TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Daftar16 (Enam Belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(Lampiran 10).Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedur (SOP) 16 (enambelas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnyaPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Il mengenaiPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;Bahwa sesuai dengan fakta, kKeadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakHalaman 27 dari 38 halaman.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiayang diletakkan di antara tanda baca kurung selain diatur padaPMK Nomor 8/PMK.03/2013 juga selaras dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan;Bahwa sesuai dengan fakta, kKeadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh

) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisankeputusan yang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atasSKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidaksesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;Halaman 31 dari 38 halaman.

Nomor 375 K/Pdt/201716.Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Progres Fisik kemajuan kerja disaatpemutusan kontrak, beritikat baik menyelesaikan pekerjaan sebesar66,358% dari nilai kontrak atau sebesar Rp1.209.578.377,22 sesuailaporan Bulanan kemajuan kerja dan Proges Pemutusan Konstruksi Kerjaserta berita acara surat kelengkapan pengajuan SPP LS telah terpenuhi.Salah satu contoh SSP dan Faktur pajak harus Penggugat tanda tanganiterlebih dahulu a gar dapat PPN 10% dan PPh dapat disetor ke Kas Negaraoleh

(satu miliar seratus enam puluh tigajuta sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau PPN +PPh sebesar Rp126.882.163,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratusdelapan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan SuratPerintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani Tergugat dimanahal ini merupakan kerugian Penggugat dikemudian hari, atas pembuktianpara Tergugat, kalaulah sudah disetor mana buktinya berupa SSP DanFaktur Pajak yang sudah di cap (stempel Perusahaan

KekuranganPembayaran sesuai Progress fisik 66,358% atau R p1.209.578.377,22 Rp1.163.091.233,00 = Rp46.487.144 00 (empat puluh enam juta empatratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah);17.Bahwa pemotongan pajak 10% PPN + PPh dari nilai Pekerjaan yang dibayarTergugat dan Tergugat II dan Ill sebesar 66,359% dari kontrak atauRp1.163.091.233,00 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM), pajaktersebut telah dipotong terlebin dahulu oleh Tergugat melalui SPM tetapibelum disetor ke kas Negara

Bahwa Pajak PPN 10% + PPh yang belum disetor TergugatRp126.882.163,00;c. Denda pajak PPN 10% + PPh 3% / bin x 126.882.163 x 24 binRp89.055.157,00;d. Keuntungan dari sisa kontrak kerja sebesar 10% x Rp659.715.930,00Rp65.971.593,00;e. Tiang Pancang Beton belum dibayar 78,98 m 3 x Rp6.328.274,56Rp499.807.124,00f. Sewa alat berat berupa Crene sudah datang 50% x Rp300.000.000,00Rp150.000.000,00g. Biaya Desain dan Berita Acara Termin KonsultanRp15.000.000,00;h.

Ac.250.01.04.0043080 pada PT.Bank Sumut Cabang Kabanjahe, dan PPn +PPh sebesar Rp. 10.174.545,( sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)disetor ke Kas Negara.

Karo menemukan adanya Pembayaranmelebihi Prestasi atas pembangunan TPS sbb. :1 Pasangan seng gelombang BJLS volume 954,36 @Rp. 63.528, total Rp.60.628.582,08.2 Rabung seng volume 159,19 @ Rp.21.596, total Rp.3.437.867,24.3 Galian tanah keras untuk umpak volume 88,50 @ Rp. 86.075, total Rp.7.617.637,50.4 Lat triplek volume 6.660,31 @ Rp. 2.007, total Rp. 13.367.242,17 Totalkeseluruhan harga Rp. 85.051.328,99, (termasuk PPh pasal 23 sebesar2% yakni Rp. 1.702.026,58, yang seharusnya PPh tersebut sebesar

Lat triplek volume 6.660,31 @ Rp. 2.007, sebesar Rp. 13.367,17,Sehingga jumlah keseluruhan harga Rp. 85.051.328,99, (termasuk PPh pasal 23sebesar 2 % yakni Rp. 1.702.026,58, yang seharusnya PPh tersebut sebesar 3 %yakni sebesar Rp. 2.551.539.67, jadi ada kekurangan perhitungan PPh pasal 23sebesar Rp. 850.513,29 yang merupakan hak dari Kontraktor) sehingga yangseharusnya disetorkan adalah sebesar Rp. 82.499.789,32;e Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp. 83.350.303,41, (delapanpuluh tiga juta tiga

harga satuan Rp. 63.528,00 sebesar Rp.23.722.625,76Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.566.525,87 dikurangi dengan PPh 3%yaitu Rp.1.876.995,77, sehingga total yang harus disetorkan oleh kontraktor adalahsebesar Rp. 60.689.530,10 akan tetap karena ada kelebihan pembayaran PPh pasal23 sebesar Rp. 850.513,29 oleh pihak Kontraktor pada penyetoran terdahulu(sebagai temuan Inspektorat Kab.

(Rp)1 Skat Tripleks 577,51 67.261.00 38.843.2, Atap 373,42 63.528,00 980,22.Total 62566.Pajak PPh 3 % 525,87Kelebihan Perhitungan PPh 22 temuan Inspektorat 1.876.9858393 Bahwa kelebihan bayar yang merupakan temuan InspektoratKabupaten Karo sebesar Rp. 83.350.302,41 (delapan puluh tiga jutatiga ratus lima puluh ribu tiga ratus dua koma empat puluh satu sen)telah dikembalikan terdakwa ke kas Daerah Kabupaten Karo padatanggal 31 Maret 2010 ;Bahwa kelebihan bayar yang merupakan temuan InspektoratKabupaten

Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakansebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr.

Eva Evi Bersaudara,terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debetsebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) padatanggal 13 September 2008;4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelahdikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkanoleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (KepalaDesa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesarRp74.000.000,00 oleh karena dipotong oleh Sdr.

nampaknyajustru akan dapat berdampak kepada kerugian Negara yang jauh lebihbesar ;Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata ;Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebut harusjuga diartikan bahwa tarif PPh

Adapun UU PPh yang berlaku adalah sbb:UU No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dan tarif PPh Badannyaadalah 10%, 15% dan 25% ;UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengan tarif PPh Badannyaadalah 10%, 15% dan 25% ;Hal. 25 dari 40 hal. Put.

No. 853/B/PK/PJK/2012e UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dengan tarif PPh Badannyaadalah: Untuk tahun pajak 2009 = 28% ; untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya = 25% ;Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, dengan menerapkan tarifPPh Badan berdasarkan UndangUndang tersebut di atas, makapemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan sampai denganperiode tahun pajak 2005 2010 yaitu kurang lebih sebesar USD 343juta (Bukti PK11)

TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE Nomor 79/PJ/2010 knususnya Lampiran Daftar16 (enam belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(Lampiran 10);Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedure (SOP) 16 (enambelas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnyaPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

SE Nomor 79/PJ/2010 khususnya Lampiran Il mengenaiPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti Standard OperatingProcedure

Putusan Nomor 1073/B/PK/PJK/201513.14.15.16.Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisan keputusanyang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atas SKPKB(PPh dan PPN) maupun STP

(PPh dan PPN) tersebut tidak sesuaidengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka hal inisangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat).Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;.

Neta Jaya sebesar Rp. 427.374.665, (empat ratus dua puluh tujuh jutatiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah),setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 dilakukan Addendum atau ContractChange Order (CCO) atau tambah kurang pekerjaan No. 03/ADDI/KPUSS/APBN/2012 yang dibuat oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTUdan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa SALEH KADRI, SE., M.Si., BinH. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm.

Neta Jaya sebesarRp. 356.145.555, (tiga ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh limaribu lima ratus lima puluh lima rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4(2);Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012, Terdakwa II H. MIKUNSIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

Neta Jaya sebesar Rp.71.229.110, (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribuseratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa SALEH KADRI,SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran danTerdakwa II H. MIKUN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

No. 586 K/Pid.Sus/201571.229.110, (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribuseratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa SALEH KADRI,SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran danTerdakwa II H. MIKUN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

Agustus 2012terjadilah kesepakatan dan penyelesaian kewajiban bagi pihak PT Sinar JayaWijaya untuk membayar hutang kegiatan TPTI (Tebang Pilih TanamanIndonesia) tahun 20062012 sebesar Rp 5.164.838.985,11 (lima milyarseratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribuSembilan ratus delapan puluh lima koma sebelas sen), membayar hutangpembuatan jalan sepanjang 11 km di blok RKT tahun 2012 sebesar Rp2.838.000.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah),membayar PPh

Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp 162.276.338,00, (seratusenam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh delapanrupiah), denda keterlambatan PPh Pasal 21 tahun 2012 sebesar Rp12.982.107,00 (dua belas juta sedmbilan ratus delapan puluh dua ribu seratustujuh rupiah), PPh Pasal 25 tahun 2012 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (duamilyar lima ratus juta rupiah), PBB tahun 2012 sebesar Rp 518.000.000,00(lima ratus delapan betas juta rupiah), luran APHI (Asosiasi PengusahaHutan Indonesia) atas produksi

tahun 2012 sebesar Rp 95.725.000,00(Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), hutangPPh tahun 2011 sebesar Rp 5.883.094.000,00 (lima milyar delapan ratusdelapan puluh tiga juta Sembilan puluh empat ribu rupiah), hutang dendaketerlambatan membayar PPh Pasal 25 tahun 2011 sebesar Rp1.058.956.920,00 (satu milyar lima puluh delapan juta Sembilan ratus limapuluh enam juta Sembilan ratus dua puluh rupiah), hutang PPh Pasal 21tahun 2011 sebesar Rp 176.442.301,00 (seratus tujuh puluh

enam juta empatratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah), hutang denda atasketerlambatan PPh Pasal 21 tahun 2011 sebesar Rp 51.162.467,29 (limapuluh satu juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuhkoma dua puluh Sembilan sen), hutang iuran APHI (Asosiasi PengusahaHutan Indonesia untuk produksi tahun 2011 sebesar Rp 136.988.787,00(seratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ributujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), hutang denda atas keterlambatanbayar

Sendiri Neraca dan LaporanLabaRugiOperasi Neraca dan Laporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dantidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN laporan keuangan PertaminaPAJAK BADAN UU PPh No.7/1983 diubah terakhir UU easesUU No.8/1971 tentang Perusahaan PPh No.26/2008 moPertambengan Minysk den Ge Burt Pengenaan PPh Progressive dan 28%Kewajban setoran Bagian Pemerintah % Tidak ada Obyek PPh Badan atas laba,peisk Lain: me tahun 2009, sejak 2010 menjadi 26% dari

seluruh laba didistribusikan kepadaabe borwh wseha Send, Penerimaen eee Pemerintah dan Gas Producer (Chevron,60% bonus Retenst Total, Vico) ween ewe n nn nn anne ea=e Karekteristik KHUSUS pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan:b.

PAJAK BADAN UU PPh No.7/1983 diubah , Peng dan Bisya F tidak oleh Pertamina terakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi PertaminaHalaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/PJK/20162. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

sekitar jumlahitu sebagai jumlah nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagaiakibat perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melawan hukum yang dapatmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikuatkan adanyaSurat Pernyataan tertanggal 2 November 2006 yang dibuat dan ditandatanganiyang berisikan pertama kesanggupan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan PPh

Representasi dan PPh tunjangan perumahan bulan Januari 2006sampai dengan Oktober 2006 bagi para Anggota DPRD Kabupaten Blora yangtelah dipotong terdakwa dan kedua pernyataan terdakwa yang mengakui telahmelanggar surat Sekwan tanggal 1 November 2006 Nomor: 900/522.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.SUBSIDIAIR:Hal. 6 dari 36 hal.

Pid.SUS/2009itu sebagai jumlah nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagaiakibat perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melawan hukum yang dapatmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dikuatkan adanyaSurat Pernyataan tertanggal 2 November 2006 yang dibuat dan ditandatanganiyang berisikan pertama kesanggupan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan PPh

Representasi dan PPh tunjangan perumahan bulan Januari 2006sampai dengan Oktober 2006 bagi para Anggota DPRD Kabupaten Blora yangtelah dipotong terdakwa dan kedua pernyataan terdakwa yang mengakui telahmelanggar surat Sekwan tanggal 1 November 2006 Nomor: 900/522.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat(1) Sub.b.

"Kesanggupan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan PPHRepresentasi dan PPh tunjangan perumahan sejak bulan Januari2006 sampai dengan Oktober 2006 bagi para Anggota DPRDKabupaten Blora yang telah dipotong Terdakwa".2. "Pernyataan Terdakwa yagn telah mengakui melanggar suratSekwan tanggal 1 November 2006 No.: 900/522.B.

Nusuno Karya (Penggugat)selalu melaksanakan kewajibannya yaitu membayar Pajak PPH Pasal 21dan PPH Pasal 4 (2), serta pajak lainnya sesuai dengan ketentuan hukumpajak yang berlaku;Bahwa kemudian timbul permasalahan dimana pada sekitar bulan April2014, Tergugat telah melakukan pemeriksaan pajak terhadap Penggugat,khususnya Pajak PPH Pasal 21, Pajak PPH Pasal 4 ayat (2), serta Pajaklainnya terhadap pembangunan Violet Garden di Bekasi, yang hasilpemeriksaan Tergugat tersebut, Penggugat harus membayar

Sementarahitungan Penggugat nilai pajak yang menjadi kewajiban bayar Penggugatadalah sebEsar Rp. 796.798,845, (tujun ratus Sembilan puluh enam jutatujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh limarupiah);Bahwa Penggugat menduga penghitungan pajak yang dilakukan olehTergugat atas objek pajak PPH Pasal Pasal 21, Pajak 4 ayat (2) dan pajaklainnya terhadap pembangunan perumahan Violet Garden di Bekasi,didasarkan hanya pada surat promosi (brosul) yang dikeluarkan olehPenggugat, bukan

Bahwa Penggugat menduga penghitungan pajak yang dilakukanoleh Tergugat atas objek pajak PPh Pasal 21, Pajak 4 ayat (2) danPajak lainnya terhadap pembangunan perumahan violet Garden diBekasi, didasarkan hanya pada surat promosi (brosul) yangdikeluarkan oleh Penggugat, bukan berdasarkan data rillpembangunan dan hasil penjualan, sehingga hasil penghitunganHalaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 365 K/TUN/2016Tergugat sangat pantastis, yang tidak sesuai dengan pengitunganPenggugat tersebut dalam butir

TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Daftar16 (Enam Belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(LAMPIRAN 5).15.Bahwa Lampiran II Standard Operating Procedur (SOP) 16 (enambelas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan khususnyaPelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran II mengenai PelayananPenyelesaian Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar20.Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuan21perundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula TERGUGAT) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti Standard OperatingProcedur

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiayang diletakkan di antara tanda baca kurung selain diatur pada PMKNo. 8/PMK.03/2013 juga selaras dengan UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.13.Bahwa Sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula TERGUGAT) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh

) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti kaidah penulisankeputusan yang tepat.Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atas SKPKB(PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidak sesuaidengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum.14.Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka hal inisangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT).15.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan

TermohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah pada angka 16Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar sebagaimanatercantum pada SE No79/PJ/2010 khususnya Lampiran Daftar16 (Enam Belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakan(Lampiran 5);Bahwa Lampiran Il Standard Operating Procedur (SOP) 16(enam belas) Jenis Layanan Unggulan Bidang Perpajakankhususnya Pelayanan Penyelesaian Permohonan Penguranganatau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh

Putusan Nomor 693/B/PK/PJK/201521.22.SKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun PajakPertambahan Nilai (PPN) tidak mengikuti Standard OperatingProcedur (SOP) yang berlaku;Bahwa karena kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) yang mengabaikan Tatacara atau Prosedur PenerbitanSurat Keputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangandengan ketentuan yang berlaku yang menyebabkan SuratKeputusan tersebut menjadi cacat secara hukum;Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiayang diletakkan diantara tanda baca kurung selain diatur padaPMK Nomor 8/PMK.03/2013 juga selaras dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan;Bahwa sesuai dengan fakta, keadaan yang terjadi, dan ketentuanperundangundangan maka secara nyata Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) dalam menerbitkan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atasSKPKB dan STP baik Pajak Penghasilan (PPh

Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atasSKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebuttidak sesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan makasurat keputusan tersebut cacat secara hukum;15. Bahwa dengan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku maka halini sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat);16. Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa ini;.

Sinar Purefood InternationalSulawesi Utara dan harga sudah termasuk PPH, bahwa OP tersebut telahdikirimkan kepada Tergugat dan sampai saat ini belum dikirim kembalikepada Penggugat ;Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017 Pihak dari Tergugat memberikan SuratPemberitahuan dengan Nomor Surat : 004/TSMSGGEP/SK.SP/V1/2017, yangmana dalam surat tersebut memberitahukan bahwa rekening Pihak Tergugat sangat terbatas waktu transaksinya dan pihak Tergugat juga tidakmenggunakan Internet banking maka untuk pembayaran

Mutiara Bara Sakti (Tergugat II) padaBank Mandiri Tok dengan Nomor Rekenng 1480014650306 dan telahdibayarkan oleh Penggugat kepada rekening tersebut sebagaimana pada buktibank / kas keluar pada tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 541.255.000,pembayaran ini belum termasuk PPh yang dibayar Penggugat sebesar Rp.11.745.000, (Sebelas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017 sebagaimana Commercial invoice yangditerbitkan oleh Tergugat dengan Nomor : 002/Cl42.NS/TSMSEP

Mutiara Bara Sakti (Tergugat II)pada Bank Mandiri Tok dengan Nomor Rekenng 1480014650306 dan telahdibayarkan oleh Penggugat kepada rekening tersebut sebagaimana pada buktibank / kas keluar dan bukti transfer bank mandiri pada tanggal 12 Juli 2017sebesar Rp. 617.004.000, pembayaran ini belum termasuk PPh yang dibayarPenggugat sebesar Rp. 9.396.000, (Sembilan juta tiga ratus sembilan puluhenam ribu rupiah);Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat denganNominal sebagai berikut :a.

Jumlah ini belum termasuk PPh sebesar Rp21.141.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);Dan atas pembayaran tersebut diatas Tergugat sampai dengan saat ini tidakmenyelesaikan kewajibannya.Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 Tergugat IV selaku Kuasa Direktur Tergugat membuat Surat Pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa Tergugat sanggup untuk membayar atau mengembalikan uang dari Penggugat yangtelah diterimanya senilai Rp. 696.000.000, (enam ratus sembilan puluh enamjuta

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, makaPenggugat dirugikan secara materiill karena Para Tergugat tidakmengembalikan uang yang diterima dari Penggugat, PPh yang telahdikeluarkan Penggugat dan denda.

AHKSA PUTRA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro41.141,00 (empat puluh saturibu seratus empat puluh satu rupiah);Faktur Pajak Standar EDY (pimpinan CV.

FITRIA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro73.309,00 (tujuh puluh tiga ributiga ratus sembilan rupiah);Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) senilaiRp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);26.

TIGASERANGKAI) pembayaran PPH (2%) senilai Rp327.600,00 (tigaratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);28.

FITRIA)pembayaran PPH (1,5%) senilai Ro137.455,00 (seratus tiga puluhtujuh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);Faktur Pajak Standar ABDUL NAIM (pimpinan CV. FITRIA) atasbelanja penggandaan senilai Rp10.080.000,00 (sepuluh jutadelapan puluh ribu rupiah);32.

Putusan Nomor 610 kK/Pid.Sus/2020Cetakan Kode Billing pembayaran PPH (2%) HASANUDDIN(pimpinan CV. SANJAYA PRATAMA) senilai Rp588.000,00 (limaratus delapan puluh delapan ribu rupiah);34.

Pembelian material Rp. 22.392.000,00 berdasar bukti kwitansipembelian dari Perusahaan Bahan Bangunan JAYA dan Pot PPN +PPH Rp. 2.340.981,00b. Pembelian material Galian C sejumlah Rp.8.855.00,00 sesuai kwitansipengiriman an. Sutanto dan Pot PPN + PPH Rp.120.750,00c. Konsumsi rapat Rp.540.000,00 berdasar kwitansi dari Catering Barokahdan Pot PPN + PPH Rp.19.636,00d. Upah tenaga Rp.11.200.000,00 sesuai bukti penerimaan An.

Pembelian material Rp. 2.859.000,00 berdasar bukti kwitansi pembeliandari dari Perusahaan Bahan Bangunan JAYA dan Pot PPN + PPH Rp.227.491,00b. Pembelian material Galian C sejumlah Rp.4.570.00,00 sesuai kwitansipengiriman an. Abdullah dan Pot PPN + PPH Rp.41.591,00c. Konsumsi pekerja Rp. 600.000,00 berdasarkan kwitansi CateringBarokahd. Upah tukang sesuai bukti penerimaan AN.

Belanja komputer Rp. 4.000.000,00 sesuai kwitansi pembelian dari AZComputer Tulung Klaten dan Pot PPN + PPH Rp. 418.181,002. Aplikasi buku kas (software) Rp. 1.000.000,00 sudahdipertanggungjawabkan sesuai kwitansi tanpa tanggal dan nama tempatpembelian3. Belanja kipas angin Rp.870.000,00 sesuai kwitansi pembelian dari AgungRejeki Mundu Tulung dan Pot PPN + PPH Rp.90.900,004.

Abdullah dan Pot PPN + PPH Rp.41.591,00c. Konsumsi pekerja Rp. 600.000,00 berdasarkan kwitansi CateringBarokahd. Upah tukang sesuai bukti penerimaan AN.

Lansia:Harto Trimo, Rejo Ublek, Tejo Tarmuji, Rejo, WiroKarang taruna desa Rp.10.000.000,00 sudah dipertanggungjawabkan untukkegiatan: 1. pengadaan seragam Rp.6.400.000,00 Pot PPN + PPH Rp669.091,00 berdasar kwitansi pembelian dari Toko Barokah 2. Biaya jahitRp.2.800.000,00 diterima oleh Sriyono Pot PPN + PPH Rp 101.818,00 3.pembelian ATK berdasar kwitansi pembelian dari toko Eka JayaHal 36 dari 149 halaman, Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Rp.130.000,00 Pot PPN + PPH Rp 13.590,00 4.

Ketentuan ini berlakuuntuk semua bidang usaha;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 TentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UndangUndang PPh), menyatakan:Pasal 6 ayat (1) huruf a:Besarnya penghasilan kena pajak dapat dikurangkan dengan biaya untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biayapembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasukupah, gaji, honorarium,

EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor: SE04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993),menyatakan:"Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UUPPh 1984 beserta penjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PPN1984 beserta penjelasannya diatur wewenang Direktur Jenderal Pajakuntuk mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan atastransaksi antar Wajid Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.Ketentuan tersebut berkaitan pula dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) sertaPasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh

Bahwa berdasarkan laporan keuangan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) diketahui terdapatpembayaran kepada Yamaha dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dimana Yamaha merupakan salahsatu pemegang saham dengan kepemilikan sebesar 96,96%,dengan demikian memenuhi kriteria hubungan istimewasebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh;11.3.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh a quo, dalam halterdapat hubungan istimewa, maka Direktur Jenderal Pajakberwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan danpengurangan sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yangtidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;11.4. Bahwa sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines, untukmenguji kewajaran dan kelaziman pembayaran royalti ataspemanfaatan intangible property, terdapat beberapa tahapan yangharus diperhatikan, yaitu:a.

TerlegalisirDokumen Penelahaan Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2014 Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Karimun;71. 1 (satu) Lembar Foto copy TerlegalisirSurat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411211 Kode Jenis Setoran 900 (PPN) Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran Dan KB Dalam Rangka Menuju Pelayanan Kelas Dunia (RSUD Kabupaten Karimun) Tahun Anggaran 2014; 72. 1 (satu) Lembar Foto copy TerlegalisirSurat Setoran Pajak (SSP) Kode Jenis Pajak 411122 Kode Jenis Setoran 900 (PPH

Karya GlobalSarana adalah sebesar 50 % (tidak termasuk biaya PPN dan PPh, biayainstalasi, biaya pengiriman, dan biaya pemeliharaan);2. PT. Tawada Healthcare dengan dukungan alat yang diminta yaitu :e USG 3D;Disepakati diskon / potongan harga yang diberikan kepada PT. Karya GlobalSarana adalah sebesar 30 % (tidak termasuk biaya PPN dan PPh, biayainstalasi, biaya pengiriman, dan biaya pemeliharaan).;3. PT.

Karya GlobalSarana adalah sebesar 30 % (tidak termasuk biaya PPN dan PPh, dan biayapengiriman);4. PT. Poly Jaya Medical dengan dukungan alat yang diminta yaitu :e Cold Storage;Disepakati diskon / potongan harga yang diberikan kepada PT. Karya GlobalSarana adalah sebesar 35 % (tidak termasuk biaya PPN dan PPh, biayainstalasi, biaya pengiriman, dan biaya pemeliharaan);5.

Fotocopy surat setoran pajak (SPP) sebesar Rp. 92.521.363,00 ataspembayaran PPh 22;i.

Karya Global Sarana adalah sebesar 30 %(tidak termasuk biaya PPN dan PPh,dan biaya pengiriman);d. PT. Polijaya Medikale Cold Storage;Diskon yang diberikan kepada PT. Karya Global Sarana adalah sebesar 35 %(tidak termasuk biaya PPN dan PPh,biaya instalasi,biaya pengiriman, dan biayapemeliharaan);e. PT. Bina Mitra Medikae Electrosurgical unit;Diskon yang diberikan kepada PT.

Karya Global Sarana adalah sebesar 30 %(tidak termasuk biaya PPN dan PPh, dan biaya pengiriman);d. PT. Polijaya Medikale Cold Storage;Diskon yang diberikan kepada PT. Karya Global Sarana adalah sebesar 35 %(tidak termasuk biaya PPN dan PPh, biaya instalasi, biaya pengiriman, dan biayapemeliharaan);e. PT. Bina Mitra Medikae Electrosurgical unit;Diskon yang diberikan kepada PT.

menghindari pemadamanmenjelang Idul Fitri sambil pihak Penggugat menyiapkan untuk COD.b Bahwa atas tawaran tersebut dan dikarenakan kebutuhan maka pihak Tergugat menyetujuisewa harian tersebut.c Bahwa besarnya keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugatadalah sebesar Rp. 103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu limadelapan ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atauyang berha diterima Penggugat atau setelah dipotong PPN 10% dan PPH

Februari 2012 sampai dengan September 2012 terdapatperhitungan sebagai berikut :a Penggugat Rekonpensi masih punya kewajiban membayar Tergugat Rekonpensi sebesarRp. 2.145.981.600, (Dua Milyar seratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapanpuluh satu ribu enam ratus rupiah) ditambah sewa harian sebelum COD sebesar Rp.103.645.885,20, (Seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu lima delapan ratus delapanpuluh lima rupiah dua puluh sen) sudah termasuk PPN 10%, atau setelah dipotong PPN10% dan PPH

kontrak tidak ada realisasinya ;Menimbang, bahwa jika memperhatikan surat bukti tertanda PXV berupa foto copyminutes of meeting, yang berisi selisih perhitungan daya mampu versi PLN dan AAE dari bulanOktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 maka denda yang diperlakukan kepadaPenggugat berdasarkan perjanjian yang dihitung atas ketidakmampuan supply perhitungannyasebagai berikut :Penerimaan kotor dari PLN Rp. 4.412.426.288,00 PPn 10 % Rp. 441.242.628,00 (4) Jumlah Rp. 4.853.668.916,00Potongan PPh

2012, oleh karena baik dalil gugatan maupun bantahan dariTergugat tidak didukung dengan bukti, sehingga harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 mengenai biaya sewa mesin sebelumCOD sebesar Rp. 103.645.885, petitum tersebut juga beralasan untuk dikabulkan karena haltersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan dalamjawaban dan gugatan Rekonpensi halaman 14 poin 11 a, namun jumlahnya harus disesuaikandengan perjanjian yaitu PPn 10 % dan PPh

bersangkutanMENGADILI: DALAM KONPENSI :Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji( Wanprestasi ) ;3 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih perhitungan denda kepada Penggugatsebesar Rp. 1.295.300.318, ( Satu milyar duaratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ributiga ratus delapan belas rupiah );4 Menghukum Tergugat Membayar biaya sewa mesin sebelum COD sebesar Rp.103.645.885, dikurangi PPn 10 % dan PPh

DIM terakhir melaporkan SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPh Pasal 25masa Mei 2015 tanggal 18 Juni 2015.Pengurus PT DIM adalah Direktur Utama: SOSTENES TIRALOLONGAN, Direktur: RUSLAN MANSUR dan Komisaris:RAHMAYANTI Belum pernah berkomunikasi dengan pengurus PT. DIM tersebut. Ya, pengawasan dan visit adalah sesuai dengan data SIDJP, PT. DIMberalamat di One Pacific Place Lt. 15 SCBD, JI. Jend. Sudirman Kav.5253 Jakarta.

Sepengetahuan saksi berdasarkan SPT Tahunan PPh badan 2012,penanggung jawab PT DIM adalah :1. Direktur: MOH. NUGROHO2. Komisaris : TJENG KUI FUN Data SPT PPh Badan tahun pajak 2013 dan 2014 tidak dapat dilihatmelalui SIDJP, sementara untuk tahun 2015 s.d. 2017 PT DIM belummelaporkan SPT PPh Badan. Berdasarkan data AHU akta nomor 25tanggal 08 Juni 2015 dengan notaris SRI JUWARIYANTI, S.H., M.Kn.diketahui terdapat perubahan susunan pengurus:1. Direktur Utama: SOSTENES TIRA LOLONGAN2.

Komisaris: RAHMAYANTI Yang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan PT DIM adalah MOH.NUGROHO sebagai Direktur sebagaimana terdapat dalam SPT PPhBadan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan PT DIM adalah sejak masa Mel2015 Wajib Pajak tidak pernah melaporkan SPT baik masa maupuntahunan.Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt Saksi belum pernah melakukan kegiatan kunjungan dan konsultasiterhadap PT DIM.