Prija Djatmika, S.H., M.S. (ahli hukum pidana bidangtindak pidana korupsi) sebagaimana dimuat pada halaman 70s.d. halaman 78 #Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN.MKS, diambil faktafakta hukum sebagaimanaSurat Tuntutan Penuntut Umum, khusus mengenai Unsurpidana memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai berikut:Hal. 61 dari 94 hal. Put.

Prija Djatmika, S.H., M.S. (ahli hukum pidana bidangTindak Pidana Korupsi) yang keterangannya dibacakandipersidangan berpendapat bahwa maksud perbuatanmemaksa seseorang dalam pasal 12 huruf e UndangHal. 62 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017Undang Tipikor adalah perbuatan dengan menekankehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendakorang yang ditekan itu. sendiri.

Prija Djatmika, S.H., M.S. (ahli hukumpidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang keterangannyadibacakan dipersidangan berpendapat bahwa yangdimaksud untuk membayar dalam pasal 12 huruf e UndangUndang Tipikor artinya menyerahkan sejumlah uang untuksuatu tujuan tertentu, baik dengan menyerahkan suratberharga (cek, giro dan sebagainya), atau denganmenyerahkan bendanya yaitu uang;Hal. 63 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017> Selanjutnya Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.

Miki Djatmika pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan H.Muh.Ali Bin Naran.Bahwa Para Penggugat adalah pemilik Tanah sengketa; Bahwa saksi adalah salah satu Pengontrak/penyewa salah satu rumahmilik H.Muh.Ali Bin Naran; Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai salah satu pengontrakatau penyewa rumah milik H.Muh.Ali Bin Naran; Bahwa sebagai penyewa atau pengontrak dan masa sewa telahselesai/habis , saksi bersama keluarga telah pindah dari rumahkontrakantersebut

(Lihat: Hukum Kepegawaian diIndonesia, oleh: Sastra Djatmika SH, Drs Marsono,halaman: 176 177).Bahwa hal tersebut sangat jelas sekali diaturberdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentangPemberhentian / Pemberhentian Sementara PegawaiNegeri, sbb.

(Lihat: HukumKepegawaian di Indonesia, oleh: Sastra Djatmika SH,Drs Marsono, Halaman 256257).

(Lihat: HukumKepegawaian di Indonesia, oleh: Sastra Djatmika,S.H., Drs Marsono, Halaman: 256257 ).Halaman 51 dari 123 halaman Putusan No.268/G/2014/PTUNJKTDalam keputusan Hakim Pidana (sebagai suatuhukuman tambahan) dapat ditetapbkan bahwaseseorang tidak boleh memangku jabatan Negeri,dalam hal seorang pegawai dijatuhi hukuman karenatelah melakukan suatu pelanggaran jabatan ataupelanggaran lain, disamping melanggar suatukewajiban jabatan atau menggunakan kekuasaan,kesempatan, atau alat yang diberikan

Prija Djatmika, S.H., MS.

PRIJA DJATMIKA. S,H., M.S.

PRIJA DJATMIKA. SH.

PRIJA DJATMIKA. S.H., M.S.

Teguh Djatmika selaku Kepala Bagian EkonomiPembangunan menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 622/S.Ket/Setda.4/XI/2009yang menyatakan bahwa CV.

Teguh Djatmika selaku Kepala Bagian EkonomiPembangunan menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 622/ S.Ket/Setda.4/XII/2009yang menyatakan bahwa CV.

Ahli PidanaDR.Prija Djatmika, SH.MS dari Universitas Brawijaya Malang, semuaketerangan saksi fakta dan ahli menyatakan bahwa ada perbuatanpidana yang dilakukan oleh tersangkaDrs.H.Soedjai ;Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Termohon melaluiPenyidiknya telah mengirim SPDP kepada Kepala KejaksaanNegeri Malang sebagaimana bukti SPDP No.B/237/XII/2013 tanggal11 Desember 2013, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidanapasal 109 (1) : Dalam hal penyidik telah mulai melakukanpenyidikan suatu peristiwa

Ahli Pidana DR.Prija Djatmika, SH.MS dariUniversitas BrawijayaMalang ; 222Bahwa tindakan Termohon II yang menghentikan penyidikanterhadap laporan Pemohon adalah perbuatan sewenangwenangyang melanggar hukum yang tidak menghargai proses penyidikanyang sudah dilakukan oleh Termohon karena sebelum Termohon menetapkan Drs.

PRIJA DJATMIKA, SH,MS , yang dapat dinilai dandipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dipersidangan JooncennnnnannasMenimbang, bahwa sedangkan untuk Para Termohon gunamendukung dalil Jawabannya untuk Termohon telah mengajukan buktisurat T.I1 sampai dengan T.I9 dengan tanpa mengajukan saksisaksidi persidangan , dan untuk Termohon II telah mengajukan bukti suratT.ll1 sampai dengan bukti T.Il20 dan bukti Tambahan berupa bukti T.II sampai dengan T.II15 , dan Saksi Drs. H.

Artha Asia Finance Cabang Kediri akibatdialihkannya jaminan fidusia tersebut sekitar Rp. 190.866.181, (seratus sembilanpuluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan ; 11Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula keterangan ahli yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan penyidik, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikutPrija Djatmika, S.H.,

Prija Djatmika, S.H., M.S(Saksi12) selaku Saksi Ahli yang memperoleh keahliannyamelalui beberapa pendidikan formal yang telah dijalani danpengalaman memberi keterangan ahli dalam proses penyidikantindak pidana baik di tingkat Polda, Polres maupun tingkatPengadilan berkaitan dengan kegiatan usaha KSP PandawaMandiri Group yang diketuai oleh Sdr Nuryanto yang melibatkanTerdakwa dalam kegiatan usahanyatersebut, Saksi12 sebagaiSaksi Ahli memberikan keterangan dengan menyampaikanpendapatnya sebagai berikut

Prija Djatmika, S.H., M.S.Pekerjaan : Dosen FH Unibraw Malang jabatan WakilDekan FH Unibraw Malang sebagai AhliHukum PidanaTempat, tanggallahir :Madiun, 16 November 1961Kewarganegaraan : IndonesiaJenis kelamin : LakilakiAgama : IslamTempat tinggal : Jl.

Prija Djatmika, S.H.

Prija Djatmika, SH. MS.Bin Imam Soebari tanggal 13 Maret 2018, diberi tanda bukti T 23 ;Photo copy Notulen Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor :LP/75/Il/2018/Polda Kaltim/SPKT Il tanggal 12 Pebruari 2018 atas namaPelapor sdr. Lakabolosi atas nama Terlapor Kamaludin DKK, diberi tanda T 24 ;Photo copy Surat Panggilan Nomor : S.

Prija Djatmika, SH. MS.berikut Berita Acara Pengambilan Sumpah (vide bukti T 4 s/d.

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon PKPU(Tergugat Il) yang bernama DJATMIKA EKA PUTRA, pada pokoknyamenerangkan halhal sebagai berikut: Bahwa setahu saksi, ada perjanjian antara PT. Tjendana RahayuMaju dan PT. Jiwa Dimangkok dalam pengelolaan restoranBotanical, dimana PT. Tjendana Rahayu Maju sebagai pemilikrestoran dan PT. Jiwa Dimangkok sebagai pengelola restoran.

PRIJA DJATMIKA, S.H.,M.S, dibawah sumpahdipersidangan, Surat berupa Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahngunaan Dana Hibah APBD Provinsi Kalimantan TimurTahun Anggaran 2012 dan 2014 oleh LPK Gigacom Bontang.

PRIJA DJATMIKA, S.H.,M.S,dibawah sumpah dipersidangan, keterangan saksi TIRTANIA JEFLORIDA Binti A. JOHANSYAH selaku Bendahara LPK Gigacomtahun 2014, saksi Hj.

PRIJA DJATMIKA, S.H.,M.S dibawah sumpah dipersidangan,keterangan saksi TIRTANIA JE FLORIDA Binti A. JOHANSYAH selakuBendahara LPK Gigacom tahun 2014, saksi Hj.

PRIJA DJATMIKA, S.H.,M.S, dibawah sumpahdipersidangan, Surat berupa Laporan Hasil Audit PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahngunaan Dana Hibah APBD Provinsi Kalimantan TimurTahun Aggaran 2012 dan 2014 oleh LPK Gigacom Bontang.

Prija Djatmika, SH, MS Bin Imam Soebari berpendapatbahwa SKPTN atas nama DJUHRI yang terletak di Kel. Batu AmparKec. Balikpapan Utara namun diklaim oleh Kamaluddin dan Sadr.Sudarman di Kel. Sepinggan Baru Kec.

Sesuai dengan pendapat Ahli Dr.Prija Djatmika, S.H., M.S dalampersidangan apabila salah satu unsure dari tindak pidana Pasal 263 KUHPtidak terpenuhi maka terdakwa 1 Andriono wajib di bebaskan.Adagium Hukum menyatakan: dari pada menghukum seorang yang tidakbersalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami Penasihat hukumterdakwa 1 Andriono memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agarHalaman ke3 dari 73 halaman, Putusan Nomor 75/Pid.B

Prija Djatmika, SH.

PRIJA DJATMIKA, SH.

PRIJA DJATMIKA, SH.,MS. yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut:e Saksi adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya Malang ;e Bahwa menurut saksi tindakan Terdakwa selaku Direktur PT. DewataAbdi Nusa yang telah menjual rumah di Perum.

saksimerekomendasikan kepada H.Mochamad Anton untuk membuat Akta Jual Beliatas 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan milik Tony Candrakepada PPAT Prawiastuti Retno Endah, SH dan dibuatlah 2 (dua) akta lual Belinomor 25412 n tanggal 29luli 2011 dan No. 255/2011 tanggal 29 juli 2011.Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan AhliDr.Prija Djatmika

HERU DJATMIKA SUNINDYA;24Bahwa saksi sebagai saksi ahli tugas dan tanggung jawab sebagai ahlidibidang cukai yaitu Melakukan pelayanan permohonan Nomor PokokPengusaha barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik hasiltembakau,pengusaha pabrik etil alkohol dan minuman mengandungetilalkohol, nnnnn nn nnn none en nn nen nena nen n nn nnnenennnns Melakukan pelayanan penelitian dan penatauhsaan dukumencukai;melakukan urusan pembukuan dokumen cukai,pemeriksaan bukudaftar dan dokumen yang berhubungan dengan

PRUA DJATMIKA,SH.MS. yang memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa dalam pasal 54 disebutkan setiap orang yang menawarkan, menyerahkan,menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemasuntuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tandapelunasan cukai lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 dipidanadengan pidana penjara paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun atau pidana

PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S., yang dibacakan dipersidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa ahli adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas BrawijayaMalang dan merupakan Wakil Dekan Fakultas Hukum UniversitasBrawijaya Malang;Bahwa pendidikan ahli adalah Sarjana Hukum Universitas Airlangga Tahun1995, Lulus Magister Hukum di Pasca Sarjana Universitas Airlangga Tahun1991, Lulus Doktor Ilmu Hukum dari Program Pasca Sarjana FakultasHukum Universitas Brawijaya Tahun 2006;Bahwa riwayat pekerjaan ahli

Prija Djatmika, SH., MS telahmemberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Berita AcaraPengambilan Sumpah/Janji tanggal 24 Oktober 2016 dan 11 April 2017,sedangkan Murdiono, S.Kom telah memberikan keterangan dibawah sumpahberdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji tanggal 21 Oktober2016 dan 11 April 2017, karenanya keberatan tersebut tidaklah beralasan danpatut ditolak;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana

Penggugatdengan Tergugat dari Pengadilan Haarlem Negara Belanda hingga Gugatanini didaftarkan di Pengadilan Negeri Depok, tanah dan bangunan tersebuthingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;14.Bahwa berdasarkan Akta Kuasa No : 4 Tertanggal 17 Februari tahun 2006yang dibuat di hadapan Notaris Yoko Verra Mokoagow, Kota Depok, yaituKuasa Jual atas Objek Perkara, serta telah ditandatangani oleh Tergugatselaku atas nama Objek Perkara, yang pada pokoknya bahwa Tergugattelan Memberikan Kuasa Jual kepada Saudara Djatmika

serta halini terbukti juga bahwa Penggugat (Lambertus Hugo Johannes Maria Prust )telah mengeluarkan biaya yang timbul dalam upaya untuk menjual objekHalaman 7 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2019/PN.Dpkperkara tersebut yaitu Penggugat telah membayar semua biaya notaris danPBB yang tertunggak dengan Invoice Nomor : 01/YVMINV/VI/12 tertanggal28 Juni 2012 sebesar Rp.58.020.000, (lima puluh delapan juta dua puluhribu rupiah); (Bukti P7);15.Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Jual No. 4 tertanggal 17 Februari 2006,Djatmika

Semen Bosowa Barru akanmengalami hambatan yang dapat menimbulkan kerugiankepada perusahaan maka pihak Group Bosowa denganterpaksa memenuhi permintaan Terdakwa Andi Idris Syukurselanjutnya Muslim Salam bersama dengan Naharuddin padatanggal 25 Agustus 2012 menemui Terdakwa di UniversitasHasanuddin Makassar memberitahukan kepada Terdakwabahwa mobil sesual dengan permintaan Terdakwa sudah siapdan dapat diambil.Menimbang bahwa faktafakta tersebut dihubungkan denganpendapat ahli PRIJA DJATMIKA, SH.MS (

Nomor : 803 K/Sip/1970, tanggal 05051971.Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Kelas IA KhususMakassar setelah mempertimbangkan keterangan saksi MUSLIMSALAM, AHMAD MANDA dan saksi NAHARUDDIN, selanjutnyamempertimbangkan pendapat ahli PRIJA DJATMIKA, SH. M.S(Ahli Hukum pidana bidang Tindak Pidana Korupsi) yang dalamketerangannya dibacakan dipersidangan berpendapat bahwa,maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sudahselesai dilakukan oleh Ir.

Demikian pula sebagaiahli DR.PRIJA DJATMIKA, SH., (Ahli Hukum Pidana bidangTindak Pidana Korupsi), TIDAK BOLEH berbicara mengenai faktadari suatu kasus tertentu apatah lagi memberikan penilaian dankesimpulan. Ahli tidak mengetahui fakta secara objektif dalamperkara pidana ini, dan sebagai ahli seharusnya hanyamenerangkan sesuatu berdasarkan keahliannya yang didasaripada keilmuan atau pengalamannya.

PRIJA DJATMIKA, SH.,haruslah ditolak dan dikesampingkan. Kebenaran yang hendakdiwujudkan dalam hukum pidana adalah kebenaran materil, yangdidasari pada faktafakta secara objektif, bukan berdasarkanketerangan ahli yang telah secara keliru memberikan penilaiandan kesimpulan terhadap suatu fakta yang keliru.Sejalan dengan hal tersebut di atas, menurut ahli hukum Prof.DR. HM.

Vide (memori Bandinghalaman 111)Bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan pendapat AhliPRIJA DJATMIKA, S.H.