.,& Rekan tanggal 18 Juni 2020;Bukti T3: Fotocopy Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tanggal 17 Maret 2020;Bukti T4: Fotocopy Laporan Polisi No.Lp509/XI/2020/SU/SPKT Pel.Belawan Tanggal 13 November 2020 yang diterbitkanKepolisian Resort Pelabuhan Belawan;Bukti T5: = Fotocopy Printout Rekapan Piutang bad Dept. An.

Heri Ogen, Cat mapaya, Catering Acin, D CoralResto;Fotocopy Printout Rekapan Piutang bad Dept. An. Hot TasteCafetaria, Labbaik Fried Chicken, Petro market Takengon,PT.Dewi Kartika Inti, Puja Sera Caf, QFC Belawan, QFCPekan bau, Quality FC BAgan Siapiapi, RM ZamZami:;Fotocopy Printout Rekapan Piutang bad Dept. An.

beberapa Outlet dan Pusat Perbelanjaan di Wilayah ;Menimbang, bahwa terhitung adanya pandemi covid 19, penjualan, tagihan,keuangan menurun drastis oleh karena menurunnya pemasukan Rumah makan,Caf, Restaurant, Outlet dan pusat perbelanjaan sehingga ada yang sampaimenutup usahanya, dan berdasarkan bukti T4 tentang Laporan polisi bahwaadanya penggelapan keuangan oleh karyawan sehingga mengakibatkan kerugianperusahaan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 sampai dengan bukti T7 tentangRekapan Piutang

Heri Ogen, Cat mapaya,Catering Acin, D Coral Resto, Rekapan Piutang bad Dept. An. Hot Taste Cafetaria,Labbaik Fried Chicken, Petro market Takengon, PT.Dewi Kartika Inti, Puja SeraHalaman 19Putusan Nomor 354/Pdt.SusPHI/2020/PNMdnCaf, QFC Belawan, QFC Pekan bau, Quality FC BAgan Siapiapi, RM ZamZami,Rekapan Piutang bad Dept. An.

Pekan KecamatanPerbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampahyang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud hendakmenguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baikdengan memakai nama pAliasu atau keadaan pAliasu, baik dengan akandan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataanperkataanbohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuatutang atau menghapuskan piutang

Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan:a.Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa denganmemakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang?Apakah tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum?

Tentang apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupadengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu) muslihat ataupun rangkaian kebohongan' untukmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipumuslihat adalah tindakantindakan yang sedemikian rupa,sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang ataumemberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolaholahkeadaannya sesuai dengan

salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 378KUHP menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatuadalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud danbernilai ekonomis bagi si pemilik barang;Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN SrhMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah uangyang dipinjam dari orang lain, sedangkan piutang adalah hutang dariorang lain atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain

Terdakwa di atas,ditujukan oleh Terdakwa untuk menggerakkan Saksi MUHAMMADLUTHFI AKBAR Alias LUTHFI dan Saksi MUHAMMAD FIKRI AKMAL Alias FIKRI mengijinkan Terdakwa membawa sepeda motortersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi,sehingga unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangsesuatu. kepadanya, atau Supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, tanggal 21Juni 2000;Butir 4 Surat Edaran ini menyatakan sebagai berikut:Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaituKetua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, parahakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama, untuktidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam halhalundang mempunyai kekuatan bukti;i Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudahpasti dan tidak dibantah ;li Gugatan tentang sewamenyewa tanah, rumah, gedungdan

pembayaran yang dibagi dalam beberapa termein, hanyalahpada Penggugat yang belum di bayar;Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut berasal dari adanya wanprestasi, dimana wanprestasibersumber dari perjanjian maka yang harus di buktikan oleh Penggugat adalah apakah ada perjanjian antara Penggugat danTergugat mengenai pembayaran sejumlah uang dan kapan jatuh tempo pembayaran tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 sampai dengan P24, Majelis tidak melihat adanya perjanjianutang piutang

Hal ini disebabkan karena,masalah pokok dalam gugatan Penggugat bukan terletak pada pembangunan Automatisasi Alat Ukur Bahan Bakar Minyak, tetapidi dasarkan pada utang piutang, sehingga yang menjadi persoalan ialah adanya perjanjian utang piutang, sehingga tepat jikaMajelis dalam perkara ini mendasarkan pertimbangannya pada ada tidaknya perjanjian utang piutang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakanMenimbang, bahwa oleh karena

gugatan Penggugat yaitu pembayaran utang pokok disertai denda dan bunga, makadengan tidak adanya perjanjian utang piutang, maka permohonan lainnya, seperti denda dan bunga yang mana keduanya bersifatAssesoir tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka beralasan pula untuk ditolak ;Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Pengugat harus di tolak untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, harusdihukum membayar perkara ;

Tagihan Piutang proyek pelaksanaan pekerjaan 5 (lima) sitedari PT Telkomsel senilai Rp4.458.481,800,00 (empat miliarempat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluhsatu ridbu delapan ratus rupiah);e.

Tagihan Piutang proyek pelaksanaan pekerjaan CME RO 2007non Turn Key dari PT Indosat senilai Rp4.965,428.008,00(empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta, empat ratusdua puluh delapan ribu delapan rupiah);Bahwa selanjutnya Pelawan dan Para Terlawan (Terlawan danTerlawan Il) sepakat membuat Akta Nomor 38 tanggal 18 Agustus2009 tentang Akad Pembiayaan AlMurabahah yang dibuat olehCatur Virgo, S.H.

Tagihan Piutang proyek pelaksanaan pekerjaan 5 (lima) sitedari PT Telkomsel senilai Rp4.458.481.800,00 (empat miliarempat ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluhsatu riobu delapan ratus rupiah);e.

Tagihan Piutang proyek pelaksanaan pekerjaan CME RO 2007non Turn Key dari PT Indosat senilai Rp4.965.428.008,00(empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta, empat ratusdua puluh delapan ribu delapan rupiah);Bahwa, kemudian Pelawan dan Para Terlawan sepakat untukmelakukan restrukturisasi fasilitas pinjaman, sehingga disepakatimembuat Akta Nomor 115 tanggal 25 Februari 2010, yang dibuatoleh Catur Virgo, S.H., Notaris di Jakarta, dimana Pelawan danTerlawan serta Terlawan Il, sepakat untuk merubah

;Dengan demikian dalam hukum perdata, prosedur hukum dapatdilanjutkan walaupun salah satu atau kedua belah pihak telahmeninggal dunia, kemudian pada Pasal 833 KUH Perdatadinyatakan bahwa : ...sekalian ahli waris dengan sendirinyakarena hukum memperoleh hak milik atas segala barang,segala hak dan segala piutang si yang meninggal...

Penggugat mengajukan gugatan terhadapahli waris dari Tergugat Ill, dan bukan terhadap Tergugat Illyang telah meninggal dunia, dengan demikian gugatanPenggugat error in persona, sehingga gugatan Pengugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);.C Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel);e Bahwa dalil Penggugat point 6 menyatakan ...Bahwa apabilaseandainya (namun belum tentu benar) antara Tergugat dan IIterhadap Tergugat Ill ada perselisihan hutang piutang

,sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 12 Desember 1994 No.5697/1994, atas nama Penggugat Rekonvensi;Bahwa pada tanggal 2 September 1997, Penggugat Rekonvensi dengan persetujuan Penggugat II Rekonvensi melakukanhutang piutang dengan Tergugat IIl yang dituangkan dalam AktaPengakuan Hutang No.11 tertanggal 2 September 1997, dan dalamakta tersebut disebutkan bahwa Tergugat Ill memberikan pinjamanuang sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) denganperincian sebagai berikut:a Pada saat akta tersebut

ditandatangani, Penggugat Rekonvensitelah menerima uang sebesar Rp.15.000.000, (lima belas jutarupiah) dari Tergugat III berdasarkan kwitansi tersendiri;.b Sisanya sebesar Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) akandibayarkan Tergugat Ill kepada Penggugat Rekonvensi padatanggal 30 September 1997;Bahwa jangka waktu hutang piutang berdasarkan aktatersebut terhitung tanggal 2 September 1997 sampai dengan tanggal2 September 2000 (3 tahun lamanya);Bahwa sebagai jaminan atas hutangnya tersebut,

Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil kepada para Penggugat secara tunai dan seketika dengan rincian sebagai berikut :

O07 RW. 01, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang,Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat danTergugat

No. 145 K/Pdt/2010jalan kepercayaan F.E.O (P2) Surat Pernyataan (P3) Surat Berita AcaraPemeriksaan (P4) yang Kedua: pada tanggal 13 April 2004 kesepakatanpara pihak menandatangani perjanjian hutang piutang yang dituangkandalam pengakuan hutang (P5); adapun dalam peristiwa tersebut Tergugat ,berhutang uang kepada Penggugat; pada tanggal 16 Januari 2004 sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh limajuta rupiah) ditambah dengan beban bunga 3% (tiga persen) atau Rp.2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh

Bahwa seluruh dalildalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohondipandang dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan Rekonvensi;Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji dan melakukanperbuatan merugikan Penggugat Rekonvensi dengan cara dari kerjasamadialihnkan menjadi hutang piutang dengan cara penyerahan hak milik denganjalan kepercayaan yaitu menyerahkan Sertifikat Milik No. 00323, atas namaNy. Hadijah (Tergugat Il), seluas 155 m?

Polisi B 2696 DL atas namaUmar Salim (Tergugat Ill) dan sebuah rumah di Jalan Ketindan RT. 001RW. 05 (Tergugat Il) tertanggal 13 April 2004, tentang hutang piutang bataldemi hukum;Menyatakan bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensikarena ingkar janji, maka harus membayar Rp. 497.000.000, (empat ratussembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi secara tunai, dengan denda Rp. 100.000, (Sseratus ribu rupiah)untuk setiap hari kelambatan;Menyatakan putusan

Yani RT 01 RW 06, Desa Doplang, Kecamatan Adipala,Kabupaten Cilacap atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau Ssupaya memberihutang maupun menghapuskan piutang

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukHalaman 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2020/PN Clpmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1 Barang Siapa ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapalebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau Supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa seperti yang dipertimbangkan dalam unsursebelumnya bahwa terdakwa datang kerumah saksi korban sudah ada niatuntuk membohongi saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa maumeminjam sepeda motor milik saksi korban untuk digunakan mengambil uangkekurangan pembayaran

4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;Menimbang, bahwa oleh karena itu akibat perbuatan terdakwatersebut menyebabkan saksi WAHYU NUR HIDAYAT mengalami kerugiansebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelishakim berpedapat unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang

Banawa Kab.Donggala atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menguntungkan diri sendiriatau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu ataukeadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karanganperkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Berawal pada tanggal 29 Februari

Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu' barang,memberikan hutang atau menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Barang Siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam konteksdakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakniseseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badanHalaman 13 dari22 Putusan Nomor 238/Pid.B/2013/PN.

terdakwa kepada saksiShelmy Alias Mama Riko ketika terdakwa datang meminjam dana sejumlah Rp.6.000.000. tanggal 02 Juli 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataankenyataan sebagaimanadipertimbangkan di atas, perbuatan terdakwa ternyata telah memenuhi unsureDengan tipu muslihat atau ranagakai kebohongan yakni sebagai upayanyauntuk meraih sejumlah uang dari para saksi Shelmy alias Mama Riko ;Ad.4.Unsur menggerakkan orang lain supaya menyerahkan sesuatubarang, memberikan Hutang atau menghapuskan piutang

;Menimbang, bahwa dalam rumusan unsure ke4 tersebut jugaterkandung makna alternatif beberapa perbuatan yakni menggerakkan oranglain supaya menyerahkan sesuatu barang supaya memberikan hutang atausupaya menghapuskan piutang ;Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 238/Pid.B/2013/PN.

., Notaris di Jakarta dengan Nomor786/Leq/1999 tertanggal 15 April 1999, tagihan piutang PT Bank Danamon Indonesia Tbk. beralih kepadaPemohon;Bahwa Pemohon telah membuat surat undangan tertanggal 17 Juli 2000 Nomor: 82681/LD/BPPNAMU/0800 kepada Linda Januarita Tani (in casu Termohon II) perihal penyelesaian kewajiban hutang PT Ilmu Intiswadaya (in casu Termohon I) dan juga telah membuat surat. tegoran tertangqgal 3 Agustus 2000 dengan Nomor:2981/LD/BPPNAMU/0800 kepada Linda JanuaritaTani (in casu

Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dalam kedudukannya sebagai penjamin maka Termohon KasaSi II/Termohon Pailit II dan Termohon KasasiTit/Termohon Pailit III selain mempunyai kreditur yaitu BPPN (in casu Pemohon Kasasi/PemohonPailit) sebagai pemegang hak piutang dari PTBank Danamon Indonesia Tbk. sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas di dalam buktibuktiP14, P15 dan P16 juga mempunyai krediturlain yakni Kreditur Sindikasi berdasarkan buktiP19 tersebut diatas;Berdasarkan kepada uralanuraian

(kini hak atas piutang tersebut dipegang olehBPPN/Pemohon) adalah Termohon I/Termohon Kasasi I,namun berdasarkan bukti P.1i5 (Akte Notaris No. 248tanggal 28 Mei 1993) dan bukti P.16 (Akte NotarisNo. 247 tanggal 28 Mei 1993) para Termohon II danIII/para Termohon Kasasi II dan III adalah penjamin atas semua utang Debitur Utama (Termohon I/Termohon Kasasi I) dengan melepaskan semua hak utamayang diberikan kepada Penjamin.

(antara lain yangtermaktub dalam pasal 1430, 1831, 1837, 1843 dan1847 sampai dengan 1849 KUHPerdata) ;b. bahwab. bahwa dengan dilepaskannya hakhak utama tersebut,maka para Termohon II dan III/para Termohon KasasiIf dan III menggantikan kedudukan Termohon I/Termohon Kasasi I sebagai Debitur dari BPPN (selakupemegang hak piutang PT Bank Danamon IndonesiaTbk.

atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yangHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/ 2019/PN Bilberhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain = untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapus piutang

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu ataumartabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu kepadanya atau sSupaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur hukum tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hak, dengan memakai namapalsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupunrangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 213/Pid.B/ 2019/PN Bilmenyerahkan barang sesuatu kepadanya atau sSupayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang ;Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal initerlihat dari kata sambung "atau" dan tanda "koma" dalamperumusannya, sehingga dengan terpenuhinya

bahwa atas kejadian tersebut saksi Febriansyahmengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipumuslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau Ssupaya memberihutang maupun menghapuskan piutang

Begitu pula Hak Tanggungankarena merupakan lembaga jaminan mempunyai sifat accessoir ; Untuk dapat memberikan Hak Tanggungan, tidak asal ada perjanjianpokoknya yaitu perjanjian utang piutang, tetapi dalam perjanjian tersebutharus ada klausula tentang pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminanpelunasan utang.

Pemberi Hak Tanggungan adalah Debitur dalamHalaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pat.G/2018/PN Smnperjanjian utang piutang yang menyediakan tanah miliknya (hak atas tanahatas namanya) untuk dibebani Hak Tanggungan, sedangkan pemegang HakTanggungan adalah Kreditur dalam perjanjian utang piutang;Bahwa kelalaian Tergugat dan Turut Tergugat telah lalai melanggar pasal224 HIR/ pasal 258 RBg karena tidak dibuat dihadapan Turut Tergugat I, halini Para Penggugat kembali mengutip mengutip GatotSupramono

,SH,M.Hum (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin 2010 sekarang, dalam bukunya berjudul Perjanjian Utang Piutang, Ctk.Ke2Juni 2014, Penerbit Kencana, Prenadamedia Group, hlm.44 (Empat puluhempat) dinyatakan : ...

, karena sumber GrossAkta Pengakuan Hutang berasal dari perjanjian utang piutang.

atau perjanjian lain yangmenimbulkan hubungan hutang piutang yang bersangkutan ;Dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan Pemberian Hak Tanggungandidahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagaijaminan pelunasan Hutang Tertentu yang dituangkan di dalam danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutangpiutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkanhutang tersebut ;Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf C dinyatakan Penunjukkan secara jelashutang atau hutanghutang

Alasan Pemohon inginmerubah namanya tersebut karena menurut keyakinan masyarakat Jawanama yang akan digunakan Pemohon ini, lebin membawa berkah sertakeberuntungan; Bahwa sebagai seorang ayah, Saksi tidak keberatan apabila Pemohonmengganti namanya serta tujuan perubahan tersebut bukan untukkepentingan lain seperti masalah warisan atau hutang piutang; Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangantersebut benar;2.

AlasanPemohon ingin merubah namanya tersebut karena menurut keyakinanmasyarakat Jawa nama yang akan digunakan Pemohon ini, lebih membawaberkah maupun keberuntungan; Bahwa sebagai seorang kakak, Saksi tidak keberatan apabila Pemohonmengganti namanya serta tujuan perubahan tersebut bukan untukkepentingan lain seperti masalah warisan atau hutang piutang; Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangantersebut benar;Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukansesuatu

Pihak Pertama telah mempunyai piutang dari Pihak Kedua dan Pihak Keduatelah mempunyai hutang kepada Pihak Pertama sebesar 1 (satu) Kg emas.3. Sebagian dari hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tersebut telahdibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan setelah dilakukanverifikasi masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.247.000.000,00(dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah).4.

Perjanjian damai ini mengikat Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta para ahliwaris dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua karena antara Pihak Pertamadengan Pihak Kedua sudah tidak ada lagi hutang piutang sehingga PihakPertama dan Pihak Kedua maupun ahli waris dari Pihak Pertama dan PihakKedua tidak dapat saling menuntut lagi.8.

Menghukum Tergugat untuk melunasi piutang Penggugat sejumlahUS$ 7,100,310,65 ( tujuh juta seratus ribu tiga ratus sepuluh komaenam puluh lima dollar Amerika Serikat ) kepada Penggugat secaratunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyaikekuatan hukum tetap j Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas keterlambatanpembayaran tersebut sebesar Rp. 6% setahun terhitung sejakgugatan di dalam perkara ini diajukan sehingga lunas dibayar ;.

ITCO CENTRAL telah melunasi fasilitas hutang senilaiUSD.6.806,125 ( enam juta delapan ratus enam ribu seratus duapuluh dolar Amerika ) kepada BANK CENTRAL DAGANG pada tahun1997 yaitu sebelum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli PiutangNo. 183/PPAK III/Obligor Debitur/tunai/0603 tertanggal 17 Juni 2003yang antara BPPN dengan PT.Binaartha Parama Jo Akta PerjanjianPengalihan Piutang ( Cessie ) No. 37 tanggal 17 Juni 2003 antara PT.Binaartha dengan Jumono tersebut ; B.

bahagiaRaya RT.004/008, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajayasekarang Kecamatan Cilodong Kota Depok dengan Sertrfikat Hak MilikNomor 1083/Sukamaju dan Nomor 11074/Sukamaju atas nama RachmatYusuf Rigin dan Nurani Randy Pratiwi;Menyatakan menurut hukum Tergugat dan Tergugat Il telah melakukanperbuatan melawan hukum (on recht matigedaadq);Menyatakan menurut hukum bahwa Cessie yang dilakukan Tergugat dalah tidak benar dan melawan hukum karena merugikan Penggugat;Menyatakan batal demi hukum Akta Pengalinan Piutang

Rifa Capital sebagaiKreditur baru melalui Akta Pengalihan Akta Piutang (Cessie) Nomor 77dan Akta Pemberian Jaminan Cessie Nomor 78 tertanggal 14 Maret 2012yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Il;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor1083/Sukamaju dan Nomor 11074/Sukamaju a.n Rachmat Yusuf Rigindan Nurani Randy Pratiwi kepada Penggugat;Memerintahkan Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untuk tunduk danpatuh terhadap Putsan perkara ini;Menghukum Tergugat untuk mengganti

Piutang Cindara, sudah diambil Tergugat Rp. 1.000.000.2.11. Piutang Congnga, diambil Tergugat senilai Ro. 500.000.2.12. Satu buah kompor Gas Rinnai, bersama tabung.2.13. Tiga buah panci.3. Bahwa harta tersebut di atas menjadi harta bersama, karena diperoleh setelahmenikah Penggugat dengan Tergugat, dan belum pernah dibagi secara hukum.4. Bahwa objek sengketa 2.3 s/d 2.13 ada dalam kekuasaan Tergugat.5.

Tidak ada perjanjian utang piutang yang pernah dibuat,dan TERLAWAN (semula PENGGUGAT) dalam gugatannya juga sangatjelas tidak pernah menyebutkan adanya Perjanjian Utang Piutang yangmenjadi dasar dari gugatan wanprestasi.Lebih jauh, TERLAWAN (semula PENGGUGAT) dalam petitumnya telahmeminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquountuk menyatakan PELAWAN (semula TERGUGAT) telah melakukanperbuatan wanprestasi.

Namunberdasarkan fakta fakta yang ada, terbukti bahwa tidak pernah adahubungan utang piutang atau pinjam meminjam yang dibuktikan dengansuatu perjanjian, dan bahkan PELAWAN (semula TERGUGAT) tidak pernahmenandatangani surat apapun dihadapan TERLAWAN = (semulaPENGGUGAT).

Ada dimana pada saat itu posisi kuasa hukumPelawan ketika terjadi peristiwa hukum hutang piutang tersebutantara Pelawan dengan Terlawan, janganjangan masih repotkesana kemari mengerjakan tugas kuliah dan lain sebagainya?8.

Apakah benar antara Pelawan Konpensi/Tergugat asal/Terbanding telah dan Terlawan Konpensi/Penggugatasal/Pembanding telah terjadi hubungan hutang piutang uangsebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga miliyar rupiah) dengan bungaHalaman. 60 dari 67 Putusan Nomor 70/ Pdt/2018/PT DPSsebesar 5 % ( lima persen) dalam setiap 3 bulannya denganjaminan Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 210/Desa Musi milikPelawan Konpensi/T ergugat asal/Terbanding ? ;2.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan hutang piutang, yangmana Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp.1.250.000.000, (satu milyard dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dalamhutang piutang tersebut sepakat dibuatlah Perjanjian Hutang Piutang yangjuga disetujui oleh Tergugat Il, sebagaimana berdasarkan Akta PengakuanHutang Nomor : 90 tanggal 25 Pebruari 2014 yang dibuat oleh NotarisJUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, SH. , di Malang (Tergugat Ill).2.

Bahwa dengan adanya kesepakatan hutang piutang antara Penggugatdengan Tergugat yang disetujui oleh Tergugat Il, sebagaimanaHalaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Kpnberdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 90 tanggal 25 Pebruan2014, yang dibuat dihadapan Notaris JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO,SH.

Bahwa sebagai jaminan atas hutang piutang antara Penggugat denganTergugat yang juga disetujui oleh Tergugat Il, yang berupa Sertipikat HakMilik No.38113, seluas 1.493 M2, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal19112012, Nomor : 00791/2012, tertulis atas nama DEW! ANGGRAENI(Tergugat Il), yaitu sertipikat atas sebidang tanah beserta bangunan yangberdiri diatasnya, yang terletak di JI. Raya Kapirowo No.1 RT.001 RW.001,Desa Mangliawan, Kec. Pakis, Kabupaten Malang..

Bahwaberdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor: 90 tanggal 25Pebruari 2014 yang dibuat oleh Tergugat Ill, hutang piutang tersebut diatasberlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak 25 Pebruari2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 dan untuk pembayaranhutang pokok, Tergugat dapat sewaktuwaktu melakukan pembayaransebagian/seluruhnya dan atau melakukan pembayaran minimalm 4 (empat)kali sebelum jangka waktu tersebut..

Dalam EksepsiEKSEPSI GUGAT AN KABUR (OBSCUUR LIBEL)Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a guo berperihal Gugatan PerbuatanMelawan Hukum" (Onrechtmatige Daad), namun demikian dalam dalil positapoin 1 gugatan Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan TergugatHalaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2019/PN Kpnmelakukan hutang piutang yang mana Tergugat!

Hal ini sebagaimana dimaksud denganketentuan Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia BadanUrusan piutang dan Lelang Negara Nomor: SE23/PN/2000 tanggal 22Nopember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungandimana pada angka 3 menyatakan:Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor: 553/PDT/2019/PT.BDG.Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf bdilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT tidak dapatdilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat

Surat Edaran Departemen Keuangan RepublikIndonesia Badan Urusan piutang dan Lelang Negara Nomor: SE23/PN/2000tanggal 22 Nopember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang HakTanggungan tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan eksekusi melaluiPengadilan Negeri.

Hal ini sebagaimana dimaksud dengan ketentuan SuratEdaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan piutang danLelang Negara Nomor : SE23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan dimana pada angka 3menyatakan:Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf bdilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT tidak dapatdilakukan karena Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak memuat janjisebagaimana dimaksud pada pasal 6 Jo.

Surat Edaran Departemen Keuangan RepublikIndonesia Badan Urusan piutang dan Lelang Negara Nomor : SE23/PN/2000tanggal 22 Nopember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang HakTanggungan tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan eksekusi melaluiPengadilan Negeri.Dalam Pasal 224 H.I.R, yaitu :Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris dihidonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkanKetuhanan yang Maha Esa berkekuatan sama dengan keputusan hakim.

Bahwa sebagaimana telah Terbanding II/Tergugat II uraikan secara jelas dalamJawab Jinawab tingkat pertama, Surat Edaran Departemen KeuanganRepublik Indonesia Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE23/PN/2000 tanggal 22 Nopember 2000 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, yang disebutkan oleh Pembanding sudah tidak berlaku lagj.b.