Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009, Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator HubunganIndustrial No. 84/PHK/VII/2009 yang menganjurkan sebagaiberikut :Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri mempekerjakankembali pekerja Sdr. Muhari dan Sugeng untuk bekerja kemballseperti semula ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri memanggil pekerja Sdr.Muhari dan Sugeng secara tertulis untuk bekerja kembali ;Agar Pengusaha Emitrako Investama Mandiri membayar upahpekerja Sdr.

seksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UndangUndang, maka oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh para PemohonKasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:1.Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 19 angka 5menyatakan : menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannyamendalilkan yang esensinya bahwa para Penggugat adalah karyawan tetapsehingga atas PHK

selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;e Sugeng, telah bekerja mulai tanggal 10 Maret2004 atau selama 5 (lima) tahun lebih denganmenerima upah sebesar 250.000, perbulan +tunjangan 15.000, perhari (upah dibayardibawah UMK Kota Surabaya) ;telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/paraPenggugat yaitu bukti yang diberi Tanda P3 yaitu Anjuran MediatorHubungan Industrial No. 84/PHK

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran dirisecara tertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumtanggal pengunduran diri, dan tanpa Penetapan LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat(4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

ataskemauannya sendiri pada tanggal 12 Juni 2018 (bukti T1).Prosedur pengunduran diri Penggugat tersebut telah memenuhi syaratsebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal162 ayat (3).a. yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secaratertulis selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggalpengunduran diri, dan tanpa Penetapan Lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial (vide pasal 162 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003).Selanjutnya Penggugat yang mengalami PHK

Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanbertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menyatakan hukum, bahwaPasal 158 dan Pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Padt.SusPHI/2020/PN SmrMenimbang, bahwa dengan dibatalkannya Pasal 158 dan Pasal 159UU Ketenagakerjaan oleh Putusan MK tersebut jika dihubungkan denganPasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003,maka apabila alasan PHK

tersebut diluar ketentuan Pasal 160 ayat (3)(pekerja menjalani proses pidana) dan Pasal 162 (pekerja mengundurkandirt) sebagaimana ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan, maka tidakada tenggang waktu) untuk memperkarakan kembali ke lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bisa mengajukangugatan walaupun sudah lewat dari 1 (Satu) tahun setelahn pengusahamelakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);Menimbang, bahwa hak Para Penggugat untuk menuntut pembayaranupah pekerja/oburuh dan segala

pembayaran yang timbul dari hubungan kerjasetelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hak yang timbulkarena para Penggugat telan melakukan pengorbanan berupa adanyaprestatie kerja sehingga hubungan antara hak tersebut dengan ParaPenggugat adalah sebagai pemilik hak.

Rekonvensi sejaktanggal 22 November 1995, dengan jabatan sebagai Pelayan Produksi botol, dandengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 973.000, (sembilan ratus tujuh puluh tigaribu rupiah);Bahwa, dengan bergantinya tahun dan secara otomatis berganti pula systemteknologi untuk kemajuan sebuah perusahaan, maka Penggugat Rekonvensidalam melakukan efisiensi di segala bidang telah mengganti bahan bakar yangbiasanya digunakan dan diganti dengan menggunakan gas bumi, dan olehkarenanya untuk menghindari adanya PHK

masuk kerja denganmenyerahkan surat istirahat dokter tanggal 21 dan 23 Maret 2009 melalui pengawasperusahaan, dengan surat dokter tersebut ditanggapi oleh Penggugat Rekonvensi,akan tetapi Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan beberapa perbuatanserta kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan bukan hanyasekali saja tetapi berulang kali dengan alasan sama dan tidak patut untuk diberikesempatan lagi, maka dengan tegas Penggugat Rekonvensi melakukanpengakhiran hubungan kerja (PHK

Bahwa dengan PHK yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap TergugatRekonvensi tidak direspon dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi maka dari itutanggal 3 April 2009 dengan Nomor 14/UP/IV/2009 Penggugat Rekonvensimengajukan permohonan perantaraan kepada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo, dengan tujuan agar permasalahan PHK terhadap TergugatRekonvensi bisa terselesaikan, akan tetapi dengan upaya mediasi yang telahdilakukan tidak menemukan kesepakatan dari kedua belah pihak (gagal

Bahwa awal permasalahan ini adalah ketika Terlawan dirumahkanoleh Pelawan, yaitu mulai dari bulan April 2013 sampai denganFebruari 2014, selama Terlawan di rumahkan, Terlawan masihmenerima upah setiap bulannya sebesar 75% dari upah yang ia terimaselama ini, namun pada tanggal 30 Maret 2014 Terlawan mengalamiPemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak;10.Bahwa berhubungan Pemutusan Hubunga Kerja (PHK) yangdilakukan oleh Pelawan secara tibatiba tanoa adanya surat Tegurandalam bentuk surat Peringatan I,ll

, dan Ill terlebin dahulu kepadaTerlawan jelas merupakan PHK sepihak dan sewenangwenang tanpamelalui prosedur yang berlaku, sehingga Terlawan berusahamenyelesaikan permasalahan secara Bipartit tetapi tidak dapatdiselesiakan secara musyawarah;11.Bahwa berhubungan musyawarah secara biprtit tidak menemuipenyelesaian sehingga Teelawan mengajukan pengaduan ke DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10Juli 2014 untuk di proses sesuai ketentuan yang berlaku;12.Bahwa penyelesaian

bahwa selain itu Pelawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksiyaitu Suriadi dan Rita Efrilla yang telah di sumpah sesuai dengan agamanyamasingmasing menerangkan sebagai berikut :1.Saksi Suriadi (Saksi Plw/Tergugat 1):Bahwa saksi kenal dengan Terlawan/PenggugatBahwa saksi bekerja di perusahaan Pelawan sejak 2002 dan saat inisebagai Pengawas Pabrik sebelumnya sebagai Kepala Bagian Produksi;Bahwa Perusahaan tidak produksi lagi sejak akhir 2013;Bahwa akibat perusahaan tidak produksi sebagaian besar di PHK

Bahwa ketujuh pekerja/Tergugat Rekovensi dijatuhi skorsing sejak bulanMaret 2015 dalam rangka proses pemutusan hubungan kerja (PHK) makacukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi mohon agar dilakukanpemutusan hubungan kerja melalui proses paradilan hubungan industrial;9.

Bahwa, dengan demikian Judex Facti telah melanggar hukum ataumenerapkan hukum sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Halaman 15 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan perusahaan telah mengalamikerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut yang harus dibuktikan denganlaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik;Bahwa PHK terjadi juga bukan karena keadaan memaksa tetapi karenaperusahaan

Pasal 156 (2), uang penghargaanmasa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 kaliketentuan Pasal 156 ayat (4);Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Negeri harus diperbaikisepanjang mengenai gugatan rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti belum mempertimbangkan gugatan rekonvensidimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon ijin untuk melakukanPHK dengan uang kompensasi PHK

sejumlah Rp196.875.000,00 (seratussembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa mengenai besaran uang kompensasi PHK telahdipertimbangkan dalam pertimbangkan konvensi sehingga pertimbangantersebut diambil alin menjadi pertimbangan dalam rekonvensi dan menyatakanmenolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DOKTER WITOHARIYADI, tersebut harus ditolak dengan

Sejak itu Penggugattidak lagi bisa menerima keadaan dan sikap Terggugat tersebut sehingga serringterjadi perselisihan dan percekcokan jarak jauh :Bahwa puncak dari ketidakharmoniisan antara Penggugat dan Tergugat adalahpada tahun 20112 ketika Tergugat terkena PHK dari tempat dia bekerja (PTKanindotex). Sejak itu Tergugat tidak lagi mau bekerja, tidak mau mencaripekerjaan lain dan hanya menggantungkan kebutuhan ekonomi kepadaPenggugat saja.

Saat inni ppaling tidak sejak tahun 2012 karena Tergugatterkena PHK daripekerjaannya di kanindotex maka Penggugatlahyang ,encukupi semua kebutuhan rumahtangga. Karena Terggugat tetap tidakbekerja dan tidak mau mencari pekerjaan maka menurut Penggugat Tergugatbisa dikatakan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat.

negeri uuntuk bekerja sebagai TKI diHingkoong yang hingga sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya tidak adakomunikasi lagi ;e Bahwa para saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agarmempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan didukung buktibukti diatas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, setelahdi PHK

Poin 3 Tergugat keberatan dalam hal tersebut di atas seperti jarangmemberi nafkah, sebelum Tergugat di PHK pada bulan Mei 2017 dariperusahaan lama yaitu PT.

tersebut, tapi entah kenapa disaat Tergugat sudah niatmerubah perilaku buruk Tergugat, hal yang sama sekali tidak terprediksiataupun terbersit kejadian ini dalam rumah tangga kami pihak istrimengajukan hal gugatan perceraian di Pengadilan Agama dan tidakberbicara langsung kepada Tergugat atau istilahnya protes (minggat) agarTergugat tahu apa yang sedang Penggugat rasakan dan minta sesuatukepada Tergugat, di sini langsung melibatkan keluarga dan tidak memberkesempatan sama sekali, padahal saat terjadi PHK

ada harapan akan hidup rukunlagi dalam berumah tangga yang disebabkan karena Tergugat jarang memberiuang belanja kepada Penggugat serta sering pergi dan pulang dalam keadaanmabuk dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugatpisah tempat tinggal hingga perkara ini didaftarkan selama 1 bulan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknyamembenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenanafkah yang kurang, hal itu terjadi karena Tergugat sejak di PHK

Bahwa masalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Penggugat dengan Tergugat sudah selesai dan tuntas, dengan AktaBukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor05/Bip/2017/PHIPN.Bjm tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkanoleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBanjarmasin, dan Pengugat telah menerima Uang Kebijakan dariPerusahaan/Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengandemikian Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) tersebut telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap.

MenghukumTergugat agar membayar secara tunai dan seketika Upah/gaji selamaProses Perselisihan sejak Juli 2018 sampai Januari 2019 berikut denda danbunya sebesar Rp. 181.904.450,14.Menyatakan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diajukan olehPenggugat telah memenuhi persyaratan tersebut pada Pasal 169 ayat (1) huruf cUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;15.Menyatakan berakhirhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatterhitung sejak Putusan ini diucapkan;16.Menyatakan

Menyatakan TERGUGAT tidak pernah melakukan tindakan PemutusanHubungan Kerja (PHK) maupun menerbitkan Surat PHK terhadapPENGGUGAT.Hal 23 Putusan No.30/Pdt.Sus.PHI/2019/PN Jkt.Pst.6.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) secara sepihak, menurut Tergugat yang terjadi adalahPenggugat dikualifikasikan mengundurkan diri karena telah mangkir selama 5 (lima)hari kerja;Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2017, Penggugat hadir bekejanamun tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Manager Peralatan karenakemampuan penglihatan Penggugat sudah berkurang yang dikarenakan sudahmemasuki usia pensiun, selain itu Penggugat sering datang terlambat

dalam bekerja;Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakanPenggugat berhak atas uang pesangon, karena Tergugat tidak pernah melakukanpemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat, namun yang terjadi adalahPenggugat telah mengundurkan diri atas kemauanya sendiri karena telah mankir 5(lima) hari berturutturut tanpa pemberitahuan yang jelas, maka menurut Tergugat,Penggugat hanya berhak memperoleh uang penggantian hak sebesarRp21.588.660,00(dua puluh satu juta lima ratus delapan

dan juga berpedomanpada ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Tunjangan Hari Raya KeagamaanBagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, tuntutan pembayaran denda tersebut tidak cukupberalasan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak, dengan demikianterhadap petitum angka 10 dan 11 patut untuk dinyatakan ditolak:Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK

Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Permohonan PHK Penggugat sesuai Ketentuan pasal169 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,terhitung sejak di Tetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial;Memerintahkan Tergugat Untuk Membayarkan Pesangon kepadaPenggugat sebesar :a. Pesangon =4 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp24.139.080,00;b. Penghargaan Masa Kerja =2 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp12.069.540,00;c.

Dalam Pokok PerkaraMengabulkan Permohonan PHK Penggugat sesuai Ketentuan pasal169 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,terhitung sejak tanggal 1 November 2019;Memerintahkan Tergugat Untuk Membayarkan Pesangon kepadaPenggugat sebesar :a. Pesangon =4 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp24.139.080,00;b. Penghargaan Masa Kerja =2 x 2 x Upah Pokok 2019 = Rp12.069.540,00;c.

SusPHI/2020Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat adalah Pekerja Menetap (Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu);Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugatkepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuanHukum yang berlaku;Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putuskarena diputuskan

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena PHK sejak Oktober 2014:Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt.SusPHI/20205.

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/pekerja kontrak;
3. Menyatakan PHK Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian hak sisa waktu kontrak berupa upah dari bulan Februari sampai dengan Agusutus 2020 sejumlah

PHK (Persada Harapan Kahuripan);

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

$me Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, merekahidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon Di DesaKaranggedang selama sekitar 7 tahun dan telah dikaruniai 2e Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat denganTergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak sekitarbulan Agustus 2003 saksi sering mendengar antara Pemohondengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak cukup,lantaran Pemohon diberhentikan bari bekerja (PHK

dalam duduk perkara ini, yang pada pokoknya memperkuatdalildalil permohonan Pemohon j ~777777 7773737333Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sertaketerangan keluarga kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas, maka telah diperoleh faktafakta di persidangan yang padapokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Agustus2003 diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalahekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi Jlantaran Pemohondiputuskan hubungan kerja (PHK

Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak ParaPenggugat akibat PHK dengan rincian sebagai berikut:Penggugat (Syamsuddin ); Uang Pesangon;9 x 2 x Rp2.800.000,00 = Rp50.400.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja;8 x 1 x Rp2.800.000,00 = Rp22.400.000,00 Uang penggantian perobatan/perumahan15%x Rp72.800.000,00 = Rp10.920.000,00 Upah Lembur otomatis;(Rp93.333,00/hari x 4 hari x 12 bulan) =Rp 4.479.984,00 Cuti Tahunan, tahun 2015;(Rp2800.000,00/25) x 12 = Rp 1.344.000,00 +Jumlah = Rp89.543.984,00Terbilang

Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hakPara Penggugat akibat PHK dengan rincian sebagai berikut:Penggugat (Syamsuddin);Uang Pesangon; 9 x 2 x Rp2.800.000,00 =Rp50.400.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja;8 x 1x Rp2.800.000,00 =Rp22.400.000,00Uang penggantian perobatan/perumahan15% x Rp72.800.000,00 =Rp10.920.000,00Upah Lembur otomatis;(Rp93.333,00/hari x 4 hari x 12 bulan) =Rp 4.479.984,00Cuti Tahunan, tahun 2015;(2800.000/25) x 12 =Rp 1.344.000,00 +Jumlah =Rp89.543.984,00Terbilang

Nomor 817 K/Pdt.SusPHI/2020Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Karyawan dari PT Buana SriwijayaSejahtera (PT BSS) sejak diangkat menjadi karyawan tetap tanggal 1Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 13/BSS/POMP/SKDIII/2010;Menyatakan PHK sepihak dengan kualifikasi mengundurkan diri,

dari PT.Buana Sriwijaya Sejahtera (PT BSS) bertentangan dengan hukum;Menyatakan menerima permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK)yang diajukan oleh Penggugat, dan telan memenuhi persyaratan yangdimaksud Pasal 169 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secara tunaiuang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), danuang penggantian hak

saat asesmenmedis, Para Penggugat mengakui telah mengkonsumsi shabu dan ganjabeberapa hari sebelum pemeriksaan tes urine, hal mana dikuatkandengan bukti T9A, T9B dan T9C berupa Berita Acara Pemeriksaandimana Penggugat dan Penggugat II mengaku menggunakan shabusedangkan Penggugat III mengaku menggunakan ganja;Bahwa pekerjaan Para Penggugat adalah di bidang transportasisehingga keselamatan adalah hal yang utama, oleh karenanya sudahtepat putusan judex facti yang menyatakan pemutusan hubungan kerja(PHK

) dengan memberikan kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 karena Para Penggugattelah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 45 dan Pasal 46 PeraturanPerusahaan PT.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukanoleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 001/PEKSI/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018adalah Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum;Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatkarena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf(c) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menghukum

Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukanoleh Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018 berdasarkan Surat PemutusanHubungan Kerja Nomor 001/PEKSI/VII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018adalah Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum;Menetapkan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi karena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal169 ayat (1) huruf (c) dan (d) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan

menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat yangbelum dibayarkan terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai denganbulang Maret 2019, sebesar:a) 7 (tujuh) bulan upah = Rp9.872.357,00 (Sembilan juta delapan ratustujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);b) Dan tetap membayarkan upahupah selanjutnya setiap bulan kepadaPenggugat hingga perkara ini dinyatakan selesai ataudikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde);Menetapkan Putus Hubungan Kerja (PHK

Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dansekaligus kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada PenggugatKonvensi sebesar Rp182.972.372,00 (seratus delapan puluh dua jutasembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);5.

Yasa Industri Nusantara;5.Bahwa pertemuan para Penggugat dengan pihak Tergugat pada tanggal O1juni2016 tidak menemukan kata sepakat untuk tidak melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK), hanya melahirkan Nota kesepakan yaitu proses pembayaran Gaji ditransfer seperti biasanya, Uang pembayaran BPJS, Uang Cuti Porposional dan UangPasangon di bayarkan secara lansung( tunai );Bahwa Penggugat pada tanggal 02 juni 2016 mengadukan perkara PemutusanHubungan Kerja sepihak Tergugat ke kantor Dinas Tenaga Kerja

menyatakantetap pada gugatannya ;Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban tertulis tertanggal 12 Januari 2017 yang isinya pada pokoknya sebagaiberikut :1.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan perselisihan hubungan industrialPenggugat tertanggal 12 Januari 2017 kecuali halhal yang secara tegastegas diakuidan dibenarkan oleh Tergugat dalam persidangan;Bahwa klain para Penggugat pada point 6, yang menyatakan tidak ada kesepakatanuntuk tidak melakukan PHK

Bagaimana mungkinseseorang pekerja setuju menerima pesangon, namun tidak setuju dengan PHK.Dalam hal menyangkut uang pesangon, pihak Tergugat telah membayarkankewajiban atas hak uang pesangon kepada karyawan yang telah di PHK, termasukdiantaranya para Penggugat, dengan memperhitungkan masa kerja dan ditambahkan15 % penggantian hak,(bukti pembayaran uang pesangon terlampir);Bahwa terkait aktivitas bonder pada tanggal 6 Mei 2016, sebagaimana yangdinyatakan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada

No.3 Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas,maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/ouruhmelakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhal sebagai berikut :a.Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/ouruh melakukankesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah adaputusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Berdasarkan bunyi dari Surat Edaran Menteri No.SE13/MEN/SJ/HK/2005 maka dasarhukum yang

YIN, dan yang gaji adalahPT.YIN;Bahwa soal pekerjaan bangunan, durasi 1 (satu) minggu selesai;Bahwa setelah selesai kontrak, para Penggugat di PHK;Bahwa ada kontrak antara para Penggugat dengan pihak perusahaan;Bahwa untuk Saksi, setelah pekerjaan bangunan selesai dan berhenti, Saksimendapatkan haknya uang penghargaan nominalnya sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah);Bahwa yang Saksi pernah dengar, keluhan para Penggugat salah satunya adalah soalefisiensi namun pastinya Saksi juga lupa, bahwa