Ditemukan 122745 data
11 — 4
bersesuaian dengan 2 (dua) orang saksiPemohon di persidangan; Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk tetap membina rumahtangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami
19 — 5
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangHalaman 6 dari 15 halamanPutusan Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Sgtasejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor
penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yangHalaman 7 dari 15 halamanPutusan Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Sgtaditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanyasebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUH Perdata;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Subtitusi atas nama Sri Winarti,S.Hyang telah diregister di kepaniteran Pengadilan Agama Sangatta nomor57/SK/2020 tanggal 30 September 2020 dari kuasa hukum Pemohon sebagaipemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasasebagaimana ditegaskan
12 — 4
No 0356/Pdt.G/2016/PA.Sgta Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami
14 — 8
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat lEdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
20 — 6
orang saksi Penggugat di persidangan; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menunitutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
15 — 7
Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
14 — 2
di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas(vide P.1), maka Pengadilan Agama Banyumas wewenang mengadiliperkara ini sesuai dengan pilihan Pemohon ; ~~~~~~~~~~~~~~Menimbang, bahwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan bahwasemula Termohon memberi kuasa kepada ibu kandung Termohon bernamaWARISEM Binti SANURDI, namun surat kuasa yang dijadikan dasarpemberian kuasa tersebut tidak sah dengan pertimbangan sebagaiberikut 2 rrr en en nee Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syaratsyarat formilsebagaimana ditegaskan
Menurut SE MA tanggal 23 Januari 1971 tersebut,surat kuasa yang pemberi kuasanya berada di luar negeri, disamping harus memenuhi syaratsyarat formil, juga harusdilegalisasi oleh KBRI setempat, hal ini ditegaskan kembalioleh Yurisprudensi MA tanggal 18 September 1986 Nomor : 3038K/Pdt/1981 yang antara lain menyatakan "bahwa keabsahan suratkuasa yang dibuat di Jluar negeri selain harus memenuhipersyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dulu oleh KBRIsetempat, sedangkan surat kuasa Termohon kepada
13 — 7
No 0108/Pdt.G/2017/PA.SgtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
14 — 2
formil dan materiil terhadap suatu kesaksian,dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwaantara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tanggamereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang sulit untukdirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dantujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dansebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat 21, bahwa dijodohkannya lakilakiHalaman ke9 dari 12 halaman Putusan No. 95/Pdt.G/2016/PA.Rap.dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalinrasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh Penggugat,
18 — 6
yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
23 — 20
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2021/PA.LIkMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harusdinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkankembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah,dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia, sebagaimana ditegaskan
29 — 13
tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapatdinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak(broken marriage) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika dinasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapat alasan untuk berceralsebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan
Oleh karena itu, manakala suami istridalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapatmewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka padadasarnya rumah tangga tersebut telan bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur danmulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara
14 — 4
yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
Tunggal dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
11 — 2
No. 1Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukupalasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belahpihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.
No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 hal. 10 dari 15 halaman, Putusan No. 0044/Pdt.G/2018/PA.Sgtahuruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan salah satu alasanperceraian yaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerusantara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu :1.
20 — 5
Bahwa pada pasal 38 undang undang RI nomor 1 tahun 1974 tentangperkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena ; a).kematian, b). Perceraian, dan c). atau keputusan Pengadilan.
Kemudiandalam pasal 2 ditegaskan bahwa penyelengaraan perlindungan anakberasaskan Pancasila dan berlandaskan undangundang dasarNegaraRepublik Indonesia tahun 1945 serta prinsipprinsip dasar Konvensi hakhak anak meliputi ; a ) Non diskriminasi; b).kepentingan yang terbaik bagianak; c) hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d)penghargaan terhadap anak;12.
68 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, khususnya mengenai fungsidan kewenangan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tingkat banding)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986:Bahwa didalam pertimbangan Putusan Judex Facti halaman 6, alinea ke 2,ditegaskan: Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapattidak ada hal yang baru yang disampaikan dalam memori banding Tergugat/Pembanding tersebut dan hanya merupakan pengulangan dari jawabHal. 7 dari 12 hal. Put.
16 — 1
tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undangundang No. 1tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun19751975 jo pasal 116 huruf (b) dan(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
PeradilanAgama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputihalaman 12 dari 14 halaman Putusan Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Pdgtempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
9 — 2
PadlgMenimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalamkeluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia,aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yangtentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiaporang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan UmumUndangUndang Nomor 23 Tahun 2004;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan
Hakim dalam perkara ini, dimana abstrakhukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisin, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
12 — 14
dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dantidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggappembenaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan
fisik (phsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejamanmental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dankewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulutatau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara teruS menerus, akantetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental ataupenelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi brokenmarriage;Menimbang, bahwa unsur penting konteks perselisihan danpertengkaran sebagaimana ditegaskan
47 — 6
halaman 8 sampai 12, yangdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, permohonan Pemohon aquo digolongkan sebagai kebutuhan dharuriyyah (kebutuhan dasar yang harusdipenuhi), karenanya permohonan Pemohon dalam perkara ini secara formildapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikanpertimbangan secara materil terhadap permohonan Pemohon sebagaimanapertimbangan berikut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
diduga ANAK Illhingga saat ini belum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa karena ANAK Ill pada saat ini belum dewasa danbelum pula melangsungkan perkawinan, maka terbukti bahwa ANAK Ill belumcakap bertindak hukum, karenanya beralasan anak tersebut ditempatkan dibawah perwalian;Menimbang, bahwa menyangkut orang yang paling berhak menjadi walibagi ANAK Ill , sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya tentangmaksud Pasal 47 dan 50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, dimana ditegaskan