dengan nilai jualobyek tanah permeternya seharga Rp.103.000,, hal ini sesuai dengansurat pajak bumi dan bangunan tahun 2006, kemudian saksi LilisRohaeni mau meminjamkan uang kepada Darmawan, saksi Lilis Rohaenimenunjuk pembuatan akta hutang piutang ke Notaris Tatty Nurliana, SH.yang merupakan kawan dari saksi, hal ini dipertegas dengan keterangansaksi Lilis Rohaeni di depan persidangan dan disepakati untuk datang keNotaris untuk dibuatkan Akta Hutang Piutang dengan jaminan sertifikattersebut di atas

Mangga No. 14 Kota Bandung,sesampainya di rumah Terdakwa saksi Lilis Rohaeni tidak mau dibuatkanakta hutang piutang dengan alasan kalau saksi Lilis nanti menjadirentenir oleh karena itu saksi Lilis meminta perjanjian hutang piutangtersebut ditingkatkan untuk menjadi akta perjanjian jual beli hal initerungkap dalam keterangan saksi Lilis Rohaeni di persidangan, ketikaberbicara di rumah Terdakwa saksi Lilis Rohaeni minta dibuatkan aktaperjanjian jual beli dengan jaminan yang pembuatannya berdasarkankwitansi

, Agus Suharlono, Abednego kaLatuihamallo, Rezky Panj Kusuma dan KevinRichard Christian, Pegawai pada PT SinarmasMultifinance Cabang Purwakaria, berdasarkanSurat Kuasa Direksi Nomor 037/ SMF/LGLIW2017 tanggal 21 Maret 2017, selaniutnyadisebut sebagai Tergugat;Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadapbuktioukti dan saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapatdipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki peranjian hutang piutang

Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Pwk.ratus lima pulun enam rupiah), dimana Penggugat berkedudukan sebagai debiturdan Tergugat berkedudukan sebagai kreditur (bukti P2 juncto bukit T1);Bahwa jangka waktu pinjaman berdasarkan perjanjian tersebut harus dibayar olehPenggugat selaku debitur selama 2 (dua) tahun atau 24 (ua puluh empat) kaliangsuran dengan besar pembayaran untuk tlap angsuran adalah Rp2.252.000,00(dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;Bahwa objek yang menjadi jaminan perjanjian hutang piutang

Kesalahan prosedural dalamproses penagihan piutang yang menjadi hak kreditur tidak serta merta menghapuskewajiban hukum dari seorang debitur untuk tetap melunasi selurun hutangnyayang muncul dari suatu perikatan yang sah; bahwa pada akhimya, terlepas dar benar salahnya prosedur penarikan unitkendaraan jaminan oleh Tergugat, Penggugat tetap tidak bisa melepaskan diridan tetap harus bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajibannyamelakukan pembayaran dan pelunasan hutang sesuai peraniian yang

1Bahwa semua dalil yang uraikan pada bagian "dalam eksepsi dan dalam konvensi" diatas, sepanjang relevan dengan gugatan rekonvensi ini mohon dianggap telahmenjadi uraian pula pada bagian dalam rekonvensi;Bahwa karena jual beli yang dilakukan antara Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat IIKonvensi dengan Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi maupun antaraTurut Tergugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tanah dan bangunan sengketa berdasarkan hutang piutang

(Termohon Kasasi/Penggugat);Jual beli tanah SHM Nomor 501/Wringinputih;Saksi tidak tahu lokasi tanah yang dijual belli;15Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas dan didukung bukti tertulisyang dihadirkan baik oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat maupun olehTermohon Kasasi/Penggugat terbukti:aBahwa tidak pernah ada jual beli tanah dan bangunan obyek sengketa antaraPemohon Kasasi I/Tergugat II (Susiyanto) dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I (Budi Darsono), yang ada adalah hutang piutang

dibayarkan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat II (lewat Novi) kepada TurutTermohon Kasasi/Tergugat I, seharusnya tanah dibalik nama dahulu kepadaPemohon Kasasi I/Tergugat II (sesuai perjanjian jual beli sementara) namunternyata langsung dibalik nama keatas nama Termohon Kasasi/Penggugat,sehingga seharusnya balik nama tersebut batal demi hukum;Bahwa oleh karenanya maka jual beli antara Pemohon Kasasi I/Tergugat IIdengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I batal demi hukum karenadilatarbelakangi hutang piutang

bersifatsementara dengan hak membeli kembali yang dilarang oleh Undangundang danbelum pernah dilakukan penyerahan (levering) sehingga tidak memenuhi syaratsahnya jual beli;Bahwa oleh karenanya maka penempatan tanah dan bangunan sengketa oleh ParaPemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan V tidak pernah melawan hukum, karenasampai dengan saat ini setahu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan Vhubungan hukum yang terjadi dengan Turut Termohon Kasasi/Tergugat I maupunTermohon Kasasi/Penggugat adalah hutang piutang

hukum (Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 42/Pdt.G/2008/PNMkd., dalam pertimbangan: Dalam Rekonvensi, halaman 27 dan 28), karena:17Bahwa sebagaimana telah didalilkan pada bagian Dalam Konvensi di atas maka:a Jual beli tanah dan bangunan obyek sengketa yang dilakukan antara PemohonKasasi/Penggugat Rekonvensi I dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat IRekonvensi maupun antara Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat I Rekonvensidengan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan hutang piutang

berdasarkanpesanan sehingga tidak terdapat persediaan akhir produk jadi;Bahwa jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan dalam Tahun 2006 adalahsebesar Rp 6.795.500.000,00;Bahwa data Debt Equity Ratio (DER) Utang Usaha Tahun 2006mencapai 15.585,72% dibandingkan Utang Usaha terlalu besar sehinggadengan demikian pemberian pinjaman (utang) melebihi jumlah total15Ekuitas/Modal Sendiri, ini adalah suatu keadaan yang sangatlah tidakwajar terjadi dalam praktek bisnis wajar dan sehat;Bahwa berdasarkan hasil pengujian arus piutang

, untuk Tahun Pajak2006 terdapat koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 6.857.691.161,00dengan perhitungan sebagai berikut :Hasil Penerimaan Bank/ Rp 38.408.840.605,00Pelunasan Piutang Dagang+ Saldo Akhir Piutang Rp 10.222.695.319,00Saldo Awal Piutang (Bp10.828.365 869,00)Penjualan Include PPN Rp 37.803.170.055,00Penyerahan tidak dipungut PPN & Ekspor (Rp 1.094.239.245,00)Penyerahan kepada Pemungut PPN Ro 0.00Penjualan kepada NonPemungut PPN Exclude PPN Rp 36.708.930.810,00PPN Dipungut sendiri Rp 2.713.749

059.00)Penjualan kepada NonPemungut PPN Exclude PPN Rp 33.995.181.751,00+ Penyerahan tidak dipungut PPN & Ekspor Rp 1.094.239.245,00+ Penyerahan kepada Pemungut PPN Rp 0,00Penyerahan Kena Pajak cfm Pemeriksa Rp 35.089.420.996,00Penyerahan Kena Pajak cfm Wajib Pajak Bo 28.231.729. 835,00Selisih/Koreksi Bo 6.857.691.161,00Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menyatakan, dalam pengujian arus piutang, di dalam jumlah penerimaanbank/pelunasan piutangdagang sebesar Rp 38.408.840.605,00

Suryo yang ditunjukkankepada saksi berupa 2 (dua) buah nota dengan nilai pinjaman sejumlahRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian tertulis hutang piutang antaraPak M.

bentukpinjaman uang (Tergugat berhutang kepada Penggugat) ;Menimbang, bahwa dan dari Bukti T.3 tersebut telah nyata secara hukumbahwa Tergugat pernah dan telah mengembalikan / membayar hutang Tergugatkepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;Menimbang, bahwa dari total hutang Tergugat kepada Penggugatsejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, dikurangkandengan pembayaran hutang (Bukti T.3) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah), maka telah nyata secara hukum bahwa piutang

Penggugat kepadaTergugat (atau hutang Tergugat kepada Penggugat) tersisa menjadi sejumlahRp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat yangbernama MUHKAMAT AL KIROM, Hakim tidak akan mempertimbangkannyalebin lanjut karena keterangan saksi tersebut hanya merupakan keteranganyang saksi dengar dari pihak Penggugat sendiri (saksi MUHKAMAT AL KIROMtidak mengalami dan melihat sendiri peristiwa hutang piutang antara Tergugatdengan Penggugat), sehingga

keterangan dari saksi MUHKAMAT AL KIROMtergolong keterangan saksi testimonium de auditu ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Tergugat yangbernama CIPTO NUROSO, Hakim mendapatkan keterangan saksi tersebutyang hanya menerangkan keadaan pribadi dan ekonomi rumah tangga dariTergugat Saja, tidak ada keterangan saksi CIPTO NUROSO yang menerangkandirinya melihat sendiri tentang adanya perjanjian hutang piutang secara lisanantara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian

antara Penggugat dengan Tergugattelah nyata ada perjanjian hutang piutang secara lisan (karena hanya ada buktiberupa kwitansi dan nota saja) yang terjadi sejak tanggal 18 Juli 2016 (Bukti P.5berupa kwitansi tertanggal 18 Juli 2016), namun perjanjian hutang piutangHalaman 14 dari 18 Putusan No.9/Pdt.GS/2020/PN PKI.secara lisan tersebut samasama telah diakui oleh para pihak (Penggugat danTergugat);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur :Semua

lain secara melawan hukum, dengan memakai namapalsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban AFFIAJI PRATAMAuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unitHandphone merk POCO warna hitam seri :POCO X3NFC, nomor Imei 1 ;Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Yyk867809051512487, Imei 2 : 867809051512495 dan uang tunai Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), atau) supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipumuslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Yykmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Mengenai unsur ke1 : Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalahorang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa

sehingga unsur ke2 inipun telah terbukti;Mengenaiunsur ke3 : Dengan memakai namapalsuataumartabatpalsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkanbarang sesuatukepadanya atau supaya memberi utangmaupun menghapuskan piutang.Menimbang, bahwa unsur ke3 ini merupakan alternatif dari duaperbuatan, yaitu menggunakan nama palsu atau martabat palsu menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supayamemberi utang maupun menghapuskan piutang

dan menggunakan tipuHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Yykmuslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupunmenghapuskan piutang, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhisalah satu dari dua perbuatan tersebut maka unsur ke3 dianggap telahterpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yangbukan namanya atau nama yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknyaatau

Bahwa Hand Phone merk POCO warnahitam seri POCO X3 NFC milik terdakwa tersebut ternyata kemudian dijualkepada saksi Ganjar Santoso dan uangnya digunakan untuk memenuhikebutuhan hidup terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsurDengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu. kepadanya atau sSupaya memberi utang maupunmenghapuskan piutang inipun telah terbukti sehingga

TindakanWanprestasi Tergugatterhadap Penggugat berdasarkanPerjanjian PembiayaanKewajiban membayar angsuran dengan tepat waktu:Halaman 4 dari 23 halaman,Putusan Perdata Nomor 458/Pdt.G/2017/PN Bdg Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran yang untuk selanjutnyadisebut Kartu Piutang (Kartu Piutang/bukti P8) atas seluruhkewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, Tergugattercatat telah menunggak pembayaran angsuran ke7 yaitu sejak tanggal22 September 2016; Bahwa pada saat dilakukan penagihan

BUKTI P8:Berupa print dari sistem Kartu Piutang;9. BUKTI P9:Halaman 11 dari 23 halaman,Putusan Perdata Nomor 458/Pdt.G/2017/PN BdgBerupa fotokopi Surat Somasi (Somasi Pertama) No. Skel.011/SOMI/MUFNX/2017 tertanggal 22 September 2017;10. BUKTI P10:Berupa fotokopi Surat Somasi (Somasi Kedua) No. Skel.013/SOMI/MUF/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017;11. BUKTI P11:Berupa fotokopi Surat Somasi (Somasi Ketiga) No.

Bahwa berdasarkan riwayat pembayaran yang untuk selanjutnya disebutKartu Piutang (Kartu Piutang/bukti P8) atas seluruh kewajiban yangHalaman 14 dari 23 halaman,Putusan Perdata Nomor 458/Pdt.G/2017/PN Bdgtimbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, Tergugat tercatat telahmenunggak pembayaran angsuran ke7 yaitu sejak tanggal 22 September2016; Bahwa pada saat dilakukan penagihan oleh Penggugat, Tergugat selalumenyampaikan janjijanji akan melaksanakan pembayaran kewajiban secarapenuh dan akan segera

Gugatan Prematur;Penggugat dalam surat gugatannya mengklasifikasi gugatannya adalahgugatan wanprestasi yang selanjutnya mengatakan ada hubungan utangpiutang antara Penggugat dan Tergugat sebagai pokok pangkal perkara ini.Bahwa suatu hubungan hukum dikatakan wanprestasi karena salah satupihak (bukan pihak lain) tidak memenuhi isi dari suatu perjanjian, sementarayang menjadi pertanyaan adalah:apakah ada Surat Perjanjian utang piutang yang dibuat oleh Penggugat danTergugat sebagai dasar perkara ini?

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah berutangkepada Penggugat yang selanjutnya dalam dalil gugatannya tidak terdapatsuatu daliloun yang mengatakan utang yang dibuat oleh Tergugat jugabersama dengan atau melibatkan Tergugat Il atau setidaktidaknyamengatakan Tergugat II mengetahui atau juga diberitahukan tentang adanyautang Tergugat tersebut;Karena tidak terdapat satu daliloun dalam gugatan Penggugat yangmengindikasikan keterlibatan Tergugat Il dalam pokok perkara ini yaknihubungan hukum uutang piutang

Samba Pua Harun, Pemohon Kasasi, (semula) Pembanding,dan pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah Tergugat II telahdengan tanpa dasar legal yang kuat ditempatkan sebagai Pihak yangharus bertanggung jawab atas tindakan wanpretasi Tergugat GustiAyu Sri Mulyati;Dalam hal ini saya telah diseret dalam perikatan hutangpiutangantara Termohon Kasasi Bedzebah Lona Doh dengan Tergugat ,Gusti Ayu Sri Mulyati yang sama sekali saya tidak tahumenahu.Terserahnya saya Pemohon Kasasi dalam perkara WanprestasiHutang Piutang

Bangkit Saudara tidak pernah mengeluarkansurat kKuasa kepada siapa pun untuk membuat perikatan hutang piutang demi pembiayaan proyek PLN Cabang Kupang ataupunmembuka kursus magang ke Jepang;(3) Dalil Termohon Kasasi Beszebah Lona Doh sebagaimana tersebutadalah rekayasa untuk melibatkan saya Samba Puan Harun(Pemohon Kasasi) dalam peristiwa hutangpiutang yang tidak jelasdan tidak dapat dipertanggungjawabkan;Oleh sebab itu, Majelis Hakim Agung yang saya muliakan, mohonkiranya saya diberikan keadilan

untuk tidak dilibatkan dalam perjanjiianhutang piutang tersebut yang didasarkan pada dalil Termohon KasasiBedzebah Lona Doh bahwa pinjaman itu untuk membiayai proyek PLNCabang Kupang, dan membuka kursus Magang ke Jepang;2.

perjanjianaddendum terhadap penambahan fasilitas kredit, Tergugat juga tidakmelakukan kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar danlengkap perihal hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan informasi lain terkait utangpiutang ;Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan salinan perjanjianaddendum dan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujurmengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan informasi lainterkait utang piutang

Putusan Nomor 20/Padt.G/2019/PN Jmb.10.11.dalam pasal 4 huruf ( C ), Undang Undang Perlindungan Konsumen,dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perouatanmelawan hukum ;Bahwa Tergugat selain tidak memberikan salinan perjanjian addendum dantidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang dan/atau jasa; dan informasi lain terkait utang piutang,Penggugat menduga bahwa perjanjian kredit antara Tergugat danPenggugat tidak memenuhi syaratdan

Tergugat juga tidakmemberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi danjaminan barang dan/atau jasa dan informasi lain terkait utang piutang aquosehingga Penggugat menderita kerugian secara materiil dan immateriil,maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknyaTergugat menyangkal bahwa Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawanhukum, justru Tergugat yang tidak mampu melunasi hutangnya kepada Tergugat

Pasal 284 R.Bg;Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan/sengketa tersebut,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, setelah memeriksa dan mencermati semua surat bukti tersebut, MajelisHakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat dan istrinya bernamaNurmiana dengan Tergugat telah membuat suatu perjanjian hutang piutang(perjanjian pinjam meminjam uang) berdasarkan Surat Pengakuan HutangNomor: B.68/5632/1 1/2016

Nurmiana (istri Penggugat) dengan Tergugat adalahperjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian hutang piutang, yang manaperjanjian antara Penggugat dan Sdri. Nurmiana (istri Penggugat) denganTergugat tersebut sah menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sahperjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13820 KUHPerdata yaituadanya kesepakatan kehendak antara Penggugat dan Sdri.

Baruga, Kota Kendari atau setidaktidaknya ditempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, denganHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Kdimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaiankebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yangdilakukan degan caracara atau keadaan sebagai

dakwaanalternatif kKesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN KdiMenimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 378 KUHPadalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabatpalsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang rnaupun menghapuskan piutang

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau Supaya memberi hutangrmaupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1 Unsur Barang Siapa;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Barang Siapaadalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusiahidup, secara pribadi sehat jasmani

Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang rmaupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif karena tersusunmenggunakan katakata atau, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhimaka unsur ini akan dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaiankebohongan adalah tindakantindakan

kemudian tergerak hatinya dan mau melakukan suatu perbuatan yaknitetap menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidakmerealisasikan janjinya untuk melunasi mobil tersebut, sehingga menunjukkanbahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan serangkaian kebohongan,sehingga Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantijou muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangrmaupun menghapuskan piutang

Bunyi selengkapnyaPasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara palinglama empat tahun ;Berdasarkan bunyi pasal di atas unsurunsur dalam perbuatan

penipuan adalah :a Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum ;b Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberihutang maupun menghapuskan piutang ;c Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai namapalsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan) ;Hal. 7 dari 19 hal.

Peristiwa hukum berupa perjanjian atauhubungan jual beli yang menimbulkan hubungan hutang piutang yang dilakukanantara dua orang misalnya, ketika realisasi dari perjanjian atau hubungan jual belitersebut tidak sesuai rencana semula atau terjadi penghianatan di antara mereka,seringkali berubah menjadi kasuskasus pidana sebagai penipuan, penggelapan, dansebagainya.

Namun ketentuan mengenaidelik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHPyang berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkandiri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsuatau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohonganmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan denganpidana penjara paling

Unsur Obyektif Delik yang terdiri dari : (a)Unsur Barangsiapa; (b) Unsur Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebutmenyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang; dan (c) UnsurCara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atausifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan ;Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatanpenipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan danmembuktikan secara sah dan meyakinkan apakah

Mig.maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan caracarasebagai berikut:e Pada mulanya sekitar bulan April 2019 saksi Chusnul Jagien mendapatinformasi jika sebuah rumah di JI. Panglima Sudirman Batu Panorama B17,Kel. Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota.

Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atausupaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain dengan melawan hukum4.

Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi utang maupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP a quo padaintinya menerangkan mengenai cara dari Terdakwa dalam melakukanperbuatan pidananya yang bersifat melawan hukum, yang mana keseluruhanHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN.MIqg.cara tersebut adalah melawan

hukum atau bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yang dapat dilakukan dengan caramemakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupunrangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu. kepadanya atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang, dimana karena caracara tersebut bersifat alternatif,maka Majelis Hakim dapat menentukan salah satu cara tersebut yang palingrelevan untuk dipertimbangkan dan apabila salah satu cara dari

Tipu muslihat disini tidak perlu harus terdiri dari beberapa perbuatanmelainkan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwatelah dipakai suatu tipu muslihat dan dapat dikatakan terdapat sebuah susunankatakata bohong ;Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau Ssupaya memberi utang maupunmenghapus piutang dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yangdiserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang adalah tidak benar karena antara sebelumnyaPemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasi dengan sebelumnya TermohonRenvooi sekarang Termohon Kasasi tidak pernah diusahakan perdamaian olehHakim Pengawas sebagaimana ketentuan dan syarat yang tersebut dalamketentuan Pasal 127 Undang Undang Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang ; Dan Pemohon Renvooi sekarang PemohonKasasi bukanlah mengajukan keberatan terhadap Daftar Piutang

AnugerahTapin Persada (Dalam Pailit) ; Itu pula sebabnya Pemohon Renvooi sekarangPemohon Kasasi dalam keberatannya menyatakan bahwa Kurator/TermohonRenvooi/Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenamembuat Pengumuman Pembagian Harta Pailit dalam Kelompok danterminologi daftar Piutang Sementara yaitu dengan Judul (khusus untukkaryawan) Daftar Tagihan Karyawan yang diterima PT.

Rahimullah dan Mirza Rahim tidak diumumkan oleh Kurator/sebelumnya Termohon Renvooi sekarang Termohon Kasasi pada PengumumanDaftar Piutang Sementara bersamasama dengan Kreditur lainnya, walaupun tagihanhakhak pekerja Karyawan yang disatukan dengan tagihan pinjaman/Loan pribadisdr. Rahimullah dan Sdr. Mirza Rahim tersebut telah diakui dalam Rapat VerifikasiKreditur.

Karena sebelumnya Pemohon Renvooi sekarang Pemohon Kasasitelah kehilangan haknya mengajukan renvoi prosedur pada Daftar Piutang sementarapada saat Pengumuman Pembagian Harta Pailit.

Karena menurut UndangUndangtentang Kepailitan, pengajuan Renvooi Prosedur daftar Piutang Sementara danRenvooi Prosedur pada Pembagian Harta Pailit adalah berbeda pada kesempatan sertasubstansinya ;e Bahwa oleh karena itu pula pertimbangan Majelis judex facti pada alinea 1halaman 48 putusan, dalam pertimbangan hukumnya yang langsung memberikesimpulan dengan menyatakan bahwa Penyusunan Daftar Tagihan Karyawanyang diterima PT.

makajelas hutang piutang tersebut tidak dapat dikaitkan dengan transaksi jual belitanah objek sengketa.

Sehingga dengan tidak adanya pengakuan dan atautidak adanya surat bukti perjanjian kerjasama antara Pemohon Kasasi danTermohon Kasasi , sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Judex FactiPengadilan Negeri Tondano dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado,maka jelas hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasiberlaku perjanjian hutang piutang.

Sehingga dengan adanya perjanjianhutang piutang sebagai dasar dan alasan pertimbangan hubungan hukumantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, maka objek tanah yangdisengketakan bukanlah merupakan objek jual beli. Sehingga sangat keliruapabila objek hutang piutang dijadikan objek jual beli yang masingmasingmempunyai akibat hukum yang berbedabeda.

Nomor 1656 K/Pdt/2015mengikat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, maka penerapanhukum pembuktian telah keliru dan tidak tepat apabila Judex Facti PengadilanNegeri dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Manado tidak mempertimbangkanbahwa ternyata antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak diikatdengan perjanjian hutang piutang.

Demikian pula tidak adanyasuatu akta perjanjian hutang piutang dan atau akta pengakuan hutang yangdibuat dan ditandatangani antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasimengakibatkan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 23 Desember 2011 yang tidakada pembayaran uang tunai padahal didalam klausulnya disebutkan adanyapembayaran tunai pada saat akte tersebut ditandatangani, maka pertimbanganHal. 31 dari 36 Hal. Put.

dan Terdakwa IlMUHAMMAD UKAILI Alias UKAI Bin MUHAMMAD YAMIN, pada waktu dan tempatsebagaimana diuraiakan dalam dakwaan kesatu, yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksaseseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barangsesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau oranglain, atau Supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang

panjang 45 (empat puluhlima) Cm tanpa kompang, 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat yang dibagiantengahnya bertuliskan TRS 9, 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat tua merkAUTHENTIC, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskanOREANTED, 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat merk DEVIC dan 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Force One warna hitam orange nopol DA 3543 AN yangditunjukan dipersidangan adalah yang dipergunakan para terdakwa;Bahwa saksi tidak pernah ada masalah utang piutang

1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang danmengacungkan kearah leher saksi meminta mengasihkan barangbarang berhargamilik saksi kemudian dijawab saksi tidak ada selanjutnya terdakwa mengayunkansenjata tajam tersebut kearah punggung saksi akan tetapi mengenai jok sepedamotor sampai robek lalu saksi memberikan uang tunai Rp.50.000, (lima puluh riburupiah) dan 1 (satu) buah Hanphone Blackberry kepada terdakwa ;Bahwa saksi korban RAMLI tidak mengalami luka apapun dan tidak ada dendammaupun utang piutang

Dengan diterbitkannya Sertifikat Hipotik maka Tergugat Vmempunyai hak preferen atas agunan kredit (Objek Perkara) untukmengambil pelunasan piutang Tergugat V atas hasil penjualan ObjekHipotik tersebut ;.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1205 K/Sip/1971yang menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang Negarayang telah terlebin dahulu diperiksa oleh PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN)/BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA(BUPLN) dari pada Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidakberwenang memeriksanya;.

Bahwa berdasarkan PERNYATAAN BERSAMA yang berkepala ATASNAMA KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ,Nomor; 39/PUPN.02/1988 tanggal 07 Desember 1988, yang dibuatantara PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG RIAU denganTergugat Ill (Saudara Nazaruddin) selaku penanggungjawab hutangpada Negara cq.

Tergugat llltelah dinyatakan macet, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku olehTergugat V pengurusan piutangnya sebagai piutang negara berdasarkanUndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 diserahkan kepada PanitiaUrusan Piutang Negara Cabang Riau (Tergugat VI) yang produk hukumnyadilaksanakan oleh Satuan Tugas BUPN Wilayah Riau;Bahwa terhadap Piutang Negara dimaksud telah ditempuh prosedurpengurusan sesuai ketentuan yang berlaku hingga tahap pelelanganterhadap barang jaminan hutang Tergugat Ill yang

Sahara Tambunan Husin, SH, Notaris diPekanbaru, oleh karena fasilitas kredit Tergugat Ill menjadi macet, berdasarkanUndangundang No. 49 Prp /1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,pengelolaan fasilitas kredit Tergugat Ill diserahkan kepada Tergugat VI (PanitiaUrusan Piutang Negara/PUPN Cabang Riau) sesuai surat Tergugat V No.29/672/PKP tanggal 24 Agustus 1988 (surat bukti TV4) selanjutnya setelahpengelolaan fasilitas kredit diserahkan kepada Tergugat VI ternyata Tergugat Illtidak juga melunasi

Hutang Piutang tersebut adalah hubungan pribadi tidak adaurusan dengan nasabah Bank, sebailknya justru Tergugat membantumemperlancar pembayaran Kredit Bank dengan membeli sejumlagkubik kayu. Dalil Penggugat sangat mengada ada. DanFRANSISKUS DOPO sendiri telah menarik kembali / membatal suratpernyataan yang dibuat demi kepentingan Tim Pemeriksa.a.3. Terhadap debitur ABDULAH ASIS MAHMUD.a.3.1.

Dan secara keseluruhan Pinjaman sudah dilunasi oleh Tergugat.Dengan telah melunasi hutang piutang pribadi maka unsure kesengajaanmenjadi tidak terbukti.

pribadi(diluar hubungan dengan BRI).Bahwa tidak dapat dibenarkan sama sekali hutang piutang pribadi di luar BRIdijadikan alasan bahwa dapat berakibat mandeknya pelunasan kredit.

Namun Tergugat sangat keberatan dan tidak menerima penjatuhanHukuman PHK yang dilakukan secara serta merta, karena Tergugat tahu tisakmelakukan kesalahan / pelanggaran disiplin fundamental seperti yang dituduhkan.Bahwa selain itu Tergugat telah melunasi Hutang piutang pribadi sesuai denganperjanian / kesepakatan pinjam meminjam (akan dibuktikan) dengan demikianTergugat Bebas Dari Hutang Piutang, maka tuduhan Penggugat sangat tidakberalasan.11.Bahwa Tergugat setelan mendapat hukuman disiplin berupa

pribadi di luar hubungan dengan BRI; Bahwa tidak dapatdibenarkan sama sekali hutang piutang pribadi di luar BRI dijadikan alasanbahwa dapat berakibat mandeknya pelunasan kredit.

setidaktidaknya pada hari dan waku lain dalam bulan Juni2008, bertempat di Jalan Selam Ill No. 57 Medan atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabatpalsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberiutang atau) menghapuskan piutang

Pasal 372 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan tanggal 25 November 2009 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang = ataumenghapuskan piutang

Menyatakan Terdakwa YULI bersalah melakukan tindak pidana"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabatpalsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujukorang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi utang atau menghapuskan piutang", sebagaimana diaturdalam Pasal 378 KUHPidana (Dakwaan Pertama) ;2.

Tergugat juga tidakbertanggung jawab dalam membayar hutang piutang bersama, danHal 2 dari 14 halaman put No: 588/Pdt.G/2016/PA.Tba.Tergugat malah melimpahkan hutang tersebut kepada Penggugat.Akibatnya terjadilah pertengkaran;5. Bahwa pada bulanMei 2010, pada saat itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat bahwaTergugat mau mencari pekerjaan ke wilayah Duri. Atas hal tersebutPenggugat mengizinkannya, tetapi setelah Tergugat pergi meninggalkanPenggugat.

Pasal 116 huruf (f)Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwapeneyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatdisebabkan Tergugat selalu bermain judi dan mabukmabukan, Tergugat jugatidak bersungguhsungguh untuk bekerja dan kurang bertanggung jawab dalammemenuhi kebutuhan nafkah seharihari kepada Penggugat dan anakanakPenggugat dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalammembayar hutang piutang

rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damainamun sejak 3 tahun pernikahan sering terjadi perselisihan danpertengkaran;Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat danTergugat adalah Tergugat selalu bermain judi dan mabukmabukan,Tergugat juga tidak bersungguhsungguh untuk bekerja dan kurangbertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah seharihari kepadaPenggugat dan anakanak Penggugat dengan Tergugat, danTergugat jugatidak bertanggung jawab dalam membayar hutang piutang

20.00 Wib atau setidaktidaknya dalamtahun 2013 bertempat di Jalan Polosari Kelurahan Ngegong KecamatanManguharjo Kota Madiun, setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan maksud untuk menguntungkandiri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengankekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atausupaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau oranglain, atau Supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;Ad.1.

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atauorang lain, atau Supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;12Berdasarkan Fakta fakta yang terungkap dipersidangan, dimana ;Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, sekitar jam 20.00 WIBterdakwa jalanjalan di Jalan Polosari Kelurahan Ngegong KecamatanManguharjo Kota Madiun, dan saat sampai di belakang Stadion Wilis KotaMadiun, terdakwa melihat ada saksi ANDY KURNIAWAN dan saksi ALDINAPUTRI MARTINA AGUSANTI sedang duduk