• Perkara No. 144/G/2009/Gugatan kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud Pasal 159, 171 dan96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan,karena telah melebihi tenggang waktu satu tahun dan dua tahun;Halaman 26 alinea 5 berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat kadaluwarsa ditolakoleh Penggugat, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 Mei1979 No. 1343 K/Sip/1975 terhadap putusan perkara yang dinyatakan tidakdapat diterima, Penggugat berhak mengajukan

  lagi;Hal. 21 dari 35 hal.Put.No. 613 K/Pdt.Sus/2012Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan, dengan pertimbangan tersebutyang mana dalam hal ini Pemohon Kasasi dan perlu diingat bahwa Yurisprudensitersebut tahun 1975 yang mana masalah kadaluwarsa belum di atur dan sejakUndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo.

  setelah melampaui jangkawaktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;1 Bahwa Judex Facti Pengadilan TingkatPertama, dalam hal ini telah salahmempertimbangkan dalammempertimbangkan dan kurang cermat sertakeliru dalam menerapkan hukumketenagakerjaan UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo.UndangUndang No. 2 Tahun 2004 Tentangpenyelesaian perselisihan hubungan industrialdan dalam hal ini yang berhak menolakmasalah kadaluwarsa adalah Majelis Hakimbukanlah Termohon Kasasi/dahuluPenggugat

  berhak mengajukan lagi ;Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah keberatan, dengan pertimbangan tersebutyang mana dalam hal ini Pemohon Kasasi dan perlu diingat bahwa Yurisprudensitersebut tahun 1975 yang mana masalah kadaluwarsa belum diatur dan sejakUndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo.

  UndangUndang No. 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan dalam hal iniyang berhak menolak masalah kadaluwarsa adalah Majelis Hakimbukanlah Termohon Kasasi/dahulu Penggugat !

• Gugatan telah kadaluwarsa/verjaring:Hal. 8 dari hal. 17 Put. No. 1920 K/Pdt/2010a. Bahwasesuai pengakuan Penggugat bahwa gugatan ini didasarkan padaputusan perdamaian daftar perkara No. 39/1965 perdata yang diputuspada tanggal 13 Juni 1968;Bahwa gugatan perkara No. 90/Pdt.G/PN.Bwi. didaftarkan di PengadilanNegeri Banyuwangi pada tanggal 08 September 2004. Berarti diajukansetelah lewat 30 tahun yaitu tepatnya setelah 36 tahun;b.

  Bahwa Pasal 1967 juncto Pasal 1963 ayat 2 BW (Kitab UndangUndangHukum Perdata) menerangkan/menetapkan:"Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perobendaan maupun yangbersifat perorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu30 tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa(verjaring) itu tidak usaha mempertunjukkan terhadapnya sesuatutangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk (perbuatanmelawan hukum);Selanjutnya Pasal 1963 ayat 2 menerangkan/menetapkan: Siapa yangmenguasai

  Ratiem dan kemudian oleh anakanaknya (sekarang para Tergugat/Pembanding) maka hak paraPenggugat/Terbanding untuk menuntut tanahnya tersebut telah sangatlewat waktunya karena kadaluwarsa (rechts verwerking) oleh karenanyagugatannya harus ditolak;d.

  Gugatan yang telah kadaluwarsa (verjaring):a. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan putusan perdamaian antaraPenggugat dan ibu para Tergugat sampai dengan VI pada tanggal 13Juni 1968 daftar perkara No.39/1965 perdata bahwa gugatan terhadapTergugat VII diajukan pada tanggal 08 September 2004 daftarHal. 10 dari hal. 17 Put.

  Bahwa dasar hukum Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatannyatidak didasarkan fakta yang sebenarnya terjadi dan hanya merekayasa suatukeadaan untuk meraih keuntungan pribadinya dengan memanfaatkan suatubukti yang sudah kadaluwarsa (verjaring), di samping itu gugatan konvensitersebut hanyalah sematamata sekedar untuk meresahkan,mempermalukan dan cenderung mencemarkan nama baik pribadi paraPenggugat Rekonvensi sebagai orangorang yang bermartabat;.

• Daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 96 UU tentangKetenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi : Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerfa menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbulnya hak. Dari uraian Pasal ini maka dapatsimpulkan bahwa kadaluwarsa dimaksud Pasal 96 UU tentangKetenagakerjaan adalah terhadap Perselisihan Hak 2b.

  Bahwa gugatan perkara a quo adalah telah kadaluwarsa berdasarkanPasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan joYurisprudensi Mahkamah Agung Ril. dalam Perkara No. 700Hal 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 05/G/PHI/2013/PHI.PLG.2.K/Pdt.sus/2008 tanggal 14 September 2009 jo.

  Tuntutan pembayaran upah pekerna/buruh dan segala pembayaranyang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelahmelampaul jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;5.

  Bahwa ketentuan tentang kadaluwarsa yang diatur dalam Pasal 96 UUTentang Ketenagakerjaan berlaku untuk segala pembayaran (baca: hak)yang timbul dari adanya hubungan kerja termasuk diantaranya hak ataspesangon akibat pemutusan hubungan kerja terbukti dari YurisprudensiMahkamah Agung R.. dalam Perkara No. 700 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 14September 2009.

  Sebagaimana diketahui, Yurisprudensi MahkamahAgung R.. dalam Perkara No. 700 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 14 September2009 adalah tentang kadaluwarsa atas gugatan perselisihan PHK,bukan tentang perselisihan hak. Dengan demikian, dalil ReplikPenggugat bahwa ketentuan kadaluwarsa dalam Pasal 96 UU TentangKetenagakerjaan adalah kadaluwarsa untuk perselisihan hak adalah tidakbenar sama sekali.

• 2014, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaan Kesatu, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa Handojo Tjokropranoto Bin Sastro Budi terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barangberupa minuman yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dengantidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

  Patimura No. 46 RT.001, RW.001 Kelurahan Setonopande, KecamatanKota, Kota Kediri atau pada suatu tempat setidaktidaknya termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kediri, terdakwa telah metiakukan perbuatan memproduksi danlataumemperdagangkan barang dan/jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standaryang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atasbarang tertentu, tidak memasang

  a dan b UU Ri No. 18 Tahun 2012tentang PanganMenimbang bahwa unsurunsur tindak pidana dalam pasal 8 Ayat (1) huruf a, g dan iJo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1 Setiap orang ;Perkara No.74/Pid.B/2014/P.N.Kdr.Halaman 92 Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidakmemenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuanperaturan perundangundangan ;3 Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

  Patimura No. 46 RT.001, RW.001Kelurahan Setonopande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, terdakwa sebagai pelaku usaha telahmemberdagangkan barang berupa minuman beralkohol yang tidak memenuhi atau tidaksesuai dengan standart yang dipersyaratkan Undangundang yaitu tidak terdapat komposisidan juga mencantumkan masa kadaluwarsa, terdakwa yang melayani konsumen dengan caramelayani dengan melakukan pencampuran minuman beralkohol dimana kadar etanolnyaberdasarkan basil pemeriksaan Jaboratoris kriminalistik No

  Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.ad. 3 Unsur tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu pengeunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu ; Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Basuki dan Saksi TJATURSATRIO UTOMO, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan minumanyang dijual terdakwa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkandan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ataujangka

• Gugatan Penggugat Kadaluwarsa :Bahwa sesuai dengan dailildalil gugatan Penggugat, benarTergugat telah di PHK pada tanggal 22 Maret 2007 dan telahditerima oleh Penggugat surat PHK dari Tergugat sekitarbulan Maret 2007 ;Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat di PeradilanHubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan diMedan tertanggal 28 April 2011 dengan Nomor Register : 40/G/2011/PHIMedan ;Bahwa sesuai Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004jo.

  sedangkan Penggugat mengajukan gugatan peradilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan diMedan sekitar bulan April 2011, dan dengan demikiantenggang waktu sejak di PHK sampai diajukannya gugatandi PHI pada Pengadilan Negeri Medan di Medan lebihkurang 4 (empat) tahun (Maret 2007 sampai dengan April2011);Bahwa oleh karena tenggang waktu sejak di PHK sampaidiajukannya gugatan lebih kurang 4 (empat) tahun, danberdasarkan Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004,maka gugatan Penggugat telah kadaluwarsa

  Gugatan Kadaluwarsa :Bahwa dalam pertimbangan dan penafsiran Majelis Hakim pada Pasal 82UndangUndang No. 2 Tahun 2004 jo.

  prosedurpencabutan permohonan dan atau pengalihan penyelesaian dari DisnakerTaput kepada Disnaker dan Trans Sumut di Medan, dengan cara membuatsurat ke Disnaker dan Trans Taput dan memberikan tembusan kepadaPemohon Kasasi, dengan demikian tenggang waktu antara Penyelesaiansecara Mediator di Disnaker dan Trans i.c. tertanggal 27 Maret 2007 sampaidengan Pengajuan gugatan di PHI pada Pengadilan Negeri Medantertanggal 28 April 2011 lebih kurang 4 (empat) tahun, oleh karenanyagugatan Penggugat telah kadaluwarsa

  membenarkanadanya tindakan Termohon Kasasi dan sangat tidak sesuai dengan Undangundang serta penerapan prosedur dari Undangundang itu sendiri MajelisHakim menyatakan peringatan yang diajukan kepada Termohon Kasasidianggap tidak sah dan harus diabaikan ;Bahwa jika penerapan Majelis Hakim dengan mengabaikan kesalahankesalahan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi i.c. peringatan dari PemohonKasasi, maka adanya suatu pengabsahan peringatan yang melampaui 6(enam) bulan dan atau di bawah 6 bulan adalah kadaluwarsa

• Bahwa pertimbangan hukum dan putusan judex facti yang menerima danmengabulkan gugatan Termohon Kasasi merupakan putusan yang salahmenerapkan hukum karena gugatan Termohon Kasasi Kadaluwarsa;.

  Demikian pula terhadap hak atas tunjangan hari rayakeagamaan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah hak untuk tahun2010 dan hak tahun 2011, sedangkan hak tunjangan hari rayakeagamaan tahun 2009 tidaklah dapat dituntut karena telahkadaluwarsa ;Hal. 12 dari 15 hal.Put.Nomor 558 K/Pdt.Sus/2012Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas, judex factie telahmengakui bahwa tuntutan Termohon Kasasi telah kadaluwarsa, sehinggaseharusnya eksepsi Pemohon Kasasi tentang Gugatan Termohon KasasiKadaluwarsa

  layak dan pantas untuk dikabulkan;Hal tersebut sesuai dengan Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yang menyatakan: Tuntutan pembayaran upahpekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerjamenjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahunsejak timbulnya hak;Bahwa hak Termohon Kasasi timbul sejak tanggal 12 Mei 2009,sebagaimana disebutkan dalam dalil surat gugatan Termohon Kasasipada point (5) bahwa pada hari selasa tanggal 12 Mei 2009, Penggugattidak

  boleh masuk kerja dengan alasan kontrak kerja sudah habis.Dengan demikian pada tanggal 13 Mei 2011 (2 tahun sejak timbulnyahak), tuntutan Termohon Kasasi telah kadaluwarsa, sehingga suratgugatan Termohon Kasasi tertanggal 5 Oktober 2011 sudah sepantasnyaditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima karena telah kadaluwarsa;Bahkan apabila mengacu pada KUHPerdata, maka tuntutan TermohonKasasi tersebut telah gugur dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun,sebagaimana tersebut

• :Atau setidaktidaknya:Menyatakan tanah hak miliknya Pemohon Kasasi sudah kadaluwarsa,sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum KUHPerdata tentangkadaluwarsa suatu sarana hukum untuk memperoleh suatu Pasal 1963tentang kadaluwarsa sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatukewajiban Pasal 1967;Atau setidaktidaknya;Menyatakan Pemohon Kasasi tidak usah menunjukkan alas hak olehkarena telah melakukan perbuatan menguasai lahan tanah sudahsampai 30 tahun lebih, sudah kadaluwarsa sesuai dengan KitabUndangUndang

  Perdata tentang kadaluwarsa sebagai suatu alasanuntuk dibebaskan dari suatu kewajiban Pasal 603;Atau setidaktidaknya:Menyatakan tanah hak miliknya Pemohon Kasasi tidak ada dengan(SHM) bukti P1 (SHM) melalui pembuatan pergantian Sertifikat Nomor826 tertanggal 30 Desember 2014 luas 3.139 m?

• Tirta Kumala Persada jenis Cup dengan ukuran 250 ml tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label, jenis botol ukuran 600 mltidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan Label yangmana di kemasan Dus tertera izin edar dengan nomor BPOM RI MD249106001069 sedangkan izin edar tersebut tidak berlaku, jenis botol 1.500 mltidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan Label yangmana di kemasan Dus tertera izin edar dengan nomor BPOM RI MD249106001069 sedangkan di label

  pada label, jenis botol ukuran 600 ml tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan label yangmana di kemasan dus tertera izin edar dengan nomor BPOM RI MD249106001069 sedangkan izin edar tersebut tidak berlaku, jenis botol 1.500ml tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan labelyang mana di kemasan Dus tertera izin edar dengan nomor BPOM RI MD249106001069 sedangkan di label Kemasan botol dengan nomor BPOM RIMD 265230003004, dan jenis Galon ukuran 19 L tidak mencantumkantanggal

  kadaluwarsa dan label mencantumkan izin edar yang tidak berlaku; Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan sengketakonsumen, hal ini hanya berupa penindakan dari Polisi;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak adakeberatan dan membenarkannya;5.

  Tirta Kumala Persada jenis Cup dengan ukuran250 ml tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label, jenis botol ukuran600 ml tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan Labelyang mana di kemasan Dus tertera izin edar dengan nomor BPOM RI MD249106001069 sedangkan izin edar tersebut tidak berlaku, jenis botol 1.500 mltidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan Label yangmana di kemasan Dus tertera izin edar dengan nomor BPOM RI MD249106001069 sedangkan di label

  TIRTAKUMALA PERSADA;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Satriadi, menjelaskanbahwa tanggal kadaluwarsa pada pangan atau barang yang diproduksikan dandiperdagangkan wajib dicantumkan berdasarkan pasal 8 Ayat (1) Huruf g UU RINo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dilarangmemproduksikan dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatanyang paling baik atas barang tertentu;Menimbang, bahwa

• rupiah) untuk hargabarang persediaan senilai Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh jutarupiah) sehingga Tergugat I menderita kerugian sampai 50% ;Bahwa dalam waktu kurang lebih delapan bulan kemudian yaitu sekjitartanggal 12 Maret 2015, tibatiba Penggugat mengirim kembali produkproduk Gulanas kepada Tergugat I senilai Rp.108.270.785, (seratus delapanHalaman 20 s/d 39 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PN.Smg.juta duaratus tujuhpuluh ribu tujuhratus delapanpuluh lima rupiah) dalamkondisi barang telah kadaluwarsa

  obscuur libel) karenamenyangkut petitum gugatan yang untuk pembuktiannya sudah masuk dalam pokokperkara, maka eksepsi ini akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam suratgugatannya ;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah BahwaPenggugat sebagai distributor gula cair produk Tergugat telah menyetor uang depositsejumlah Rp.500.000.000, dan karena Penggugat telah mengembalikan gula cairTergugat karena kadaluwarsa

  dan Penggugat telah mengundurkan diri sebagaidistributor, maka Penggugat menuntut penyelesaian dan pengembalian sebagian uangdeposit sebesar Rp.387.910.625, ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukanjawaban dengan dalil Bahwa Tergugat I tidak keberatan untuk mengembalikanRp.233.500.000, sisa deposit Penggugat yang masih ada di Tergugat I akan tetapiproduk kadaluwarsa yang dikembalikan Penggugat ke Tergugat I senilaiRp.108.270.000, menjadi beban Penggugat dan pinjaman

  sebagai distributor maka untukpromosi produk biasanya ditanggung bersama oleh Penggugat sebagai distributor danpihak pemilik produk, tetapi dalam hal kerjasama antara Penggugat dengan TergugatI yang saksi dengar adalah Pengugat menanggung sendiri biaya promosi produk gulacair milik Tergugat I ;Halaman 34 s/d 39 Putusan No. 493/Pdt.G/2016/PN.Smg.Menimbang, bahwa saksi Caroline Olien Muke juga mendengar dari pihaksupermarket bahwa produk yang dipasarkan diterima apabila 6 (enam) bulan sebelummasa kadaluwarsa

  ;Menimbang, bahwa saksi Caroline Olien Muke pernah diminta Penggugatuntuk mencarikan truk guna mengangkut produk gula cair milik Tergugat I untukdikembalikan (direturn) ke Tergugat I di Semarang karena setahu saksi dari bagiangudang gula cair tersebut sudah mendekati tanggal kadaluwarsa hanya saksi dalamhal ini tidak tahu siapa yang menanggung kerugian untuk barang yang dikembalikan(direturn) tersebut karena setahu saksi selama ini apabila barang dikembalikan(direturn) maka kerugian ditanggung oleh

• 4 ( empat ) butirdijual dengan harga Rp. 10.000,0 ( sepuluh ribu rupiah ) danterdakwa mendapatkan keuntungan jika 1000 butir Destro lakuterjual semuanya keuntungan terdakwa sebesar Rp. 100.000,( seratus ribu rupiah ), Sedangkan keuntungan penjualan pilTrihensipnidil laku terjual sebanyak 100 butir sebesar Rp. 80.000,( delapan puluh ribu rupiah ) ;Bahwa obat trex dan dekstro yang dijual tersebut hanya dibungkusdalam klip plastik tanpa dilengkapi keterangan tentang tentangkegunaan, khasiat, batas kadaluwarsa

  berisi 4 ( empat ) butirdijual dengan harga Rp. 10.000,0 ( sepuluh ribu rupiah ) danterdakwa mendapatkan keuntungan jika 1000 butir Destro lakuterjual semuanya keuntungan terdakwa sebesar Rp. 100.000,( seratus ribu rupiah ), Sedangkan keuntungan penjualan pilTrihensipnidil laku terjual sebanyak 100 butir sebesar Rp. 80.000,( delapan puluh ribu rupiah ) ; Bahwa obat trex dan dekstro yang dijual tersebut hanya dibungkusdalam klip plastik tanpa dilengkapi keterangan tentang kegunaan,khasiat, batas kadaluwarsa

  Sedngkan keuntungan penjualan pilTrehensipenidil laku terjual sebanyak 100 butir sebesar Rp. 80.000,( delapan puluh ribu rupiah ) ;Bahwa obat trex yang dijual tersebut hanya dibungkus dalam klipplastik tanpa dilengkapi keterangan tentang kegunaan, khasiat,batas kadaluwarsa dl ;Bahwa terdakwa bukan pedagang besar farmasi, ataupun pemilikapotik yang memiliki wewenang untuk menyimpan = ataumengedarkan sediaan farmasi obat golongan G ;Bahwaberdasarkan hasil Pemeriksaan Lab.

  Sedngkan keuntungan penjulan pilTrehensipenidil laku terjual sebanyak 100 butir sebesar Rp. 80.000,( deelapan puluh ribu rupiah ) ; Bahwa obat trex yang dijual tersebut hanya dibungkus dalam klipplastik tanpa dilengkapi keterangan tentang tentang kegunaan,khasiat, batas kadaluwarsa dll ; Bahwa obat trex yang dijual tersebut hanya dibungkus dalam klipplastik tanpa dilengkapi keterangan tentang tentang kegunaan,khasiat, batas kadaluwarsa dll.

  Obat hanya dibungkus klip plastik tanpadilengkapi dengan keterangan mengenai komposisi/kandungan,kegunaan, dan juga mengenai masa kadaluwarsa.

• Menyatakan Terdakwa Sandrian Hambut Alias Sandri Anak Kandung Dari Herman Pranus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memproduksi barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;3.

  Perk ; PDM122/BB/Euh.2/06.16 tanggal 20 September 2016 yang diajukan oleh PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa SANDRIAN HAMBUT Als SANDRI anak kandungdari HERMAN PRANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan telahmelakukan tindak pidana Perlindungan konsumen dengan tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu melanggar Pasal 62ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf g

  2016 sekitar jam 23.00 WITA atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2016, bertempatdi rumah tempat tinggal saksi SUHERIANTO Als YANTO GONDRONG BinSUBAKIN yang beralamat di Komplek Cahaya Lambung Mangkurat RT. 11 BlokE Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara, pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

  Bahwa terdakwa bersamasama dengan saksi SUHERIANTO AlsYANTO GONDRONG Bin SUBAKIN tidak memiliki perijinan dari pihakyang berwenang untuk memproduksi dan membuat sertamemperdagangkan minuman keras jenis Mansion House, selain ituterdakwa dan saksi SUHERIANTO Als YANTO GONDRONG BinSUBAKIN juga tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangkawaktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentuyaitu berupa minuman keras jenis Mansion House yang dibuat sendirioleh terdakwa bersamasama

  (seratus ribu rupiah) dari saksi SUHERIANTO Als YANTO GONDRONGBin SUBAKIN.Bahwa terdakwa bersamasama dengan saksi SUHERIANTO AlsYANTO GONDRONG Bin SUBAKIN tidak memiliki perijinan dari pihakyang berwenang untuk memproduksi dan membuat sertamemperdagangkan minuman keras jenis Mansion House, selain itu saksiHalaman 20 dari 35 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2016/PN BjbSUHERIANTO Als YANTO GONDRONG Bin SUBAKIN dan terdakwajuga tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan

  terdakwa.Dari uraian tersebut di atas, maka unsur Sebagai pelaku usaha yangtidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu telah terbukti.Ad.3.

• isi 20 (dua puluh) butir kemudianterdakwa kurangi isinya 5 (lima) butir tiap bungkusnya dan sisa 15(lima belas) butir pil dekstro perbungkusnya tersebut, terdakwa jualkembali seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga daripembelian pil dekstro tesebut terdakwa mendapatkan keuntungan 5(lima) butir pil dekstro di setiap bungkus yang dibelinya Bahwa obat trex dan dekstro yang dijual tersebut hanya dibungkusdalam klip plastik tanpa dilengkapi keterangan tentang tentangkegunaan, khasiat, batas kadaluwarsa

  isi 20 (dua puluh) butir kemudianterdakwa kurangi isinya 5 (lima) butir tiap bungkusnya dan sisa 15(lima belas) butir pil dekstro perbungkusnya tersebut, terdakwa jualkembali seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga daripembelian pil dekstro tesebut terdakwa mendapatkan keuntungan 5(lima) butir pil dekstro di setiap bungkus yang dibelinya ;Bahwa obat trex dan dekstro yang dijual tersebut hanya dibungkusdalam klip plastik tanpa dilengkapi keterangan tentang tentangkegunaan, khasiat, batas kadaluwarsa

  perbungkusnya isi 20 (dua puluh) butir kemudian terdakwakurangi isinya 5 (lima) butir tiap bungkusnya dan sisa 15 (limabelas) butir pil dekstro perbungkusnya tersebut, terdakwa jualkembali seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga daripembelian pil dekstro tesebut terdakwa mendapatkan keuntungan 5(lima) butir pil dekstro di setiap bungkus yang dibelinyaBahwa obat trex yang dijual tersebut hanya dibungkus dalam klipplastik tanpa dilengkapi keterangan tentang tentang kegunaan,khasiat, batas kadaluwarsa

  Obat hanya dibungkus klip plastik tanpadilengkapi dengan keterangan mengenai komposisi/kandungan,kegunaan, dan juga mengenai masa kadaluwarsa.

• GIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan atas barang tertentu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan;

  Negeri Tulungagung; Keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, danmemperhatikan surat bukti serta barang bukti di persidangan; Tuntutan pidana / requisitoir Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTulungagung, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa NURHADI Als MATAL Bin Alm GIYAN bersalahmelakukan TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI DAN / ATAUMEMPERDAGANGKAN BARANG DAN / ATAU JASA YANGTIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA

  GIYAN, pada hariKamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB. atau pada suatu waktu dalambulan April 2016 atau setidaktidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumahterdakwa di Dusun Sanggrahan Kidul RT.03 RW.01 Desa Sanggrahan,Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTulungagung, sebagai pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkanbarang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa,

  Atas usahanya memproduksidan mengedarkan atau menjual minumal beralkohol yang diberi nama ESIStersebut terdakwa mendapat keuntungan ratarata perobulannya Rp.750.000,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa minuman beralkohol yang diberi nama ESIS yang telah diproduksi dandiedarkan atau dijual oleh terdakwa kepada warga masyarakat tersebut tidakdiberi label yang mencantumkan kadaluwarsa dan atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatannya, tidak memasang label atau membuat penjelasanbarang yang memuat

  Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan atas barang tertentu, tidak memasang label ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersihatau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yangmenurut ketentuan harus dipasang/dibuat,Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diketahui

  GIYAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa,atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran, beratisi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha sertaketerangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan;2.

• Menyatakan terdakwa ROZI SETIADI HARRIS terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak Pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas2barang tersebut sebagaimana dimaksud pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf gUndangUndang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROZI SETIADI HARRIS dengan Pidana penjaraselama 2 (dua) bulan ;3.

  tersebut ;e Setiap kemasan atau label barang/jasa/bahan pangan/makanan tidak diperbolehkanmengurangi isi/timbangan (netto) yang sesuai dengan kemasan ;e Seseorang atau pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mengedarkan atau memasarkanatau menjual barang/jasa/bahan pangan/makanan yang tidak memenuhi standar mutubarang dan/atau jasa yang berlaku ;Berdasarkan keterangan ahli Herwindo dari Baristan Pontianak tersebut dihubungkan denganperbuatan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

  makanan tersebut dapat dicantumkan padalabel, etiket, ketengan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut ;e Bahwa setiap kemasan atau label barang/jasa/bahan pangan/makanan tidak diperbolehkanmengurangi isi/timbangan (netto) yang sesuai dengan kemasan ;e Bahwa seseorang atau pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mengedarkan ataumemasarkan atau menjual barang/jasa/bahan pangan/makanan yang tidak memenuhistandar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku ;e Bahwa mencantumkan tanggal kadaluwarsa

  dapat dicantumkanpada label, etiket, ketengan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut ;Bahwa benar setiap kemasan atau label barang/jasa/bahan pangan/makanan tidakdiperbolehkan mengurangi isi/timbangan (netto) yang sesuai dengan kemasan ;Bahwa benar seseorang atau pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mengedarkan ataumemasarkan atau menjual barang/jasa/bahan pangan/makanan yang tidak memenuhistandar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku ;10 Bahwa benar mencantumkan tanggal kadaluwarsa

  Menyatakan Terdakwa ROZI SETIADI HARRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkantanggal kadaluwarsa ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROZI SETIADI HARRIS oleh karena itu denganpidana penjara selama (satu) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa :6 (enam) karung

• -----------------------------------------------------------

• Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 127/G/2016/PTUN-BDG tanggal 6 Juni 2017 yang dimohonkan banding; --

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi : -------------------------------------------------------------------------------

• Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tentang gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa

• (tujuh puluh sembilan juta dua ribu tujuh ratus rupiah);Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUX/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 96 UndangUndang Nomor 13Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 2015 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, maka gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat tidak kadaluwarsa;Bahwa bilamana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatsebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dikabulkan, maka ParaPenggugat

  Hilangnya Kepastian Hukum Tanpa Masa Kadaluwarsa;Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan kembali dikarenakan munculnyaPutusan MK Nomor 100 Tahun 2012 (Nomor 100/PUUX/2012). Padapokoknya Putusan MK itu meniadakan masa kadaluwarsa mengajukantuntutan hak.

  Oleh karenanya perkara tersebut terikat oleh ketentuan Pasal 96(tuntutan kedaluwarsa 2 tahun) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, meskipun telah ada Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 100/PUUX/2012 tanggal 19 September 2013 dikarenakanputusan MK tersebut tidak berlaku surut;Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu)berkaitan eksepsi kadaluwarsa yang diajukan Pemohon Kasasi dahuluTergugat pada tanggal 07 Mei 2015, telah dipertimbangkan masuk kedalameksepsi

  yangdemikian menurut Pemohon Kasasi sangatlah jelas keliru, atau lebihtepatnya bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 (satu) telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa didalam buku Hukum Acara Perdata, penulis Bapak M.YahyaHarahap,S.H., (Mantan Tuada Pidum MA RI), cetakan kedelapanOktoberHal. 15 dari 20 hal.Putusan Nomor 568 K/Pdt.SusPHI/2015tahun 2008, diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 458459dikatakan, sebagai berikut :Menurut ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata, kadaluwarsa

  Bahwa terhitung mulai diterimanya Putusan Mahkamah Agung dalamperkara sebelumnya yang memberi putusan gugatan tidak dapat diterimasampai dengan gugatan a quo diajukan telah melebihi tenggang waktu 2(dua) tahun, karenanya gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.

• tersebut dengancara diberi oleh Ahmad Nur Arifin alias Gecol semula sebanyak 25 (Duapuluh lima) butir, lalu sejumlah 7 (Tujuh) butir dikonsumsi Terdakwasendiri, sedangkan sisanya sejumlah 18 (Delapan belas) butir Terdakwaberikan kepada Serly;Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak memilikiiin dari pejabat yang berwenang;Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian/obatobatan;Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan mengenai aturan minum, efek samping,khasiat, maupun kadaluwarsa

  diberi pil double L oleh Ahmad Nur Arifin alias Gecolsemula sebanyak 25 (Dua puluh lima) butir, lalu sejumlah 7 (Tujuh) butirdikonsumsi Terdakwa sendiri, sedangkan sisanya sejumlah 18 (Delapanbelas) butir Terdakwa berikan kepada Serly; Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki jjindari pejabat yang berwenang; Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian/obatobatan; Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan mengenai aturan minum, efek samping,khasiat, maupun kadaluwarsa

  Terdakwa tidak menjelaskan mengenai aturan minum,efek samping, khasiat, maupun kadaluwarsa dari pil double L tersebut kepadaSerly; Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.Lab. : 08064/NOF/2019 tertanggal 9 September 2019, nomorbukti : 14427/2019/NOF. berupa 5 (Lima) butir tablet warna putih logo LLdengan berat netto + 0,751 gram, milik tersangka Joko Prasetiyo binSuyatno, diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknyasebagai berikut : Barang

  Terdakwa tidak menjelaskan mengenai aturan minum, efek samping, khasiat,maupun kadaluwarsa dari pil double L tersebut kepada Serly;Dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan pasal 98 ayat (3)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untukmelakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L karenaTerdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak memiliki ijin dari pejabatyang berwenang.

  Terdakwa tidak menjelaskan mengenai aturan minum, efek samping, khasiat,maupun kadaluwarsa dari pil double L tersebut kepada Serly, sehingga hal ini dapatmembahayakan kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi

• karena apabila dihitungsejak Surat Pelimpahan dari DPW Sarbumusi pada tanggal 17 September 2013sampai dengan tanggal 14 April 2014, kurang lebih sudah 220 hari, maka sudahmelampaui paling selambatlambatnya 30 hari sejak diterimanya pelimpahansebagai ketentuan pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun 2004, sehingga yangmenyebabkan Surat Anjuran No. 560/1767/436.6.12/2014 tertanggal 14 April2014, berdasarkan pasal 15 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 anjuran tersebutadalah kadaluwarsa dan terhadap Surat Anjuran

  yang dengan jelasjelasbertentangan dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 pasal 6 dan pasal 15,surat anjuran tersebut sudah kadaluwarsa sehingga surat Anjuran No.560/1767/436.6.12/2014 tertanggal 14 April 2014 haruslah dinyatakan batal demi3 Bahwa berdasarkan pasal 10 Kep.

  oleh Pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan pasal 171 UndangUndang No. 13 Tahu 2003tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu)tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusuan dari pihakPengusaha ;8 Bahwa berdasarkan pasal 96 IndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan :13Tuntutan pembayaran upah pekerja /buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa

  SURAT ANJURAN KADALUWARSA 5=2 === neeBahwa Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya No560/1767/436.6.12/2014 tertanggal 14 April 2014 telah kadaluwarsa karena bertentangan20dengan pasal 6 dan pasal 15 Undang Undang No.2 Tahun 2004 yaitu Anjuran harusdikeluarkan paling lambat 30 hari terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaianperselisihan, sehingga haruslah dinyatakan batal demiDes PENGGUGAT TIDAK BISA MELAKUKAN PERBUATANBahwa penggugat ( MAT DJAI ) telah meninggal dunia sebelum

  GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA ;Bahwa gugatan penggugat kadaluwarsa / telah melewati tenggang waktu yang telahditentukan berdasarkan ketentuan pasal 159, pasal 171 dan pasal 96 Undang UndangNo.13 Tahun 2003, dengan demikian gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakanditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapatditerima ; Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut penggugat telah mengajukansanggahan / bantahan dalam repliknya tertanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknyamenyatakan menolak

• Petunjuk Jaksa Penuntut Umum nomor: B4526/P.1.10/EPP/04/2012tertanggal 18 Juli 2012, Perihal Pengembalian berkas perkara atas namaTersangka SULAIMAN yang menegaskan petunjuk Jaksa PenuntutUmum Nomor B1893/P.1.10/EPP/04/2012 tertanggal 4 April 2012Kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluwarsa;2. Bahwa alasan pihak TERMOHON menghentikan laporan dariPEMOHON karena TERMOHON menerimapetunjuk : a.

  No.23/Pid/2013/PT.Dps.Desember 2009, hal tersebut sesuai dengan pasal 78 KUHP berbunyi :Ayat (1): Kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluwarsa ;Ke1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; Ke2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidanakurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enamtahun ; Ke3. Mengenai Kejahatan yang diancam dengan pidana lebih dari tigatahun, sesudah dua belas tahun, Ke4.

  POL :STPL/717/V/2009/SPK tanggal 13 Mei 2009 belum memasuki masakadaluwarsa karena masa Kadaluwarsa peristiwa tindak pidana yangdiduga di lakukan oleh Terlapor pada tanggal 30 Desember 1997 diNotaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA , S.H. adalah padatanggal 30 Desember 2009, sehingga dengan demikian sudahseharusnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. SuratB/12074/XII/2012/Polresta Dps. Perihal : Surat PemberitahuanPenghentian Penyidikan tertanggal 7 Desember 2012 batal demihukum;7.

  POL : STPL/717/V/2009/SPKtanggal 13 Mei 2009 belum memasuki waktu kadaluwarsa;Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Surat B/12074/XII/2012/ Polresta Dps. Perihal: Surat Pemberitahuan PenghentianPenyidikan tertanggal 7 Desember 2012 batal demi hukum; Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera melanjutkan laporanPolisi No.

• Bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa, karena TanahSengketa telah di tempati lebih dari 30 tahun secara turuntemurunmulai dari kakeknenek Tergugat hingga sampai saat ini, makaberdasarkan :1.

  Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi: segala tuntutanhukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifatperseorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnyawaktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akanadanya daluwarsa tersebut tidak usah menunjukkan suatu alashak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatutangkisan yang didasarkan kepada itikatnya yang buruk;2.

  Pasal 1967 KUH Perdata: "Segala tuntutan hukum, baik yangbersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus2626karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkansiapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidakusah menunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlahdimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepadaitikatnya yang buruk".

  Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MA RINo. 26K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972 "Menurut ketentuan yangberlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalamwaktu 30 tahun (Ps 835 BW)";.

  Gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;36Bahwa Obyek Sengketa telah ditempati lebih dari 30 tahun secara turuntemurun mulai dari kakeknenek Tergugat hingga saat ini sehingga gugatanPara Penggugat telah kadaluwarsa;Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengajukan eksepsimaka, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakimterlebin dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangansebagai berikut :1.