INDONESIA KARYA MANDIRI untuk segeramemulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sentra Pengolahan dimana rincianpekerjaan yang harus dikerjakan sesuai RAB perubahan tambah kurang padapekerjaan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kegiatan FasilitasPembangunan Industri Pengolahan Hasil Perikanan adalah sebagai berikutRENCANA ANGGARAN BANGUNAN PERUBAHAN PEMBANGUNANSENTRA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN URAIAN PEKERJAAN ANALISA SAT VOLUME HARGA JUMLANO SATUANH(RP) HARGA(RP)PEKRJAAN PERSIAPANSewa Dereksi

Sewa Dereksi keet dab LS 1,00 2.500.000 2.500.000gudang kerja ,00 ,002. Pek. Papan nama kegiatan LS 1,00 300.000,0300.000,00 03. Pek. Dokumentasi 0% s.d LS 1,00 670.000,0670.000,0100% 0 04. P3K LS 1,00 350.000,0350.000,00 0JUMLA 3.520.00,H 00II PEKERJAAN LANTAIJEMUR 48 LOKASI1. Pek. Pas. Bowplank Analis A.1 M1 192,00 48 .628,00 9.336.576,002. Pek. Galian Tanah Pondasi Analis A.1 M3 349,61 36.875,00 12.891.70dan Lis Paving 6,503, Pek.

INDONESIA KARYA MANDIRI untuk segeramemulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sentra Pengolahan dimanarincian pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai RAB perubahan tambahkurang pada pekerjaan Program Peningkatan Daya Saing Produk PerikananKegiatan Fasilitas Pembangunan Industri Pengolahan Hasil Perikananadalah sebagai berikut :RENCANA ANGGARAN BANGUNAN PERUBAHAN PEMBANGUNANSENTRA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN URAIAN PEKERJAAN ANALISA SAT VOLUME HARG JJUMLA AHSATU HARGAN A(RP) (RP)PEKRJAAN PERSIAPANSewa Dereksi

Fotocopy Formolir Permohonan peminjaman ke Dereksi Tanggal 4 Maret2019. ( Bukti T8);Menimbang bahwa fotokopi alat bukti tulisan tersebut diatas telahdibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokan sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Peggugat juga telahmenghadirkan saksi 2 (dua) orang yaitu saksi EMAS PASARIBU dan saksiVIANNA ELLENA INDRASARI dibawah sumpah memberikan keterangansebagai berikut:1. Saksi.

Fotokopi Addendum Il Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas namaBambang Haris Arfranto Nomor: 2947/Bank MandiriBDP/Tenagakoordinator Mitra Mikro/Bdb Semarang/I/2020, bermeterai cukup dandinazegelen yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Cabang PTBumi Daya Plasa Jakarta diwakil oleh Kepala Cabang Semarang tanggal 1Januari 2020 kuasa dereksi Vide Akta nomor 07 tanggal 08 Maretr 2018,telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);Fotokopi kwitansi Pembelian Mobil Suzuki atas nama Suyatno yangditandatangani

Sudirman Denpasar, di Badung, di Negara, diGatot Subroto Denpasar, di Surabaya, di Jembrana, di Aceh, di Gianyar, diKlungkung, di Jombang, di Karangasem, di Singaraja, di Tabanan dan diMalang ; Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut Terdakwadiangkat sebagai Komisaris Utama PT Baliconsultant Life Insuranse sertadiangkat pula Dewan Dereksi yakni antara lain : Direktur Utama SAYUKETUT KUSUMAYANI, Direktur Umum HERLINA, Direktur KeuanganPUTU DIANTARI dan Direktur Pemasaran PUTU

Bahwa Penggugat adalah karyawan di PT.PEGADAIAN (Persero) di Wilayah IVBalikpapan pada tanggal 01 /04/2013 sebagai Pegawai Kontrak dengan NomorSK 74/04003BPN/2013 dan Penggugat menjadi Pegawai Tetap diPT.PEGADAIAN (Persero) di Wilayah IV Balikpapan terhitung mulai tanggal01/04/2015 dengan Nomor SK 215/KEPBLP/2015 dengan pangkat/GolonganGrade 4 atas persetujuan dereksi PT.Pegadaian Persero Pusat Jakarta;2.

Surat Keputusan Dereksi Bank Indonesia Nomor. 27/162/KEP/DIRtanggal 31 Maret 1995, Tentang Kewajiban Penyusunan dan pelaksanaanKebijaksanaan Perkereditan Bank Bagi Bank Umum, diberi tanda TIV. 5 ;6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 1/POJK.07/2013, TentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda TIV. 6 ;7. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Perkara No. 140/Pdt.G/2016/PN.Smr, diberi tanda TIV. 7 ;8.

Keputusan Dereksi Bank IndonesiaNo.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang RestrukturisasiKredit sebagai dasar hukum, juga diabaikan oleh TERGUGAT I, sehinggaPENGGUGAT sebagai Konsumen, merasa sangat dipermainkan atas tindakanTERGUGAT tersebut.7. Bahwa PENGGUGAT sebagai Konsumen pada tanggal 24 Desember 2018Mengajukan permohonan penyelesaian kridit secara profesional danproporsional Bukti P.7 akan tetapi tidak ada jawaban dan tanggapan dariTERGUGAT .

Indonesia (Persero) Divre Sumut sehingga perbuatan Terdakwatelah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, merupakan perbuatan melawanHalaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2021/PT MDNhukum dan bertentangan dengan Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentangkeuangan Negara, Undangundang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN,Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, peraturanMenteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaansewa karena milik Negara dan SK Dereksi

Bahwa dengan dasar PPJB nomor 3 tanggal 29 Agustus 2012 yang diaddendum dengan PPJB nomor 8 tanggal 31 Agustus 2012 serta surat kuasamenjual nomor 4 tanggal 29 Agustus 2012 dari PT SADINI kepada terdakwaselaku derektur PT CLP, selanjutnya terdakwa mengirim surat danmenawarkan rencana pembangunan strata title / Rumah Susun non Hunianberupa kantor yang berlokasi di jalan Gator Subroto kapling nomor 93Jakarta Selatan tertanggal 4 September 2012 nomor. 075/CLPBJB/IX/2012kepada dereksi PT.BJB di Bandung

Bahwa atas dasar surat penawaran dari terdakwa selaku PT CLP tanggal 4September 2012 tersebut saksi Wawan Indrawan selaku Kepala Divisi UmumBank BJB yang secara ex oficio sebagai ketua panitia pengadaan tanah danatau bangunan diperintahkan direksi untuk mengirim undangan kepadaTriWiyasa sebagai direktur CLP selaku marketing pembangunan gedung TTower untuk melakukan presentasi di hadapan direksiPT BJB bertempat diruang rapat dereksi bank bjb lantai 2 kantor pusat jalan Naripan no. 1214Bandung pada

Bahwa PT Bank BJB hanya memesan 20% yaitu sekitar 13.000 m2Halaman323dari403 Putusan No.54/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Bahwa pembangunan T Tower tersebut tidak pernah macet sejak desember2012 hingga saat ini walaupun BJB tidak membayar cicilannya35.Bahwa terdakwa siap menyerahkan gedung yang dipesan tersebut sepanjangBJB melunasi cicilannya dan pembayaran tetap seperti pembayaran cicilanawal bukan harga sekarang;36.Bahwa dari semua direksi BUB hingga sampai dereksi saat ini masih sangatmengharapkan perjanjian

sementara tanggal 1 November 2012 namun pesanan tersebuttidak mengikat apaapa karena harus dilaporkan dan dirapatkan oleh dewandireksi;Bahwa pada tanggal 2 November 2012 diadakan lagi rapat oleh dewandireksi ditempat ruang rapat direksi yang dipimpin oleh direktur utama yang padasaat itu dijabat olen saksi Bien Soebiantoro dan pada waktu rapat tersebut saksiWawan Indrawan memaparkan kembali dari presentasi yang telah disampaikanterdakwa Tri Wiyasa pada tanggal 1 November 2012;Bahwa hasil rapat dereksi

sah atau melanggar hukum;Menimbang bahwa dengan adanya penawaran yang di ajukan terdakwatanggal 4 September 2012 pada Bank BJB untuk kepemikan strata titel nonhunian, selanjutnya terdakwa atas undangan dari BUB melakukan presentasi yangpertama tanggal 23 oktober 2012 di hadapkan seluruh direksi BUB dan divisidivisinya , yang kedua di hadapan Tim pengadaan Tanah dan atau bangunan BJBtangl 1 Nopember 2012 kedua duanya di lakukan di kantor BUB Bandung;Menimbang bahwa dari presentasi terdakwa selaku dereksi

Yasin Rumadaul di bawah sumpahmenerangkan bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Buru yang menjabat sebagai Dereksi Lapangan dalamproyek pekerjaan alun alun kota (lokasi MTQ) yang mana bertugas untukmengontrol pekerjaan dan membuat laporan kemajuan fisik sesuai target;Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN NiaMenimbang, bahwa Saksi Arman Tuarita dibawah sumpahmenerangkan bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas PekerjaanUmum Kabupaten

disingkat PD atauBadan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah BadanHal 126 dari 138 hal Putusan Nomor: 199/G/201 7/PTUNJKT.Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dariKekayaan Daerah yang Dipisahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Direksiadalah Direksi Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha MilikDaerah yaitu, Direktur Utama dan Direktur yang diangkat berdasarkanketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 1angka 13 Peraturan Dereksi

Pengawas Internal,Bidang Areal, Pasar Besar, Unit Pelaksaana lain Subbidang, SeksiArea, seksi Pasar Besar, Seksi Unit Pelaksana lain, Pasar dan SubSeksi Pasar Perusahan Daerah Pasar Jaya yang dimaksud Manageradalah adalah sebutan dari Kepala Bidang, Kepala Pasar Besar,Kepala Area dan Kepala Unit Pelaksana Lain Perusahan Daerah PasarJaya;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena manager mendapatsebutan sebagai Kepala Pasar Besar yang mana mempunyai tugassebagaimana dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Dereksi

) yang mengatur kewajiban semua pegawai PerusahaanDaerah yang diberi tugas pembayaran dan penyerahan uang milikperusahaan daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tentangpelaksanaan tugasnya ;Perda Nomor 5, Tahun 1985 tentang Perusahaan Dharma Jaya Pasal 16butir c yang mengatur bahwa Direksi melakukan pengelolaanadministrasi dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku padaperusahaan pada umumnya ;Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 100, Tahun 2006tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dereksi

dengan bukti dokumen berupa BK Nomor 1692/2010tentang Insentif Perda sebesar Rp56.350.000,00 ;Bahwa pengeluaran uang sebesar Rp3.112.364.750,00 dan sebesarRp1.119.115.500,00 dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan ataukedudukannya sebagai Direksi dalam melakukan pengelolaan administrasidan keuangan di mana seharusnya sebagai direktur memberikanpertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya dengan benar, danberkaitan dengan penghasilannya, seharusnya berpedoman pada PedomanPenetapan Penghasilan Dereksi

EDDY SOFIANDA PUTRA BIN ZAINALUDDIN (DalamBerkas Terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi EDDY SOFIANDA PUTRAselaku Tim Leader Pendamping menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK)Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani PantanTengah, Kelompok Tani Pantan Jerik, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :Persiapan :Pertemuan dengan anggota kelompok tani 2xPendaftaran ulang perencanaan pelaksanaan 2 xKegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untukPelaksanaan kegiatan 1 xPembuatan Dereksi

BIN ZAINALUDDIN(selanjutnya disebut sebagai saksi EDDY SOFIANDA PUTRA) selaku Tim LeaderPendamping menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok Tani SariCoklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok TaniPantan Jerik, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :Hal 36 Nomor: 5 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAa.Persiapan :Pertemuan dengan anggota kelompok tani 2xPendaftaran ulang perencanaan pelaksanaan 2 xKegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untukPelaksanaan kegiatan 1 xPembuatan Dereksi

EDDY SOFIANDA PUTRA BIN ZAINALUDDIN (DalamBerkas Terpisah) selanjutnya disebut sebagai saksi EDDY SOFIANDA PUTRAselaku Tim Leader Pendamping menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK)Kelompok Tani Sari Coklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani PantanTengah, Kelompok Tani Pantan Jerik, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :Persiapan :Pertemuan dengan anggota kelompok tani 2xPendaftaran ulang perencanaan pelaksanaan 2 xKegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untukPelaksanaan kegiatan xPembuatan Dereksi

Bahwa selanjutnya saksi EDDY SOFIANDA PUTRA BIN ZAINALUDDIN(selanjutnya disebut sebagai saksi EDDY SOFIANDA PUTRA) selaku Tim LeaderPendamping menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok Tani SariCoklat, Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok TaniPantan Jerik, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :Persiapan :Pertemuan dengan anggota kelompok tani 2xPendaftaran ulang perencanaan pelaksanaan 2 xKegiatan dan pembuatan surat kesanggupan untukPelaksanaan kegiatan xPembuatan Dereksi

Bahwa selaku Tergugat, tarif bongkar muat petikemas antar pulau diterminalpetikemas pelabuhan panjang telah ditetapkan berdasarkan surat Dereksi PT(Persero) Pelabuhan Indonesia Il (Tergugat) Nomor KU.30/4/I/PI.Il2000tanggal 8 September 2000.

ICHSAN SUAIDI, pemegang 6.600 (enam ribu enamratus) lembar;b) SYUKUR MURSID BROTOSEJATI pemegang 725 (tujuhratus dua puluh lima) lembar;C) RIZKI ARDIANSYAH P pemegang 1.225 (enam ribu enamratus) lembar;d) ALFIAN BAGUS NURCAHYO pemegang 1.225 (enam ribuenam ratus) lembar;e) GAMAS ALDI KURNIAWAN pemegang 1.225 (enam ribuenam ratus) lembar; Berdasarkan Akta Nomor 32 Tanggal 25 Oktober 2019 tersebutadalah :Dewan Dereksi yaitu :Direktur Utama : RIZKIARDIANSYAH PRASETYO;Direktur : ALFIAN BAGUS NURCAHYO

Kelompok Tim Pengarah / Dereksi Lapangan dan pemeriksa akhir /Penerima barang Pekerjaan Jasa Pemborongan untuk pekerjaanproyek;3. Tim Peneliti Kontrak Jasa Konstruksi & Pemborongan; Bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilakukan oleh PanitiaKelompok Kerja, telah di hasilkan pemenang lelang dan mengusulkanPT. Maxindo Bintang Tehnika sebagai penyedia barang / Rekanan danPT. Rizaldo Rutrasama sebagai pemenang cadangan;50Bahwa Terdakwa pada tangga 25 Juli 2011 selaku PPK.

Perkebunan Nusantara Il bertindak ke dalam dankeluar Pengadilan, hal mana sebagaimana termasud dalamketentuan:Halaman 29 dari 114 halaman Putusan Nomor 261/Pdt/2018/PT MDN> Pasal 1 angka 4 dan Pasal 82 UndangUndang No. 1 tahun1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan yang bertindakmewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilanadalah Dereksi.> Pasal 5 (1) dan (2) Undangundang No. 19 tahun 2003 tentangBUMN yang menyatakan Pengurusan BUMN dilakukan olehDireksi, Direksi bertanggung jawab penuh

atas Replik PemohonKeberatan dalam Dupliknya, atas proses jawab jinawab atas Eksepsi tersebut,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa, Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat EMISUSILOWATI, Sarjana HUkum, Notaris di Jakarta, yang dijadikan dasar olehPemohon Keberatan untuk bertindak dan hadir dalam persidangan telahsesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku antara lain: pasal 89UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT), disebutkan Dereksi

Hukumtersebut sebagai orang perseorangan atau Subyek Hukum sebagai BadanHukum; Bahwa Subyek Hukum sebagai orang perseorangan yaitu seseoranglangsung sebagai Subyek Hukum sebagai pemegang Hak dan Kewajiban ; Bahwa Badan Hukum yaitu Subyek Hukum yang sengaja dibuat oleh Hukum,sehingga tidak bisa berbuat langsung dan harus diwakili oleh orangperseorangan yang ada didalam Masyarakat itu sendiri; Bahwa apabila Badan Hukum itu berupa PT. maka Badan Hukum tersebuttunduk dengan UndangUndang PT. yaitu diwakili oleh Dereksi