Ditemukan 25822 data
55 — 15
Alwi bin Martawan, lahir di Singkawang pada tahun 1957.b. Sawari bin Martawan (Pemohon Il), lahir di Singkawang pada tanggal12 Desember 1961.c. Atik binti Martawan (Pemohon Ill), lahir di Singkawang pada tanggal 9Juni 1967.. Bahwa Fatimah binti Mardin (Pemohon !) adalah seorang Janda beranak 1(satu) saat menikah dengan Almarhum Martawan bin Sallem, sedangkanAlmarhum Martawan bin Sallem adalah seorang Jejaka..
20 — 10
PEMOHON 1 , lakilaki, lahir di , 8 Desember 1957, Agama Hindu,pekerjaan Buruh Harian Lepas, dalam hal ini disebut sebagai ;PEMOHON 2. PEMOHON 2, perempuan, lahir di , 31 Desember 1952, AgamaHindu, dalam hal ini disebut sebagai : PEMOHON II 3.
1.Mark Gibbs
2.Desak Ketut Kartini
15 — 9
PENETAPANNomor 37/Pdt.P/2018/PN GinDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdataPermohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telahmenjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :MARK GIBBS Lakilaki, lahir di Huddersfield, 8 Juni 1957, agama Kristen,kebangsaan British Citizen, pekerjaan Others, bertempat tinggal di Banjar Pedapdapan, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring,Kabupaten Gianyar ;
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata:Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan hapus karena daluwarsa denngan lewatnyawaktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukaan akan adanyadaluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pulatidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yangdidasarkan kepada iktikadnya yang buruk;3.5.Bahwa ketentuan hukum positif tersebut selaras dengan YurisprudensiTetap MARI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal
Yurisprudensi Tetap MARI Nomor 329 K/Sip/1957 tanggal 24September 1958:Halaman 9 dari 19 hal.Put. Nomor 2672 K/Pdt/2016Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknyaatas tanah tersebut (rechtverwerking);b.
1.ASTYADI INDRASTA
2.SHOLEH WAHYUDIN, SH
Terdakwa:
1.SISWO PAWIRO ALS SISWO SLAMET BIN HARJOSETIKO
2.BIYAT BINTI HARJOSETIKO
43 — 11
pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:Nama lengkapTempat lahirUmur / Tgl lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanNama lengkapTempat lahirUmur / Tgl lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan: SISWO PAWIRO Als SISWO SLAMET BinHARJOSETIKO;: Boyolali ;: 66 tahun / 8 Februari 1954 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;: Dk Gajihan RT 13 Rw 06 Ds TarubatangKecamatan Selo Kabupaten Boyolali ;:Islam;: Petani/ pekebun ;: BIYAT Binti HARJOSETIKO;: Boyolali ;: 62 tahun / 20 Desember 1957
Kemudian dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihakpihak yang berkepentingan atau yang merasa dirugikan/ dilanggar haknyadimana harus dibuktikan dalam ruang lingkup keperdataan selain itusebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495.K/Sip/1975, tanggal 8Agustus 1975; yang kaidah hukumnya bagi suatu pengajuan gugatan harusada suatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yangbersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan selanjutnyadalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957
180 — 72
tersebut hingga saat ini;Menimbang, bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketasebagaimana dalam bukti T1&T23 berupa Fotokopi Risalah PemeriksaanTanah oleh Kantor Direktorat Agraria Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26031977 yang menunjukkan bahwa sejak tahun 1957, tanah objek sengketaseluas 10.608 m?
dibuka dan dikuasai oleh La Kede,bahkan saksi Damingmenerangkan bahwa sudah lama Tergugat menggarap objek sengketa danpada tahun 1975 Tergugat diberikan tanah tersebut oleh Negara, namunTergugat belum mensertipikatkan tanahnya,sedangkan saksi Daming sudahmensertipikatkan tanahnya yang terletak di dekat objek sengketa;Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan Tergugat atas objeksengketa sejak tahun 1957 secara terus menerus dan tidak adanya pihak lainyang keberatan atas penguasaan tersebut, bahkan
144 — 25
Selanjutnya Tanah tersebut dikuasai, kerjakan/dikelola tanpaizin dan sepengetahuan Para Penggugat oleh Abdullah Isya (Sekarang sudah meninggalDunia) Bersama Istrinya dari tahun 1957 s/d 1960;7 Bahwa Para Penggugat sejak tahun 1953 setelah orang tuanya meninggal Duniadalam peristiwa DI/TII, tidak lagi bertempat tinggal di Tangse dalam kurun waktu yanglama, sehingga semua harta warisan dari Alm. T.
SAKSI CUT KASMI ; Bahwa sejak tahun 1957 s/d tahun 1960 saksi tinggal di tanah objek sengketa ;Hal. 21 dari 48 hal. Putusan No. 04/PDT.G/2012/PNSGI2dBahwa setau saksi batasbatas tanah objek sengketa adalah : Sebelah Barat berbatas dengan tanah T.M. Daud Bin Peukan ; Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tihawa ; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Daud ; Sebelah Utara berbatas dengan tanah T.M.
Yunus tidak pernah membeli tanah yang menjadi objeksengketa tersebut ;Bahwa pada tahun 1957 terjadi DI TI tentara pernah tinggal ditanah sengketa ;Bahwa setau saksi M. Yunus yidak pernah membeli tanah sengketa tersebut ;Bahwa M. Yunus menguasai tanah sengketa sejak tahun 1962 sampai dengandijual oleh anaknya ;Bahwa saksi tidak mengetahui dasar anak M. Yunus yaitu Nyakmi menjualtanah sengketa kepada Tgk.
Ben Peukan ), selanjutnya tanah yangtelah menjadi hak/harta dari Para Penggugat selanjutnya tanah tersebut dikuasai,kerjakan/dikelola tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat oleh Abdullah Isya(Sekarang sudah meninggal Dunia) Bersama Istrinya dari tahun 1957 s/d 1960;Menimbang bahwa Para Penggugat sejak tahun 1953 setelah orang tuanyameninggal Dunia dalam peristiwa DI/TII, tidak lagi bertempat tinggal di Tangse dalamkurun waktu yang lama, sehingga semua harta warisan dari Alm. T.
Abdullah Ben Peukan dan CutMala;Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi Cut Kasmi bahwa sejaktahun 1957 s/d tahun 1960 saksi bersama dengan suaminya Abdullah Insya tinggal ditanah objek sengketa, dan sebelumnya T. Abdullah bin T.
Abd. Rasyid bin Dg. Doroman
12 — 7
Bahwa pada tahun 1957 anak Pewaris yang bernama Dg. Doroman bin Antjemenikah dengan perempuan yang bernama Tonji dan dikaruniai 3 orang anakyang masingmasing bernama:a. Abd. Rasyid bin Dg. Doromanb. Syamsiah binti Dg. DoromanC. Amir bin Dg. Doroman6. Bahwa Dg. Doroman bin Antje telah meninggal dunia pada tanggal 12 April1999 di Kota Makassar.Hal. 2 dari 12 hal. Pent. Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Mks7.
Bahwa pada tahun 1957 anak Pewaris yang bernama ANAK menikahdengan perempuan yang bernama ISTRI dan dikaruniai 3 orang anak yangmasingmasing bernama:a. PEMOHONb. ANAKC. ANAK6. Bahwa ANAK telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1999 di KotaMakassar.7. Bahwa salah seorang anak Pewaris yang bernama ANAK telahmeninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1980 di Kota Makassar dan semasahidupnya ANAK tidak pernah menikah.Hal. 2 dari 12 hal. Pent. Nomor 0134/Pdt.P/2018/PA.Mks8.
48 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau retribusiretribusi tersebuttidak ada:Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah RI danPemohon Banding, UndangUndang mengenai Retribusi DaerahNomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atasUndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah belum ada:Bahwa peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusidaerah pada saat KK ditandatangani Tahun 1986 adalahUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957
, Perpu Nomor 8Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959, sehingga, kalaupunterdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, makabesarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerahtersebut harus memperhatikan ketentuanketentuan dariUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dankarenanya pula, secara /ex spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11)KK tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun2000;3.4.
90 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
menimbulkan rasa takut, malu dan trauma bagisaksisaksi korban; BahwaTerdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada saksikorban Nur Khaira Ilmi Panggilan Ilmi, saksi Chindy Ega Putri PanggilanChindy dan saksi Wina Apriliana Putrimasih berumur 17 (tujuh belas) tahunatau belum masanya untuk dikawini dan sesuai denganKutipan Akta Kelahiranatas namaNur Khaira Ilmi Panggilan Ilmi Nomor 1307LT311220110096 tanggal30 Maret 2012, Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Chindy Ega PutriPanggilanChindy Nomor IST.1957
Putusan Nomor 2156 K/PID.SUS/2017Chindy dan saksi Wina Apriliana Putrimasih berumur 17 (tujuh belas) tahunatau belum masanya untuk dikawini dan sesuai denganKutipan Akta Kelahiranatas nama Nur Khaira Ilmi Panggilan Ilmi Nomor 1307LT311220110096tanggal 30 Maret 2012, Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Chindy Ega PutriPanggilan Chindy nomor IST.1957/1060/VI2004 tanggal 10 Juni 2004 danKutipan Akta Kelahiran atas nama Wina Apriliana Putri Nomor UM.14750/X2011 tanggal 31 Oktober 2011 dan berdasarkan fotocopy
218 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mukhtar bin Adam lahir 21 Juli 1957, Agama Islam Pendidikan S.1,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan di Gampong Tuha Lapan,tempat tinggal di gampong Rambong Kecamatan Mutiara TimurKabupaten Pidie, (Tergugat VI) yaitu 1 (satu) petak tanah kebun yangterletak di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur KabupatenPidie dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah utara dengan tanah rumah Badriah/Kertiah; Sebelah selatan dengan lorong; Sebelah Timur dengan tanah Bustaniswar; Sebelah barat dengan tanah
199 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Pasal 27 dariUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut, atas keputusan keberatan,Pemohon Banding dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak,sebagaimana juga akan dijelaskan di bagian lain dan surat banding ini bahwaterkait dengan pajak daerah, maka peraturan yang berlaku di tahun 1986 (padasaat Kontrak Karya ini ditanda tangani) adalah Undangundang Darurat No 11tahun 1957, dimana didalam Pasal 28nya diatur"(1) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Tingkat ke1dimaksud
tersebuttidak ada;Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditanda tanganipada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah dan PemohonBanding, Undangundang mengenai retribusi daerah Nomor 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku danmengatur pajak atau retribusi daerah pada saat Kontrak Karya ditanda tanganitahun 1986 adalah Undangundang Darurat Nomor 11 Tahun 1957
, PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun 1959 dan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959, sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, makabesarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harusmemperhatikan ketentuanketentuan dari Undangundang Darurat Nomor 11tahun 1957, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 tahun1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 27 tahun1959
125 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
rumah sakit dan atau Hospital yang fasilitas dankondisinya sama dengan rumah sakit PT.CPI dan secara wajar sebesarRp.1.500.000, setiap bulannya terhitung bulan Agustus 1997;6. bahwa dari uraian positum gugatan maupun petitum gugatan maka gugatanPara Penggugat tersebut jelasjelas menggambarkan adanya sengketa yaitutidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syaratsyaratkerja atau kKeadaan perburuhan pada umumnya yang merupakan sengketaperburuhan sebagaimana diatur dalam UU No.22 tahun 1957
No. 2412 K/Pdt/20038.bahwa Tergugat telah banyak mengurangi fasilitasfasilitas yangseharusnya diberikan kepda Para Penggugat seperti makanan danperumahan disediakan oleh perusahaan, karyawan semua staff bisamenggunakan semua fasilitas CPI dan karyawan berhak mendapat cutisebanyak 4 hari kalender setiap bulannya untuk satu tahun mendapat cuti 48hari, karyawan berhak memperoleh pengggantian biaya perjalananPekanbaruJakartaPekanbaru;bahwa pasal 1 yat (1) huruf e UU No.22 tahun 1957 tentang penyelesaianperselisihan
perburuhan disebutkan bahwa yang dimaksud denganperselisihan perburuhan/industri adalah pertentangan antara majikan ataukumpulan majikan dengan serikat pekerja/ouruh atau gabungan serikatburuh, berhubungan dengan tidak adanya penyesuaian paham mengenaihubungan kerja, syaratsyarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.10.bahwa perselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat1).11(1) huruf c UU No.22 tahun 1957 tersebut terdiri dari 2 (dua) yaitu :Perselisinan hak, yaitu perselisihan yang
emanuel christian nugroho irianto
18 — 6
Ismanoe, DRS, MPd,
- dalam kutipan Kartu Keluarga dengan nomer 3578220101089198
- dalam Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3578-KM-27102021-0087;
- dalam Kutipan Kartu Tanda Penduduk orang tua Pemohon dengan NIK 3578220908380002, dan
2. Ismanoe dalam Kutipan Surat Keterangan Kelahiran No. 61/1957;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
55 — 48
Wiranatha yang seakanakan dibuat tahun 1994, umurpemohon dicantumkan 55 tahun ( padahal sebenarnya GedeWiratha baru berusia 37 tahun dan Made Wirantha berusia 35tahun ) ;Surat Keterangan Kepala DesaSekotong Barat No.1551/10/1994tanggal 10 April 1994, dimana alamat Pemohon dicantumkan diDusun Pelangan Tengah, Desa Pengawisan, sedang senyatanyaPemohon ( Gede Wiratha dan Made Wirantha ) beralamat di JinSeminyak No.10 Kuta Denpasar Bali ;Pipil No.53b seakanakan yang menerbitkan dari PBB Mataramtahun 1957
yang berarti Pemohon telah menguasai tanah di GiliRengit sejak tahun 1957, tetapi kertasnya kelihatan kertas baruyang sengaja dibuat kotor ( kecoklatan ) dengan ejaan baru tertulisatas nama Gede Wiratha dan Made Wiranatha, padahal GedeWiratha dan Made Wiranatha bari lahir tahun 1957 MadeWiranatha bari lahir tahun 1959;Gambar situasi disalin oleh Terdakwa Ketut Gede atas petunjukdari Abdul Hamid dari Gambar situasi N.2993/95 tanggal 16Agustus 1995 yang dikur oleh saksi Ramli SH.
Pipil No.53 b tahun 1957 persil No.72 Klas V diatasnamakan Gede Wiratha, yang berarti bahwa GedeHalaman 67 dari 91 putusan Nomor 124/PDT/2015/PT.MTRWiratha telah menguasai dan membayar pajak tanahyang tercantum dalam pipil itu) sejak tahun 1957,sedangkan Gede Wiratha sebenarnya terlahir padatahun 1957;Pipil No.53 b tahun 1957 persil No.72 Klas diatasnamakan Made Wirantha, yang berarti bahwa MadeWirantha, telah menguasai dan membayar pajak tanahitu sejak tahun 1957, sedangkan Made Wiranthasebenarnya
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 588 PK/Pdt/2010Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa paraPemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi II dan V/Tergugat II danV/Terbanding Il dan V telah mengajukan permohonan peninjauan kembaliterhadap putusan Mahkamah Agung No. 1279 K/Pdt/2006 tanggal O2 Agustus2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:Bahwa pada tahun 1957 Bapak Soembadi
penyewa, namun mereka tidak adamasalah;Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menguasai tanah dan bangunangedung sengketa tersebut di atas dalam posita nomor 5 rekonvensi secaramelawan hukum dan tanpa alas hak yang sah;Bahwa para Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi tidak pernah menjualtanah dan bangunan sengketa kepada siapapun dan sampai saat inipunmasih milik para Penggugat II s/d V dalam Rekonvensi;Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi menguasai tanah danbangunan gedung objek sengketa sejak tahun 1957
25 — 18
Mile lahirpada Tahun 1938, telah menikah dengan Perempuan bernama Upa Dg.Sunggu pada Tahun 1957 di Kabupaten Takalar dan dari hasil pernikahantersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masingmasing bernama :1. M. Awal Jaya2. Hj. Fajriah3. RachmawatiHalaman 2 dari 2 putusan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA. TkI6. Anak Kelima yang bernama Suttara Dg. Rannu Binti Pippisi Dg. Mile lahir padaTahun 1939, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal padaTanggal 25 Desember 2002.7.
Mile lahirpada Tahun 1938, telah menikah dengan Perempuan bernama Upa Dg.Sunggu pada Tahun 1957 di Kabupaten Takalar dan dari hasil pernikahantersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masingmasing bernama :1. M. Awal Jaya2. Hj. Fajriah3. RachmawatiKemudian Abdul Baki Dg. Nyau Bin Pippisi Dg. Mile meninggal dunia padasekitar 1 April 1972;Selanjutnya Posita Nomor 7 setelah disampaikan perubahan oleh para Pemohonmenjadi sebagai berikut;7. Anak Keenam yang bernama Paririsi Dg.
221 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
impor atau pembelian kendaraanbermotor dalam keadaan jadi (CBU) oleh pejabat perwakilannegara asing;Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang NomorHalaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 729/B/PK/PJK/201617 Tahun 2006, Pasal 27 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006,Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957
tanggal 1Maret 1957 tentang Pembebasan dari Bea Masuk Atas DasarHubungan Internasional dan Pasal 6 Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 90/KMK.04/2002 tanggal 12 Maret 2002tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk danCukai Atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya,Pemohon Banding (PT ToyotaAstra Motor) mempunyai hakuntuk memperoleh pengembalian Bea Masuk Atas PembelianKendaraan Bermotor 1 Unit Toyota New Alphard A/T 2.4 LxX(standard).B.
47 — 26
Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Februari Mei 2018 Nomor179/Pdt.G/2017/PN Mdn, serta suratsurat yang berhubungandenganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medanpada tanggal 4 April 2017 dalam Register Nomor 179/Pdt.G/2017/PN Mdn, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT MDNo,~Bahwa berdasarkan Surat Perdjanjian tanggal 10 Juli 1957
objek terperkara Quadnoon hal mana sangattidak layak dan tidak manusiawi, sebab Penggugat dalam menguasai danmengusahai atas objek bangunan terperkara yaitu bangunan rumah tokoHalaman 10 dari 63 Putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT MDNLantai Il dan Lantai III Jalan Pelangkaraya No.17A yang telah menjadi satukesatuan yang utuh dengan bangunan rumah toko milik Penggugat JalanPelangkaraya No.17 Medan adalah dengan penguasan dan perolehan yangsah yakni dengan memberikan sejumlah uang pada saat itu ditahun 1957
lima puluh ribu rupiah)dengan maksud agar Penggugat dapat menempati/mengusahai ruanganbahagian tingkat dua dari bangunan rumah toko yang menghadap JalanJember Medan ;Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan KotamadyaMedan tanggal 08 Juni 1976 No.5/XVI/KUP/1976;Bahwa dengan dasar perolehan hak yang sah bagi Penggugat yang telahmenguasai dan mengusahai secara itikad baik atas bangunan gedung /Ruko pada bagian lantai Il dan Lantai Ill Jalan Pelangkaraya No.17AMedan yang dari sejak Tahun 1957
memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan perkara gugatanPenggugat (Ny.Zaitun) termasuk Nebis In Idem;EKSEPSI GEMIS AAN HOEDANIGHEID :Gugatan Penggugat salah alamat, atau bukan terhadap diri Tergugatll, maupunTergugatl, Ill, dan IV ;1.Bahwa, Penggugat dengan tegas mendalilkan suami Penggugat (Ny.Zaitun) bernama Mohammad Sharief (alm) memberikan bantuan pinjamanuang pada Tan Bun Pok ic Tergugat uang sejumlah Rp. 70.000.000,(Tujuh Puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian tanggal 10 Juli 1957
Harwei Jakin;Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 360/Pdt/2018/PT MDNBahwa, dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, mendalilkannyaPerjanjian tanggal 10 Juli 1957 berkaitan memberikan pinjaman uangmembangun 6 (enam) unit Ruko milik TergugatI (Tan Bun Pok) selaku Dir.Perseroan NV.Hai San (perusahaan badan hukum didirikan berdasarkanUU zaman Belanda) bukan oleh Penggugat a quo, oleh karena itu yangmempunyai hubungan hukum atau korelasi hukum ialah antara alm.Mohammad Syarief dengan TergugatI dan bukan
13 — 0
Menetapkan nama Warsa Bin Sanmiarso (Pemohon) tempat tanggal lahirWadasmalang , 25 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :359/235/Pel.IIIIV/60/VIII/1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen tanggal 13 Agustus 1982,dirubah menjadi Karsito Bin Sanmiarso, tempat tanggal lahir Kebumen.14April 1957;Penetapan Nomor 64/Padt.P/2018/PA.Kbm.Halaman 7 dari 8 halaman3.