Putusan Nomor 290 /B/PK/PJK/2013atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) PPh BadanTahun 2006 yang ditetapbkan 4 Mei 2009 dan diterima tanggal 5 Mei 2009dengan alasan :1.Bahwa pajak yang terutang tersebut menurut petugas pemeriksadikarenakan adanya koreksi biaya penyusutan aktiva tetap sebesarRp.2.392.026.491,00 dan bunga pinjaman sebesar Rp.7.370.764.308,00,sehingga laba fiskal naik sebesar Rp.9.762.790.800,00;Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas pajak, Pemohon Banding tidakmenyetujui

biaya yang tidak bolehdikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak WajibPajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untukmendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaanpajaknya bersifat final";Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.4/1995 tanggal 05 Oktober 1995 tentang Perlakuan Biaya BungaYang Dibayar atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima AtauMemperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito atauTabungan Lainnya (Seri PPh

Banding);Bahwa dari hasil penelitian diketahui tidak ada peraturan fiskal yangmewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding)menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam bentuk deposito;Bahwa dengan demikian, sesuai dengan angka 4 huruf b Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE46/PJ.4/1995 tanggal 05 Oktober 1995tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar atau Terutang Dalam HalWajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa BungaDeposito atau Tabungan Lainnya ( Seri PPh

Tanggal 22 Desember 2010, berdasarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D), NSS 3786042A, nomor : 904080Q / 004 / 112, telahdicairkan dana sebesar Rp. 3.560.744.000,Setelah dipotong PPN dan PPh, maka ditransfer uang sebesarRp. 3.188.484.400, ke rekening CV.

Tanggal 22 Desember 2010, berdasarkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D),NSS 3786042 A, nomor : 904080Q /004/112, telah dicairkan dana sebesarRp. 3.560.744.000,Setelah dipotong PPN dan PPh, maka ditransfer uang sebesar Rp.3.188.484.400, ke rekening CV.

KARYA MEDIKA di Bank Sumut CabangUtama Medan dengan nomor AC : 100.01.04.1247381 (Tahap I);Jadi Total uang yang ditarik oleh Penyedia barang jasa setelah dipotong PPNdan PPh sebesar Rp 3.985.605.500, ( Tiga Milyar Sembilan ratus delapanpuluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnyadikirim kerekening Nomor.

KARYA MEDIKA di Bank Sumut CabangUtama Medan dengan nomor AC : 100.01.04.1247381 (Tahap 1);Jadi Total uang yang ditarik oleh Penyedia barang jasa setelah dipotong PPNdan PPh sebesar Rp 3.985.605.500, ( Tiga Milyar Sembilan ratus delapanpuluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah) yang seluruhnyadikirim kerekening Nomor.

Karya Medika setelahdipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 3.985.605.500, (tiga milyar sembilanratus delapan puluh lima juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah).

Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara;5).

Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara;.

Bukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas Negara;Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor O06 Tahun 2010 tentangPedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) KabupatenLabuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20Hal. 53 dari 135 hal. Put.

TerbandingNomor KEP585/PJ.07/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 dengan penjelasansebagai berikut:Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa LuarNegeri sebesar Rp5.274.456.663,00Menurut Pemeriksa.Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp5.274.456.663,00 berdasarkan ekualisasi objekPajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dengan pembebanan biaya terkaitpada Pajak Penghasilan Badan, dengan perincian sebagai berikut:Perincian JumlahJasa PPh

Rp1.786.056.018,00Biaya Subkontraktor Rp3.163.644.696,00Komisi Rp 324.755.949.00Total Rp5.274.456.663,00Menurut Pemohon Banding.Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanberdasarkan ekualisasi semata adalah tidak tepat karena di dalam biayabiayatersebut di atas, tidak semuanya merupakan objek Pajak Pertambahan NilaiJasa Luar Negeri;Bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi objek PajakPertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dapat dirinci sebagai berikut:Perincian Jumlah TanggapanJasa PPh

Putusan HakimBiaya Expatriate / Jasa PPh 21/26 1.786.056.018Biaya subkontraktor 3.163.644.696 Tidak dipertahankan Rp.1.058.659.620,00Komisi 324.755.949 Tidak dipertahankanTotal 5.274.456.663 Bahwa untuk pembuktian atas biaya Gaji Expatriate dan komisitidak terdapat perbedaan antara hasil penelitian terhadap putusanpengadilan dengan pendapat Majelis Hakim, namun atas biayasubkontraktor terdapat perbedaan, dengan atas selisih perhitungan: DPP PPN JLN Cfm Terbanding (SKPKB) 5.274.456.663Koreksi yang

No. 1687 K/PDT/2010 Pajak PPh Penjual sebesar 5 % dari Rp 4.000.000.000, sebesarRp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

Dan Pajak PPh Pembeli 5 % sebesarRp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) telah diterima oleh Tergugat Illseluruhnya, yang seharusnya kewajiban pajak pembeli sebesar 5% menjaditanggung jawab pembeli namun telah dipotong sepihak oleh Tergugat Il darinilai tersebut di atas, jadi terdapat kelebihan penerimaan oleh Tergugat Ilsebesar Rp 200.000.000, yang merupakan hak Penggugat, dan yang wajibdikembalikan oleh Tergugat Il kepada Penggugat; Bangunan rumah di atas tanah sertifikat HGB No.204/ Kebon Jeruk

PPh Pembeli sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;b. Sewa kamar atau ruangan oleh penyewa Rp 315.000.000, (tiga ratus limabelas juta rupiah) ;c.

Kerja (SPMK)Nomor : 426.23/ =/SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

/SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29Mei 2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00(delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribudelapan ratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh 4 (2) dan Infak maka uang

Kerja (SPMK) Nomor> 426.23/ /SPMK/Otsus/2012 tanggal 08 Mei 2012, dilanjutkan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : 00111/SPMBL/1.18.01.00/OTS16/2012 tanggal 16 Mei 2012, lalu sehingga terbit SP2D nomor : 0003937/LSBL/2012 Tanggal 25 Mei 2012 dan cair dana Tahap I (pertama) pada tanggal 29 Mei2012 yakni pembayaran uang muka kerja 20% sebesar Rp.889.298.800,00 (delapanratus delapan puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu delapanratus rupiah), setelah dikurangi PPN, PPh

Balok Beton belakang 8,17 Pekerjaan Rabat Beton ( depan tribun ) 29,40aoa we SSJumlah selisih pekerjaanPAJAK PPN : 10%PPh Pasal 4 (2) : 3%Infaq : 0,5 %Jumlah Kerugian Negara/Daerah (A (B + C + D))2,334,9157,0220,2822,0013,37326,68326,6841,4714,759,7223,8254,21225,54225,54133,8529,1732,7815,02351,377,6114,81205.763.400,0012.321.720,0020.022.795,0032.344.515,005.203.968,0095.221.236,0087.703.770,0078.079.135,50124.200.000,0032.410.438,50422.818.548,003.784.704,0069.251.808,0056.267.094,0093.588.655,00212.615.200,0083.462.400,0023.335.515,72542.305.376,7213.123.063,80234.150.329,70152.737.987,5072.458.559,0017.110.912,5027.954.902,2518.560.220,00536.095.974,75Total

total harga pekerjaan = A + B 4.446.494.028,01, dibulatkan menjadiRp.4.446.494.000,00Bahwa realisasi di lapangan menunjukan saksi SIARRUDIN selaku yangdifungsikan sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan telah mengurangi volumepekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang di dalamKontrak dan Kontrak Addendum, yakni terdapat kekurangan sebesarhalaman 45 , No. 28/Pid.Tipikor/2014/PTBNARp.548.926.736.08, sehingga selisih bersih setelah dikurangi pajak PPN 10%54.829.673., PPh

Putusan Nomor 1219/B/PK/PJK/201 7SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan Bisnis Pertamina dan Kontraktor PSC) ep Pertamina & Anak Perusahaan (AP)PELAPORAN KEUANGAN P PELAPORAN KEUANGANNeraca dan Laporan Laba Rugi Operasl Sendiri NeracadanLaporanLabaRugiOperasi NeracadanLaporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dantidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN k PertamiFAJAK BADAN UU PPh No.7/1983diubahterakhiruU

=O UU No.8/1971 tentang Perusahaan PPh No.36/2008 mosPertambangan Minyak dan Gas Bumi Pengenaan PPh Progressive dan 28% BAJAN BADANKewajiban setoran Bagian Pemerintah ike : eae Tidak ada Obyek PPh Badan atas laba,caiek tan: nies tahun 2009, sejak 2010 menjadi 25% dari seiuryh laba didistribusikan kepadaone Laba bersih usaha Sendiri, Panerimaan Laba bersih al ah dan Gas Producer (Chevron,bonus Retenai Total, Vico) saeniidiiilimaaiiiii ita aie, KarekteristikKHUSUS pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan

PAJAK BADAN :UU PPh No.7/1983 diubah . Penghasilan dan Biaya Pengolahan tidak dibukvkan oleh Pertamina sedangkanterakhir UU PPh No. 36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan ataa nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi Pertamina2. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakansebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr.

Eva Evi Bersaudara,terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debetsebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) padatanggal 13 September 2008;4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelahdikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkanoleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (KepalaDesa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesarRp74.000.000,00 oleh karena dipotong oleh Sdr.

nampaknyajustru akan dapat berdampak kepada kerugian Negara yang jauh lebihbesar ;Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata ;Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebut harusjuga diartikan bahwa tarif PPh

Adapun UU PPh yang berlaku adalah sbb:UU No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dan tarif PPh Badannyaadalah 10%, 15% dan 25% ;UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengan tarif PPh Badannyaadalah 10%, 15% dan 25% ;Hal. 25 dari 40 hal. Put.

No. 853/B/PK/PJK/2012e UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dengan tarif PPh Badannyaadalah: Untuk tahun pajak 2009 = 28% ; untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya = 25% ;Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, dengan menerapkan tarifPPh Badan berdasarkan UndangUndang tersebut di atas, makapemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan sampai denganperiode tahun pajak 2005 2010 yaitu kurang lebih sebesar USD 343juta (Bukti PK11)

Uang muka sebesar 20% sebesar Rp.461.591.400, setelahdipotong PPN dan PPH oleh BPKAD Kab.Lebak kemudianditransfer ke rekening Giro PT. Dharma Usaha Taruna Ampatsebesar Rp.411.235.974,b. Termin sebesar Rp.865.483.875, setelah dipotong PPN danPPH BPKAD Kab.Lebak kemudian ditransfer ke rekening GiroPT. Dharma Usaha Taruna Ampat Sebesar Rp.771.065.435,c.

DUTA sebagai penandatangan kontrak denganRumah Sakit sebesar 17,5 % dari Nilai Kontrak PPN PPH sesuaikesepakatan dalam SPK yang ditandatangani bersama sama denganPT. KHI dan PT. DUTA disaksikan oleh dr.

Pembayaran uang muka 20% dari niai kontrak dikurangi retensi sebesar5% = Rp. 461.591.400,00 PPn dan PPh = Rp. 411.235.974,00 (empatratus sebeas juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluhempat rupiah), oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT.DUTA Nomor : 19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung.Dari uang muka tersebut oleh H.

Termijn sebesar 50% dari nilai kontrak diurangi retensi sebesar 5% =Rp. 865.483.875,00 PPn dan PPh = Rp. 771.067.435,00 (tujuh ratustujuh puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh limarupiah) oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT. DUTANomor : 19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung. Dariuang muka tersebut oleh H. Erry Djuhaeri (selaku Direktur PT.

Termijn sebesar 50% dari nilai kontrak diurangi retensi sebesar 5% = Rp.865.483.875,00 PPn dan PPh = Rp. 771.067.435,00 (tujuh ratus tujuhpuluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)oleh BPKAD Kab. Lebak ditransefer ke rekening PT. DUTA Nomor :19.0000376.07 pada Bank Jabar Cabng Rangkasbitung. Dari uang mukatersebut oleh H. Erry Djuhaeri (selaku Direktur PT.

Olivia Afiaty, SH, M.Hum.59. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. Pasal 25 No. NPWP. 06.938.823.9-015.000 An. Olivia Afiaty, SH,M.Hum senilai Rp. 3.447.799,- berikut setoran pajak ke kantor penerima pembayaran tertanggal 12 Desember 2007.60. 1 (satu) lembar asli surat Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta No. 967/1.711.83 tanggal 17 Juli 2007 perihal permohonan pengukuran/gambar situasi kepada Ka.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 101.039.500,- nama pemegang rekening KPKPN.71. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5-072.000 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 101.039.500,- untuk bulan Desember.72. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Santini Sudharno/Sudharno Mustafa, SH untuk PPH Pasal 25 bulan Nopember 2007, NPWP. 05.012.485.8-071.000 tanggal 29 Desember 2007 senilai Rp. 104.039.500,-.74. 1 (satu) buah asli Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 29 tanggal 28 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris Olivia Afiaty, SH, M.Hum.75. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik No. 143 di Ds. Lebak Bulus An.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 256.157.500,- nama pemegang rekening KPKPN.78. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5-072.000 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp. 256.157.500,-untuk bulan Desember 2007.79. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750,- nama pemegang rekening KPKPN.85. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib Pajak Hj. Santini Sudharno / Sudharno Mustafa, SH untuk bulan Desember 2007 NPWP. 05.012.485.8-071.000 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750,-.86. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Rek.108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 101.039.500, namapemegang rekening KPKPN.71. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. PelayananPemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5072.000 tanggal 7 Desember2007 senilai Rp. 101.039.500, untuk bulan Desember.72. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Rek.108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilat Rp. 256.157.500, namapemegang rekening KPKPN.78. 1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka. PelayananPemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP. 00.155.382.5072.000 tanggal 7 Desember2007 senilai Rp. 256.157.500,untuk bulan Desember 2007.79. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Rek.108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750, namapemegang rekening KPKPN.85.1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib Pajak Hj. Santini Sudharno /Sudharno Mustafa, SH untuk bulan Desember 2007 NPWP. 05.012.485.8071.000tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp. 19.891.750..86.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai ke No.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp.256.157.500, nama pemegang rekening KPKPN.1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 4 ayat 2 Wajib Pajak Ka.Pelayanan Pemakaman Prop. DKI Jakarta NPWP.00.155.382.5072.000 tanggal 7 Desember 2007 senilai Rp.256.157.500,untuk bulan Desember 2007.1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai keNo.

Rek. 108.01.14090.8 tanggal 07 Desember 2007 senilai Rp.19.891.750, nama pemegang rekening KPKPN.1 (satu) lembar asli SSP PPH Pasal 25 Wajib Pajak Hj. SantiniSudharno / Sudharno Mustafa, SH untuk bulan Desember 2007NPWP. 05.012.485.8071.000 tanggal 07 Desember 2007 senilaiRp. 19.891.750..1 (satu) lembar asli slip setoran Bank DKI Jakarta setoran tunai keNo.

Pengadilan Pajak;Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan:Bahwa perhitungan menurut Keputusan Terbanding adalah sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah / Menjadi(USD) (Dikurangi) (USD)Penghasilan Netto 1,995,817.00 0.00 1,995,817.00Kompensasi Kerugian 0.00 0.00 0.00Penghasilan Kena Pajak 1,995,817.00 0.00 1,995,817.00PPh Terutang 596,918.00 0.00 596,918.00Kredit Pajak 1,446,545.00 0.00 1,446,545.00PPh Kurang (Lebih) Bayar (849,627.00) 0.00 (849,627.00)Sanksi Administrasi 0.00 0.00 0.00Jumlah PPh

pemotonganPajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengandemikian berdasarkan azas equal treatment seharusnya Terbanding tidakmelakukan koreksi biaya tersebut dalam Pajak Penghasilan Badan;Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasanalasan di atas, maka PemohonBanding memohon agar seluruh koreksi Terbanding dibatalkan karena tidaksesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;Perhitungan Yang Seharusnya Menurut Pemohon BandingUraian SPT (USD) Jumlah Penghasilan Neto 1,286,579.00 PPh

Putusan Nomor 1814/B/PK/PJK/2016PPh Pasal 24 14,931.00Fiskal Luar Negeri 5,201.00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan: 1,446,545.00Jumlah PPh yang Kurang/(Lebih) dibayar (1,067,553.00)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46089/PP/M.III/15/2013, tanggal 04 Juli 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1387/WPJ.07/2011 tanggal 16Juni 2011, tentang

biaya royalty benarbenar telahdibayarkan oleh Pemohon Banding dan dicatat dalam pembukuanPemohon Banding serta Pajak Penghasilan Pasal 26nya telahdibayarkan;Halaman 34 Alinea ke2:bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksiTerbanding atas Harga Pokok Penjualan berupa biaya royalty sebesarUSD 330,534.00 tidak dapat dipertahankan;Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh

persidangan dan bertentangan dengan ketentuan peraturanperpajakan yang berlaku;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tidak mempertahankan Koreksi atas Harga Pokok Penjualansebesar USD330,534.00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukupdan bertentangan dengan fakta yang nyatanyata terungkap dalampersidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 26A ayat(4) UU KUP, Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor194/PMK.03/2007, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh

HadjiKalla atas pembelian mobiambulance dari Pemkab Jeneponto; Kwintasi pembayaran PPn dan PPH dariPT. Hadji Kalla sebesar Rp.6.525.100, (enam juta lima ratusdua puluh lima ribu seratus rupiah)tanggal 19 Juni 2002; Bukti pengiriman uang dari BANK BRICab. Jeneponto ke PT. Hadji KallaCab. Bulukumba sebesar Rp.157.100.000, (seratus lima pnluhHal. 13 dari 32 hal. Put.

HadjiKalla atas pembelian mobiambulance dari Pemkab Jeneponto; Kwintasi pembayaran PPn dan PPH dariPT. Hadji Kalla sebesar Rp.6.525.100, (enam juta lima ratusdua puluh lima ribu seratus rupiah)tanggal 19 Juni 2002; Bukti pengiriman uang dari BANK BRICab. Jeneponto ke PT. Hadji KallaHal. 17 dari 32 hal. Put. No. 194PK/Pid.Sus/2010Cab.

Hadji Kallaatas pembelian mobil ambulance dari Pemkab.Jeneponto ;Kwitansi pembayaran PPN dan PPH dari PI. HadjiKalla sebesar Rp. 6.525.100, (enamjuta lima ratus dua puluh lima ribu seratusrupiah) tanggal 19 Juni 2002 ;Bukti pengirimaan uang dari Bank BRI Cab.Jeneponto ke PT. Hadji Kalla Cab.

HadjiKalla atas pembelian mobiambulance dari Pemkab Jeneponto;Kwintasi pembayaran PPN dan PPH dariPT. Hadji Kalla sebesar Rp.6.525.100, (enam juta lima ratusdua puluh lima ribu seratus rupiah)tanggal 19 Juni 2002;Bukti pengiriman uang dari BANK BRICab. Jeneponto ke PT. Hadji KallaCab.

Hadji Kallaatas pembelian mobil ambulance dari Pemkab.Jeneponto ;= Kwitansi pembayaran PPN dan PPH dari PI. HadjiKalla sebesar Rp. 6.525.100, (enamjuta lima ratus dua puluh lima ribu seratusrupiah) tanggal 19 Juni 2002 ; Bukti pengirimaan uang dari Bank BRI Cab.Jeneponto ke PT. Hadji Kalla Cab.

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita HilirAsli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru PasarPelita Hilir ( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) PekerjaanPengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (80%) tanggal10 Februari 2011 (1 lembar).f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan PengawasanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (80%) tanggal 10 Februari2011 (1 lembar).g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni2011 (1 lembar).h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor ;000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar).i.

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita HilirAsli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar PelitaHilir (1 lembar)Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% PerencanaanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir89. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaranUang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir( 1 lembar)90.Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihalPembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru PasarPelita Hilir ( 1 lembar)91.Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No.

Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk PekerjaanPembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Purukcahu 22 Desember 2010 (2 lembar)102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk PekerjaanPembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember2010 (1 lembar)103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% :a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% nomor: /027/PPKUMKM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 (1 lembar)b.

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) diantaranya adalah Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilaan SKPKB PPh Badan Nomor00006/206/09/092/11 tanggal 28 April 2011 dengan jumlah yang masih harusdibayar sebesar Rp.2.408.897.528,00;3.

Pada tanggal 22 Juli 2011, Penggugat mengajukan permohonan keberatanatas SKPKB PPh Badan Nomor : 00006/206/09/092/11 tanggal 28 April 2011melalui surat permohonan keberatan Nomor: LMLGKWI/PDPF110526tanggal 15 Juli 2011;4. Setelan melakukan penelitian atas permohonan Penggugat tersebut,Tergugat menerbitkan Nomor : S00142/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25Juli 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi PersyaratanFormal.

Penggugat juga berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak tidak adildengan menerbitkan Surat Nomor : S146/WPJ.19/KP.0203/2011 tentangRalat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formalsetelah batas waktu penyampaian Surat Keberatan terlampaui, yaitu padatanggal 18 Agustus 2011 (karena dikirimkan melalui pos, Surat Tergugatbaru Penggugat terima tanggal 7 September 2011);Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam poin latar belakangbahwa Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPh

Ringkasan Kronologi Kejadian15 Juli 2011, Pemohon mengajukan surat permohonan keberatan melalui SuratKeberatan Nomor: LMLGKWI/PDPF110526 atas SKPKB PPh Badan;22 Juli 2011, setelanh menerima Surat Keberatan tersebut, Termohonmemberikan bukti tanda terima berupa Bukti Penerimaan Surat PEM:000206092jul2011, dimana didalamnya Termohon menyatakan bahwa statusSurat Keberatan yang diajukan Pemohon adalah Lengkap,25 Juli 2011, Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Nomor:$00142/WPJ.19 /KP.0203/2011, yang

Perlu Pemohon sampaikan bahwa SuratPermohonan Keberatan atas SKPKB PPh Badan telah Pemohonsampaikan pada tanggal 22 Juli 2011. Adapun batas waktupenyampaian surat keberatan Pemohon yang seharusnya adalah 3bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, yaitu tanggal 27 Juli2011.

Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalahkoreksi DPP PPN Masa Pajak April 2008 sebesar Rp1.438.052.028,00yang terkait dengan sengketa koreksi peredaran usaha di PPh BadanTahun Pajak 2008 sebesar Rp11.267.227.916,00, sehingga terkaitdengan pembahasan sengketa Peredaran Usaha di PPh Badan;Bahwa atas sengketa koreksi peredaran usaha pada PPh Badan TahunPajak 2008 sebesar Rp11.267.227.916,00, Mejelis Hakim PengadilanPajak memutuskan untuk tidak

Bahwa jumlah koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri Masa Pajak April 2008 sebesarRp1.438.052.028,00 sama dengan dasar koreksi perhitunganPeredaran Usaha di PPh Badan, yaitu berdasarkan analisapemakaian filter Khusus jenis sigaret kretek mesin, denganHalaman 14 dari 35 halaman.

5.6. 6.perhitungan 1 batang filter 12 cm untuk 6 batang rokok @ 2 cm,yang kemudian di konversi ke dalam jumlah produksi perjenis/merek rokok dan dikalikan besarnya nilai pita cukai, sehinggadiperoleh koreksi atas objek yang belum dipungut PPN selamatahun 2008 tersebut adalah sebesar Rp17.256.624.338,00 dankemudian bagian koreksi utk Masa April 2008 adalah sebesarRp1.438.052.028,00 (yang dihitung dari Rp17.256.624.338,00dibagi 12);Bahwa koreksi DPP PPN didasarkan pada hasil equalisasi denganDPP PPh

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : S4715/PW06/5/2006 tanggal 5 Desember 2006 Hal : LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun2005 disebutkan : e Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan buktibuktipendukungnya, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukanpembayaran kendaraan dinas sebagai berikut :No Nama Kendaraan Nomor/Tanggal Jumlah Pembayaran (Rp)SPM/RekananPPN PPh

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : S4715/PW06/5/2006 tanggal 5 Desember 2006 Hal : LaporanHasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun2005 disebutkan :e Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan buktibuktipendukungnya, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukanpembayaran kendaraan dinas sebagai berikut : No Nomor/Tanggal Jumlah Pembayaran (Rp)SPM/RekananNama Kendaraan PPN PPh

Utama Motor pertanggal 22Maret 2005.Foto Copy Faktur Pajak Standar tertanggal Lubuk Linggau 22 Maret 2005dan Surat Setoran Pajak PPN dan PPh tertanggal Mukomuko, 21 Agustus2005. Foto Copy Rekening Koran dan Bank BCA KCU Lubuk Linggau No.Rek:Periode 31082005 sampai dengan 30092005. Foto Copy Biaya Balik Nama (BBN) Maret 2005, tanggal 22032005. Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.130/SZ/TBLLG/VIII/2005Kendaraan Suzuki Escudo XL7 Palembang tanggal kosong.

Utama Motor Tahun 2005kendaraan non dinas jenis Honda Mcb Win adalah Rp. 10.700.000, danjenis Honda Supra Fit Tromol lebih kurang Rp. 10.625.000, dari dargatersebut sudah termasuk PPn, PPh, BBNKB dan keuntungan penjualanPD. Utama Motor.Hal.49 dari 65 hal.Put.No.1811 K/Pid.Sus/2011Dari keterangan saksi tersebut telah sangat jelas keuntungan yang diterimapihak PD Utama Motor On The Road dari PD.

Utama Motor Tahun 2005untuk harga kendaraan non dinas saja jenis Honda Mcb Win adalahRp.10.700.000, dan jenis Honda Supra Fit Tromol lebih kurangRp.10.625.000, dari harga tersebut sudah termasuk PPn, PPh, BBNKBdan keuntungan penjualan PD. Utama Motor. Sedangkan harga jual per unitkendaraan bermotor roda dua dari PD.

, maka seharusnya tidakmenanggung biaya Royalty;tidak ada bukti keberadaan atau eksistensi dari pembayaran Royalty tersebut;bahwa Pemohon Banding didalam surat banding a quo, surat penjelasan tertulis danpenjelasan dalam persidangan menyatakan:berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PPN, Royalty yang dibayarkansudah sesuai dengan definisi Royalty;menjelaskan eksistensi, manfaat dan kewajaran dari pembayaran Royalty atasTechnical Assistance Fee;berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang PPh

Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan PPh 5% Final yangseharusnya tidak terutang sebesar Rp1.313.851.200,00 kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 18 November 2010;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak NomorPut.33349/PP/M.XIII/99/2011, tanggal 19 Agustus 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor S813

Tahun Pajak 2010, atas nama Ahmad Dasuki, NPWP14.040.242.1733.000, beralamat di Jalan Murakata, RT 006, RW 003, BukatHulu Sungai Tengah, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:Penghasilan Neto Rp 219.349.619,00Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 19.800.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 199.549.619,00PPh Orang Pribadi terutang Rp 24.932.443,00Kredit Pajak Rp 13.495.902,00PPh Orang Pribadi Kurang/(Lebih) Bayar Rp 11.436.541,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 5.489.540,00Jumlah PPh