Desember Tahun 2014, bertempat dilautTeritorial Indonesia pada laut Arafuru pada koordinat 0607530 LS 13503613 BT atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Merauke yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebutberdasarkan pasal 71A UndangUndang republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananJo Pasal 1 dan Pasal 2 Kepres Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Tahun 2014, bertempat dilaut Territorial Indonesiapada laut Arafuru pada koordinat 06 07 530 LS 135 03 613 BT atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaMerauke yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut berdasarkan pasal 71AUndangUndang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 1 dan Pasal 2Kepres Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan

SgtSetelah diterimanya keputusan penetapan lokasi, instansi pemerintah yangmemerlukan tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari wajibmempublikasikan rencana pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum kepada masyarakat, dengan cara sosialisasi :a. langsung; danb. tidak langsung, dengan menggunakan media cetak, media elektronika,atau media lainnya;Bahwa pembebasan objek sengketa dilakukan oleh panitia PengadaanTanah berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 593/K.184/2011tentang Pembentukan

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 596.2/K.98/2012,Tanggal 24 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di KabupatenKutai Tahun 2012, diberi tanda bukti T.II 1;2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:640/K.107/HK/II/2013, Tanggal 6 Februari 2013 tentang Penetapan LokasiKawasan Perkantoran Bukit Pelangi Seluas + 600 Hektar Di KecamatanSangatta Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda bukti T.II 2;3.

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 593/K.184/2011, tanggal 23Maret 2011 tentang Pembentukan TIM Penilaian Harga Tanah, TamanTumbuh Dan Bangun Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011. Dan ProsesParaf Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 593/K.184/2011, tanggal23 Maret 2011 tentang Pembentukan TIM Penilaian Harga Tanah, TamanTumbuh Dan Bangun Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011, diberi tandabukti T.Il 14;15.

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 180/K.193/2013, tanggal 05Maret 2013 Tentang Pembentukan TIM Peneliti dan Inventarisasi StatusHukum Bidang Tanah Yang Haknya Akan Dilepaskan Atau Diserahkan KePemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda bukti T.Il 15;16.

Dan Proses Paraf Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor593/K.184/2011, tanggal 23 Maret 2011 tentang Pembentukan TIM PenilaianHarga Tanah, Taman Tumbuh Dan Bangun Di Kabupaten Kutai Timur Tahun2011 yang bertugas melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilaijual objek pajak (NJOP);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.Il1, T.ll2, T.ll3, T.ll6, T.ll17,dan keterangan saksi Hairudin, Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kutal Timur Tahun2012

Asli Surat Setoran Pajak (SPP) tanggal 02 Agustus 2011 untuk cetak Spanduk baliho Digital Aula Dishubkominfo;

tahun anggaran 2008, tanggal 15Februari 2008 ;4 (empat) lembar daftar nama kuasa pengguna "anggaran, pejabatpembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan SPM danbendahara pengeluaran yang ditunjuk/diangkat, lampiran kep MENHUBNomor : KP.74 TAHUN 2008, tanggal 15 Februari 2008 ;29. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :30.31.a. 3 (tiga) lembar keputusan kuasa pengguna anggaran satkerpeningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai Nomor :01/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008, tentang pembentukan

2008Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRPpanjang 28,5M paket D.yang terdiri dari 24 ( dua puluh empat lembar) ;1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLPFE/2008Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas III type FRPpanjang 28,5M paket E.yang terdiri dari 24 (dua puluh empat lembar) ;.1 (satu) eksemplar dokumen keputusan kuasa pengguna anggaranSATKER Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor03/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tentang pembentukan

untuk tahun anggaran 2008, tanggal 15Februari 2008 ;b. 4 (empat) lembar daftar nama kuasa pengguna anggaran, pejabatpembuat komitmen, pejabat penguji dan penandatanganan SPM danbendahara pengeluaran yang ditunjuk/diangkat, lampiran kep MENHUBNomor : KP.74 TAHUN 2008, tanggal 15 Februari 2008 ;29. 1 (satu) eksemplar dokumen yang terdiri dari :a. 3 (tiga) lembar keputusan kuasa pengguna anggaran satkerpeningkatan fungsi kesatuan penjagaan laut dan pantai Nomor :01/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008, tentang pembentukan

No. 124 PK/Pid.Sus/2009110.111.112.1 (satu) eksemplar dokumen kontrak Nomor : 01/KK/PFKPLPFE/2008Pekerjaan pembanguna 4 (empat) unit kapal patroli kelas Ill type FRPpanjang 28,5M paket E.yang terdiri dari 24 (dua puluh empat lembar) ;1 (satu) eksemplar dokumen keputusan kuasa pengguna anggaranSATKER Peningkatan Fungsi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor03/SK/KPA/SATKER.PFKPLP/2008 tentang pembentukan panitiapengadaan barang / jasa untuk pembangunan kapal patroli kelas III dansupervisi pada satker

sengketa adalahbertentangan dengan syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang,kepatutan dan keadilan sebagaimana disyaratkan dalam buku UsahaMemahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,karangan Indroharto, SH, penerbit Pustaka Sinar Harapan, halaman 297,dikutip, sebagai berikut :Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 78 PK/TUN/2014Vi.Pengujian dari segi hukum meliputi unsurunsur pokok, sebagai berikut :a)...b) Pengujian yang bersifat formal, yaitu yang berkaitan dengan soalapakah pembentukan

Bahkan Pembentukan Tim Teknis dan PembentikanSekretariat Komisi AMDALDA di Kabupaten Aceh Barat, barudilakukan tanggal 13 Maret 2012 serta seminar Tim Komisi dan TimTeknis AMDALDA tersebut baru dilakukan pada igl. 23 Mei 2012(kesemuanya setelah objek sengketa terbit).Dengan demikian maka penerbitan objek sengketa tersebut cacathukum, karena diterbitkan tanpa adanya AMDAL terlebih dahulusebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 1999 jo Lampiran 1 poin 2 huruf

T Il Int 5, yaitu SK Camat Meurabo No. 675/2011, tanggal 25 Mei2011 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah bagiPelaksanaan Pembangunan Jalan untuk Kepentingan PT MifaBersaudara di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh BaratHalaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 78 PK/TUN/2014Bahwa obyek sengketa yang menyatakan kewajiban pembebasanlahan atas tanah warga yang terkena pembangunan jalanditerbitkan pada Tahun 2012, sedangkan bukti T Il Int5 untukpembebasan lahan sudah ada sejak Tahun 2011.ARTINYA

yang menyatakan bahwa dalam penerbitanobjek sengketa, termohon PK telah menerapkan asas prioritas danasas kebersamaan serta harmonisasi dengan beberapa ketentuanHalaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 78 PK/TUN/2014jalan khusus, ADALAH KEKELIRUAN YANG NYATA DALAMPENERAPAN HUKUM, karena dalam Peraturan PerundangUndangan maupun AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, tidakdikenal adanya asas kebersamaan maupun prioritas sebagai dasarpengujian prosedural penerbitan suatu objek sengketa.Justru dalam pembentukan

Kasi pada Kantor Pertanahan (Julius Riung) sebagai Sekretaris II bukanAnggota;Bahwa berdasarkan Pasal 8 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 TentangPengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 319 Tahun 2004tanggal 15 Juni 2004 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagiPelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan di LingkunganPemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2004, maka PanitiaPengadaan Tanah memiliki tugas dan kewenangan sebagai

Abdul Hafid Achmad bin Achmad selakuKetua Panitia Pengadaan Tanah yang memiliki tugas mengadakan penelitianmengenai status hukum tanah, yang hak atasnya akan dilepaskan ataudiserahkan dan dokumen yang mendukung sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan dalamKeputusan Bupati Nunukan Nomor 319 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembebasan Tanah Untuk

Putusan Nomor 111 PK/PID.SUS/2016Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum maupun dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 319Tahun 2004 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten NunukanTahun Anggaran 2004 adalah dalam jabatan sebagai Ketua Panitia PengadaanTanah, maka perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam perbuatan melawanhukum akan tetapi lebih tepatdikualifikasikan ke dalam penyalahgunaankewenangan

Darmin Djemadil, S.H., M.Si., berdasarkanKeputusan Bupati Nunukan Nomor 319 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembebasan Tanah Untuk Pembangunan di Lingkungan PemerintahanKabupaten Nunukan Tahun 2004 yang karena ex officio selaku WakilKetua merangkap Anggota;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukan dan jabatannyasebagai Bupati Kabupaten Nunukan ex officio sebagai Ketua PanitiaPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Lingkungan PemerintahHal

dalam hal Izin Usaha Pertambangan, Pembinaandan Pengawasan teknis Perizinan dilakukan oleh SKPDTeknis, yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Batang Hari dan Badan Lingkungan HidupKabupaten Batang Hari;Bahwa dalam hal Kewenangan PemerintahKabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineraldan batubara sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (2)UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009, dalampelaksanaanya telah dibentuk Tim Review berdasarkanKeputusan Bupati Batang Hari Nomor 336 Tahun 2014tentang Pembentukan

provinsi jambinomor : UND005/561/IT Prov1.2/N/2014tanggal 25 April 2014 perihal undanganPembahasan Kegiatan koordinasi danSupervisi atas Pengelolaan PertambanganMineral dan Batubara;Fotokopi matrik rencana aksi korsup ataspengelolaan pertambangan;Fotokopi surat Gubernur jambi nomor : S1301/DESDM4/V/2014 tanggal 26 Mei2014 hal: Instruksi kepada Bupati BatangHari untuk sengera mencabut izin usahapertabangan IUP;Fotokopi surat Keputusan Bupati BatangHari nomor 336 tahun 2014 tanggal 9 mei2014 tentang Pembentukan

BumiBara Makmur Mandiri adalah pengawasan dari sisi tehnislingkungan dan finansial;Bahwa saksi mengetahui jika pembentukan Tim review dilakukanatas dasar koordinasi dan supervisi KPK; Saksi mengetahui jika pembentukan tim review dibentuk oleh wakilBupati yang bertujuan untuk pengelolaan masalah perizinan yangberjumlah 94 izin usaha pertambangan termasuk IUP PT.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama LingkupKabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, in casu objek sengketaadalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang di keluarkan sesuaiketentuan Peratuan Perundang Undangan, sebagaimana di atur dalamUndangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, danHalaman 17 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABNtelah memenuhi unsurunsur legalitas, prosudural, dan substansialsebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan

Bukti T. 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; KeputusanBupati Seram Bagian Barat Nomor : 89672Tahun 2018, Tentang Pembentukan TimPenguji Uji Kompetensi Melalui Job Fit AntaraPejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di LingkupPemerintah Kabupaten Seram Bagian BaratTahun 2018, tertanggal 07 Maret 2018;4.

Bukti T Il 1.31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; KeputusanBupati Seram Bagian Barat, Nomor : 89672,Tentang Pembentukan Tim Uji KompetensiMelalui Job Fit Antara Pejabat Pimpinan TinggiPratama Di Lingkup Pemerintah KabupatenSeram Bagian Barat Tahun 2018, tanggal 07Maret 2018;Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangantelah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:1)JULIAN DANTESPATTIPEILOHY dan 2)ABRAHAM NIAK,yang di bawah sumpah/anji telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5(lima) tahun;(3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanberkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;Halaman 50 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABNMenimbang, bahwa berdasarkan buktibukti baik surat maupun saksidalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta dan/ataufaktafakta hukum, sebagai berikut:1.Bahwa Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Keputusan Bupati SeramBagian Barat Nomor 896 72 tentang Pembentukan

Seluma yangditandatangani oleh saksi RAPANI S.Sos Bin CIOLAH Nomor : 9Tahun 2014, tanggal 10 Februari 2014 tentang pembentukan danpengangkatan Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Kel. BabatanKec. Sukaraja Kab. Seluma beserta lapiran susunan PengurusKelompok Pemuda Peduli Lingkungan Kel. Babatan Kec. SukarajaKab.

Seluma yangditandatangani oleh saksi RAPANI S.Sos Bin CIOLAH Nomor : 9Tahun 2014, tanggal 10 Februari 2014 tentang pembentukan danpengangkatan Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Kel. BabatanKec. Sukaraja Kab. Seluma beserta lapiran susunan PengurusKelompok Pemuda Peduli Lingkungan Kel. Babatan Kec. SukarajaKab. Seluma yang ditandatangani oleh saksi RAPANI S.Sos BinCIOLAH;f.

Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PT BGL.n)1 (satu) Berkas Asli Surat keputusan Lurah BabatanKecamatan Sukaraja Kab Seluma Provinsi Bengkulu Nomor :09 tahun 2014 tentang Pembentukan dan pengangkatankelompok pemuda peduli Lingkungan kelurahan BabatanKecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, ditetapkan di Babatanpada tanggal 10 Februari 2014 di Cap dan ditandatanganiLurah Babatan a.n RAPANI S, Sos serta: Lampiran Surat keputusan Lurah Babatan KecamatanSukaraja Kab Seluma Provinsi Bengkulu Nomor : 09 tahun2014 tentang

Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim PengelolaKegiatan (TPkK);i. Keputusan Kepala Desa tentang penetapan kegiatanpembangunan fisik dan non fisik;j. Fotocopy Buku Rekening Kas Dana Desa;k. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya dan sisakas sebesar dari pencairan tahap sebelumnya (untuk pencairan tahap IIdan tahap Ill).

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat di dalam TimPengelola Kegiatan Dana Desa tahun 2016, sebagaimana KeputusanKepala Desa Cipelem Nomor: 900/05/tahun 2016 tentang Pembentukan TimPengelola Kegiatan Desa Cipelem Tahun Anggaran 2016, tanggal 28 April2016.

Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim PengelolaKegiatan.Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN.Smgq14.i Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan KegiatanPembangunan Fisik dan non fisik.j. Fotokopi Buku Rekening kas dana desa.k. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya dan sisa kassebesar dari pencairan tahap sebelumnya (Pencarian tahap II dan tahapIl).

menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;

Sebelah Timur : Dahulu MIFTAHUL HUDA sekarang MIFTAHUL HUDA;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 2.644 M² (sepuluh ribu puluh delapan meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Mentawir (Semoi II), Kecamatan Balikpapan Sebrang, Kotamadya Balikpapan, dan setelah adanya Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan

di persidangan tetapi tidak hadir;

Sebelah Timur : Dahulu MASUD sekarang MASUD;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah seluas 10.008 M² (sepuluh ribu puluh delapan meter persegi) yang dahulu terletak di Desa Mentawir (Semoi II), Kecamatan Balikpapan Sebrang, Kotamadya Balikpapan, dan setelah adanya Pemekaran Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan

Pindah Buku Rekening Nasabah Pembiayaan;

Kabupaten/Kota se Propinsi Maluku Utara musim Haji tahun 2010 1431 H/2010 Masehi;5. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor : 138/KPTS/MU/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Penetapan besaran biaya lokal Penyelenggaraan Ibadah bagi Jamaah calon /Jamaah Haji Propinsi Maluku Utara musim Haji 1431 H/2010 Masehi;6. 1 (asatu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara nomor : 87.A tanggal 30 Agustus 2010 tentang pembentukan

Jamaah Haji Kabupaten/Kota se Propinsi Maluku Utara musim Hajitahun 2010 1431 H/2010 Masehi;5. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utaranomor : 138/KPTS/MU/2010 tanggal 1 September 2010 tentangPenetapan besaran biaya lokal Penyelenggaraan Ibadah bagi Jamaahcalon /Jamaah Haji Propinsi Maluku Utara musim Haji 1431 H/2010Masehi;6. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Propinsi Maluku Utara nomor : 87.A tanggal 30Agustus 2010 tentang pembentukan

KepalaBidang Urais dan Penyelenggaraan Haji Propinsi Maluku Utara dan selaku Ketua Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PNTteHal. 7 dari...Panitia Penyelenggaraan lbadah Haji Daerah (PPIHD) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku UtaraNomor : 87 A/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pembentukan PanitiaPenyelenggaraan lbadah Haji Daerah (PPIHD) Propinsi Maluku Utara Musim Haji1431 H/2010 M, bersamasama ARIF BILO,Bc.AK selaku Bendahara PanitiaPenyelenggaraan

MUNASIR GARWAN pada tahun 2010 selaku KetuaPanitia Penyelenggaraan lbadah Haji Daerah (PPIHD) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku UtaraNomor : 87 A/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pembentukan PanitiaPenyelenggaraan lbadah Haji Daerah (PPIHD) Propinsi Maluku Utara Musim Haji1431 H/2010 M, bersamasama ARIF BILO,Bc.AK selaku Bendahara PanitiaPenyelenggaraan Ibadah Haji Daerah (PPIHD) dan FITRIAH DRACHMAN,SEselaku Wakil Bendahara Panitia Penyelenggaraan

Maluku Utara, saksi tidakpernah melakukan evaluasi terhadap kerjakerja panitia/ketua panitia Bahwa Saksi sudah lupa apakah saksi menerima honor dari panitia atau tidak; Bahwa Tujuan pembentukan panitia adalah melakukan kegiatankegiatanibadah haji mulai dari keberangkatan sampai pemulangan; Bahwa Pada saat itu ada surat dari anggota DPRD yang ditujukan kepadaKakanwil Kementrian Agama Propinsi Maluku Utara kemudian surat tersebutsaksi desposisikan bahwa dipenuhi sesuai kebutuhan;Atas keterangan saksi

Panitia Pengadaan Barangdan Jasa yang Bersumber dari Anggaran DIPA UniversitasPalangka Raya, yang terdiri dari :35.1.35.2.35.3.1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 27/H24/KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang danJasa yang Bersumber dari Anggara DIPA UniversitasPalangka Raya Tahun Anggaran 2011;1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 02/H24/KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012tentang Pembentukan Panitia Pengadaan

Barang danJasa yang Bersumber dari Anggara DIPA UniversitasPalangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DIPADana Hibah Tahun Anggaran 2011;1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 02/H24/KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang danJasa yang Bersumber dari Anggara DIPA UniversitasPalangka Raya Tahun Anggaran 2013;1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia Pemeriksa BarangHal. 203 dari670 Hal.

Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK37yang Bersumber dari Anggaran DIPA Universitas Palangka Raya,yang terdiri dari :36.1.36.2.36.3.36.4.1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 155/H24/ KP/2010 Tanggal 25 Pebruari2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barangyang Bersumber dari Anggaran DIPA UniversitasPalangka Raya Tahun Anggaran 2010;1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 25/H24/ KP/2011 Tanggal 20 Januari 2011tentang Pembentukan Panitia

Pemeriksa Barang yangBersumber dari Anggaran DIPA Universitas PalangkaRaya Tahun Anggaran 2011;1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 03/H24/ KP/2012 Tanggal 03 Januari 2012tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaanyang Bersumber dari Anggaran DIPA UniversitasPalangka Raya Tahun Anggaran 2012 dan Revisi DanaHibah Tahun Anggaran 2011;1 (satu) lembar Keputusan Rektor Universitas PalangkaRaya Nomor : 03/H24/ KP/2013 Tanggal 05 Januari 2013tentang Pembentukan Panitia

Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK36.37.Anggara DIPA Universitas Palangka Raya TahunAnggaran 2013;1 (satu) eksemplar SK Pembentukan Panitia PemeriksaBarang yang Bersumber dari Anggaran DIPA UniversitasPalangka Raya, yang terdiri dari:36.1.36.2.36.3.36.4.1 (satu) lembar Keputusan Rektor UniversitasPalangka Raya Nomor : 155/H24/ KP/2010 Tanggal25 Pebruari 2010 tentang Pembentukan PanitiaPemeriksa Barang yang Bersumber dari AnggaranDIPA Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran2010;1 (satu) lembar

Luar Biasa (SMP / SMPLB);Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Nomor 147Tahun 2012 tentang penyempurnaan Keputusan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Sambas Nomor 105.f Tahun 2012 tentangpenunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan danBelanja Daerah Kabupaten Sambas di Lingkungan Dinas PendidikanKabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012;Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Nomor 196.B Tahun 2012 tentang Pembentukan

Tim Pendukung Pengadaan BarangDan Jasa Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) SMP/SMPLB TahunAnggaran 2012 yaitu Iwan Supardi, S.Pd selaku Ketua Tim, Suzentriselaku sekretaris Tim, Arie Musbandi, S.T. selaku anggota, yang dibentukberdasarlkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SambasNomor 196 B Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim PendukungPengadaan Barang dan Jasa Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK)SMP/SMPLB Tahun Anggaran 2012;Hal. 58 dari 105 hal. Put.

No. 1971 K/Pid.Sus/201513.14.15.16.17.18.19.20.pengguna anggaran/pengguna barang atas beban APBD diLingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012;Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Nomor 105 DTahun 2012, tentang pembentukan panitia penerima hasil pekerjaanpada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2012Keputusan Bupati Sambas nomor 63.

WUJAKSANA, S.Pd. bin TARYANA; dan sebagai hasil pertemuanselanjutnya dibuat Berita Acara Pembentukan Komite Pembangunan SMPN1 Cigemblong tertanggal 08 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Sadr.Drs. ACHMAD WAWAN, M.Si., dengan Susunan Komite Pembangunansebagai berikut :Ketua : tang R. WijaksanaSekretaris : Zaenal WatonBendahara : Pepen Supendi bin U. RukandaPelaksana Pembangunan : Ade SopyanAnggota : 1. Drs. Anda Juanda (KCD Cijaku)2. Jalim (Kades Cibungur)3. Ujang Rosid (tokoh masyarakat)4.

Prinsip keterobukaan aktif kepada masyarakat dimulai denganpemilinan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB danseterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulaidari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dandemokratis ;b.

Prinsip keterbukaan aktif kepada masyarakat dimulai denganpemilinan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB danseterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulaidari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dandemokratis ;b.

Prinsip keterobukaan aktif kepada masyarakat dimulai denganpemilinan dan pembentukan pelaksana pembangunan USB danseterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulaidari awal sampai akhir pekerjaan secara transparan dandemokratis ;Hal. 83 dari 113 hal. Put. No. 281 K/PID.SUS/201 1b.

Sekira 2 (dua) minggu atau sebulan kemudian setelah acara Baiat Massaltersebut, terdakwa menghadiri acara Pembentukan Struktur Organisasi JAD(Jamaah Anshoru Daulah) Jawa Timur di Lamongan yang diadakan olehZAENAL ANSHORI. Adapun struktur organisasi JAD Jawa Timur yangterbentuk sebagai berikut :1. ZAENAL ANSHORI Selaku Amir.2. ROMLI Sebagai Wakil Amir.3. Terdakwa Sebagai Sekertaris.4.

Inisiatif pembentukan JAD itu datang dariAman Abdurrahman, tersangka terorisme kasus Thamrin 2016. Amanmenginginkan bahwa semua organisasi yang mendukung ISIS bersatudalam satu wadah. Tampaknya keinginan Aman membentuk organisasitunggal pendukung ISIS di Indonesia ini dalam rangka mewujudkanHal. 73 dari 102 Halaman, Putusan No. 2290/Pid.Sus/2018/PN.

Di awal pembentukan pada 2014 JAD hanya punya duakepengurusan tingkat propinsi yaitu Jabodetabek dan Jawa Timur.Setelah JAT bergabung kepengurusan di tingkat propinsi bertambah totalmenjadi 9 wilayah yaitu: Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat,Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan danMaluku. Konsolidasi antar selurunh pengurus JAT seluruh wilayah diIndonesia terjadi pada November 2015 di Batu) Malang.

Jkt.Brt.untuk terus melakukan aksi teror di Indonesia.Bahwa benar awalnya JAD merupakan organisasi yang dibentuk untukmenyatukan seluruh organisasiorganisasi yang mendukung IS di Indonesia.Inisiatif pembentukan JAD itu datang dari Aman Abdurrahman, tersangka terorismekasus Thamrin 2016. Aman menginginkan bahwa semua organisasi yangmendukung ISIS bersatu dalam satu wadah.

Markaziah menjadi cikal bakalpemerintah pusat, wilayah menjadi cikal bakal pemerintahan tingkat propinsi,mudiriyah jadi cikal bakal pemerintahan tingkat kabupaten dan kota.Bergabungnya JAT kedalam JAD sekaligus membuat organisasi ini menjadi besar.Di awal pembentukan pada 2014 JAD hanya punya dua kepengurusan tingkatpropinsi yaitu Jabodetabek dan Jawa Timur.

tentang Pemerintahan Aceh dan KPU menetapkan usulan calon AnggotaKIP Kabupaten/Kota dari DPR Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU;Bahwa ketentuan dalam Pasal 56 ayat (5), ayat (6),dan ayat (7) UndangUndang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pokoknyamengatur bahwa Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK,ditetapbkan oleh KPU, dan diresmikan oleh Bupati/Walikota, dengan terlebihdahulu membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukanpenjaringan dan penyaringan, di mana pembentukan

tim independen tersebutdilakukan oleh DPRK dan tata cara pembentukan, mekanisme kerja, sertamasa kerja tim independen diatur dalam Qanun;Bahwa namanama Anggota KIP Aceh Utara Periode 20182023 yangsebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia Nomor: 865/PP.06Kpt/O5/KPU/VIV2018 tentangPengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh UtaraProvinsi Aceh Periode 20182023 tanggal 4 Juli 2018 (selanjutnya disebutobjek sengketa pada perkara a quo) merupakan

Putusan Nomor 180/G/2018/PTUN.JKT.Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (5), ayat (6),dan ayat(7) UndangUndang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU,dan diresmikan oleh Bupati/Walikota, dengan terlebih dahulu membentuktim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan danpenyaringan, di mana pembentukan tim independen tersebut dilakukanoleh DPRK dan tata cara pembentukan, mekanisme kerja, serta masakerja

(2),Serta Ayat (4) Undangundang Nomor 11 tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)Dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku Bertentangan Dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakMempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;Bahwa dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh, dalam pasal 56 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dijelaskan bahwa mengenai tata cara pembentukan

Pasal 56 Ayat (6) dan (7) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi :Ayat (6) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untukmelakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP. (7) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pembentukan, mekanisme kerja, dan masa kerja timindependen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Qanun, jo.

PLN (Persero) kepada Bupati LampungSelatan No.035/432/PIKITRING SBS/2007 tanggal 13 Maret 2007perihal Pembentukan Panitia ;Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada44454647484950olBupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga tanah untukpembangunan pembangkit PT.

foto copy Surat Kepala BPKP Perwakilan ProvinsiLampung No.SR1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007perihal Simpulan Hasil Evaluasi HKP atas Pelaksanaan PengadaanTanah untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan KatibungKabupaten Lampung Selatan ;1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Lampung SelatanNo.680/0832.A/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal PendataanNilai Jual ;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 291/TAPEM/HKLS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan

PLN (Persero) kepada Bupati LampungSelatan No.035/432/PIKITRING SBS/2007 tanggal 13 Maret 2007perihal Pembentukan Panitia ;Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada44.45.46.47.48.49.50.31:Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga Tanah untukPembangunan Pembangkit PT.

PLN (Persero) kepada BupatiLampung Selatan No.035/432/PIKITRING SBS/2007 tanggal 13Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia ;Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatankepada Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan HargaTanah untuk Pembangunan Pembangkit PT.

PLN (Persero) kepada Bupati LampungSelatan No.035 / 432 / PIKITRING SBS / 2007 tanggal 13 Maret 2007perihal Pembentukan Panitia ;Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepadaBupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga Tanah untukPembangunan Pembangkit PT.