Ditemukan 2757117 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-01-2012 — Putus : 25-01-2012 — Upload : 04-12-2015
Putusan PA PINRANG Nomor 5/Pdt.P/2012/PA.Prg Tanggal 25 Januari 2012 — PEMOHON
8 — 0
8 — 0
Register : 07-06-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 545/Pdt.G/2018/PA.Ptk Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 0
72 — 0
Register : 04-03-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA KAJEN Nomor 445/Pdt.G/2019/PA.Kjn Tanggal 18 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 34
92 — 34
Register : 18-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 10 Desember 2015 — PEMOHON
17 — 4
17 — 4
Register : 18-11-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 96/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 7 Desember 2015 — PEMOHON
13 — 4
13 — 4
Register : 03-07-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PA PONTIANAK Nomor 652/Pdt.G/2019/PA.Ptk Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 46
147 — 46
Register : 07-11-2022 — Putus : 09-12-2022 — Upload : 09-12-2022
Putusan PA AMBON Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Ab Tanggal 9 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 1
74 — 1
Register : 18-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 144/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 10 Desember 2015 — PEMOHON
20 — 6
20 — 6
Register : 05-10-2022 — Putus : 10-11-2022 — Upload : 10-11-2022
Putusan PA TAKALAR Nomor 327/Pdt.G/2022/PA.Tkl Tanggal 10 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 20
94 — 20
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Smg Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
167 — 80
167 — 80
(membangkang, tidak mau melayani suaminya) maka dia (istri)tidak berhak mendapatkan nafkah.3.
sebagai PNSsehingga mestinya mendapat tunjangan sebagai istri PNS;Hal. 29 dari 36 Hal.
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.SmgMenimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakankewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimanadikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz Il Halaman 212 yang diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:arg Jl aaa VI gla; VL gb jJl Koo ada!
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.SmgPenggugat, maka Majlis menetapkan dan menghukum Tergugat untukmembayar kewajiban nafkah yang telah dilalaikannya/ nafkah terhutangterhitung mulai Mei 2016 sampai Mei 2019 = 3 tahun/ 36 bulan sejumlahsebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum = danterpenuhinya hak Penggugat sebagai istri untuk mendapatkan nafkah dariTergugat sebagai suami (karena sekarang ini statusnya masih suami istri)Penggugat juga menuntut kepada Tergugat
untuk memberikan nafkah padabulan bulan berikutnya setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat jutarupiah) dengan dinaikkan 10 % setiap tahunnya;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat kepada Tergugat untukmemberikan nafkah (Sebagai istri sah) pada bulan bulan berikutnya, Tergugattelah menjawabnya yang intinya menolak untuk memberikannya karenagugatannya salah sebagai berikult.....karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar, sehinggasudah sepatutnya ditolak.
Register : 04-01-2024 — Putus : 22-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Prob Tanggal 22 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 0
88 — 0
Register : 18-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 156/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 10 Desember 2015 — PEMOHON
15 — 10
15 — 10
Register : 16-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA TALU Nomor 581/Pdt.G/2021/PA TALU Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 53
166 — 53
Bahwa saat ini Tergugat juga menanggung ketiga orang anakTergugat dengan istri pertama Tergugat;11. Bahwa Tergugat semua dalil gugatan selain yang Tergugat benarkandiatas;12. Bahwa Tergugat pernah beberapakali memberikan uang kepadaanakanak Penggugat dan Tergugat dengan jumlah minimalRp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp8&00.000,00(delapan ratus ribu rupiah);13.
berikut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan syarat formil saksi yang tertuangdalam pasal 171, 172, dan 175 R.Bg yaitu: saksi harus memberikan keterangandi depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi danmengucapkan sumpah menurut agamanya;Menimbang, bahwa dalam pembuktian perdata, Pasal 172 R.Bg. diatasmengatur bahwa saksi yang tidak boleh didengar adalah orang yang memilikihubungan keluarga sedarah, keluarga semenda menurut keturunan lurus darisalah satu pihak, suami atau istri
Saksi pertama Penggugat (Erwandi bin Sahril) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yangtelah bercerai sejaktahun 2017; Bahwa selama pernikahan, keduanya telah dikaruniai 2orang anak yang bernama xxxxxxxxxx Gan XXXXXXXXXX Bahwa kedua anak tersebut saat ini tinggal bersamaPenggugat dan ibu Penggugat; Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di PT BPP; Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (guru); Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat saat inisedang bersekolah dengan jenjang sekolah kelas 3
bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim akanmempertimbangkan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yangmenyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan (SEMA Pembebanan) yang memuat ketentuan Hakim dalammenetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mutah dan nafkah anak, harusmempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali faktakemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri
Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1990 tentang perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoiryang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkuta;Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa pemotongan gaji untuk nafkah istri dan anak terikatdengan berbagai ketentuan diantaranya adalah terjadinya perceraian denganinisiatif
Register : 18-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 49/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 14 Desember 2015 — PEMOHON
13 — 8
13 — 8
Register : 24-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Bjm Tanggal 29 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
192 — 154
192 — 154
yang mempunyai hubungan perkawinandengan Pembanding dan juga mengajukan gugatan nafkah anakseolaholah kedudukan masih sebagai istri Pembanding, denganfakta hukum dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbarumengakui dan membenarkan hubungan hukum Pembanding danTerbanding bukan sebagai suami istri ataupun sebagai mantan suamiister, bahwa karena terbukti Terbanding bukan sebagai istri ataumantan isteri maka tuntutan nafkah terhutang dan iddah ditolakPengadilan Agama Banjarbaru.Bahwa permasalahan
hukumnya adalah terletak pada tuntutannafkah anak dimana Terbanding mengajukan gugatan denganmenggunakan kedudukan seolaholah sebagai istri Pembanding,padahal diketahui Terbanding sekarang tidak berkedudukan sebagaiistri/mantan isteri Pembanding, seharusnya kalau) mengajukangugatan nafkah anak maka Terbanding adalah bertindak sebagaiperwakilan atau mewakili anak, bukannya bertindak untuk diri sendiridengan menumpang gugatan tentang nafkah iddah dan nafkahterhutang, karena itu tidak dipertinbangkan
dan tidak dinilai olehPengadilan Agama Banjarbaru maka mohon kepada Pengadilan TinggiAgama Banjarmasin untuk menyatakan Terbanding tidak mempunyailegal standing mengajukan gugatan a quo karena bertindak untuk dirisendiri bukan perwakilan/mewakili anak.Tentang Kurang Pihak.Bahwa Pembanding di dalam jawaban mengajukan eksepsi kalauTerbanding dalam gugatannya kurang pihak karena gajiPembanding(objek perkara) sebagai anggota Polisi ada dan jugaditerima oleh isteri Pembanding pertama ( ISTRI PERTAMA
) jauhsebelum ada perkawinan/pernikahan antara Pembanding danTerbanding, karena objek gaji juga ada pihak lain yang berhakdan berkepentingan, maka menurut hukum juga harus terlibat dandililbatkan dalam perkara a quo adalah isteri Pembanding yang lainbernama ISTRI PERTAMA .Halaman 4 dari 20 halaman Salinan Putusan Nomor 48/Pat.G/2019/PTA.BjmBahwa ternyata Pengadilan Agama Banjarbaru menolak eksepsidengan dasar perkara a quo adalah karena adanya ikatan perkawinanantara Pembanding dan Terbanding yang
PERTAMA ) maka karena adahak pihak lain (objek hak/ gaji Pembanding) yang juga berhak makamenurut hukum untuk menentukan hak tersebut pihak haruslahdilibatkan pihak lain yang juga berhak atas objek sengketa tersebutyaitu ISTRI PERTAMA Pembanding ISTRI PERTAMA .Bahwa kenapa istri Pembanding ISTRI PERTAMA juga dilibatkansebagai pihak adalah terkait dengan keadilan karena selama ini hakgaji dari ISTRI PERTAMA keseluruhan dari gaji tersebut yangmenerima adalah Hj.Andi Basse Tentriawati, lalu dengan
Register : 09-05-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA WATES Nomor 242/Pdt.G/2019/PA.Wt Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 0
116 — 0
Register : 18-11-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 28-03-2016
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 73/Pdt.P/2015/PA Jnp. Tanggal 15 Desember 2015 — PEMOHON
13 — 4
13 — 4
Register : 09-04-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA MARABAHAN Nomor 166/Pdt.G/2019/PA.Mrb Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 24
71 — 24
Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami istri yangmenikah pada tanggal 17 Oktober 1999 M bertepatan dengan tanggal 14Rajab 1420 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 711/36/X/199 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura pada tanggal20 Oktober 1999;2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai,berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor87/Pdt.G/2019/PA.
Register : 06-09-2021 — Putus : 06-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PA SANGATTA Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Sgta Tanggal 6 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 76
102 — 76
Berdasarkan faktafakta diatas maka Penggugat tidakboleh menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar untukmenggugat Tergugat; Mengingat Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil, makaberdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 8Ayat (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidakberhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, dan PeraturanHal. 8 dari 30 Hal.
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah berceraipada tahun 2020;2. Bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunial3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, AnakI Penggugat dan Tergugat dan Anak III Penggugat dan Tergugat;3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebanyak 2 (dua)kali yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2020;4.
eo anal Ui VoyVoll Jog YoJlg Glaaly slazVlyArtinya: Tidak wajib memberikan nafkah dengan adanya perbedaan agamakecuali pada istri, kedua orang tua, kakek atau nenek. anak, danCucu.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berapalama waktu yang telah dilalaikan oleh Tergugat untuk memenuhikewajibannya dalam memberikan nafkah anak guna mencukupi kebutuhananak Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasejak bulan April tahun 2020 sampai dengan
Register : 08-06-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 124/Pdt.G/2016/PA.Mtw Tanggal 1 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 12
57 — 12
Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yangmelangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 2012, dan dicatat olehHal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.MtwPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TewehTengah sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 204/08/V/2012;. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugatbertempat tinggal di rumah Dinas Kesehatan tempat penggugat bertugasyang beralamat di JI. Dharma Karya No.
Danpenggugat bertanya tentang kemanakah uang hasil bekerja atauhasil usaha tergugat selama ini apabila tidak dipergunakan untukmembayarkan angsuran pinjaman dan tidak pula dipergunakanuntuk memberikan nafkah lahir kepada anak dan istri? Saat ditanyademikian tergugat selalu marahmarah, kabur dari rumah,menghindar, dan pernah sampai hampir memukul penggugat.5. Tergugat sering tidak memperdulikan kesehatan anaknya yangsering sakitsakitan dan kerap kali enggan membayar biayapengobatan anak;6.
Bahwa berdasarkan uraian diatas, tergugat telah melanggar UndangUndang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang peraturan perkawinan yangberbunyi:Pasal 34Ayat (1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.Primer :Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, penggugat mohon agar BapakKetua Pengadilan Agama Muara Teweh c.q Majelis Hakim yang memeriksa danHal. 5 dari 26 Hal.
Menghukum tergugat apabila suatu saat pihak tergugat tetap memaksauntuk menceraikan pihak penggugat, dengan mewajibkan pihak tergugatmemberikan nafkah lahir kepada pihak penggugat sebesar Rp.3.000.000,/bulan sampai dengan penggugat menikah lagi dengan oranglain.Sesuai dengan isi UndangUndang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 bagian byang berbunyi :Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikanbiaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.4.
Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.MtwBahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 4(empat) tahun yang lalu di Muara Teweh;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di DesaTumpung Laung karena Penggugat bertugas sebagai bidan di Desatersebut kemudian atas permntaan Tergugat, Penggugat pindah tugaske Desa Nihan Hulu dan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinsaPuskesmas Pembantu Desa Nihan Hulu kurang lebih sudah 2 (dua)tahun 6 (enam) bulan;Bahwa Penggugat dan Tergugat