Ditemukan 1516291 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kewenangan pengadilan negeri Kejaksaan negeri ambon Pegawai negeri sipil Melawan pegawai negeri Keputusan menteri dalam negeri Pengadilan negeri kabupaten kediri Pembatalan penetapan pengadilan negeri Penyelenggara negara Pegawai negeri
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-03-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 05-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 51/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 24 Juni 2015 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : SYAHRUL,SH.
Terbanding/Penggugat : T. HERI SUHADI, PT. AGRAWISESA WIDYATAMA
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
101 — 5
    • Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat-II ;
    • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 58/Pdt.G/2014/PN-Bna, yang dimintakan banding tersebut ;
    • Menghukum Pembanding/semula Tergugat-II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
    MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : SYAHRUL,SH.
    Terbanding/Penggugat : T. HERI SUHADI, PT. AGRAWISESA WIDYATAMA
    Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
    Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-08-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 484/Pdt/2023/PT MDN
Tanggal 5 Oktober 2023 — MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. WALIKOTA MEDAN Cq. CAMAT BARAT
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. WALIKOTA MEDAN Cq. CAMAT BARAT,Cq. LURAH KELURAHAN KARANG BEROMBAK
Terbanding/Tergugat III : NUR INTAN
55 — 62
  • M E N G A D I L I :
    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pdt.G./2023/PN Mdn tanggal 7 Juli 2023. yang dimohonkan banding tersebut;
    3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
    MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. WALIKOTA MEDAN Cq. CAMAT BARAT
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq. WALIKOTA MEDAN Cq. CAMAT BARAT,Cq. LURAH KELURAHAN KARANG BEROMBAK
    Terbanding/Tergugat III : NUR INTAN
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 12/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 15 April 2015 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : KAMARUDDIN, SH
Terbanding/Penggugat : TEUKU NURIMANSYAH, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. NASMA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
36 — 9

  • M E N G A D I L I :

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat II;
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 18/Pdt.G/2014/PN-BNA tanggal 20 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut ;---------------------------------------------------------------------------

    MENGADILI SENDIRI :

    MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : KAMARUDDIN, SH
    Terbanding/Penggugat : TEUKU NURIMANSYAH, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. NASMA JAYA
    Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
    Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
    Daud BeureuehBanda Aceh berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.180.1/676/ KUASA/2014 tanggal 25 Maret 2014,selanjutnya disebut sebagai Turut TerbandingIl /semula sebagai Tergugat III;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusanPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Agustus 2014 Nomor :18/Pdt.G/2014/PNBNA.
    Memori Banding dari Kuasa Pembanding, dansuratsurat lain yang berkenaan dengan perkaraTENTANG DUDUKNYA PERKARAMengutip semua uraian tentang duduknya perkara yangtermuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Acehtanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 18/Pdt.G/2014/PNBNA. yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :Hal 3 dari Hal 15 Perdata Nomor 12 Pdt/2015DALAMEKSEPSI : Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III untukseluruhnyaDALAM KONPENSI :DALAM POKOKPERKARA1.Menerima dan mengabulkan gugatan
    Menghukum Tergugat , Il dan Ill untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng yang sampai hari iniditetapkan sebesar Rp. 844.000,00 (delapan ratus empatpuluh empat ribu rupiah) i Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut Kuasa HukumTergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat Ill tidak hadir dipersidangan, makasecara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh dibuatrelas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri
    Banda Aceh tersebutmasingmasing pada tanggal 1 September 2014 dengan relaspemberitahuan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN BNA ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri BandaAceh tersebut, Kuasa Hukum Pembading semula Tergugat telahmengajukan permohonan banding yang dibuat dan ditandatanganioleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh , berdasarkan risalahpernyataan permohonan banding pada tanggal 15 September 2014Nomor. 18/Pdt.G/2014/ PNBNA dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan oleh Jurusita
    Pengadilan Negeri Banda Aceh ,masingmasing kepada kuasa Penggugat pada tanggal 17 September 2013, dantanggal 22 September 2015 sesuai dengan Risalah pemberitahuanpernyataan banding Nomor: 18/PDT.G/ 2014/ PN.BNA ;Menimbang, bahwa, kuasa Hukum Pembanding/semula Tergugattelahmengajukan memori banding tertanggal 10 Nopember 2014 yangditerima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 14Nopember 2014 dan turunan resmi dari Memori banding tersebut telahdiberitahukan/diserahkan secara sah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-06-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 K/PDT/2010
Tanggal 21 Juni 2010 — MENTERI DALAM NEGERI RI., Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cq. KUWU DESA SUKRA, KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU ; 2. PEMERINTAH NEGARA RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI., Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cq. KUWU DESA SUKRA WETAN, KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU, ; . SUKARTA, H. CARLIM,
96 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERI RI., Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cq. KUWU DESA SUKRA, KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU ; 2.PEMERINTAH NEGARA RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI., Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cq. KUWU DESA SUKRA WETAN, KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU, ; . SUKARTA, H. CARLIM,
    No. 595 K/PDT/2010Bahwa oleh karena gugatan berdasarkan atas alas hak yang sah danperaturan yang berlaku, maka Penggugat dan Penggugat Il mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, agar sebelum menjatuhkanputusan akhir, terlebih dahulu menjatuhnkan putusan sela dalam bentuk putusanprovisi yang amarnya berbunyi :a. Mengembalikan penguasaan/pengelolaan dan hak lelang tanah Pangonanseluas 80,680 Ha kepada Pemerintah Desa Bogor ;b.
    surat kuasa khusus tanggal 24 November2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.39/Pdt.G/2008/PN.Im. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu permohonantersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Desember 2009 ;Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal07 Desember 2009 telah diberitahu tentang
    No. 595 K/PDT/2010Tergugat Il dan Ill masih diberi kKesempatan untuk menjawab gugatanpara Penggugat tersebut dengan memanggil Kuasa Tergugat Il dan Illmelalui Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu (Sebagaimana bukti relaaspanggilan Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu Sdr. Wahyono tanggal16 Januari 2009 yang diterima oleh Sdr. Kariman selaku Kuasa Tergugatll dan Ill pada tanggai 19 Januari 2009 untuk hadir dalam sidang padahari Rabu tanggal 21 Januari 2009).
    MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR PROVINSIHal. 10 dari 12 hal. Put. No. 595 K/PDT/2010JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cg.
    MENTERI DALAM NEGERI RL, Cg. GUBERNUR PROVINSIJAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cq. KUWUDESA SUKRA, KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU, 2.PEMERINTAH NEGARA RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Ca.GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMATSUKRA, Cg.
Pengadilan PN Dataran Hunimoa Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
NURBIA LATUMAHINA
Tergugat:
1.Muhamad Siwasiwan
2.Rohila Siwasiwan
3.Sudarwin
4.LA ANE
5.NUR AWAL
6.BASRI
7.RUSTAM
Turut Tergugat:
1.Kepala Pemerintah Negeri Bula
2.Kepala Pemerintah Negeri Administratif Kampung Wailola
3.Kepala Kantor Pertanahan ATR Seram Bagian Timur
222 — 106
  • Penggugat:
    NURBIA LATUMAHINA
    Tergugat:
    1.Muhamad Siwasiwan
    2.Rohila Siwasiwan
    3.Sudarwin
    4.LA ANE
    5.NUR AWAL
    6.BASRI
    7.RUSTAM
    Turut Tergugat:
    1.Kepala Pemerintah Negeri Bula
    2.Kepala Pemerintah Negeri Administratif Kampung Wailola
    3.Kepala Kantor Pertanahan ATR Seram Bagian Timur
    Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perusah hasil bongkar hutansejak tahun 1978 yang terletak dalam petuanan Desa Bula dahuluKabupaten Maluku Tengah sekarang Negeri Bula Kabupaten Seram BagianTimur tepatnya sebidang tanah perusah milik Penggugat sekarang terletakdi Negeri Administratif Kampung Wailola (Wailola Kecil) yang merupakankampung bawahan dari Negeri Bula Kecamatan Bula Kabupaten SeramBagian Timur;2.
    Bahwa sebidang tanah perusah milik Penggugat sesuai SuratKeterangan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 593.3/65/III/2018 tertanggal 28Maret 2018 dari Pemerintah Negeri Bula yang terbaring diatas petuananNegeri Bula tepatnya pada Kampung bawahan Negeri Bula yakni NegeriAdministratif Kampung Wailola(Wailola Kecil) seluas + 60.000 m?
    Bahwa setelah konflik kemanusian Maluku di Desa/Negeri Bula mulaiberangsurangsur pulin maka Penggugat kembali ke Desa/Negeri Bulatahun 2007 untuk kembali menjalani kehidupannya sebagai wargamasyarakat Desa/Negeri Bula yakni dengan kembali menggarap tanahperusah miliknya yang ditinggalkannya selama selama berada di KotaSorong Papua dalam keadaan aman dan tanpa gangguan dari siapapununtuk memenuhi kehidupan Penggugat dan keluarganya dengan damai,tentaram dan tanpa halangan dari siapapun;8.
    objek sengketa yang masuk dalam pembukaan jalan baru olehPemerintah Desa/Negeri Bula adalah miliknya berdasarkan pembelian darikeluarga Taner namun atas konfirmasi komunikasi langsung pemerintahDesa/Negeri Bula dengan keluarga Taner yang berdiam di Kota SorongPapua oleh Keluarga Taner menerangkan bahwa mereka benar mempunyaitanah di Wailola Kecil Desa/Negeri Bula namun tidak pernah menjualnyakepada Muhamad Siwasiwan (Tergugat 1) dan tanah mereka tidakbersinggungan atau berbatas dengan tanah perusah
    Meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas obyeksengketa yang terbaring di petuanan Desa/Negeri Bula, pada kampungbawahannya yakni Negeri Administratif Kampung Wailola KabupatenSeram Bagian Timur;21. Bahwa Gugatan ini didasarkan dengan buktibukti yang autentikmaka patutlah Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua C.q.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-05-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005 K/Pdt/2019
Tanggal 15 Mei 2019 — Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Banda Aceh cq Kejaksaan Negeri Banda Aceh cq Jaksa Penuntut Umum VS PT Maybank Indonesia Finance
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Banda Aceh cq Kejaksaan Negeri Banda Aceh cq Jaksa Penuntut Umum VS PT Maybank Indonesia Finance
    PUTUSANNomor 1005 K/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan AgungRepublik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Banda Aceh cqKejaksaan Negeri Banda Aceh cq Jaksa PenuntutUmum, beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 18, Kp.
    ., selaku Kepala Kejaksaan Negeri BandaAceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibsaini, S.H., dankawankawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat diJalan Cut Meutia Nomor 17, Gampong Baro, KecamatanBaiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Maret 2018;Pemohon Kasasi;LawanPT Maybank Indonesia Finance, berkedudukan di JalanDR. MR. H.
    Pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (p/urium litis consortium),Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian olehPengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna., tanggal 12 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi:Menolak provisi Pelawan;Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Kuasa Terlawan;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar pemilikyang berhak dan
    Nomor 1005 K/Padt/2019menyita obyek sengketa adalah sesuai dengan kewenangannyasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAPjuncto Pasal 270 KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PemerintahRepublik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq KejaksaanTinggi Banda Aceh cq Kejaksaan Negeri Banda Aceh cq Jaksa PenuntutUmum tersebut, dan
    Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 82/PDT/2018/PT BNA., tanggal 16 Oktober 2018 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna., tanggal12 Juli 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Provisi: Menolak provisi Pelawan;Halaman 6 dari 8 Hal.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-06-2012 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 60/Pdt.G/2011/PN.JBI.
Tanggal 15 Juni 2012 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Jambi Cq WALIKOTA JAMBI, DKK (Tergugat)
66 — 0
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Jambi Cq WALIKOTA JAMBI, DKK (Tergugat)
Pengadilan PN MASOHI Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh
Tanggal 17 Desember 2020 — Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila
165 — 115
  • Barnabas Wurlianty, MSI
    Tergugat:
    1.Saniri Negeri Watludan
    2.Matarumah Amrosila
    Pernah Dikonsultasikan DenganMasyarakat Desa/Negeri pada saat itu sebelum ditetapkan menjadiPeraturan negeri atau Desa, sehingga Peraturan Negeri ini tidak diketahuioleh masyarakat secara keseluruhan.
    Karena di Negeri WatludanMatarumah/Keturunan yang berhak menjadi Pemimpin Negeri hanyalahMatarumah/Keturunan Wurlianty, sedangkan matarumah/keturunan Amrosilatidak pernah menjadi Raja/Ongka di Negeri Watludan, karena itu PeraturanNegeri Watludan No.02 Tahun 2008 yang menetapkan Marga Amrosilatermasuk Marga Perintah di Negeri Watludan adalah Bertentangan dengansejarah Hukum Adat Negeri Watludan;Bahwa dalam Proses Pencalonan Kepala Pemerintah Negeri WatludanTahun 2019, Saniri Negeri Tidak Pernah memberitahukan
    Negeri Watludan sejak 30 Agustus 2008, dengandemikian oleh karena dalam gugatannya penggugat meminta pembatalanPeraturan Negeri a qou, maka seharusnya Penggugat menarik pihak yang lebihmemiliki Kewenangan untuk itu, yaitu Kepala Pemerintahan Negeri Watludan,bukan Saniri Negeri Watludan karena Saniri Negeri Watludan hanya bertugasHalaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mshsebatas membahas rancangan Peraturan Negeri bukan Menetapkan sehinggaberlaku Peraturan Negeri tersebut
    Dengan demikian sejarah ini telahmembuktikan bahwa Mutu/Matarumah Amrosila adalah KepalaPemerintahan Negeri pertama di Negeri Watludan;.
    Hal mana karenaberdasarkan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Negeri yangmenyatakan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Kepala Pemerintanan Negeri/Negeri Administratif mempunyai wewenang:huruf (b) : Mengajukan Rancangan Peraturan Negeri/negeri Administrasihuruf (c) : Menetapkan Peraturan Negeri/Negeri Administrasi yang telahmendapat persetujuan bersama Saniri Negeri atau Badan PermusyawaratanHalaman 27
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 2 Februari 2021 — KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
59 — 48
  • KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
    2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
    Tergugat:
    1.BUPATI MALUKU TENGAH
    2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
    3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
    4.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
    Sirimau Kota Ambon ;Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor108/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim yang akan mengadili perkara tersebut ; Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor108/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 20 Mei 2020 tentang Hari siding ; Berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan
    saksisaksi yang diajukan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Mei2020 dengan Register Perkara Nomor : 108/Pdt.G/2020/PN Amb, pada pokoknyatelah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.
    Rizal Riski Kailul, SH ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 80.APDT/SKK/FB & A/V/2020 tanggal 11Mei 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor :398/2020 tanggal 3 Juni 2020 ;Tergugat, hadir didampingi kuasa hukumnya :1. SAMRIN SAHMAD, SH ;2. HASAN UMAGAP, SH ;3. RONALDO MANUSIWA,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/AdvSs/V1I/2020 tanggal 4 Juni 2020terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 406/2020tanggal 3 Juni 2020 ;Hal.7 dari 37 hal.
    Foto copy, surat keputusan Nomor 08/SK/SNPem.Neg.BtM/2010 DewanAdat Saniri Negeri Batu Merah dan Raja Negeri Batu Merah tentangPemberhetian dan Pengangkatan Dati Lebeharia, tanggal 10 Desember2010 (fcfc), diberi tanda P.2.3. Foto copy, surat Keterangan Nomor : 590/01/NegBTM/Sket, tanggal 02Maret 2011, diberi tanda P.3.4. Foto copy, Surat perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 08 Mei 2008, diberitanda P. 4.Hal.18 dari 37 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Amb5.
    Batu Merah tentang Hasnawati/Penggugat benar menguasaisebidang tanah dati Negeri Batu Merah ukuran luas 48 m?
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 11/Pdt.G/2019/PN LSK
Tanggal 30 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD ALI ABBAS
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Plt Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Utara
2.Pemerintah R I cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh
3.PT. Rayusi Utama
Turut Tergugat:
PT. Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Lhokseumawe Merdeka
106 — 15

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lsk atas diri para pihak tersebut di atas;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lsk atas diri para pihak tersebut di atas dalam buku register
    Penggugat:
    MUHAMMAD ALI ABBAS
    Tergugat:
    1.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Plt Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Utara
    2.Pemerintah R I cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh
    3.PT. Rayusi Utama
    Turut Tergugat:
    PT. Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Lhokseumawe Merdeka
    PENETAPANNomor 11/Pdt.G/2019/PN.LSKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapansebagai berikut dalam perkara antara:Muhammad Ali Abbas, tempat /tanggal lahir Blang Reuling / 1953,jenis kelamin lakilaki, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaanpetani, alamat Gampong Blang Reuling, Kecamatan Sawang,Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaMuslim A.Gani,
    Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri c/q Plt.Gubernur Aceh c/q Bupati Aceh Utara, di Jalan Mayjend T. HamzahBendahara, Simpang Empat, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,sebagai Tergugat I;2. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri c/q Pit.Gubernur Aceh c/q Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh, diJalan Ir. Mohd. Taher No. 18 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagaiTergugat Il;3. PT. Rayusi Utama, di Jalan Prof. A.
    Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Lhokseumawe Merdeka,di Jalan Merdeka No. 1 Simpang Empat, Banda Sakti, KotaLhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai Turut Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara gugatan ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatanterhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan surat gugatannyatertanggal 28 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Lhoksukon pada tanggal 10 Juli 2019 dibawah Register Nomor11
    2019/PN.Lsk.Tergugat, maka untuk pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan daripihak Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonanpencabutan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lsk. oleh KuasaPenggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan tanpapersetujuan Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Nomor11/Pdt.G/2019/PN.Lsk dikabulkan, maka diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon atau bilaberhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri untukmencatat pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lsk atasdiri para pihak tersebut di atas dalam buku register perkara perdatagugatan dalam tahun yang sedang berjalan;3.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 17-10-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 05-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 110/PDT/2016/PT BNA
Tanggal 29 Nopember 2016 — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh
Terbanding/Penggugat : MUZAMIR ACHMAD, SE, PT. SYAKURA
Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
51 — 4

  • MENGADILI

    - Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat II ;

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Juni 2016 Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Bna yang dimohonkan banding tersebut dengan penambahan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

    DALAM EKSEPSI :

    - Menolak Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya ;

    DALAM POKOK

    Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh
    Terbanding/Penggugat : MUZAMIR ACHMAD, SE, PT. SYAKURA
    Turut Terbanding/Tergugat III : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
    Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 21-04-2015 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 62/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 1 Juli 2015 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : M.NURDIN,SH.
Terbanding/Penggugat : DARWANSYAH, ST SELAKU DIREKTUR PT. ALDY JAYA UTAMA
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
24 — 13

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat II;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 September 2014, Nomor. 27/Pdt.G/2014/PN-BNA, yang dimohonkan banding tersebut ;
    • Menghukum Pembanding / semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan
    MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : M.NURDIN,SH.
    Terbanding/Penggugat : DARWANSYAH, ST SELAKU DIREKTUR PT. ALDY JAYA UTAMA
    Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
    Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
    Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Cq. Gubernur Aceh, yang beralamat di JalanT. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : (1) Dr. Iskandar A. Gani,S.H.,M.Hum/Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Aceh(2) Edrian, S.H.,M.Hum/Kepala Biro Hukum Sekretaris DaerahAceh (3) Sabaruddin, S.H. Kepala Bagian Bantuan Hukum danKerjasama pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh(4) Syahrul, S.H. Kasubbag.
    Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINASPENGAIRAN ACEH berlamat di Jin. Ir. Mohd. Thaher No.18 Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Ir. ROSMALIA, MT., 2. MAHDISYAH, ST., dan3. ZULKIFLI, ST bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor :800.05A / 1443 / 2014 tertanggal 17 April 2014. Selanjutnyadisebut sebagai : Turut Terbanding I / semula Tergugat I ;2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) yangberalamat di Jl. H. Mohd.
    Selanjutnya disebut sebagai : Turut TerbandingII / semula Tergugat ITI;PENGADILAN TINGGI/ Tipikor tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal8 Mei 2015, Nomor. 62/Pdt/2015/PTBNA, serta berkas perkara putusan PengadilanNegeri Banda Aceh Nomor. 27/Pdt.G/2014/PNBNA, dan suratsurat lain yangbersangkutan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan mengutip uraian uraian tentang hal yang tercantum dalamturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda
    ALDY JAYA UTAMA;Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 744.000, (tujuh ratus empatpuluh empat ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut kuasa Tergugat II dan kuasa Tergugat ITItidak hadir dipersidangan, maka secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriBanda Aceh dibuatkan relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri
    Banda Acehtersebut masingmasing tanggal 22 September 2014 dengan relas pemberitahuan.Nomor : 27/PDT.G/2014/PNBNA ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebutkuasa Pembanding / semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding dihalaman 6, Perkara Perdata Nomor 62/Pdt/2015/PTBNAHalaman 2 dari 4.hadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal03 Oktober 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkankepada kuasa Terbanding /
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 02-03-2023 — Putus : 09-08-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Ngb
Tanggal 9 Agustus 2023 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI LAMANDAU Cq. CAMAT MENTHOBI RAYA Cq. KEPALA DESA TOPALAN
Turut Tergugat:
1.ARDIANSYAH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI LAMANDAU Cq. CAMAT MENTHOBI RAYA
85 — 0
  • MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI LAMANDAU Cq. CAMAT MENTHOBI RAYA Cq. KEPALA DESA TOPALAN
    Turut Tergugat:
    1.ARDIANSYAH
    2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH Cq. BUPATI LAMANDAU Cq. CAMAT MENTHOBI RAYA
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 10-04-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Mlg
Tanggal 14 Juni 2019 — Pemohon:
NINIK DAMAYANTY
Termohon:
1.KEPALA KEJAKASAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG
4.Indira Kusuma Wardani SH
5.Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang
6.Muhamad Nizar SH
7.Dimas Adji WibowoSH
8.I.D.G.P AWATARA.SH.
38 — 7
  • Pemohon:
    NINIK DAMAYANTY
    Termohon:
    1.KEPALA KEJAKASAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
    2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
    3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG
    4.Indira Kusuma Wardani SH
    5.Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang
    6.Muhamad Nizar SH
    7.Dimas Adji WibowoSH
    8.I.D.G.P AWATARA.SH.
    PENETAPANNomor 01/Pid.Pra/2019/PNMlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:NINIK DAMAYANTY, Tempat lahir : Malang, Umur 49 Tahun tanggal lahir : 08 Mei1970, Jenis' kelamin Perempuan, KebangsaanIndonesia, Tempat tinggal Dsn di Perum Kalanglo IndahBlok D 1 RT 008/ RW 004, Kelurahan Balearjo Sari,Kecamatan Blimbing Kota Malang, Agama Islam,Pekerjaan
    KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG, beralamat di jalanSimpang Panji Suroso No. 5 Polowijen Blimbing Kota Malang.Selanjutnya disebut pihak TERMOHON III;4. Jaksa Utama Muda Indira Kusuma Wardani SH, NIP 196610041993032001, Beralamat Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur JalanAhmad Yani Nomor 24, Gayungan Kota Surabaya. Selanjutnya tersebutpihak TERMOHON IV;5. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang,beralamat di jalan Simpang Panji Suroso No. 5 Polowijen Blimbing KotaMalang.
    Selanjutnya disebut Pihak TERMOHON VIII:Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor1/Pid/Pra/2019/PN Mlg tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan Hakim No. 1/Pid.Pra/2017/PN Mlg tanggal 10April 2019 tentang hari sidang yang menetapkan hari sidang pada hari Jumattanggal 10 Mei 2019 ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 08 April 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 April 2019dengan
    Menghukum Termohon membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkarainl.Atau jika Pengadilan Negeri Kota Malang berpendapat lain, mohon putusanseadil adilnya).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukPemohon hadir kuasanya tersebut diatas dan untuk Para Termohon hadir DYMASADJI WIBOWO, SH., berdasarkan surat perintah tanggal 10 Mei 2019.
    Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentangPedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan PidanaKhusus Edisi 2007 halaman 56, dinyatakan Pemohon dapat mencabutpermohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujuioleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonantersebut, maka pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutantersebut;Menimbang, bahwa sehubungan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 31-05-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 105 /Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 28 Januari 2019 — WELLEM SOHILAIT, Umur 40 tahun, tempat tanggal lahir Allang 26 Maret 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kabangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan/Jabatan Wiraswasta /Kepala Dati Sohelait, bertempat tinggal di Soa Nussy Desa Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1.MARTHINUS SOHILAIT, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Soa Huwae Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi
39 — 24
  • Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi I,II,III/Para Tergugat Konvensi I,II,III adalah Ahli Waris yang sah dari Moyang Marcus Sohelait dan berhak atas sebahagian Pusaka Dati Waitahumatat sesuai Register Dati Negeri Allang 1882 termasuk yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;3. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;4.
    WELLEM SOHILAIT, Umur 40 tahun, tempat tanggal lahir Allang 26 Maret 1978, Jenis kelamin Laki-laki, Kabangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan/Jabatan Wiraswasta /Kepala Dati Sohelait, bertempat tinggal di Soa Nussy Desa Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Lawan: 1.MARTHINUS SOHILAIT, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Soa Huwae Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi
    Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2.DANIEL SOHELAIT, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Soa Ralahalu Negei Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;3.ONISIMUS SOHILAIT, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Soa Sohelait Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;4.CHRISTIAN SOHILAIT, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
    di Soa NussyNegeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Tergugat IV;5.IZAAC RUDOLOF PATTY, Pekerjaan / Jabatan Swasta / Raja Negeri Allang, bertempat tinggal di Soa Nussy Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;6.DAVID CH.
    PATTY, Pekerjaan/ Jabatan Swasta / Sekretaris Negeri Allang, bertempat tinggal di Soa Pelasula Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
    Allang hanya bisa dimiliki dan dipegangoleh Pemerintah Negeri Allang dan atau tidak dapat dimiliki dandipegang oleh masyarakat Negeri Allang karena Hanya 1 Register Datiyang diakui oleh Pemerintah Negeri Allang yakni Register Dati tahun1882 tanggal 16 September 1882 yang menjadi dasar kepemilikkanObjek Sengketa milik Para Tergugat.Bahwa Posita pada poin 6, 7 ,& 8, menanggapi dalil tersebut adalahsebagian adalah benar bahwa 3 Dusun Dati Milik Moyang Penggugatadalah Benar dan diakui oleh Para Tergugat
    Keterangan yangdisampaikan dalam Persidangan oleh Raja Negeri Allang, SekretarisNegeri Allang dan Para Kepala Soa Negeri Allang dalam Perkara No187/Pdt.G/2017/PN.AMB, yang mana Gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima).Dan untuk diingat kembali oleh saudara Penggugat bahwa ibu HerminaPatty / Sipahelut Sesuai dengan Keputusan Pemerintah Negeri AllangTelah menyerahkan kembali sebagian Pusaka Dati Waitahumatatkepada Tergugat Il dan dituangkan dalam Keputusan Negeri AllangNomor 593 /17/2016
    Negeri AllangNomor : 593 / 17 /2016 dan akan Para Tergugat buktikandalam Sidang Pembuktian Surat dan Saksi padanantinya.
    Oleh karena itu Hak Penguasaan Para Tergugatsudah jelas dan pasti sehingga membuat Penggugatdengan segala itikad buruknya mencoba memutar balikanFakta yang terjadi di Negeri Allang dan bagaimana bisaPenggugat tetap mendalilkan tentang Asas Hukum Adatyang ada di Negeri Allang sementara Penggugat sajatidak mengakui REGISTER DATI 1882 milik PemerintahNegeri Allang,Bahwa terkait batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang diuraikan oleh Penggugat sebelah utara berbatasandengan Tanah Adat Milik Negeri
    Allang pada tanggal 2 April1917 kepada Markhinus Tacaria orang dari Negeri Haria Saparua yangterbaring sebelah selatan dari jalan Raja P.B.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 22-11-2019 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 24-02-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 836/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 26 Agustus 2020 — MEGA AUTO FINANCE
Tergugat:
1.KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
2.PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA cq. KEJAKSAAN NEGERI MEDAN cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor 105 /Pid. Sus/2018/PN.Mdn jo. No. 655/Pid.Sus/2018/PT.Mdn jo. No. 1561 K/ PID.SUS / 2019
65 — 6
  • MEGA AUTO FINANCE
    Tergugat:
    1.KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
    2.PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA cq. KEJAKSAAN NEGERI MEDAN cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor 105 /Pid. Sus/2018/PN.Mdn jo. No. 655/Pid.Sus/2018/PT.Mdn jo. No. 1561 K/ PID.SUS / 2019
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-01-2006 — Upload : 20-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220PK/PDT/2005
Tanggal 27 Januari 2006 — . ; PAULUS RORING ; PEMERINTAH RI, Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara cq. Walikotamadya Bitung cq Camat Bitung Tengah
16 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . ; PAULUS RORING ; PEMERINTAH RI, Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara cq. Walikotamadya Bitung cqCamat Bitung Tengah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-07-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 PK/Pdt /2018
Tanggal 30 Juli 2018 — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Aceh Cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), DKK
57 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Provinsi Aceh Cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), DKK
    PanglimaNyak Makam, Banda Aceh, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Februari 2018;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding, Para Turut Terbanding/Para PemohonKasasi, Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri BandaHalaman 2 dari 14 Hal. Put.
    Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (tidak ada sengketahukum);Petitum gugatan bersifat umum (tidak spesifik dan tegas);Gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukangugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;2.
    Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Gubenur Aceh dan Pemohon Kasasi II Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cg. Kepada Badan PengawasanHalaman 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 460 PK/Pdt/2018Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta Cg.
    Banda Aceh, permohonan tersebut disertai dengan memoripeninjauan kembali yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,Halaman 11 dari 14 Hal.
    MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Cg. Gubernur Aceh tersebut;2.
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN LUMAJANG Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Lmj
Tanggal 24 Oktober 2017 — * Perdata - LISMIYATI (Penggugat I) - Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lumajang (Penggugat II) berturut disebut sebagai Para Penggugat melawan - SUMITO (Tergugat I) - SUMBRI (Tergugat II)
84 — 11
  • * Perdata - LISMIYATI (Penggugat I) - Koperasi Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lumajang (Penggugat II)berturut disebut sebagai Para Penggugatmelawan - SUMITO (Tergugat I) - SUMBRI (Tergugat II)
Pengadilan PT PALU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PT PALU Nomor 30/PDT/2017/PT PAL
Tanggal 1 Agustus 2017 — Kementerian Dalam Negeri RI.Cq. Bupati Kepala Daerah Parigi Cq.Camat Kecamatan Tinombo Selatan, Cq. Kepala Desa Maninili Utara, Dk.
55 — 10
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Prg tanggal 13 April 2017 yang dimintakan banding;- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    Kementerian Dalam Negeri RI.Cq. Bupati Kepala Daerah Parigi Cq.Camat Kecamatan Tinombo Selatan, Cq. Kepala Desa Maninili Utara, Dk.
    Kepala Dinas KesehatanKabupaten Parigi Moutong di Parigi,selanjutnya disebut TERBANDING Il semulaTERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 30/PD1T/2017/PT PAL tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Parigi Nomor33/Pdt.G/2016/PN Prg dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 30/PDT/2017
    (delapan jutaenam ratus empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parigitersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 13 April2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan BandingNomor 33/Pdt.G/2016/PN Prg, permohonan banding mana telah diberitahukanmasingmasing kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 April2017 dan Terbanding Il semula Tergugat Il pada tanggal
    28 April 2017;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan memori banding tertanggal 24 Mei 2017 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 24 Mei 2017, memoribanding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semulaTergugat dan kepada Terbanding Il semula Tergugat Il masingmasing padatanggal 31 Mei 2017;Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semulaPenggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Terbanding Il semulaTergugat
    Il telah mengajukan kontra memori banding masingmasing tertanggal7 Juni 2017 kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkankepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2017;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke PengadilanTinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepadakedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksaberkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai relaaspemberitahuan memeriksa berkas
    dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaPengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakuoleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alin olehPengadilan Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalammemutus perkara ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri