Olehkarenanya, segala kegiatan yang dilaksanakan setelah tanggal31 Desember 2017, tidak boleh dibiayai lagi dengan dana hibahdimaksud;Bahwa jika berpedoman dengan Permendagri RI yang mengatur tentangPenyusunan APBD yang terbit setiap tahunnya, tidak boleh ada kegiatansebelum dicantumkan dalam APBD, oleh karenanya kegiatan tidak dapatdilaksanakan lagi sebelum adanya SK Bupati yang baru;Bahwa sebagaimana ketentuan di atas, seharusnya penggunaan danahibah dimaksud adalah dipergunakan untuk kegiatan

Mardikansyah, M.AP) membahasmasalan pengajuan dana hibah kepada Pemkab Paser, kemudianTerdakwa mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah padatahun 2015 untuk dana hibah anggaran TA 2016 sebesar kurang lebihRp. 500.000.000, , namun pada tahun 2016 STIE Widya Praja tidakmendapatkan bantuan dana hibah;Bahwa pada tahun 2017 dalam APBD Perubahan di bulan Desember2017, STIE baru mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemkab Pasermelalui Dinas Pendidikan Kab.

Bahwa Dana Hibah yang diperoleh STIE Widya Praja adalah berasal dariDana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017;4. Bahwa guna kelengkapan administrasi pencairan, maka pada tanggal 13Nopember 2017 Terdakwa bersamasama dengan Saksi MUSTAQIEM, SE.,Halaman 101 dari 134 halaman Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN SmrM.Si menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan rincian sebagaiberikut : No Uraian Jumlah Bantuan Hibah Bidang Pendidikan dan Sumber Daya 1.

M.THAHIR EDA jelas terbukti berperan besar baik dalam proses pencairan danpenggunaan Dana Hibah dari APBD Perubahan Pemkab Paser di TahunAnggaran (TA) 2017 yang tidak sesuai dengan RAB;n Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksisaksi di bawahSumpah , yang satu sama lain saling berkesesuaian, antara lain SaksiIr. GUSTI PUTU SUANTARA, M.Si. (Kepala Bappeda/Wakil Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah/TAPD), Saksi Drs.

(KetuaProgram Study Management pada STIE WIDYA PRAJA), penggunaan danaHibah sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), yang dinyatakanTerdakwa digunakan untuk membayar biaya S2 para Dosen, Staff dan Alumniyang sudah dimulai di Tahun 2016 dan pada kenyataannya menggunakan danakampus, bukan dana hibah APBD Perubahan TA 2017.

Samukop Rp 88.930.000,00LPSTK Desa Bosua Ap 87/900/000;08LPSTK Desa SikakapJUMLAH Rp516.485.000,00 e Bahwa dana yang berasal dari APBD yang berada dalam DASKkegiatan Pendamping Coremap ADB Phase II Nomor : 910/206/KEU/DASK/2006 tanggal 7 April 2006 Dinas Kelautan danPerikanan TA 2006, untuk biaya pendamping pengembangan/permodalan Ekonomi Produktif LPSTK, digu nakan untukmembantu masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai untukprogram Mata Pencaharian Alternatif (MPA), disalurkan kepadaLPSTK (Lembaga

UnitPelaksana Proyek (PIU) diDinas Kelautan danPerikanan KabupatenKepulauan Mentawai, padatanggal 28 Desember 2006dibuatlah Surat Perjanjian(Kontrak) PengelolaanDana ProduktifMasyarakat KegiatanCoremap Phase Il TA.2006 antara Ketua LPSTKATTILIUS denganTerdakwa selaku KPA(Kuasa PenggunaAnggaran) Coremap II TA.2006 di mana dalamkontrak tersebut PihakPertama (KPA)menyerahkan DanaEkonomi ProduktifMasyarakat sebesarRp135.000.000,00 yangberasal dari porsi PHLN/ADB ~ Rp87.500. 000,00dan porsi pendamping/APBD

SPM : 155/RSPK/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006,masuk ke Rekening LPSTK tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) (APBD) ;e Bahwa setelah dana APBDkeluar masingmasingPokmas mendapatpenambahan dana sebesarRp2.390.000,00 (dua jutatiga ratus sembilan puluhribu Rupiah) untuk masingmasing Pokmas (5Pokmas) sehingga masingmasing Pokmas mendapatRp22.390.000,00 (duapuluh dua juta tiga ratussembilan puluh ribuRupiah), kemudiandibentuk Pokmas baruuntuk

SPMU No.SPM : 155/RSPK/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006, masuk ke Rekening LPSTK tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) (APBD);Bahwa setelah dana APBD keluar masingmasing Pokmasmendapat penambahan dana sebesar Rp2.390.000,00 (dua jutatiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) untuk masingmasingPokmas (5 Pokmas) sehingga masingmasing Pokmas mendapatRp22.390.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluhribu Rupiah), kemudian dibentuk Pokmas

Hal initidak sesuai dengan Pasal 21 UndangUndang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwapembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukansebelum Barang Dan/Atau Jasa diterima ;Bahwa pada tanggal 11 April 2007 Terdakwa bersamasamadengan ATTILIUS selaku Ketua LPSTK dan Bendahara LPSTKSikakap Nani Dewita mencairkan lagi uang sebanyakRp28.228.000,00 dari rekening LPSTK dan diserahkan kepadaHal. 37 dari 64 hal. Put.

Provinsi Bengkulu atau setidaktidaknya di tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukandengan caracara antara lain : Bahwa pada tahun 2007 terdapat Proyek Penanggulangan BencanaAlam (PPBA) Ta. 2007 yang dananya bersumber dari APBD

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu :Pasal 18:Ayat (1) Kuasa Pengguna Anggaran berhak menguji, membebankanpada mata anggaran Yang telah disediakan, dan memerintahkanpembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD;Ayat (2) untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1)Pengguna anggaran/KPA berwenang :Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/2012a. Menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihakpenagih;b.

Meneliti kebenaran dokumen Yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaanbarang/jasa;Ayat 3 Pejabat Yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen Yang berkaitan dengan surat bukti Yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab ataskebenaran material dan akibat Yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud;2.

pembayaran dari uang persediaan Yang dikelolanyasetelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran Yang diterbitkanoleh pengguna anggaran/KPA;Pasal 4 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan,' efisien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asaskeadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan ayat (2)Yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan ' daerahdilaksanakan dalam suatu sistem Yang terintegrasi Yang diwujudkandalam APBD

jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerahmelalui sekretaris daerah;Bahwa Terdakwa di dalam melaksanakan tugastugas selakuPengguna Anggaran dan atau selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulutelah menyimpang dari tugastugas dan kewenangan Terdakwa selakuPengguna anggaran atau selaku Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu,adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan caracara antara lain :Bahwa pada tahun 2007 terdapat Proyek Penanggulangan BencanaAlam (PPBA) Ta. 2007 yang dananya bersumber dari APBD

Hal ini dibuktikan dengan penggunaaninstrtumen keperdataan berupa Nota Kesepakatan Bersama(BUKTI: P 16) dan Perjanjian Kerjasama Patungan (JointVenture); (BUKTI: P 17);Dalam Kerjasama Patungan (Joint Venture) initidak menggunakan setoran modal yang tidak menggunakankeuangan negara baik APBD maupun APBN.

(Dua Belas Juta Enam Ratus Empat PuluhRibu Dolar);Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2020sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan(BUKTI: P 18), yang pada rumusan hukum Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung tahun 2020 Huruf A RumusanKamar Pidana Point 4, bahwa, kerugian yang timbulpada anak perusahaan BUMN atau BUMD yang modalnyabukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaanmodal dari

Dengan demikian Perusahaan hasilkerjasama patungan (Joint Venture) antara PerusahaanDaerah dan Perusahaan Swasta secara hukum tidaktermasuk BUMD karena Menurut Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, Badan UsahaMilik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang sahamperusahaannya dimiliki sebagian atau seluruhnya olehdaerah, sementara itu Perusahaan Joint Venture yangmemiliki saham bukan dari APBD secara hukumperusahaan Joint Venture itu merupakan Badan usaha danBadan Hukum Perdata tersendiri

PDPDE GAS Nomor 10Tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat di hadapan NotarisSYARIFUDIN, S.H., dan Akta Perubahan Nomor 01Tanggal 03 April 2018 Dihadapan NotarisSYARIFUDIN,S.H., jelas bukan merupakan BUMDdikarenakansaham yang diberikan kepada PDPDESUMATERA SELATAN bukanbersumberdari APBNmaupun APBD tetapi saham PDPDE SS sebesar 15%(Lima Belas Persen) bersumber dari Pinjaman/DanaTalangan Sementara yang diberikan oleh PT.

Demikian pula bukti bertanda P8 berupa Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor : 10 tahunm 2010 tentang pemberlakukanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI, pada pokoknya menyebutkan bahwakerugian yang ditimbulkan pada anak perusahaan MUMN/BUMD yangmodalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modalBUMN /BUMD dna tidka menerima /menggunakan fasilitas negara bukantermasuk sebuah kerugian negara ;Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P9 berupa PutusanMahkamah Konstitusi nomor : 21/PUUXII/

Bali dan berdasarkanNaskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Provinsi Balidengan Pemerintah Kota Denpasar nomor: NPH09/ PPKBPMD/ Il/ 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 dan bantuan yangdiberikan adalah dana hibah kepada masingmasing kecamatansebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar) dimana dari danatersebut sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) bersumber dari APBD Prov.

Denpasar Selatan yang diketahui oleh KepalaDesa atau Lurah, selanjutnya dilakukan verifikasi kepadamasingmasing kelopmpok yang mengajukanpermohonan apabila dinyatakan layak permohonannyadisetujui dan pinjaman dapat dicairkan.Bahwa Sumber dana yang digulirkan untuk tahun 2006sampai dengan tahun 2007 bersumber dari APBD Prov.Bali dan APBD Kota Denpasar berdasarkanpemberitahuan dari fasilitator Kec.

Denpasar Selatanterdakwa ketahui semenjak ditujuntuk selaku pendampingfasilitator, dan semenjak menjabat selaku bendaharaakhir tahun 2006 sampai dengan sekarang yang terdakwaketahui bahwa dana yang digulirkan untuk kegiatansimpan pinjam perempuan yang merupakan bagaian dariprogram pengembangan kecamatan mandiri adalah uangyang bersumber dari APBD Prov.

Bali dan APBD KotaDenpasar.e bahwa untuk perguliran dana pada tahun 2006 sudahdikembalikan pada tahun 2007 selanjutnya dana tersebutdigulirkan kembali kepada masingmasing kelompok yanglama atau kelopmpok baru, sementara pergulirananggaran tahun 2007 adalah merupakan dana tersendiriyang bersumber dari APBD Prov.

Bali dan APBD KotaDenpasar, tetapi dalam bentuk PPKM, sementara padatahun 2006 dalam bentuk PPK.e bahwa untuk dana BLM program pengembanganKecamatan ( PPK ) khususnya kegiatan Simpan Pinjamperempuan (SPP) adalah Rp. 234.000.000 (dua ratustiga puluh empat juta rupiah) dan kemudian digulirkankembali selama satu tahun berjalan yaitu pada tahun2007 menjadi Sebesar Rp. 270.500.000.

sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilanratus dua puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebutyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sesuaiPerhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Surat Keterangan Nomor KET2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Papua Barat berupa LaporanTelaahan Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah KepadaSTKIP Nuuwar Fakfak Yang Bersumber dari Dana APBD

senilai Rp119.922.928,00 (seratussembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratusdua puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebutsesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam SuratKeterangan Nomor KET2286/PW27.5/2015 tanggal 25 Oktober 2017 olehBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan PropinsiPapua Barat berupa Laporan Telaahan Atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenggunaan Dana Hibah Kepada STKIP Nuuwar Fakfak Yang Bersumberdari Dana APBD

dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Baratnomor : 913 / 36/1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang PenerimaHibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun2016;15) 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAanggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;16) 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaandana Hibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;17) 1 (Satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dantiket perjalanan untuk hibah dana APBD

2016;2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Gubernur Papua Barat nomor :913 / 36 / 1 / 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penerima Hibahdan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2016;2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan PerubahanAanggaran (DPPA) SKPD BPKAD Provinsi Papua Barat TA. 2016;1 (Satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan danaHibah STKIP NUUWAR Fakfak TA 2016;1 (satu) bundel foto copy dokumen nota pembelian barang dan tiketperjalanan untuk hibah dana APBD

.----------------------------------------------------------------------Fotocopy surat Jadwal Pelaksanaan Pelelangan Kegiatan Pengadaan Komputer Sekolah Menengah, Pekerjaan Pengadaan Komputer 105 unit, Sumber Dana APBD Kab. Pessel TA. 2006 Tempat Dinas PendidikanKabupaten Pessel, Painan 9 Oktober 2006, Ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Drs.

Selaku Pimpinan KegiatanPangadaan Barang Dan Jasa Pengadaan Komputer sebanyak 105 Unit APBD TahunAnggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 95 Tahun 2006 tentangPenunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemimpin Kegiatan Dilingkungan DinasPendidikan Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2006 (diajukan dalam berkasterpisah). Dan Direktur CV.

Saksi Drs Ali Musa: Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ; Bahwa saksi mengerti dipanggil kepengadilan Negeri Painan sehubungankasus pengadaan 105 unitkomputerdan 105 unit printer APBD TA. 2006. Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada dilingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan. Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Lelang Pengadaan 105 unit Komputer dan 105 unit printer.

Bahwa dasar pengadaan 105 unit komputer dan 105 unit printer tersebutadalah dana APBD yang tercantum dalam Dana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kab.

Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kab.Pesisir Selatan.Bahwa saksi dalam pengadaan 105 unit komputer APBD TA. 2006 adalahsebagai Pimpinan Kegiatan. Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pimpinan Kegiatan Pengadaan 105 unitKomputer dan 105 unit printer dengan Surat keputusan Bupati yaitu NasrulAbit.

Ahyarselaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :a) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran2014.b) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014c) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan AlatTangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran2014.16) Asli 1 (Satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima

Bahwa selanjutnya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Alat Tangkap Ikantersebut ditampung dalam APBD Kota Medan Tahun 2014, namun kegiatantersebut belum terlaksana hingga bulan Mei 2014 sehingga dilakukanperubahan dan ditampung kembali pada PAPBD Kota Medan Tahun 2014. Bahwa dalam kegiatan ini, terdakwa Syahrizal, S.Pi ditunjuk sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Ir.

Ahyar selaku Kepala DinasPertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :Halaman 82Putusan Pidana Tipikor No.22/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdnd) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat Tangkap BubuKepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014.e) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014f) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapJaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran

Ahyarselaku Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan antara lain :g) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Kepiting Tengah pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran2014.h) 5 (lima) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan Alat TangkapBubu Ikan pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014i) 14 (empat belas) set Berita Acara Serah Terima Paket Bantuan AlatTangkap Jaring Gembung pada APBD Kota Medan Tahun Anggaran2014.16) Asli 1 (Satu) bundel Dokumen kelompok Nelayan penerima

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2012 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin IKabupaten Banyuasin memperoleh pendanaan Simpan Pinjam KhususPerempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiriPerdesaan (PNPMMP SPP) yang bersumber dari dana perguliran yang dikelolaoleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sejahtera Abadi Kecamatan Banyuasin Iyang berasal dari dana APBN sebesar 90 % dan APBD

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2012 Kelurahan Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin IKabupaten Banyuasin memperoleh pendanaan Simpan Pinjam KhususPerempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiriPerdesaan (PNPMMP SPP) yang bersumber dari dana perguliran yang dikelolaoleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sejahtera Abadi Kecamatan Banyuasin Iyang berasal dari dana APBN sebesar 90 % dan APBD

Banyuasin yakni daridana APBN dan APBD serta jumlah dana yang diterima:Tahun 2004 jumlah dana yang diterima sebesar Rp 100.000.000,Tahun 2005 jumlah dana yang diterima sebesar Rp 95.000.000,Tahun 2006 jumlah dana yang diterima sebesar Rp 104.500.000,Tahun 2007 jumlah dana yang diterima sebesar Rp 332.500.000,Tahun 2008 jumlah dana yang diterima sebesar Rp 513.000.000,Tahun 2009 jumlah dana yang diterima sebesar Rp 142.500.000,Tahun 2010 jumlah dana yang diterima sebesar Rp 142.500.000,Tahun 2011

PigBahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PJO (PenanggungJawab Oprasional) di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai pelaksana hariantim koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Banyuasin;Bahwa benar sumber dana untuk program PNPMMandiri Perdesaan untukkegiatan SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) di Kecamatan BanyuasinI Kabupaten Banyuasin yakni dari dana APBN (90 %) dan APBD (10%) danuntuk Tahun 2012 total dana APBN Rp. 3.000.000.000 dan APBD Rp.300.000.000, total dana sebesar Rp. 3.300.000.000

, dan untuk Tahun 2013total dana APBN Rp. 1.300.000.000 dan APBD Rp. 120.000.000, total danasebesar Rp 1.450.000.000,;Bahwa benar dana BLM terdiri dari APBN (90%) dan APBD (10%)kemudian turun dalam bentuk DIPA ke Satker Kabupaten diketahui olehFASKAB, FASTEKAB dan FASKEU lalu turun dengan membentuk PJOKKecamatan untuk mengetahui jumlah alokasi dana perkecamatan masingmasing, dibawah konsultan membentuk FK dan FT, berdasarkan usulankonsultan dibentuklah UPK Kecamatan lalu UPK, PJOK melakukanmusyawarah

Pasal 132(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah.(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hatus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawabatas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan buktidimaksud.

Pasal 132(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukungdengan bukti yang lengkap dan sah.(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hatus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawabatas kebenaran materil yang timbul dari penggunaanbuktidimaksud.

Kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan study kelayakan jalan danjembatan sumber dana APBD tahun anggaran 2012;d.

Pasal 132(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah.(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbuldari penggunaan bukti dimaksud.e.

IchwanHal 136 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN BglYunus.MM.CA.CPA., juga menerima Gaji yang bersumber dari AnggaranPendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko, dan selain ituTerdakwa Drs.

Danpemerintah tidak mungkin akan menyelenggakan pengadaan, khususnyapengadaan tanah dan perkantoran, di mana dananya harus dianggarkanterlebih dahulu, APBN, APBD Prov, D.l. Aceh atau APBD Kabupaten AcehSelatan.

Begitu juga tidak benar, PU berhutang yang melunasi almayah Terggat s/d Ill Karena Kantor PU, bukan perseroan terbatas (PT)melainkan instansi pemerintah, pelayanan publik yang semua dananyabersumber dari APBN, atau APBD Prow Kab, yang harusHalaman 19 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN SKL20.21.22.23.dipertanggungjawabkan kepada Gubenur dan DPRD (Kalau danabersumber dari APBD);Bahwa tidak benar alm ayah Tergugat s/d Ill ada menghibahkan tanahkepada Penggugat.

Karena Kantor PU, bukan perseroan terbatas(PT) melainkan instansi pemerintah, pelayanan publik yang semua dananyabersumber dari APBN, atau APBD Prow Kab, yang harusdipertanggungjawabkan kepada Gubenur dan DPRD (Kalau danabersumber dari APBD);Bahwa tidak benar alm ayah Tergugat , Il dan Ill ada menghibahkan tanahkepada Penggugat. Karena Penggugat itu bukan yayasan panti asuhan atauyayasan panti jompo, yang berhak menerima sumbangan dan santunanmasyarakat.

HERMAN GAMALsebagaimana dalam Penjabaran APBD Kabupaten Morowali.Bahwa selanjutnya meskipun pinjaman modal awal kepada PERUSDAMorowali belum dikembalikan ke Kas Daerah sebagaimanahasilPansus DPRD Kabupaten Morowali, namun perjanjian kerjasamaPERUSDA Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Morowali Nomor415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor 06 DIRPDM / VI / 2007 tetapditindaklanjuti dimana pada tanggal 15 Agustus 2007, HERMANGAMAL, S.Sos mengajukan surat tertulis kepada Saksi Drs.

LAWIRA hanya serahkan kepadaHERMAN GAMAL yang ditransfer oleh Terdakwa NURDIN LAWIRA kerekening isteri HERMAN GAMAL untuk pembayaran atas pinjaman uangmuka (panjar) pembelian kapal cepat yang dibayarkan pada bulanJanuari 2007 oleh HERMAN GAMAL ke Kas Daerah Pemkab Morowalisebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah)padahal pinjaman modal awal PERUSDA yang dikeluarkan dari kasdaerah Pemerintah Kabupaten Morowali tersebut tidak pernah tercatatsebagai piutang sebagaimana dalam APBD

SE sebagaimana telahdiuraikan tersebut di atas telah merugikan keuangan negara cqPemerintah Kabupaten Morowali seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000,(lima milyar lima ratus juta Rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagaimana hasil perhitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP PerwakilanSulawesi Tengah sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas dugaanpenyimpangan penggunaan dana APBD

HERMAN GAMAL sebagaimana dalamPenjabaran APBD Kabupaten Morowali.Bahwa selanjutnya meskipun pinjaman modal awal kepada PERUSDAMorowali belum dikembalikan ke Kas Daerah sebagaimanahasilPansus DPRD Kabupaten Morowali, namun perjanjian kerjasamaPERUSDA Morowali dengan Pemerintah Kabupaten Donggala Nomor415.4/0612/UMUM/2007 dan Nomor 06 DIRPDM / VI / 2007 tetapditindaklanjuti dimana pada tanggal 15 Agustus 2007, HERMANGAMAL, S.Sos mengajukan surat tertulis kepada saksi Drs.

CADDA sehingga merugikan keuangan negara Cq.Pemerintah Kabupaten Morowali seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000.000,(lima milyar lima ratus juta Rupiah) atau setidaktidaknya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) sebagaimana hasil perhitungankerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Auditor BPKP PerwakilanSulawesi Tengah sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas dugaanpenyimpangan penggunaan dana APBD Kabupaten Morowali pada PosAnggaran

Sos Bin ASNAWI ROZO berangkat ke Jakarta dalam rangkabisnis pribadi.Bahwa berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi KalimantanSelatan Nomor : SR292/PW16/5/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihalLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Penyelewengan Dana Hibah Pilkada Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015 dengan MenggunakanDana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015 pada KPUKabupaten Tapin telah terjadi penyimpangan yang

Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima." pembayaran atas bebanc. Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan Bendahara pengeluaranmelaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanyasetelah :a) Meneliti kKelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.d.

Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan pembayaran atas bebanAPBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima.c. Pasal 21 ayat 3 yang menyatakan Bendahara pengeluaranmelaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanyasetelah :a) Meneliti kKelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkanoleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamperintah pembayaran;c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.d.

diangkat berdasarkan Surat Keputusan WalikotaTasikmalaya Nomor : 900/Kep.1Keu/2010 tanggal 4 Janauri2010.Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selakuPengguna Anggaran/Pengguna Barang, pada tahun anggaran2010 di Dinas Sosial Tenaga Kerja Tramsigrasi Kota Tasikmalayatelah dilaksanakan program atau kegiatan pemberdayaan fakirmiskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dananyadibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD

ADAM WAHID ISKANDAR, MH.e Bahwa saksi mengerti perkara yang disidangkan berkaitandengan kegiatan program pemberdayaan fakir miskin melaluikelompok usaha bersama (KUBE) tahun 2010.e Bahwa anggaran program tersebut dari APBD KotaTasikmalaya tahun 2010 sesuai DPA sebesar Rp.975.000.000, (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).e Bahwa kaitan dengan saksi karena tugas saksi selakuBendahara Umum dalam hal pencairan anggaran.58Bahwa sebagai Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinaskarena jabatannya.Bahwa

ADAMWAHID ISKANDAR.Bahwa BAP saksi benar dan tanpa dipaksa atau ditekan olehSiapapun.Bahwa saksi pernah dperiksa Penyidik karena ada programKUBE pemberdayaan fakir miskin.Bahwa program tersebut berasal dari Pemkot Tasikmalayayang dananya bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya tahunanggaran 2010 sebesar Rp. 975.000.000, (Sembilan ratustujuh puluh liam juta rupiah).Bahwa keterkaitan saksi dalam program tersebut sebagaiPPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) diangkat olehKepala Dinas sedangkan sebagai

MOMORSUHERMAN.e Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Sosial pada Dinas SosialTenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) KotaTasikmalaya.e Bahwa dalam kegiatan KUIBE saksi ditunjuk oleh Kepala Dinasselaku penanggungjawab kegiatan dibawah Kadis.e Bahwa program KUBE dananya berasal dari APBD KotaTasikmalaya TA 2010 sebesar Rp. 975.000.000,e Bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam program KUBEtersebut adalah bimbingan teknis di Hotel Mangkubumi danbimbingan sosial (bimsos) di gedung KORPRI.e Bahwa

ADAM WAHID ISKANDAR, MH.e Bahwa semasa terdakwa menjabat jabatan tersebut adaprogram pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE yang dananyaberasal dari APBD Kota Tasikmalaya TA 2010 sebesar Rp.975.000.000, (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).e Bahwa saat itu terdakwa melaksanakan pengadaan alat tuliskantor untuk persiapan bimbingan sosial dengan caramemerintahkan Ketua Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan yaituSdr.

PUSRItersebut tidak ada dilaporkan ke Walikota Palembang, sehingga mekanismepenerimaan bantuan tersebut tidak masuk dalam APBD Kota Palembang danmekanismenya tidak dilaksanakan sesuai dengan menggunaan APBD melainkandikelola oleh para Terdakwa sendiri untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain ;Bahwa sesuai dengan ketentuan PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolahanKeuangan DaerahPasal 17 Ayat (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah danpenerimaan pembiayaan daerahAyat (2) pendapatan

dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturanperundangundangan.

PUSRItersebut tidak ada dilaporkan ke Walikota Palembang, sehinggamekanisme penerimaan bantuan tersebut tidak masuk dalam APBD Kota Palembangdan mekanismenya tidak dilaksanakan sesuai dengan penggunaan APBD melainkandikelola oleh para Terdakwa sendiri untuk untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain;Bahwa sesuai dengan ketentuan PP No.58 tahun 2005 tentang pengelolaanKeuangan DaerahPasal 17 Ayat (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaanAyat (2)Ayat (3)pembiayaan daerahPendapatan

, serta hibah kepada pemerintah daerahlainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/ lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangandikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturanperundangundangan.

denganrincian sebagai berikut : TAHUN APBD (Rp) APBN (Rp) JUMLAH2008 1.125.000.000, 1.125.000.000, 2.250.000.000,2009 450.000.000, 450.000.000, 900.000.000,2010 300.000.000, 1.200.000.000, 1.500.000.000,2011 90.000.000, 360.000.000, 450.000.000,2012 80.000.000, 720.000.000, 800.000.000,1013 90.000.000, 810.000.000, 900.000.000,Jumlah 2.135.000.000, 4.665.000.000, 6.800.000.000, dimana dari dana sebesar Rp. 6.800.000.000, (enam milyar delapan ratus jutarupiah) tersebut, sekitar Rp. 1.413.800.000,

dengan rincian sebagai berikut : TAHUN APBD (Rp) APBN (Rp) JUMLAH2008 1.125.000.000, 1.125.000.000, 2.250.000.000,2009 450.000.000, 450.000.000, 900.000.000,2010 300.000.000, 1.200.000.000, 1.500.000.000,2011 90.000.000, 360.000.000, 450.000.000,2012 80.000.000, 720.000.000, 800.000.000,1013 90.000.000, 810.000.000, 900.000.000,Jumlah 2.135.000.000, 4.665.000.000, 6.800.000.000, "Bahwa dari dana sebesar Rp. 6.800.000.000, (enam milyar delapan ratusjuta rupiah) tersebut, sekitar Rp. 1.413.800.000

RAHMAN), saat itubendahara menjelaskan bahwa ada kelompok fiktif dalam prosespenyaluran dana program PNPM bidan SPP (Simpan pinjam perempuan)"Bahwa Bantuan PNPM berasal APBN (8090%) dan APBD (1020%)program BLM (Bantuan langsung masyarakat), dimana bantuan tersebutmelalui BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang dimulaisejak tahun 2008 dan ada tiap tahunnya serta modalnya bertambah karenadigulirkan sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ini.

Peningkatan Kapasitas Masyarakat (pelatihan) Bidang Kesehatan dan kegiatan pendukung lainnya.e Bahwa kegiatan PNPMMP pada Kecamatan Bati Bati Kabupaten TanahLaut telah diselenggarakan sejak tahun 2008 dengan pengelolaan danakurang lebih sebesar Rp. 6.800.000.000, yang bersumber dana dariAPBN dan APBD dengan rincian sebagai berikut : TAHUN APBD(Rp) APBN(Rp) JUMLAH 79 2008 1.125.000.000. 1.125.000.000. 2.250.000.000,2009 450.000.000, 450.000.000, 900.000.000.2010 300.000.000. 1.200.000.000. 1.500.000.000.2011

Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biayaperkara ini dibebankan Para Pemohon, oleh karena perkara ini merupakanitsbat nikah terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten PenukalAbab Lematang Ilirmaka biaya perkara dibebankan kepada APBD

., (Duabelas milyar delapan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ributiga ratus dua puluh lima rupiah)yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Gorontalo;e Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo TahunAnggaran 2008 tanggal 02 Januari 2008 terdapat 8 (delapan) kegiatanProgram Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yangterdiri dari:1.

Gorontalo tersebut, terdakwaMinggolina Amu,SE.M.Ec.Dev. selaku Kepala Bagian Keuangan SetwanProvinsi Gorontalo telah menerbitkan dan menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM) walaupun dengan bukti dokumen yang tidak lengkap.Halini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 86 ayat (2) yangmenyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBD

dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian negara perbuatan la terdakwa MinggolinaAmu,SE.M.Ec.Dev.dilakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalomendapat alokasi dana kegiatan Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.12.804.388.325., (Duabelas milyar delapan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ributiga ratus dua puluh lima rupiah)yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD

Bahwa kaitan Terdakwa dengan masalah pelaksanaan perjalanan dinasanggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008, karena Terdakwasebagai Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD PropinsiGorontalo, yang menadatangani kwitansi dan SPM keuangan biaya perjalanandinas;Bahwa pada tahun 2008 anggota DPRD Propinsi Gorontalo pernah melakukanPerjalanan Dinas keluar daerah Propinsi Gorontalo;Bahwa sumber anggaran untuk perjalanan Dinas Anggota DPRD ProvinsiGorontalo Tahun Anggaran 2008 berasal dari APBD

Nento yangsaat itu menjabat sebagai Kasubag Akuntansi;Bahwa penyerahan jabatan tersebut tiak ada SK;Bahwa pada tahun 2008 anggota DPRD Propinsi Gorontalo pernah melakukanperjalanan dinas keluar daerah Propinsi Gorontalo;Bahwa selain anggota DPRD ada juga sespri pimpinan dan pegawai sebanyak4 orang yang melakukan perjalanan dinas bersamaanggota DPRD;Bahwa biaya perjalanan dinas anggota DPRD Propinsi Gorontalo dibebankanpada APBD Propinsi Gorontalo yang berada di Sekretariat DRPD PropinsiGorontalo;

DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum5) 1 ( satu ) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.6) 1 ( satu ) buku laporan pertanggung jawaban Bupati Batang hari TA 2008 Penjabaran Realisasi APBD TA 2008.7) 1 ( satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2009 ( Buku II )..8) 1 ( satu ) buku Peraturan

DPA SKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.11) 1 ( satu ) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA 2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009.12) 1 ( satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 201013) 1 ( satu ) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran

DPA SKPD :1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minumPerkara No.12/Pid.Sus/TPK/2014PN.Jmb Hal. 35) 1 (satu ) buku Lampiran Laporan Keuangan TA 2008 SKPD Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Batang Hari.6) 1 ( satu ) buku laporan pertanggung jawaban Bupati Batang hari TA 2008Penjabaran Realisasi APBD TA 2008.7) 1 (satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 25 Tahun 2009tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja daerah TA 2009 ( BukuII)..8)

DPA SKPD :1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.11) 1 ( satu ) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA 2009Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2009.12) 1 ( satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05 Tahun 2010tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjadaerah TA 201013) 1 (satu ) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010 tanggal 15Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Dalam urusan Rumah Tangga danPerlengkapan tersebut terdapat mata anggaran makan minum tamu, makan minumharian rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati, belanja harian pegawai setda dan makanminum rapat.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11Tahun 2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2008tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang HariTahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 11 Tahun2008 tanggal 17 Nopember 2008, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjadaerah TA 2008, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksananaan Anggaran (DPA)SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari terdapat Anggaran untuk kegiatanMakan dan Minum, dengan kode rekening Nomor

Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud., Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 Ayat (1) Setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dansah

Tahun Anggaran 2017, Belanja Langsung No.DPPA SKPD : 1.03 01 01 15 03 5 2 tanggal 19 Oktober 2017;

Rp 14.268.666.250, Sumber Dana : APBD.