Nomor 2318 K/PID.SUS/2015Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 Nomor 202/HK.130/F3/10/2011antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak, Ir. Yulizardengan Kelompok Tani Ternak Garmunia Desa Klumpang Kampung,Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi SumateraUtara, Terdakwa Khairul Suhada, S.T.,M.T.

;Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama PengembanganSarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 Nomor202/HK.130/F3/10/2011, menerangkan mengenai sumber dan jumlah danaProgram Sarjana Membangun Desa yang diterima Kelompok Tani TernakGarmunia, sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun 2011 Nomor 0327/01806.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember2010, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan

Muhtar ;Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Sarjana Membangun Desa(SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011/2012 telahditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengembangan SarjanaMembangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 Nomor 202/HK.130/F3/10/2011antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak, Ir.

;Bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama PengembanganSarjana Membangun Desa (SMD) Direktorat Jenderal Peternakan danKesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 Nomor202/HK.130/F3/10/2011, menerangkan mengenai sumber dan jumlah danaHal. 14 dari 70 hal. Put.

(penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Rusli Arif (penuntutandilakukan secara terpisah) yang menerima dana Bantuan Sosial KegiatanSarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan DirektoratJenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun2011/2012 tersebut, melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yaitu :e Terdakwa Khairul Suhada, S.T.

tidak memiliki ijindari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukanuntuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnolog; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium ForensikBadan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2387/NNF/2020/ tanggal 22April 2020 yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU a.nKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara LaboratorisKriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor1081/2020/PF berupa

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2387/NNF/2020/ tanggal 22 April 2020yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU anKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan

Dan melawan hukum adalah suatuperbuatan yang bertentangan dengan Undangundang;Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukanpenggeledahan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa, ANGEL ADITYO danABDUL AZIZ ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang Narkotika sabusabu di dalamban serep dengan berat Netto Netto 2,0367 gram yang mana terhadap narkotikajenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangdalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi; Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Pusat Laboraturium Forensik BadanReserse Kriminal Polri Nomor LAB : 2387/NNF/2020/ tanggal 22 April 2020yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASSEU anKAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dengankesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan

., jabatan DirekturJenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 24 September 2013, yang selanjutnya memberikuasa kepada ;1 Lilik Sri Haryanto ; 002 MI. Baringbina, SH. V.H. n0rennnnnnnnnrnmnennnennnnnmmenmennnnn3 Agus Riyanto, S.H.,M.H. nennnnnne ne nennne4 Rike Amarita K., S.H.,M.Hum. 5 Chandra Anppiat L.S., S.H.,M.H. seesaw are er cern6 Mokhamad Slamet, S.H. 7 Rahmiyana, S.H.

Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melihatpersyaratan formal apakah sudah dipenuhi.

Jika sudah dipenuhi makadilakukan pengesahan akta pendirian oleh Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;Penggugat / Terbanding jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkarayang didasarkan pada akta notaris haruslah terlebih dahulu diputus diPengadilan Negeri mengenai sah dan tidaknya Rapat Umum AnggotaPerkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PersatuanRepublik Indonesia (PPLP PT PGRI), sehingga akta yang dibuat menjadibatal demi hukum;Him.15

(buktiT4= TII INT26);Berdasarkan aktaakta tersebut kemudian masingmasing pihak mengajukanpermohonan pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokok perselisihan(objectum litis) dalam perkara ini adalah adanya beberapa kepengurusan dalam tubuhPerkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan GuruRepublik Indonesia (PPLPPT PGRI) yang masingmasing

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PERPRES, makabesaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan olehMenteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin olehMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1)Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti danpemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4dilakukan oleh Kementerian

daadmoet aan schuld zijn te wijten) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menarik teori PerbuatanMelanggar Hukum tersebut ke dalam perkara aquo untuk menilai apakahTergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkankerugian kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebelumnyatelah dinyatakan bahwa pemberian uang tunai untuk penanganan dampak sosialkemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian

Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakatterhadap diri dan orang lain;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwapemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatanTergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milikBapak Madjusri Bin Juhro dan Ibu Lanti Binti Jakin (kakek dan nenek Penggugatdari

merupakan hakdari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karenaPenggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal padatahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syaratperbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam DarusBadrulzalam;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 126/Padt.GS/2019/PN SmdMenimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa pemberianuang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannyamerupakan tanggung jawab dari Kementerian

PUTUSANNomor : 25/G/KI/2018/PTUN.PLKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnonn Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkaraantara :KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR WILAYAHPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTANTENGAH, tempat kedudukan Jalan Willeam A.S Nomor 1Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;Dalam hal ini

Menyatakan sah dan Berkekuatan Hukum Berita Acara Uji KonsekuensiInformasi Publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 3 /BA100/V1/2016 tanggal 15 Juni 2018 ;8. Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI untukmembayar biaya perkara ; 22 nen en en ene nnn nen nn nen enene nee ll.

Hal itu berdasarkanputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut : Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 507/XII/KIPPSMA/2015 tanggal22 Juli 2016 dalam perkara sengketa informasi antara Fores WatchIndonesia (FWI) melawan Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.Bahwa informasi Hak Guna Usaha (HGU) dengan rician informasi; namapemegang, lokasi, luas, jenis komoditas, dan peta HGU adalah informasipublik yang bersifat terbuka ; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor2

/G/KI/2016/PTUNJKT tanggal 14 Desember 2016 yang menolakpermohonan banding Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia danmenguatkan putusan KI Pusat nomor 507/XII/KIPPSMA/2015 tanggal22 Juli 2016 ; 2022022220 22222 nn enna nnn en en Putusan Mahkamah Agung nomor 121K/TUN/2017 tanggal O6 Maret2017, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohanankasasi yang diajukan Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia ;b.

BuktiP.K19 : Fotokopi Penetapan Pejabat pengelola Informasi DanDokumentasi Kementerian Agraria Dan Tata ruang/BadanPertanahan Nasional Nomor 05/SK100.8/XII/2018 Tahun2018, tertanggal 26 Desember 2018. (Sesuai dengan aslinya) ;20. BuktiP.K20 : Fotokopi Formulir Permohonan Penyelesaian sengketainformasi atas nama Muhamad Habibi. (Sesuai denganASIINYA) j none nnn enone nnn nnn ncn nn en ene ncn n nnn nn nc nennnc ncn21. BuktiP.K21 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MuhamadHabibi.

Putusan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2021/PN Jkt.PstKecamatan Sukarame dari Kementerian Agama Republik Indonesia daripernikahan tersebut telah dilahirkan anak kesatu lakilaki yang bernama IrsyadFadil Rahmat Butarbutar yang lahir di Jakarta tanggal 14 Oktober 2008sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah pada Kutipan Akte KelahiranAnak Pemohon, yang seharusnya tertulis Tommy Rickson Butarbutar.Penggantian nama ini demi keperluan / keabsahan administrasi / surat menyuratanak Pemohon.Menimbang

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitassebagai Pemohon dalam perkara a quo, dan oleh karena itu Pemohon dapatditerima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5 dihubungkan denganketerangan saksisaksi, terbukti bahwa Pemohon menikah dengan AnaRosdiana Ana Rosdiana, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor315/16/x/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, KecamatanSukarame dari Kementerian

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.735/2007 yang semula bernama IKA NURJANAH menjadi nama IKA NURJANNAH sesuai dengan Ijazah Pemohon berupa Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: Ma.383/02.02/PP/01.1/5/2017 atas nama IKA NURJANNAH yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Pemohon sudah berkonsultasi kepada pihak Keluarga untukmengganti nama Pemohon menjadi IKA NURJANNAH, yang mana Para saksimengetahui maksud Pemohon merubah nama pemohon pada akta kelahiranHalaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 182/Pat.P/2021/PN MdnPemohon yang semula bernama IKA NURJANAH dirubah menjadi IKANURJANNAH agar nama Pemohon mengikuti nama sesuai dengan ijazahPemohon bukti P3 berupa~ lIjazah Madrasah Aliyah Nomor:Ma.383/02.02/PP/01.1/5/2017 atas nama IKA NURJANNAH yang dikeluarkanoleh Kementerian

Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yangtertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.735/2007 yang semulabernama IKA NURJANAH menjadi nama IKA NURJANNAH sesuaidengan ljazah Pemohon berupa ljazah Madrasah Aliyah Nomor:Ma.383/02.02/PP/01.1/5/2017. atas nama IKA NURJANNAH ~ yangdikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 2 Mei2017;3.

Setiawan, Nomor5364/TP/1999 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenPurbalingga;P6: Fotokopi ljazan Sekolah Dasar Negeri 2 Sidareja, KecamatanKaligondang, Kabupaten Purbalingga, Nomor DNO3Dd 0115403 milikEko Setiawan, dikeluarkan tanggal 12 Juni 2010 oleh KementerianPendidikan Nasional Republik Indonesia;P7: Fotokopi ljazan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2Kaligondang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, NomorDN03 DI 0098270 milik nama Eko Setiawan, dikeluarkan tanggal 1 Juni2013 oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;P8: Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1Kaligondang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, NomorDN03 Mk/O6 0105471 milik Eko Setiawan, dikeluarkan tanggal 7 Mel2016 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;P9: Fotokopi Kartu.

YUSANTIlawanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cqBANK INDONESIA cq DIREKTUR BANK TABUNGANPENSIUNAN NASIONAL (BTPN) DI JAKARTA cqDIREKTUR BANK TABUNGAN PENSIUNAN BANDARLAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG cq KEPALA CABANGPT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONALKOTABUMI DI LAMPUNG UTARAdanKEPALA KANTOR LELANG METRO/(KPKNL) METRO, DKK

PUTUSANNomor 366 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara:YUSANTI, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT001, RW 001, Nomor 51, Samping Kantor DPRD, KelurahanKota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, KabupatenLampung Utara;Pemohon Peninjauan Kembali:Lawan:PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN KEUANGAN RI cqBANK INDONESIA cq DIREKTUR BANK TABUNGANPENSIUNAN NASIONAL

Nomor 366 PK/Pdt/2019.Januari 2017;Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang ataspermohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan PutusanNomor 1610 K/Pdt/2017 tanggal 26 September 2017, dengan amar sebagaiberikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.Pemerintah R.I., cg Kementerian Keuangan R.I., cq Bank Indonesia, cqDirektur Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Di Jakarta, cqDirektur Bank Tabungan Pensiunan Bandar Lampung Di BandarLampung, cq Kepala Cabang

Menyatakan barang bukti berupa:1)1 (satu) bendel Laporan Bantuan Peningkatan Kualifikasi Akademikbagi Guru Tenaga Kependidikan se Nusa Tenggara Barat,Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala MTs ALQALAMNomor MTs/S/AQ.013/IX/2002 tanggal 27 September 2007 tentangPengangkatan Guru Tidak Tetap pada Madrasah Tsanawiyah (MTs)AlQalam Waworada Langgudu Bima telah dilegalisir tanggal 27Desember 2014;1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala MTs

, S.Pdi tersebut oleh karena itu daridakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa NURWANI, S.Pdi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama sebagaimana dakwaan Subsidiair;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NURWANI, S.Pdidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Menetapkan agar barang bukti berupa:1) 1 (satu) bendel Laporan Bantuan Peningkatan Kualifikasi Akademikbagi Guru Tenaga Kependidikan se Nusa Tenggara Barat,Kementerian

Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalkematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telahmelampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen KependHalaman 5 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 723/Pdt.P/2020/PN Kpnudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah PihakKeimigrasian, baik Indonesia maupun Perancis memperbolehkan untukmelakukan perjalanan dari Perancis ke Indonesia, maka Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dapat dilakukan untuk kemudian melaporkankepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;3. Jadwal waktu penyelesaian yang telah disepakati oleh Para Pihak adalahsebagai berikut:a. Perjanjian Perdamaian dilakukan pada tanggal 30 April 2021;b.

Biayabiaya akta atas perubahan susunan pemegang saham yang barudan Pendaftaran dan/atau Pelaporan ke Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia, ditanggung oleh Tergugat.PASAL 6Perjanjian Perdamaian ini mengakhiri segala komunikasi, perjanjian dankesepakatan yang ada sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohonyang pada pokoknya dalil Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannyabahwa pihak Termohon tidak diketahui keberadaannya;Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah mengajukan buktibukti surat berupa :a) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor : 715/KPTS/M/2017 tentang pemberhentian danpengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan JabatanAdministrator Lingkungan Kementerian

dari Sekretariat PengadaanTanah Kantor Pertanahan Kabupaten Maros Nomor147/73.09/P2T/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 mengenai bidangtanah yang Pemilinya tidak diketahui keberadaannya dan Fotocopy BeritaAcara Hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, selanjutnya diberitanda bukti P5 ;f) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor : 133/KPTS/M/2019 tentang pemberhentian danpengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan JabatanAdministrator Lingkungan Kementerian

Republik Indonesia Nomor 25tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk danpencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenaipencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapanpengadilan;Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telahmelampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

menurut hukum sehingga patutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil,Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Pembanding/Penggugat I : SIMAH Diwakili Oleh : JIMI SIREGAR
Pembanding/Penggugat II : LINA SUNJAYA Diwakili Oleh : JIMI SIREGAR
Pembanding/Penggugat III : LANI SUNJAYA Diwakili Oleh : JIMI SIREGAR
Pembanding/Penggugat IV : JAYA SUNJAYA Diwakili Oleh : JIMI SIREGAR
Pembanding/Penggugat V : AGUS SUNJAYA Diwakili Oleh : JIMI SIREGAR
Terbanding/Tergugat : ZELKI TAN Alias ACUN
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR BANTEN Cq. BUPATI LEBAK Cq.

CAMAT KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK Selaku PPATS
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR BANTEN Cq. BUPATI LEBAK Cq. KEPALA DESA JATIMULYA, KECAMATAN RANGKASBITUNG, KABUPATEN LEBAK
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK

Syeh Nawawi AIlBantani Km.1 Polda Banten, Banjar Agung, Copocok Jaya,Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Nopember2020, sebagai Terbanding semula Tergugat;Kementerian Dalam Negeri cg. Gubernur Banten cq. Bupati Lebak cq.Camat Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, SelakuPPATS, tempat kedudukan Jalan Sunan Kalijaga No. 291Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam hal inimemberikan kuasa kepada H. Koswara Purwasasmita, S.H.,M.H.

,Dkk, Advokat yang berkantor di BTN Pepabri Lebong, Blok ANo. 9 10 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Bantenberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2020, sebagaiTurut Terbanding Semula Turut Tergugat I;Kementerian Dalam Negeri cg. Gubernur Banten cq.

Oktober 1992 dengan kata lain sudah lebih dari10 (sepuluh) tahun dan belum dilaporkan / didaftarkan di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukantentang pencatatan Kematian jo Ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukandan Pencatatan Sipil Kementerian

besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;Menimbang, bahwa petitum ke3 ditolak maka tidak semua petitum dikabulkansehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum pertama untukHalaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PN Btldinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 yang telah dirubah menjadi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian

Fotokopi ijazah sekolah dasar nomor 034782 atas nama Wahyudi SBatubara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandan ditandatangani oleh Marsaulina Ambarita, A.Ma.Pd, Kepala Sekolah SDHalaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PN Sdk.Negeri Trikora pada tanggal 26 Juni 2015 yang telah dinazegelen dan dapatditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya disebut sebagai bukti P3;4.

Fotokopi ijazah sekolah menengah pertama nomor 10203512 atas namaWahyudi S Babubara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan danKebudayaan dan ditandatangani oleh Dariaman Sitanggang, Spd, MPd,Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sidikalang pada tanggal 28 Mei 2018 yangtelah dinazegelen dan dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnyadisebut sebagai bukti P4;5.

Kemudian terdakwa besertabarang bukti di bawa ke Polres Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.Bahwa Terdakwa ZUBER tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RIatau instansi berwenang lainnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan narkotika golongan jenis ganja.Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris No.167H/VIIV2014/BALAl LAB NARKOBA dariBadan Narkotika Nasional Tanggal 18Agustus 2014, pada kesimpulannyamenyebutkan

Bahwa Terdakwa ZUBER tidak memiliki izin dari Kementerian KesehatanRI atau instansi berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan ataumenguasai narkotika golongan jenis ganja dan Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris No.167H/VIIV2014/BALAI LAB NARKOBA dariBadan Narkotika Nasional Tanggal 18Agustus 2014, pada kesimpulannyamenyebutkan bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) bungkus besar kertaskoran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 7.812,1000 (tujuhribu delapan ratus dua belas

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atauinstansi berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai,Hal 8 dari 19 Putusan Pidana No.1701/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Pstmenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beliNarkotikajenis ganja.

JB8 No.3 RT.03/038 Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri KabupatenBogor Jawa Barat.Hal 9 dari 19 Putusan PidanaNo.1701/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.PstBahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan anggota tim lainnya menujualamat tersebut dan setelah melakukan penggeledahan menemukan barangbukti berupa 85 (delapan puluh lima) bungkus ganja, yang masingmasingterobungkus kertas Koran dan 1 (satu) unit timbangan warna abuabu merkCamry, dari dalam lemari pakaian.Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian

EKO;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 pukul 15.00 WIB, bertempat diJalan Kramat Lontar XI RT.011/01 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen JakartaPusat Terdakwa menjual 2 (dua) bungkus daun ganja kering kepada Saksi IVANANWAR seharga Rp. 5.000.000, .Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansiberwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beliNarkotika jenis ganja.Bahwa keseluruhan daun ganja kering

(Bukti P.9);10.Asli Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Kandep Agama Kabupaten Morowalipada bulan Juni 2018, tertanggal 8 Mei 2018 yang dikeluarkan danditandatangani oleh PPABP Kantor Kementerian Agama KabupatenMorowali, telah dinazegelen. (Bukti P.10);Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon dan Pemohon II jugamengajukan saksisaksi sebagai berikut :Muh. Ihsan bin H.

menyerahkan anaknya diadopsi Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa saksi yakin para Pemohon mampu mengasuh dan merawat anaktersebut dengan baik dengan penuh tanggung jawab serta mampumemberikan kasih sayang serta rasa aman kepada anak tersebutselama dalam asuhan dan bimbingan para Pemohon disamping itu paraPemohon pun sanggup memberikan kehidupan yang layak kepada anaktersebut;Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS yang bekerja di kantorKementerian Agama Kabupaten Morowali dan Pemohon II bekerjasebagai PNS di Kantor Kementerian

Pemohon sanggup mengasuh dan merawatanak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab serta mampumemberikan kasih sayang serta rasa aman kepada anak tersebut karenasaksi telah melihat sejak umur 2 tahun anak tersebut berada dalamPenetapan No 119/Padt.P/2018/PA Buk Hal. 7 dari 23asuhan para Pemohon, para Pemohon telah merawatnya seperti anakkandungnya sendiri; Bahwa Pemohon adalah PNS yang bekerja di kantor KementerianAgama Kabupaten Morowali sedangkan Pemohon II adalah PNS yangbekerja di kantor Kementerian

,sehingga bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatubukti surat;Menimbang, bahwa saksi para Pemohon menerangkan bahwaPemohon bekerja sebagai PNS yang bekerja di kantor Kementerian AgamaKabupaten Morowali dan Pemohon Il bekerja sebagai PNS di KantorKementerian Agama Kabupaten Morowali Utara, saksi tidak tahu berapapenghasilan Pemohon sedangkan Pemohon II yang saksi tahu sejumlah Rp.6.000.000, (enam juta rupiah), saksi yakin para Pemohon mampu mengasuhdan merawat anak tersebut

dengan baik dengan penuh tanggung jawab sertamampu memberikan kasih sayang serta rasa aman kepada anak tersebutselama dalam asuhan dan bimbingan para Pemohon disamping itu paraPemohon pun sanggup memberikan kehidupan yang layak kepada anaktersebut;Menimbang, bahwa saksi Il para Pemohon menerangkan bahwaPemohon adalah PNS yang bekerja di kantor Kementerian Agama KabupatenMorowali sedangkan Pemohon II adalah PNS yang bekerja di kantorKementerian Agama Kabupaten Morowali Utara, saksi tidak tahu berapapenghasilan

Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan /perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang semula tercantum nama TAFIP DEWI KORAINI, Lahir di Bengkulu tanggal 19 Oktober 1964 menjadi TAVIP DEWI KORAINI, Lahir di Bengkulu tanggal 19 September 1964 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon tersebut kepada Kementerian

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapanperubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspormilik Pemohon tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak AzaziManusian cg. Kantor Imigrasi Kelas Bengkulu untuk dilakukanperubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Pasportersebut ;4.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapanperubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspormilik Pemohon tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak AzaziManusian cq. Kantor Imigrasi Kelas Bengkulu untuk dilakukanperubahan/perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Pasportersebut ;4.