Ditemukan 34503 data
24 — 8
,Hum masingmasing sebagai Anggota Majelis, penetapan mana padahari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelistersebut dengan didampingi oleh Zakaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh Para Pemohon ;Ketua Majelis,Nurjanah, S.H., M.H.Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,Dra. Hj. Nursima, N, SH Mahmud, S.H., M.HumPanitera Pengganti,Zakaria, S.HIHal. 5 dari 6 hal/Pen. No.202/Pdt.P/2019/PA.Ptk Rincian Biaya Perkara :1.
15 — 12
,Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.MASITAH dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai HakimHakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelispada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI,S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,Dra. MASITAH H.A. RIF'AN, S.H. M.,Hum.Drs. MASHUDI, M.H.Rincian Biaya Perkara :1. Biaya Panggilan2. LAPP3.
56 — 1
Hum. dan H. H. URIP HARTOYO, SH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MOCHAMADISCHAQ,SH., sebagai Panitera Pengganti dan dibacakan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri olehPenggugat dan Tergugat ; wen eee =eHAKIM ANGGOTA, HAKIM ~~ KETUA,T Ttdtd Drs. MUHAIMIN.1. Drs.MOH. ABIDIN, SH.M. Hum.TtdPANITERA2. H. URIP HARTOYO, SH.TtdPENGGANTI,MOCHAMAD ISCHAQ, SH... Rincian Ongkos ongkos :1 Biaya Rp 26.000,. Pencatatan . 2 Biaya Rp 50.000,.
9 — 0
Hum., Penerapan Hukum AcaraPerdata di Lingkungan Peradian Agama, 200522), maka Majelis Hakimberpendapat gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/ NO (Niet Ontvankelijk Verklaart);Menimbang, bahwa pokok perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50
10 — 0
M Hum. Hakim pada pengadilan Negeritersebut dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUSILADWI RIANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut sertadihadiri oleh Pemohon;Panitera PenggantiHakimTTD. TTD.ILA DWI RIANT H.HARLINA RAYES, SH. M Hum.Perincian biaya :1. Pendaftaran :Rp. 30.000,2.Meterai : Rp. 6.000,3. Redaksi =: Rp. 5.000,4.
13 — 2
Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SHOBIRIN, S.HI.dan M. ISNA WAHYUDI, S. HI., M.SI. sebagai hakimhakim Anggota sertadiucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umumdengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta EDY RIADI, S. Sos., S.H. PaniteraSidang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.Ketua MajelisAWAY AWALUDIN, S. Ag., M. Hum.Hakim Anggota Hakim AnggotaSHOBIRIN, S.HI. M. ISNA WAHYUDLI, S. HI., M.SI.Panitera SidangEDY RIADL, S.
137 — 37
Hum masingmasingsebagai HakimHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalampersidangan terobuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiri HakimHakim Anggota serta MUSIFAH, SH Panitera PenggantiPengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yangberperkara ;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,EDUARD MANALIP, SH, MH. ADI SUTRISNO, SH, MH. BERLIN DAMANIK, SH, M.
13 — 0
ARDHIWUAYANTO,SH.M,Hum Perincian biaya :1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya Atk :Rp. 50.0003. Meterai : Rp. 6.000,4. Biaya Sumpah :Rp. 50.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,6. Panggilan :Rp. 109.000,Jumlah : Rp. 250.000,Untuk turunan sesuai dengan aslinya diberikankepadadan atas permintaan Pemohon secaralisanpada tanggal 22 Oktober 2012.Panitera Pengadilan NegeriJombangDrs. BAMBANG BUDI SETIAWAN , SH.MH.NIP. 19600205 198503 1 002.
50 — 21
Hum., MUHAMVADRIDWAN LUBIS, S.H., M.Hum., dan TRI ERA WAHYUDI,S.H. tidak sah dan tidak berhak untuk mewakiliPemohon dalam perkara Register Nomor:572/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 20 April 2011;3. Menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima;4.
40 — 13
Hum, masingmasing sebagai HakimHakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medantanggal 10 September 2012 Nomor : 495/PID/2012/PTMDN, untuk memeriksadan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telahdiucapkan .....diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SEN EN, tanggal 24SEPTEMBER 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota dan dibantu oleh MANSURDIN, SH,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
54 — 23
FAIZAH. dan Drs H.ANWAR SHOLEH, M Hum masing masingsebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 15 Agustus 2011Nomor : 166/ Pdt.G/ 2011/PTA.
336 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hum., danH. Is Sudaryono, S.H., M.H., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu. juga olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, danDr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh parapihak.Anggota Majelis: Ketua Majelis,tid. tid.Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.tid.H. Is Sudaryono, S.H., M.H.Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1425/B/PK/Pjk/2021Panitera Pengganti,tid.Dr.
19 — 13
Hum dan OHANBURHANUDIN P, SH, MH, masingmasing sebagai HakimHakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medantanggal .....tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 361/PID/2012/PTMDN, untuk memeriksa danmengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telahdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SE LASA, tanggal 31JULI 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota dan dibantu oleh MANSURDIN, SH, sebagai Panitera16Pengganti
Hum. H. MAENONG, SH, MH.OHAN BURHANUDIN P, SH, MH.Panitera Pengganti,MANSURDIN, SH.Untuk salinan sesuai dengan aslinyaWAKIL PANITERA,17HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.NIP. 19610901 198303 1 004.
32 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hum., dan H.Eddy Army, S.H., M. Hum., HakimHakim Agung sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,oleh Hakim Ketua beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehHal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2751 K/Pid.Sus/2015Rudi Suparmono, S.H, M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;Hakim Hakim Anggota : Hakim Ketua :ttd./ ttd.
FAUZAN IGRI HASIBUAN, SH
Terdakwa:
TRIPENA br. SEMBIRING
28 — 4
Hum , Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dantanggal itu juga olen Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu olen Resmiati Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fauzan Igri Hasibuan, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Morgan Simanjuntak, S.H.., M. Hum Saidin Bagariang, S.H.
107 — 35
Hum dan OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN,S.H., MH masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkanpada Hari Selasa tanggal 1 April 2014 dalam persidangan yang dinyatakan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DANIEL BIAF Panitera PenggantiPengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh: M. IRFAN BUDI, SH, PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, dan dihadapan terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,A.
Hum FRANSISKA D.P. NINO. SH. MHOLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MHPANITERA PENGGANTI,DANIEL BIAF
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (6) UU PPN;Dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, kemudiansecara materi dalam proses pemeriksaan diungkap bahwa PajakMasukan yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembaliadalah terkait dengan perolehan barang antara lain berupa pupukyang dipergunakan di unit perkebunan yang menghasilkan TBSyang merupakan BKP yang dibebaskan dari penganaan PPN;Bahwa kemudian, terdapat Putusan Mahkamah Agung No70P/HUM
Putusan Perkara Permohonan Hak Uji MateriNo.70P/HUM/2014 tersebut ditetapbkan pada tanggal 25 Februari2014.
dalam keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6)UU PPN yang didalamnya mengatur implementasi Pasal 9 ayat (5) danPasal 16B UU PPN yang telah diperkuat konstelasi hukumnya melaluikaidah dan norma hukumnya sebagai pengganti dari keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 menjadi Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010 yang telah dilakukan judicial review, dimana dalamPutusan Uji Materi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 57 P/HUM
/2010 tanggal 18 Januari 2011 yang telah dimuat dalamBerita Negara Republik Indonesia tanggal ....Nomot..... , yang dalamamarnya telah menolak Pemohon HUM = sehingga memenangkanTerbanding (DJP).
Sejalan dengan kebijakan tersebut didalilkan juga olehPemohon Peninjauan Kembali dalam Putusan Perkara Permohonan Hak UjiMateri Nomor 70P/HUM/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang telah dimuatdalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ....Nomor..... yang amarputusannya mengabulkan permohonan HUM Kamar Dagang Indonesia dandalam perkara a quo di antaranya membatalkan ketentuanketentuan yangdiatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1 ayat (2) huruf A, Pasal 2 ayat(1) huruf F dan pasal 2 ayat (2)
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
diatas, baik TBS yangdiserahkan kepada pihak lain maupun TBS yangdigunakan sendiri untuk menghasilkan CPO ataskeseluruhan Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangandan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi PositifPajak Masukan sebesar Rp 256.427.810,00 bertentangan denganketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN dan Pasal 2 ayat (1) huruf aangka (1) KMK575;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor51/P.PTS/XII/2011/57/P/HUM
dalam keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6)UU PPN yang didalamnya mengatur implementasi Pasal 9 ayat (5) danPasal 16B UU PPN yang telah diperkuat konstelasi hukumnya melaluikaidah dan norma hukumnya sebagai pengganti dari Keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 menjadi Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK.03/2010 yang telah dilakukan judicial review, dimanadalam Putusan Uji Materi melalui Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 57 P/HUM
/2010 tanggal 18 Januari 2011 yang telahdimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 168,yang dalam amarnya telah menolak permohonan Pemohon HUM sehinggamemenangkan Terbanding (DJP).
Putusan Nomor 1167/B/PK/PJK/2015Permohonan Hak Uji Materi Nomor 70P/HUM/2013 tanggal 25 Februari2014 yang telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia yangamar putusannya mengabulkan permohonan HUM Kamar Dagang danIndustri Indonesia dan dalam perkara a quo diantaranya membatalkanketentuanketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf C, Pasal 1ayat (2) huruf A, Pasal 2 ayat (1) huruf F dan Pasal 2 ayat (2) huruf CPeraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007, maka penyerahan atas TBSyang menghasilkan
7 — 0
Hum sebagai Ketua Majelis dan Drs.H. Hasan Faiz Bakry serta Dra. Mufidatul Hasanah, SH., MH., masingmasing sebagaiHakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebutdan dibantu Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohondan Termohon;Ketua MajelisDrs. Wasyhudi, M. HumHakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. H. Hasan Faiz Bakry Dra.
6 — 0
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;SUBSIDAIR:2 222 one nnn nnn nnn nnn nnn nnn ence enon ne nncnneApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapbkan, Penggugatdan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuhmediasi dengan Hakim Mediator Latifah Setyawati,SH,M,Hum namunberdasarkan laporan Mediator tanggal 22