AYAH PEWARIS' meninggal dunia diDaik Lingga pada tanggal 8 Mei 1971 menurut Surat keterangan dariKantor Kelurahan Dabo Nomor 141/KETIII/2019 tanggal 26 Maret 2019,sedangkan IBU PEWARIS meninggal dunia di Daik Lingga pada tanggal14 Maret 2009, menurut Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan DaboNomor 142/KETIII/2019 tanggal 26 Maret 2019;Hal 2 dari 13 hal Pen No. 0070/Pdt.G/2019/PA.Dbs4.

meninggal dunia jugameninggalkan harta berupa uang di Bank BRI Unit Daik Lingga sebesar Rp.182.838.299,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluhdelapan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);Menimbang, sebagaimana dalil permohonan Pemohon I/Kuasa ParaPemohon yang dibuktikan dengan bukti P.7 terbukti bahwa almarhumPEWARIS meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2019 karena sakit;Menimbang, bahwa ayah kandung PEWARIS bernama AYAH PEWARIStelah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1971

TERMOHON (Pemohon s/d Pemohon IV dan Termohon) (vide bukti P.13);Menimbang, bahwa Para Pemohon hanya minta ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhum PEWARIS dan berdasarkan buktibukti Surat (P.7 sampaiHal 10 dari 13 hal Pen No. 0070/Pdt.G/2019/PA.Dbsdengan P.15) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telahmenemukan fakta hukum: Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 21019karena sakit; Bahwa ayah kandung PEWARIS bernama AYAH PEWARIS telah meninggaldunia pada tanggal 8 Mei 1971

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Tiana Binti Sager.telah menikah 1(satu) kali yaitu dengan Rapiansyah bin Janji. sesuai dengan buku nikah yangdikeluarkan oleh kecamatan Pasir Belengkong kabupaten Pasir dengan nomor17/1971 U No.91810 tanggal 28081971,3.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Rapiansyah dan Tiana,Nomor 17/1971 tanggal 30 November 1971, dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Poskemudian diberi kode bukti (P.4);5.

PENETAPANNomor 27/Pdt.P/2019/PA.PstBo NN AeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:Pemohon, lahir pada tanggal 11 Desember 1971, Agama Islam, pendidikanterakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tentara NasionalIndonesia, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, SebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 22 Maret2018 yang di daftarkan di Kantor Lurah Setia Negara dengan Nomor473.32/253/SN/111/2018 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Warisyang dikeluakan oleh Lurah Setia Negara dan Diketahui oleh CamatKecamatan Siantar Sitalasari dengan Nomor 145/612/SNVI/2019Almarhumah Istri Pemohon meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yangbernama:4.1 Pemohon, lahir pada tanggal 11 Desember 1971, agama Islam,pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan

Saksi Pertama, tempat tanggal lahir, Simalungun, 01 Desember 1971,agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan teman kerjaPemohon / tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1994 karenasamasama berdinas di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat; Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Istri Pemohon; Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut

Nomor 12/Padt.G/2015/PN.Pdle Timur : berbatasan dengan Jaswira.e Selatan :berbatasan dengan Tanah Milik Rusdi bin AdulBahwa tidak benar Yahya bin sanu memiliki tanah di Blok babakanteureup Desa Kadu Pandak Kecamatan Picung Kabupaten PandeglangLeter C Nomor 847, Persil 60b seluas 12.500M2;Bahwa Yahya bin sanu memiliki tanah di Blok Babakan Teureup DesaKadu Pandak Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang hanya seluas5.828 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli sebelum diaktakantertanggal 15 Oktober 1971

GUGATAN LEWAT WAKTU/DALUARSABahwa gugatan yang di ajukan Penggugat sudah lewat waktu,mengingat bahwa dalam perkara ini bukan merupakan sengketa waris,karena tanah milik Yahya bin sanu telah di perjual belikan secara sahmenurut hukum oleh Pemiliknya yang tidak perlu mendapat persetujuandari anak maupun cucunya yaitu Penggugat dimana jual beli tersebutdilakukan pada tanggal 15 Oktober 1971, yang sampai dengan saatsekarang sudah mencapai lebih dari 20 tahun dan selama itu tidak adatuntutan dan atau

dengan Tanah Milik UdinYang telah ditempati baik oleh Orang Tua Para Tergugat Konpensimaupun oleh Para Tergugat Konpensi sejak tahun 1971, sejak di bellidari kakek Penggugat Konpensi, tidak pernah ada gangguan baikdari anakanak Yahya bin sanu Kakek Penggugat Konpensi maupunoleh Anakanak Yahya Bin Sanu;4.

Tergugat Konpensi dapatmelakukan apa saja terhadap tanah yang dipersengketakan,yaitu menanam pepohonan dan mendirikan 2 (dua) buahbangunan rumah tinggal dan satu buah Toko yang ditempati olehTergugat Ill dan oleh Ny.Rohana Binti H.Bahri dan terhadappenebangan Pohon yang dilakukan Tergugat Konpensi adalahSuatu hak dari Tergugat Konpensi.Bahwa dalam Poin 10 adalah tidak benar, Tergugat Konpensimelakukan pemagaran sesuai luas yang tertera dalam Akta Jual Belisebelum diaktakan tertanggal 15 Oktober 1971

Bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam Poin 2 diperoleh ParaPenggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi berdasarkanpembelian orang Tua Para Penggugat Rekonpensi/ParaTergugat Konpensi dimana Yahya bin sanu (kakek TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi) selaku Penjual dan H.BahriBin Pariasa (Orang Tua Para Penggugat Rekonpensi) SelakuPembeli, hal mana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Jual Belisebelum diaktakan tertanggal 15 Oktober 1971 dan berdasarkanAkta Jual Beli No.46/IV/PPAT/1986, tertanggal

dengan memuatmateri yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan denganmencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkantanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu TandaPengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh PengadilanTinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khususdimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayatHalaman 4 dari 7 Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Blicn(1) Rog, SEMA Nomor 01 Tahun 1971

tanggal 23 Januari 1971 jo.

., berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2014, agar bertindak untuk dan atasnama pemberi kuasa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkankeabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukanPenerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini; Halaman 4 dari 9 ; Penetapan Nomor : 0105/Pdt.P/2014/PA.Ngj.Menimbang, bahwaberdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMANo. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat

yaitu untuk anak Hasnah Yahya(ic.tergugat II),Abdurrahim,dan Abu Samin;Bahwa oleh karena 3(tiga) bagian tanah tersebut dibeli oleh Jachja selaku ayah daritergugat II,Alm Abdurrahim dan Alm Abu Samin maka tanah tersebut adalahmerupakan tanah pemberian yang diberikan oleh Jacja kepada tergugat II,AlmAbdurrahim dan Alm Abu Samin;Bahwa selanjutnya,tanah yang menjadi bagian dari Alm.Abdurrahim tersebutkemudian dijual oleh Alm.Abdurrahim kepada Tergugat IJ berdasarkan surat jualbeli bertanggal 19 April 1971

dalil penggugat yangmengatakan surat jualbeli tanah tersebut diserahkan kepada Tergugat II adalahasumsi/dugaan sematamata dari Penggugat dan mohon untuk tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia;Bahwa alm.Abdurrahim kemudian menjual bagian tanah bagian tanah miliknyayang seluas + 1.060 m2 persil nomor 103 yang terletak dilingkungan III KelurahanTiti Papan LKecamatan Medan Deli Kota Medan(dhi.marelan titi papan) tersebutkepada tergugat II,berdasarkan surat jual beli bertanggal 19 April 1971

persil nomor 103yang terletak dilingkungan III Kelurahan Titi papan kecamatan Medan Deli KotaMedan(dhi.Marelan Titi papan) tersebut kepada tergugat II berdasarkan surat jualbeli bertanggal 19 April 1971,adalah sah dan mengikat secara hukum sebagaimanadiatur dalam pasal 1320 jo.1338 jo.1457 KUHPerdata.Sehingga peralihan hak dariAlm.Abdurrahim kepada tergugat II atas tanah seluas + 1.060 M?

papan kecamatan medandeli seluas +.1.277 m2 tanah tersebut dikusai sejak tahun 1974 sampai dengan saatini tertanggal 10 Oktober 2013 ,selanjutnya diberi tanda................ cece eee ee eeeMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat II telah mengajukan buktisurat berupa :1Bukti TH1 : foto copy Surat Djual Beli antara Tengku Chairiah denganAbdurrahim (Ayah Penggugat) bertangal 19 Oktober 1953 ;Bukti TH2 : berupa foto copy Surat Djual Beli antara Abd.Rahim Ydengan Hasnah Y bertanggal 19 April 1971

kepunyaan Abusamin;Selanjutnya pada tanggal yang sama telah dibeli tanah oleh Yahya pada TengkuChairiah yang diperuntuhkan kepada Abusamin mengenai batasbatas tersebut :e Sebelah utara dengan persil no.79 kepunyaan Ny.Siyem;e Sebelah selatan dengan tanah kampung;e Sebelah barat dengan dengan tanah persil no.103 kepunyaan Abdurrahim;e Sebelah Timur persil 105 kepunyaan Hasnah;Menimbang,bahwa sesuai dengan surat bukti T II.2 telah terjadi jual beli dariAbd.Rahim kepada Hasnah pada tanggal 19 April 1971

+ 891m2;d Almarhum NI NENGAH REPOT (Ibu Kandung Tergugat 1 s/d 3) AktaHibah No. 86/1977 tanggal 21 Mei 1977, luas tanah yang dihibahkan adalahseluas + 540 m2;Bahwa selanjutnya secara diamdiam tanpa ijin dan sepengetahuan paraPenggugat, dengan berdasarkan akta hibah tersebut di atas, tanah sengketa telahdibuatkan sertifikat hak milik atas tanah mereka masingmasing yaitu :a Sertifikat Hak Milik No. 1146, No. 2158, No. 2159 atas nama Made Merthayasa(Tergugat 1);b Sertifikat Hak Milik No. 1503, No. 1971

tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa dari almarhum IMade Layar kepada Tergugat 1 s/d 3 dan kepada I Nengah Repot yaitu Akta HibahNo. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 86/1977 tanggal 21 Mei 1987 adalah tidak sahdan tidak mempunyai nilai pembuktian;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaituSertifikat Hak Milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa (Tergugat1), Sertifikat Hak Milik No. 1503, 1971

adalah tidak sah sehingga oleh karena bukti kepemilikanadalah merupakan produk administrasi Negara yaitu Menteri Negara/Kepala BadanPertanahan Nasionaol Kota Mataram, maka dengan menyatakan tidak sahnya suatuproduk pemerintah, sudah merupakan badan peradilan lain yang berwenang untukmenguji sah atau tidaknya produk yang diterbitkan oleh badan dalam pemerintah.Sehingga dalam hal ini surat gugatan wajib diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Hal ini sesuai Yurisprudensi MARI tanggal 3 November 1971

tidak sahdan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa darialmarhum I Made Layar kepada Tergugat I s/d III dan kepada almarhum NiNengah Repot yaitu Akta Hibah No. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 96/1977tanggal 21 Mei 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaitusertifikat hak milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa,(Tergugat I), sertifikat hak milik No. 1503, 1971

tersebut adalah tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa darialmarhum I Made Layar kepada Tergugat I s/d III dan kepada almarhum NiNengah Repot yaitu Akta Hibah No. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 86/1977tanggal 21 Mei 1977 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaituSertifikat Hak Milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa(Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No. 1503, 1971

+ 891m2;d Almarhum NI NENGAH REPOT (Ibu Kandung Tergugat 1 s/d 3) AktaHibah No. 86/1977 tanggal 21 Mei 1977, luas tanah yang dihibahkan adalahseluas + 540 m2;Bahwa selanjutnya secara diamdiam tanpa ijin dan sepengetahuan paraPenggugat, dengan berdasarkan akta hibah tersebut di atas, tanah sengketa telahdibuatkan sertifikat hak milik atas tanah mereka masingmasing yaitu :a Sertifikat Hak Milik No. 1146, No. 2158, No. 2159 atas nama Made Merthayasa(Tergugat 1);b Sertifikat Hak Milik No. 1503, No. 1971

tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa dari almarhum IMade Layar kepada Tergugat 1 s/d 3 dan kepada I Nengah Repot yaitu Akta HibahNo. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 86/1977 tanggal 21 Mei 1987 adalah tidak sahdan tidak mempunyai nilai pembuktian;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaituSertifikat Hak Milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa (Tergugat1), Sertifikat Hak Milik No. 1503, 1971

adalah tidak sah sehingga oleh karena bukti kepemilikanadalah merupakan produk administrasi Negara yaitu Menteri Negara/Kepala BadanPertanahan Nasionaol Kota Mataram, maka dengan menyatakan tidak sahnya suatuproduk pemerintah, sudah merupakan badan peradilan lain yang berwenang untukmenguji sah atau tidaknya produk yang diterbitkan oleh badan dalam pemerintah.Sehingga dalam hal ini surat gugatan wajib diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Hal ini sesuai Yurisprudensi MARI tanggal 3 November 1971

tidak sahdan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa darialmarhum I Made Layar kepada Tergugat I s/d III dan kepada almarhum NiNengah Repot yaitu Akta Hibah No. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 96/1977tanggal 21 Mei 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaitusertifikat hak milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa,(Tergugat I), sertifikat hak milik No. 1503, 1971

tersebut adalah tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua Akta Hibah atas tanah sengketa darialmarhum I Made Layar kepada Tergugat I s/d III dan kepada almarhum NiNengah Repot yaitu Akta Hibah No. 83/1977, 84/1977, 85/1977 dan 86/1977tanggal 21 Mei 1977 adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa semua sertifikat hak milik atas tanah sengketa, yaituSertifikat Hak Milik No. 1146, 2158, 2159 atas nama I Made Merthayasa(Tergugat I), Sertifikat Hak Milik No. 1503, 1971

No. 2028 K/Pid.Sus/2008tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh saturupiah) ;e Bahwa selama penyidikan berlangsung Terdakwa telahmengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp. 17.378.671,(tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuhpuluh satu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 Ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UndangUndangNomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana

keuangan Negara atauperekonomian Negara sebesar Rp. 17.378.671, (tujun belas jutatiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh saturupiah) ;e Bahwa selama penyidikan berlangsung Terdakwa telahmengembalikan seluruh kerugian Negara sebesar Rp. 17.378.671,(tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuhpuluh satu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UndangUndangNomor 3 Tahun 1971

Menyatakan TerdakwaKusworo Bin Mulyasengajabersalah melakukan TindakPidana Korupsi secaraberlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidanadalam Pasal 1 ayat (1) Sub bjo Pasal 28 jo Pasal 34 hurufc UndangUndang Nomor 3Tahun 1971 jo Pasal 43 AUndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dan ditambahdengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 joHal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2028 K/Pid.Sus/200812Pasal 64 ayat (1) KUHP,dalam dakwaan kamiSubsidair ;3.

Pasal 34huruf c UndangUndang No. 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 43 A UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo.

Yurida Mobie Bahwa Nitco Abdullah telah meningal dunia tahun 2004 dan semasahidupnya telah menikah 2 kali, istri pertama bernama Zubaida Mahanitelah meninggal dunia tahun 1971 dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama;1. Rosman Abdullah bin Nitjo Abdullah;2. Arfan Abdullah bin Nitjo Abdullah; Bahwa istri kedua Nitco Abdullah bernama Hj. Maisarah Mahani saatin) masih hidup dan telah dikaruniai 3 orang anak masingmasingHalaman 10 dari 17 putusan Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Gtlobernama;1.

Yurida Mobie Bahwa Nitco Abdullah telah meningal dunia tahun 2004 dan semasahidupnya telah menikah 2 kali, istri pertama bernama Zubaida MahaniHalaman 11 dari 17 putusan Nomor 116/Pdt.P/2019/PA.Gtlotelah meninggal dunia tahun 1971 dan telah dikaruniai 2 orang anakbernama;1. Rosman Abdullah bin Nitjo Abdullah;2. Arfan Abdullah bin Nitjo Abdullah; Bahwa istri kedua Nitco Abdullah bernama Hj. Maisarah Mahani saatin) masih hidup dan telah dikaruniai 3 orang anak masingmasingbernama;1.

Nitjo Abdullah bin Tute Abdullah Mobie, meninggal tanggal 3 januari2004 dan semasa hidupnya telah menikah 2 kali yaitu. istri pertamabernama Zubaida Mahani yang meninggal tanggal 10 januari 1971, dandikarunial 2 orang anak yang bernama Rosman Abdullah dan ArfanAbdullah; sedang istri kedua bernama Hj. Maisarah Mahani dan dikarunia3 orang anak yang bernama Iwan Rusdiyanto Abdullah, Ilvon RiyantoAbdullah, M.Kes dan Inda Pratiwi Abdullah, A.Md. PK2.

yaitu dengan istrinya yang bernama Rapia Polapa dan dikaruniai6 orang anak yang masingmasing bernama Nitjo Abdullah bin Tute AbdullahMobie, Hanom Mobie binti Tute Abdullah Mobie, Muhamad Abdul, AMD binTute Abdullah Mobie, Syamsudin Mobie bin Tute Abdullah Mobie, RusniMobie binti Tute Abdullah Mobie dan Yurida Mobie bin Tute AbdullahMobie; Bahwa Nitco Abdullah telah meningal dunia tahun 2004 dan semasahidupnya telah menikah 2 kali, istri pertama bernama Zubaida Mahani telahmeninggal dunia tahun 1971

oleh JudexFactie tanpa pertimbangan dan alasan yuridis, maka menurutPenggugat Asal / Pemohon Kasasi bahwa sikap Judex Factieyang menolak permohonan Penggugat Asal / Pemohon Kasasitersebut adalah dapat merugikan Penggugat Asal / PemohonKasasi dan bertentangan dengan hukum atau melanggar hukumyang berlaku, karena menurut hukum, perubahan ataupengurangan suatu gugatan dipersidangan dapat diperkenankansepanjang tidak mengenai pokok perkara vide putusanMahkamah Agung tanggal 8 April 1972 No. 1175 K/Sip/1971

Vide putusan Mahkamah Agung R.Itanggal 24 Maret 1971 No. 32 K/Sip/1971.Bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan denganhukum karena dimana surat bukti T12, T212 dan T213 yangdipertimbangkan oleh Judex Factie (Pengadilan Negeri) yang dinyatakansah sebagai bukti dalam perkara ini adalah sangat bertentangan denganhukum pembuktian, karena Surat Bukti T12, T212 dan T213 tersebutberupa foto copy dari foto copy dari suratsurat tersebut yang tidak dapatditunjukkan kepada persidangan suratsurat

Tahun 2004, kecuali Undangundang menetukanlain.e Bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangandengan hukum, karena salah menerapkan atau melanggar hukumyang berlaku, sebab baik gugatan konvensi maupun gugatanrekonvensi dinyatakan ditolak, namun biaya perkaranyadibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensisaja, seharusnya kedua belah pihak secara bersamasamamenanggung biaya perkara tersebut vide putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tanggal 19 Februari 1972 No. 944K/Sip/1971

Dan tidak digugatnya Gede Rai Sudianasebagai Tergugat dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatanPenggugat Asal menjadi tidak sempurna, karena yang menentukanSiapa saja yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalahmerupakan hak dari pada Penggugat Asal vide Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971.

No. 2104 K/Pdt/2006tuntutan / petitum yang diajukan oleh Penggugat vide putusanMahkamah Agung RI tanggal 24 Martet 1971 No. 32 K/Sip/1971..

Pengembangan PariwisataLombok (LTDC) kepada pemiliknya yang sah yaitu Arap alias Amaq Kartini(Penggugat dalam Konvensi) berdasarkan dokumendokumen yangberkaitan dengan tanah dimiliki Penggugat dalam Konvensi yaitu suratJual Beli Tanah Pertanian (Kebun) nomor : 62/1971 tanggal 1 Oktober1971 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Pujut, Surat Ketetapanluran Pembangunan Daerah (Pipil Pajak PBB) nomor : 24 tanggal 2Pebruari 1978 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar IpedaMataram, dan Surat

dengan menggunakan alas hak berupasurat Jual Beli Tanah Pertanian (Kebun) nomor : 62/1971 tanggal 1Oktober 1971 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Pujut,Surat Ketetapan luran Pembagunan Daerah (Pipil Pajak PBB)nomor : 24 tanggal 2 Pebruari 1978 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Dinas Luar Ipeda Mataram, dan Surat Pemberitanuan PajakTerhutang (SPPT) PBB tahun 1992 nomor : 1I02140303885 atasnama Amag Kertini tanggal 1 April 1992;Bahwa berdasarkan alas hak yang dimiliki Amaq Kartini/BapakKartini

Kuta,Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;Bahwa asal mula tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugatdalam Konvensi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quoadalah berasal dari tanah yang telah dibebaskan oleh PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) dengan pemberian gantikerugian kepada Amaq Kartini / Bapak Kartini (Tergugat dalamRekonvensi /Penggugat dalam Konvensi) selaku pemilik tanah denganalas hak berupa surat Jual Beli Tanah Pertanian (Kebun) nomor : 62/1971tanggal 1 Oktober 1971

(vide Yurisprudensi Mahkamah AgungHalaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN PyaNomor : 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971).

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Hal. 788);Menimbang, bahwa demikian pula dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesua No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwakarena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batasbatas danluasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, oleh karena terdapat perbedaan antara dalil gugatan penggugat yangmenyebutkan bahwa luas

., yang dibuat oleh Catatan Sipil KotaSurabaya dengan Nomor : 1446/1971 tertanggal 10 April 1971, bermaterai cukupyang ditandai dengan (P.5) ;6 Foto copy KTP atas nama XXXX, yang dibuat oleh Kecamatan Krembangan padatertanggal 22 Januari 2010, bermaterai cukup yang ditandai dengan (P.6) ;7 Foto copy Akta Kelahiran atas nama XXXX, yang dibuat oleh Catatan Sipil KotaSurabaya dengan Nomor : 3988/1973 tertanggal 20 Juni 1973, bermaterai cukupyang ditandai dengan (P.7) ;8 Surat Keterangan Ahli Waris Para

PENETAPANNomor : 492/Pdt.P/2019/PN PwdDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapansebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :SUATI, NIK: 3315154302710002, Tempat Tanggal lahir di Grobogan 03Februari 1971, jenis kelamin perempuan, pekerjaanpetani/pekebun, agama Islam, bertempat tinggal di DusunTerkesi Selatan Desa Terkesi RT.004 RW.001, KecamatanKlambu, Kabupaten

membaca dan meneliti bukti Suratsurat yang diajukan olehPemohon serta suratsurat lain yang berhubungan dengan perkarapermohonan ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal12 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwodadi pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Register Nomor377/Pdt.P/2019/PN Pwd telah mengajukan permohonan sebagai berikut:Bahwa, Pemohon lahir di Grobogan 03 Februari 1971

Masyarakat akan begitu mudahmelaksanakan suatu pernikahan dengan menabrak/melanggar ramburambudan aturanaturan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan olehperaturan perundangundangan;Menimbang, Oleh karena itu Majelis menilai permohonan paraPemohon tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai dasar hukum, olehkarena itu permohonan Pemohon selayaknya harus dinyatakan tidak dapatditerima ( Niet ontvankelijke verklaard ), hal ini telah sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Juli 1971

No. 194K/Skip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum, sehingga dengan demikian permohonanpara Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada paraPemohon;Hal.6 dari 8.Pen.No.58/Padt.P/2017/PA.Mpw.Mengingat

selanjutnya Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim akanmencabut perkaranya;Hal 4 dari 7 hal : Penetapan Nomor226/Pdt.G/2021/PA.DglBahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagianyang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, SEMA No.01Tahun 1971

tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khsusus haruSs memenuhi unsur kekhususanin casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untukberperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesualkompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yangberperkara serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa,syarat mana bersifat komulatif.

Menetapkan sah pernikahan Pemohon Il Sia binti Laganna denganPemohon II La Haddis bin Lasumpung pada tanggal 14 Januari 1971 diKecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Menetapkan Biaya perkara menurut hukumSubsider :Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikannasehat terkait permohonanya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon

Rasid yang dilaksanakan pada tanggal 14Januari 1971 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp.331.000, ( tiga ratus tiga puluh satu riburupiah ).Demikian penetapan ini ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanmajelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 Masehi,bertepatan dengan tanggal 15 Zulgqaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. A.Amiruddin B, S.H,. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.

PENETAPANNomor 186/Pdt P/2020/PN KrgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkaraperkaraperdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang denganHakim Tunggal, telan menjatuhkan Penetapan dibawah ini dalam perkaraPemohon:TUMINAH, tempat tanggal lahir Karanganyar, 13 Februari 1971, Agama Islam,Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Dompon RT 02 / RW 08Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebutsebagai Pemohon.Pengadilan Negeri

anak yaitu:Kartika Erina Racmawati, Lahir di Karanganyar, 28 Juni 1998 dan JagadDwinugrahanto, Lahir di Karanganyar 20 April 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P5, P6, P8dan P11 bahwa anak pemohon dengan Almarhum JUMERI yang bernamaDwinugrahanto, Lahir di Karanganyar 20 April 2003 masih belum dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P11, AlmarhumJUMERI memiliki harta warisan berupa tanah yang saat ini sudahdibaliknamakan ke pemohon dan anakanaknya yaitu TUMINAH, 13/02/1971

Surat Kuasa Khusus Penggugat KonpensiTidak Memenuhi Syarat FormilBahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR danSurat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1971tanggal 23 Januari 1971 jo.

Pancaran Haluan Samudera kepada para advokatdari Jueves & Partners Counsellors at Law tidakmemenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran mahkamah AgungNo. 01 Tahun 1971tanggal 23 Januari 1971 jo.Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994.

Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SuratEdaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1971 tanggal 23Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Surat Kuasa Khususharus jelas dan tegas menyebutkana. Secara spesifik kehendak untuk berperkara diPengadilan Negeri tertentu) sesuai dengan kompetensirelatif;b. Identitas para pihak yang berperkara;c. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkaradan objek yang diperkarakan;d.

Bahwa dengan tidak disebutkan secara ringkas dankonkret pokok perkara dan objek perkara yangdisengketakan, maka berdasarkan yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985,intinya menyatakan bahwa surat kuasa yang tidakmenyebut pihak atau subjek maupun objek perkara,dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatHal. 43 dari 51 hal.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 1 September 1971 No. 469 K/Sip/1971 danPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973No. 791 K/Sip/1972 serta Putusan Mahkamah Agung RItanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976, yangintinya menyatakan uang paksa (dwangsom) hanyamungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan olehTergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang;G.