Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini,maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti P.1. dan P.2 merupakan akta otentikyang berdaya bukti Ssempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwaPenggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yangmerupakan wilayah hukum Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong;Hal 11 dari 19 hal.

Hakim berpendapat tetap mempedomani Rv (Reglement of deRechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, serta 2(dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah disebutkansebelumnya maka secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkansebagaimana pertimbangan alat bukti tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti tertulsi P11 sampai dengan P.8 tersebutmerupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuanPeraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksamaHal. 10 dari 18 hal.

Tebo. sejak tanggal04 April 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpadidampingi Penasehat Hukum meskipun hak haknya untuk dapatdidampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalampersidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingiPenasehat Hukum ;Pen ilan N ri Ter t;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dariKejaksaan Negeri Tebo, tertanggal O05 Maret 2014, Nomor : APB 334 /N.5.17/ Epp. 2/03 / 2014

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan terdakwa padapokoknya terdakwa mengakui perbuatanya, terdakwa menyesali tindakanyadan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya, terdakwa juga memohonkeringanan hukuman;Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umumterhadap pembelaan terdakwa, pada pokoknya tetap pada tuntutanya, danterdakwa tetap pada pembelaan dan permohonanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.PDM23/BOYOL/Epp.1/03

/2014 sebagai berikut :Bahwa mereka terdakwa DIMAS SETIAWAN alias BONENG BinSUYONO baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama denganMulyono dan satu teman lainnya (masing masing belum tertangkap) padahari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar awal bulanDesember 2013 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaktidak pada suatuwaktu pada bulan Desember tahun 2013 bertempat di SLB ABC YKAB diDk.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI NIK: 637202510774 0003 tanggal 07 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesual Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK: wo eceneeneenn nae tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh PemerintahKota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen)sesuail Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telahdicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Hal. 8 dari 17 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragamaIslam dan bertempat tinggal di Kabupaten Banjar;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 alat bukti tersebutmerupakan alat bukti autentik, harus dinyatakan terbukti Pemohon danTermohon telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saatini masih terikat dalam

Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 04November 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang telah dilakukan pemeteraiankemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P;B. Saksi:1.

Tergugat telahmemberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 01 Maret 2016yang pada pokoknya tetap bertahan sebagaimana jawaban Tergugat terdahulu;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalildalil gugatannyatelah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :6289/108TL/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Perwakilan Kotamadya Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraiankemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03

/2014(nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:1.

:SP.Han/07/MI/2014/Reskrin tanggal 12 Maret 2014, sejaktanggal : 12 Maret 2014 s/d tanggal : 31 Maret 2014 ;2 Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : 40/0.3.19/Epp. 1/03/2014, 25 Maret2014, sejak tanggal 01 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;Hal.1 dari 20 hal. Put.

diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjuncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampaidengan P.6, alat bukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, dengan nominal meteralsesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah jugadiperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karenaitu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syaratHal. 10 dari 18 Hal.

PeraturanMenterikKeuanganNomor70/PMK.03/2014, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti bahwaPenggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten BaritoUtara, wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;Menimbang, bahwa saksi dan saksi Il Penggugat, sudah dewasa dansudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diaturdalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

nilaikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkanketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. juncto Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang No. 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai juncto Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 70/pmk.03

/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian,buktibukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwaPenggugat bertempat tinggal di

gugatan yang diajukan olehPenggugat maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikannya dankepada Tergugat diwajibkan juga untuk membuktikan dalildalil bantahannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalildalil gugatannya,Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2)dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupafotokopifotokopi, yang telah dinazegellen sebagaimana ketentuan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara PemeteraianKemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b sertaPasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah jugadiperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuatketerangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karenaitu.

sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 13 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, alatbukti tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian, dengan nominal meterai Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f sertaPasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaHal. 9 dari 16 Hal.

Oleh karena itu bukti tersebutmempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa P.3 adalah akta otentik yang tidak dilakukanpemeteraian secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 sehingga Pengadilanmenilai bahwa terhadap bukti P.3 tersebut tidak memenuhi syarat formal danmateriil dan oleh karenanya harus ditolak;Halaman 10 dari 18 halaman.

klausulharus mendapat dispensasi dari pengadilan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.13, danterhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara mutatismutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimanapertimbangan di bawah ini;Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13tersebut merupakan fotokopifotokopi yang telah dinazegellensebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03

/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengannominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan BeaMeterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok denganaslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat buktitertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harusdinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa

Hakim berpendapat tetap mempedomani Rv (Reglement of deRechtsvordering) tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan yang diajukanPara Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara, maka MajelisHakim berpendapat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai denganP.4, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimanaketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03

/2014 Tentang Tata CaraPemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 hurufa dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentangPerubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocokdengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalamperkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surattersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakandapat diterima dan dipertimbangkan

lahir =: 37 Tahun/ 20 Juli 1986Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Rt009 Rt 004 Kelurahan Kace Timur Kec.Kecamatan Mendo BaratAgama : IslamPekerjaan : PNS;Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah / PenetapanPenahanan dari :1Penahanan oleh Penyidik tanggal 17 Februari 2014, Nomor : Sp.Han/02/II/BNNPBABEL, sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d. tanggal 08 Maret 2014;Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi tanggal 08 Maret 2014,Nomor : B489/N.9.4/Euh. 1/03

/2014, sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d. tanggal17 April 2014 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 April 2014Nomor : 69/Pen.Pid/2014/PN.Pkp, sejak tanggal 18 April 2014 s/d. tanggal 17Mei 2014;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Mei 2014Nomor : 93/Pen.Pid/2014/PN.Pkp, sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d. tanggal 16Juni 2014;Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014, Nomor : Print60/SPP/Euh.2/05/2014, sejak tanggal 21 Meil 2014 s/d. tanggal 09