadanTahun 2006 yang ditetapbkan 4 Mei 2009 dan diterima tanggal 5 Mei 2009dengan alasan :1.Bahwa pajak yang terutang tersebut menurut petugas pemeriksadikarenakan adanya koreksi biaya penyusutan aktiva tetap sebesarRp.2.392.026.491,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp.7.370.764.308,00,sehingga laba fiskal naik sebesar Rp.9.762.790.800,00;Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas pajak, Pemohon Banding tidakmenyetujui

biaya yang tidak bolehdikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak WajibPajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaanpajaknya bersifat final";Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.4/1995 tanggal 05 Oktober 1995 tentang Perlakuan Biaya BungaYang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima AtauMemperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atauTabungan Lainnya (Seri PPh

Banding);Bahwa dari hasil penelitian diketahui tidak ada peraturan fiskal yangmewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding)menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam bentuk deposito;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan angka 4 huruf b Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.4/1995 tanggal 05 Oktober 1995tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam HalWajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa BungaDeposito atau Tabungan Lainnya ( Seri PPh

Terbitnya SKPKB PPN Nomor 00120/207/07/641/09 tanggal 31 Agustus2019;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, KPP MadyaSidoarjo telah melakukan pemeriksaan pajak atas SPT PPh PajakPenghasilan Badan tahun pajak 2007 dengan surat Nomor108/WPJ.24/KP.0806/2008 tanggal 12 Mei 2008;Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2009 Pemohon Banding menerima SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem207/WPJ.24/KP.0805/2009 tanggal 5 Agustus 2009 perfax dari KPP madyaSidoarjo;Bahwa surat tersebut mewajibkan

Permohonan Keberatan dan Putusan Keberatan:Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat keberatan Nomor10/JPUI/TAX07/11/2009 pada tanggal 26 November 2009 terhadapSKPLB PPh Badan Nomor 00065/406/07/641/09 tanggal 31 Agustus 2009tahun pajak 2007 dan sudah diterima oleh KPP Madya Sidoarjo padaBahwa hasil penelitian keberatan adalah sebagai berikut:Peredaran Usaha: Uraian Semula Dikurangi MenjadiKoreksi Penjualan Ekspor 843.823.226 843.823.226843.823.226 843.823.226 Bahwa koreksi atas akun penjualan ekspor

Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000(UndangUndang PPh) menyatakan:Pasal 4 ayat (1) huruf p:Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baikyang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapatdipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

Putusan Nomor 560/B/PK/PJK/2017yang telah nyatanyata terungkap dalam pemeriksaan sengketabanding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yangberlaku diantaranya Pasal 4 ayat (1) huruf p UndangUndang PPh,Pasal 4 UndangUndang PPN serta Pasal 78 UndangUndangPengadilan Pajak.

Bahana PrimaNusantara di Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Pekanbaru,rekening Nomor : 0072285093001 dengan penerbitan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) sebagai berikut : N Termin Dibayarkan PPN (Rp) PPh Final Jumlah (Rp)0 (Rp) (Rp)1 Uang Muka = SP2D 2.862.356.300, 295.088.500, 88.527.000, 3.245.971.800,Nomor i 05813/SP2D/LS/III/2016 Tgl.80920162 Termin 60% SP2D 6.440.303.140, 663.948.777, 199.184.633, 7.303.436.550,Nomor ail =07992/SP2D/LS/IV/2016 Tgl.91120163 Termin 88,09% SP2D 4.976.403.150,

Bahana PrimaNusantara).10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/500 tanggal 6 September 2016.11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 6September 2016.12) Surat dari PT.

Bahana PrimaNusantara).10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/Disnakertransduk.Ses/529 tanggal 7 November 2016.11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 7November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH,S.Sos dan Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATYSIMANJUNTAK.12) NPWP PT.

Bahana PrimaNusantara).10) Berita Acara Pembayaran Nomor : 911/ Disnakertransduk.Ses/529 tanggal 7 November 2016.11) Surat Pemberitahuan Pungutan PPN/PPH tanggal 7November 2016 bertanda tangan KPA a.n. JULIANSYAH,S.Sos dan Bendahara Pengeluaran a.n. RUSMAWATYSIMANJUNTAK.12) NPWP PT.