Ditemukan 202458 data
3 — 0
karena sudah tidak mencintai Tergugat, maka dapatdisimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin didamaikanserta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat denganTergugat telah pecah (broken marriage) dan penyelesaian yang dipandang adiladalah perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam KitabFighus Sunnah jus halaman 248
8 — 8
gugatyang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbanganpertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bainshughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat) dimanaperceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatunkan oleh PengadilanAgama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam.Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli HukumIslam Assayid Sabig, dalam kitabnya Fiqh AsSunah, Jilid Il, halaman 248
(FigihSunnah II hal. 248. );Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dalildalilsyari yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1.
8 — 6
gugat yangdiajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbanganpertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bainshughra dari Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat) dimanaperceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatunkan oleh PengadilanAgama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi HukumIslam.Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli HukumIslam Assayid Sabig, dalam kitabnya Figh AsSunah, Jilid Il, halaman 248
(FigihSunnah II hal. 248. );Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dalildalilsyari yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1.
10 — 7
Bahwa pada tanggal 08 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon (Kutipan AktaNikah Nomor 248/28/V/ /2006 tanggal 08 Mei 2006);. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dan dikaruniai 4 oranganak bernama :a. BR (P ), Lahir 15 April 2007b. EG (14), Lahir 21 J uni 2012;.
No.677/P dt.G/2017/PA.Clg.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keponakanPenggugat dan tetangga Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi KutipanAkta Nikah Nomor Nomor 248/28N//2006 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon tanggal 08 Mei 2006, secaraprosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebuttelah dibubuhi materai dan
19 — 11
Bahwa pada tanqaal 29 Juni 2002, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju; dantercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuiusebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 248/34/V1I/2002 tanggal 03 Juni2002:2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatusPerawan:Hai. 1 dari tf Put. No. 262/Pat.G/2017/PA.Minj.3. Bahwa setelah pernikahan tersebut.
Pemohon telahmengajukan alat bukti surat berupa: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 248/34/V1I/2002 tertanaaai 03 Juni 2002.yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, yang telahdicocokkan dengan aslinva dan ternvata cocok. bermateraikan cukup sertadinazegelen selanjutnya diberi kode (P);Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengaiukan bukti2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acarapersidanaan perkara ini masinamasina bernama:1.
19 — 4
., Putusan Nomor 532/Padt.G/2019/PA.Bgr.Sareal Kota Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 248/17/III/2011,tanggal 07 Maret 2011;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badandan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung Xxxxxxxxxxxx RT.XXX RW. XXX Desa XxXxxxxxxxxxx Kecamatan Anyar Kabupaten Xxxxx,Banten;3.
dibacakan surat gugatan Penggugat yangisi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinyadikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sareal, KotaBogor Nomor 248
13 — 6
Bahwa pada tanggal 17 April 2010, penggugat dengan tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro dan seusaipemikahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat telahmengucapkan sighat taklik talak sebagaimana temyata dalamBuku Kutipan Akta Nikah Nomor 248/48/1//2010 tanggal 19 April2010;.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/48/1V/2010 atas namaNama Tergugat dengan Nama Penggugat yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar,Provinsi Jawa Timur tanggal 19 April 2010;3.
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi pada OdituratMiliter Tinggi Il Jakarta pada tanggal 10 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi/OditurMiliter Tinggi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2014 akantetapi memori kasasi yang memuat alasanalasan permohonannya untukpemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima diKepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta pada tanggal 15 Juli 2014 jadimelewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalamPasal 248
Hukum Acara Pidana juncto Pasal 235 Ayat (1),(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, olehkarena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengandemikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer Tinggi tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan,maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Pasal 279 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana, Pasal 248
11 — 6
Pengadilan Agama, maka dengan pertimbanganpertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bainshughra dari Tergugat (Toni Acuang bin Hendrik), terhadap Penggugat(Norhalimah binti Nuraini), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugattersebut dijatunkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli HukumIslam Assayid Sabig, dalam kitabnya Figh AsSunah, Jilid Il, halaman 248
(FigihSunnah II hal. 248. );Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas /ex spesialisdrogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yangjumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dalildalilsyari yang berkenaan dengan perkara ini;Him 13 dari 15 hlm Putusan
52 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Terlampir).Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana, yaitu secara tersirat menyatakan adanya kekhilafan ataukekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalamPasal 248 Ayat (2) Huruf c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer juncto Pasal 263 Ayat (2) Huruf c UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mendasarkan permohonanpeninjauan
kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak beralasan menuruthukum ;Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 05 PK/MIL/2016Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasanalasanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidakdapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauankembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dancUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana junctoPasal 248
9 — 1
No. 0227/Pat.G/2014/PA.StgBahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2014telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sintang dengan Nomor 0227/Pdt.G/2014/PA.Stg tanggal 24Juni 2014 dengan dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hariKamis tanggal 24 Nopember 2011 di Sungai Tebelian dengan bukti KutipanAkta Nikah Nomor: 248/05/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 yangdikeluarkan oleh kantor Urusan
Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengantanpa hadirnya Termohon dengan membacakan surat permohonan Pemohontanggal 24 Juni 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSintang pada tanggal 24 Juni 2014 dengan register perkara Nomor 0227/Pdt.G/2014/PA.Stg dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknyaisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248
159 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Nomor 248/IN/DPD05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan PimpinanDPRD Kabupaten Sarolangun;i. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kabupaten Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/I/2017Perinal Pernyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/ 2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tertanggal 24 Januari 2017;j.
Nomor 347 K/Pdt.SusParpol/2018h) Surat DPD PDI Perjuangan Propinsi Jambi Nomor 248/IN/DPD05.A/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017 perihal Usulan PimpinanDPRD Kabupaten Sarolangun;i) Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Kab.Sarolangun Nomor 53/DPC.05.08/I/2017 perihalPernyampaian SK DPP PDI Perjuangan Nomor 191/KPTS/DPP/XI/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemecatan H.Muhammad Syaihu dari Keanggotaan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan tertanggal 24 Januari 2017;j)
40 — 14
Bahwa Penggugat dengan Tergugat telan menikah pada tanggal 15 Mei2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX, SeSual Kutipan Akta Nikah Nomor 248/29/V/2008,tanggal 15 Mei 2008;2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Tarakan selama lebih kurang 9 Tahun,kemudian pindah ke Kabupaten Malianu;Hal. 1 dari 13 Hal.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/29/V/2008 tanggal 15 Mei 2008yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxXxXxX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX.Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkandengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudiandiberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.3.
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2634 K/Pdt/2019Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Provinsi JawaBarat, Surat Ukur Nomor 248/SUKAPURA/1998, tanggal 23021998,seluas 122 m? (seratus dua puluh dua meter persegi), tercatat atas nama(almarhumah) Ani Suarni sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 02819(obyek tanah terperkara) adalah sah menjadi milik Para Penggugatdalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi (Leni Tresnawati)berdasarkan pewarisan;3.
Menghukum dan memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi, TergugatIl dalam Rekonvensi dan Tergugat Ill dalam Rekonvensi untukmengembalikan dan menyerahkan Sertifikat obyek tanah terperkara yaituSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02819/Kelurahan Sukapura,Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, SuratUkur Nomor 248/Sukapura/1998, tanggal 23021998, Luas 122 m?
10 — 8
Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2011, Pemohon dengan ermohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam,PropinsiKepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/56,111/2011tanggal 18 Maret 2011;2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan ermohonbertempat tinggal Kota Batam;3.
11 — 8
PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Mel2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan dengan Register Nomor: 0045/Pdt.G/2017 /PA.Pspk tanggal17 Mei 2017, dengan dalildalil sebagai berikut ;1.Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lakilaki yang bernama BataraHarahap Bin Abdul Aziz Harahap secara resmi sesuai syariat Islam padatanggal 7 Juli 1990, tercatat dan terdaftar di KUA KecamatanPadangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Nomor: 248
21 — 8
mempersingkat uraian putusan inimajelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, dandianggap telah turut dipertimbangkan;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa tidak datangnya Pemohon dan Pemohon Il,meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka menurut HakimTunggal, Pemohon dan Pemohon II tidak bersungguhsungguh, makaPermohon dan Pemohon Il dapat digugurkan sebagaimana ketentuanPasal 248
10 — 3
Putusan Nomor 978/Padt.G/2019/PA.Ckrdimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan olehPengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf cKompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahliHukum Islam Assayid Sabig, dalam kitabnya Figh AsSunah, Jilid Il,halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiriyang menyatakan sebagai berikut:y Bet IM 65 al 33 Alic * iea~on cyteaalls Yale Lis rep LF BN 55 tales g "WS Spa
11 — 8
No. 663/P dt.G/2016/PA.ClgUrusan Agama Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, (KutipanAkta Nikah Nomor 248/27N /2013, tanggal 13 Mei 2013);Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat di Link.
13 — 2
Bjn.248/43/VII/2013 yang terdaftar di kantor Urusan Agama KecamatanKapas Kabupaten Bojonegoro.. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohonberstatus Janda, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubunganSuami Istri sebagaimana Orang berumah tangga.. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama diRumah beralamat di Dusun Gempol RT. 03 RW. 05 Kel. SidodadiKecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro..
tidaksesuai fakta ;Bahwa Termohon tidak mengakui rumah tangga Termohon tidakharmonis, Termohon mengaku cemburu, dan cemburu itu tanda cintadalam rumah tangga;Bahwa Termohon tetap menuntut nafkah iddah dan mutah serta nafkahanak sampai dewasa sesuai aturan hukum yang berlaku ;Bahwa Termohon menolak dalil tentang sapi, karena sapi itu adalaharisan dan belum lunas ;Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 248
kKemudian kedua belah pihak mohon putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah denganTermohon pada tanggal 16 Agustus 2013, sebagaimana tercantum padakutipan akta nikah Nomor 248