KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:XXXXxX, lahir Ternate, tanggal 26 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan D2 Perpustakaan, pekerjaan Honorer pada DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kabupaten HalmaheraTengah, tempat tinggal di rumah xxxxx Desa Xxxxx,Kecamatan xxxxxa, Kabupaten xxxxx, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MelawanXXXXX

XXXXX binti XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan PNS di Kearsipan, tempat kediaman di Jalan Andi Bandaco,Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayuadalah teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah temansatu kantor dengan saksi sejak tahun 2014 sampai sekarang; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah; Bahwa saksi tahu

setelan menikah Penggugat dan Tergugat tinggal diParePare kemudian pada tahun 2014 pindah ke Pasangkayu dan bekerjasatu kantor dengan saksi di Kearsipan Pasangayu; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; Bahwa saksi tahu selama di Pasangkayu, Penggugat tinggal bersamakakaknya dan Tergugat tidak pernah datang ke Pasangkayu sampaisekarang; Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak tahun 2014, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi dan selama

setelahbeberapa bulan tidak ada kabar berita maka saksi menanyakan padaterdakwa bagaimana hasilnya dan dia bilang katanya SK belum turun dansampai sekarang tidak turun maka kejadian tersebut selanjutnya saksilaporkan pada Polisi ;Bahwa setelah SK anak saksi tidak turun dan tidak ada beritanya makasaksi sering menemui terdakwa dan uang saksi hanya dikembalikansebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;Bahwa pada waktu saksi mencari terdakwa dan waktu itu terdakwamenjadi PNS di kantor Dinas Kearsipan

RUDIJANTISUDJATI binti SOEPARDI memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Kepolisian ;Bahwa terdakwa saya memberikan keterangan di Kepolisian tidak adapaksaan ;Bahwa terdakwa menjadi PNS sekitar 20 (dua puluh) tahun dandiberhentikan menjadi PNS pada tanggal 26 Juli 2012 ;Bahwa jabatan terdakwa yang pertama menjadi staf di Kantor BangdesPacitan selanjutnya dipindahkan di Kantor Kesejahteraan Sosial Pacitandan selanjutnya pindah di Kantor Kearsipan

dan Dokumentasi dan yangterakhir di Kantor Perpustakaan Pacitan ;Bahwa pada waktu terdakwa bekerja di Kantor Kearsipan dandokumentas, terdakwa menawarkan pekerjaan anak dari saudara Kustiniyang masih sekolah dan Waktu itu terdakwa belum kenal dengan Nyoman Arse ;Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari saudara Kustini sekitartahun 2009 sampai dengan 2010 semua berjumlah Rp.36.000.000.

Fotokopi Surat Pernyataan Mohammad Nurdin Adi Perdana StafDinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto karena Pihaknyasering diajak oleh Pemohon ke Madura menjemput Isteri tanggal 14 Juli2019, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen diberi tanda (P.35);36. Fotokopi sampul Wa Prilaku Kasar, Arogan, Menghina DanMenuduh Art (Asisten Rumah Tagga), telah nazegelen diberi tanda (P.36);37.

Kabupaten Mojokerto, di bawahsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah teman Pemohon; Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 10 tahun yang lalu; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai denganistrinya yang bernama TERMOHON; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahpada tahun 2014, status Pemohon duda sedangkan Termohonberstatus perawan; Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS ( Kepala dinasperpustakaan dan kearsipan

SAKS/ 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Perpustakaandan Kearsipan Mojokerto, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksiadalah staf dan sopir pribadi Pemohon;46 dari 85 hal Putusan Nomor 0158/Pdt.G/2019/PA.Kdr Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 2 tahun yang lalu; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud bercerai denganistrinya yang bernama TERMOHON; Bahwa Pemohon dan Termohon

adalah suami isteri yang menikahpada tahun 2014, status Pemohon duda sedangkan Termohonberstatus perawan; Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai PNS ( Kepala dinasperpustakaan dan kearsipan Kabupaten Mojokerto ) dan Termohonbekerja sebagai seorang Hakim di PN.Pemekasan; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersamadirumah milik Pemohon di Mojokerto; Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohonbelum dikaruniai anak; Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah,dan Termohon

Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dariTergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelishakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidupminimal Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan, kemampuanTergugat Rekonvensi dan juga rasa keadilan;Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kepatutan,kemampuan ekonomi dan rasa keadilan, Tergugat Rekonvensi yangberdasarkan identitasnya bekerja sebagai PNS ( Kepala Dinas perpustakaandan Kearsipan

., Hal. 6 dari 51 halamanoleh Tim Peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dengan DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung tahun 2017, pada halaman 100,Gambar 33, Bandung Kota Pegunungan (Bandoeng Berstad) bersumber dari PetaBandoeng, de Bergstad P.J. Van Baarda, Bandoeng Jubileum, 1906 1931,Bandoeng Java Bode, bahwa pada tahun 1931 tidak ditemukan jalan Dr. Setiabudhi,adapun yang tercantum adalah Jalan Lembangweg.

Acte Van Eigendom Verponding No. 9271 atas nama FW BERG, yangditandatangani dan di Cap Notaris JOAN CORNELLIS MEYER, tertanggal 20 May1930, tertulis Jalan Setyabudhi, padahal berdasarkan buku Laporan Akhirpenelusuran Sumber sejarah morfologi kota Bandung abad XIX XX yang disusunoleh Tim Peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dengan DinasPerpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung tahun 2017, pada halaman 100,Gambar 33, Bandung Kota Pegunungan (Bandoeng Berstad) bersumber dari PetaBandoeng

.. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Peta Geemente Bandoeng 1 : 10.000 October1937.1 (satu) lembar jawaban tertulis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KotaBandung Nomor : AR.05.01/320Lolasip/II/2020, tertanggal 11 Februari 2020,perihal bantuan penunjukan saksi dan penjelasan secara tertulis terkait namajalan Setyabudhi No 140 Bandoeng yang tertulis Pada acte Van EigendomVerponding No. 9271 a.n.

FATHUDIN), cap stempel Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Cidadap,Kelurahan Ledeng.1 (Satu) Bundel buku Laporan Akhir Penelusuran Sumber Sejarah Morfologi KotaBandung Abad XIX XX oleh Tim Peneliti Fakultas Ilmu Budaya UniversitasPadjadjaran, Dinas Perputakaan dan Kearsipan Kota Bandung bekerjasamadengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Tahun 2017 yangdikeluarkan di Bandung tanggal 06 Oktober 2017.1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Peta Geemente Bandoeng 1 : 10.000 October1937.1 (Satu)

lembar jawaban tertulis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KotaBandung Nomor : AR.05.01/320Lolasip/II/2020, tertanggal 11 Februari 2020,perihal bantuan penunjukan saksi dan penjelasan secara tertulis terkait namajalan Setyabudhi No 140 Bandoeng yang tertulis Pada acte Van EigendomVerponding No. 9271 a.n.

No. 150/Pdt.G/2018/PA.LbhMohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat izin perceraian dari atasannya yaitu Kepala Dinas Kearsipan danPerpustakaan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor XXXX tanggal O02 Jull2018;Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluarpersidangan

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quomerupakan kewenangan absolut peradilan agama;Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat danTergugat hadir sendiri secara in person di persidangan kecuali padapersidangan pertama, ketiga dan keempat Tergugat tidak hadirMenimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin atasan sebagaimana tertuang dalam Surat izin perceraiandari Kepala Badan Kearsipan

AdministrasiPerencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipandan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan danKeamanan, Administrasi Perbendaharaan, PedomanBangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan BadanPeradilan di Bawah Mahkamah Agung, Prototipe GedungPengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi SuratMahkamah Agung sudah tidak sesuai lagi dengan regulasikeprotokolan dan tata persuratan yang berlaku.Norma/Kebijakan:Mahkamah Agung akan menyiapkan beberapa regulasiprioritas, yaitu Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD)atau Sistem Informasi Persuratan Mahkamah Agung(SIPMA) yang mengatur tata persuratan, kehumasan dandokumentasi, tata kearsipan, regulasi keprotokolan (baikuntuk acara internal maupun dalam menghadiri acaraeksternal) dan regulasi standar keamanan.Revisi Buku I, Buku IJ, Buku II dan Buku IV.Buku I, Buku II, Buku II dan Buku IV sudah tidak sesuaidengan kebutuhan pengadilan modern berbasis elektronikNorma/Kebiakan:80Mahkamah Agung akan melakukan revisi Buku I, Buku H,Buku III dan Buku

MUDA MANDIRI untuk pengadaanperalatan jaringan komputer dengan nilai Rp.98.963.700, (sembilan puluhdelapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tanggal25 September 2008 berikut kelengkapannya sebagai berikut :Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan KotaPangkalpinang untuk Pembayaran Uang Muka Atas PelaksanaanKegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem AdministrasiPimpinan sebesar Rp. 98,963,700,Foto Copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 52/SPM.LS

Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan KotaPangkalpinang untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan PeralatanJaringan Komputer sebesar Rp. 121.421.350,1 (satu) dokumen Keputusan Walikota Pangkalpinang No. 51/KEP/KPAD/1/2009 tentang Penunjukkan Operator Jaringan Sistem Administrasi PimpinanSekretariat Daerah Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2008 Lingkup Kantorarsip Daerah kota Pangkalpinang;1 (satu) lembar kunjungan survey PT.

Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan KotaPangkalpinang untuk Pembayaran Uang Muka Atas PelaksanaanKegiatan Pengadaan Pembangunan Jaringan Sistem AdministrasiPimpinan sebesar Rp. 98,963,700,b. Foto Copy Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 52/SPM.LS/KAD/2008 Kepada PT. MUDA MANDIRI sebesar Rp. 98.963.700,tanggal 24 September 2008.c.

Foto Copy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 04/SPK/KAD/IX/2008 tanggal 22 Septemberr 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Pimpinan Kantor ArsipDaerah Kota Pangkalpinang.Foto copy Kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Kantor Kearsipan KotaPangkalpinang untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan PeralatanJaringan Komputer sebesar Rp. 121.421.350,e 1 (satu) Unit PC SERVER yang berisi antara lain :33e Dual Core Intel Xeon Processore Memory 512 MB atau 1 GBe

SATRI, S.E; Lakilaki, Agama Islam, Pekerjaan Kepala DinasPerpustakaan dan Kearsipan (DPK) Luwu Timur,Beralamat di Kel/Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili,Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN MIlKabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IV;5. SURATMI alias IBU KARGO Perempuan, Agama Islam, PekerjaanSwasta (Pemilik Warung Makan Sumber Rejeki Malill),Beralamat Kel/Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kalaena,Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT V;6.

Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan;d. Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;e. Pasal 187 dan Pasal 190 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;f. Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala BPN Nomor 6Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik dig.

Lampiran Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 6Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untukBerbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan ;7) Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 43Tahun 2009 tentang Kearsipan, dinyatakan bahwa:(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasanapabila arsip dibuka untuk umum dapat:a. Menghambat proses penegakan hukum;b.

Oleh karenaitu, asset berupa tanah adalah termasuk informasi yang tidakdiungkap karena memuat rahasia pribadi atau hakhak pribadiseseorang, hal ini sejalan dengan Pasal 44 ayat (1) huruf hUndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;8) Bahwa Peta, termasuk Peta HGU sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Perekonomian 6 Tahun 2018 tentang KlasifikasiKewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasialmelalui Jaringan, merupakan informasi elektronik sebagaimanadiatur dalam Pasal 1

Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009tentang Kearsipan ;d. Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 35 dari 83 Halaman Putusan Nomor : 225/G/KI/2019/PTUNJKT.e.Pasal 187 dan Pasal 190 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;f.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UndangUndang No. 43 Tahun 2009tentang Kearsipan, pencipta arsip dapat menutup akses atas arsipdengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapatMengungkapkan rahasia atau data pribadi. Tanah mempunyai nilaiekonomis dan merupakan kepemilikan/harta sesorang sehinggadokumen mengenai tanah adalah informasi yang memuat mengenaiharta/asset seseorang.

Wajo/buku surat keluarTahun 2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;

Wajo/buku surat keluarTahun2012 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;kk. 4 (empat) lembar foto copy buku petunjuk teknispenyusunan tata kearsipan di Lingkungan PemerintahKab.Wajo tanggal 21 Juli 2010 yang telah dilegalisirsesuai dengan aslinya;6ll. 1 (satu) Eksampler asli sertipikat hak milikNo.00225 DesaTangkoli surat ukur No.00104/2012 luas 9560M2 tanggal 24102012 an.

Bahwa menurut Penggugat, Tergugat didalam menerbitkan Keputusansudah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlakudan asasasas Umum Pemerintahan yang baik dalam tata cara prosesmutasi PNS dilingkungan Universitas Negeri Semarang karena prosespenyampaian surat mutasi a quo kepada Penggugat tidak sesuai denganKeputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 53/0/2003 tentangPedoman Tata Persuratan dan Kearsipan di Lingkungan Universitas NegeriSemarang, pada BAB!

Bahwa di dalam dalil posita nomor 9, Penggugat mendalilkan bahwatergugat telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlakusaat menerbitkan obyek sengketa, khususnya Keputusan RektorUniversitas Negeri Semarang, Nomor: 53/0/2003 tentang Pedoman TataPersuratan dan Kearsipan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang,merupakan dalil yang dipaksakan.

P6 : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang, Nomor:53/0/2003 tentang Pedoman Tata Persuratan dan Kearsipan diLingkungan Universitas Negeri Semarang(Fotokopi sesuaidengan Fotokopl)2 noone7. P7 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor: 055/J40/KP.5.2/2005 tertanggal 18 April 2005 (Fotokopisesuai dengan Fotokopi); 8. P8 : Surat dari Universitas Negeri Semarang Nomor:925/J40/KP.8/2005 Perihal Surat Pemberitahuan Kenaikan GajiBerkala (SPKGB) a.n.

Penggugat mengambil SK obyek sengketa pada Wakil Rektor; Bahwa Saksi menerangkan permohonan pengambilan berkas Penggugatdilakukan secara tertulis; Bahwa Saksi menerangkan Penggugat mengambil berkas kepegawaiandengan alasan untuk file pribadi dan untuk cerita anak Cucu; Bahwa Saksi adalah orang yang menyerahkan langsung dokumenkepegawaian milik Penggugat kepada Penggugat atas Perintah pimpinan; Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang bukti P6(Keputusan Rektor tentang Tata persuratan dan Kearsipan

terima jabatan; Bahwa SK dibacakan dan dibagikan pada saat pelantikan dan serahterima jabatan, oleh karena Penggugat tidak hadir pada waktu itu, makaPenggugat tidak diberikan SK secara langsung, tetapi SK dimasukan dalam berkas kepegawaian Penggugat;Bahwa Saksi menerangkan setelah 23 bulan setelah pelantikan, gajidihentikan karena Saksi tidak pernah masuk kerja; Halaman 41 dari54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUNSMGBahwaSaksi menerangkan bukti P6 (Keputusan Rektor tentang Tatapersuratan dan Kearsipan

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2004; 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1677 atas nama LENTA TUMANGGOR; 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 19 yang dimatikan dan diganti dengan nomor 00789 hasil pemekaran kelurahan atas nama LENTA TUMANGGOR; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Permohonan Pindah No. 144/A-4 yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 10 Mei 1939 yang disahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sos.3/1/23 yang dikeluarkan di Kendari 15 Juni 1968 yang disahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prop. SULTRA; 1 (satu) lembar fotocopy Surat tentang Rencana Penempatan 100 KK Transmigran spontan nomor C/1144/2/X/Kdi/71 yang dikeluarkan di Kendari 14 Oktober 1971 yang disahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prop SULTRA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

T;1 (satu) lembar Surat Kuasa yang diberikan oleh WENIHA/BIOSIN kepadasaudar SALIHA, S.Pd tertanggal 05 Januari 2003;Dirampas untuk dimusnahkan;v1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Permohonan Pindah No. 144/A4yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 10 Mei 1939 yang disahkan olehDinas Perpustakaan dan Kearsipan Prop. SULTRA;Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor : 381/Pid.B/2017/PN.Kdi 1 (satu) lembar fotocopy Surat tentang Penempatan Transmigrasi padaDataran Amoito Ramburambu No.

T;Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor : 381/Pid.B/2017/PN.Kadiv1 (satu) lembar Surat Kuasa yang diberikan oleh WENIHA/BIOSIN kepadasaudar SALIHA, S.Pd tertanggal 05 Januari 2003;1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Permohonan Pindah No. 144/A4 yangdikeluarkan di Kendari pada tanggal 10 Mei 1939 yang disahkan oleh DinasPerpustakaan dan Kearsipan Prop. SULTRA;1 (satu) lembar fotocopy Surat tentang Penempatan Transmigrasi padaDataran Amoito Ramburambu No.

Sos.3/1/23 yang dikeluarkan di Kendari 15Juni 1968 yang disahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prop.SULTRA;1 (satu) lembar fotocopy Surat tentang Rencana Penempatan 100 KKTransmigran spontan nomor C/1 144/2/X/Kdi/71 yang dikeluarkan di Kendari 14Oktober 1971 yang disahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan PropSULTRA;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa berawal adanya Terdakwa SALIHA, S.Pd., yang mendapat

SULTRA, 1 (satu) lembar fotocopy Surat tentang RencanaPenempatan 100 KK Transmigran spontan nomor C/1144/2/X/Kdi/71 yangdikeluarkan di Kendari 14 Oktober 1971 yang disahkan oleh Dinas Perpustakaandan Kearsipan Prop.

kepada saudara SALIHA, S.Pdsebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret2004;Y 1 (satu) rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1677 atas namaLENTA TUMANGGOR; 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 19 yang dimatikandan diganti dengan nomor 00789 hasil pemekaran kelurahan atas namaLENTA TUMANGGOR; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Permohonan Pindah No. 144/A4yang dikeluarkan di Kendari pada tanggal 10 Mei 1939 yang disahkan olehDinas Perpustakaan dan Kearsipan

Asset Milik Koperasi Nusa Mitra Utama("Nutrama");Bahwa, sekalipun hutang BLBI BNN telah dilunasi oleh Tergugat n namun"Asset" Penggugat yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : .477/Baru hingga kini tidak dikembalikan oleh Tergugat (selaku pengambilalih BPPN) kepada Penggugat;Bahwa, in cassu Penggugat telah berulang kali memohon secara baikbaikpengembalian "Asset" a quo kepada Tergugat sejak tahun 2002 ketika itumelalu' BPPN, kemudian Tim Pemberesan BPPN, Tim KoordinasiAdministrasi Asset Kearsipan

EksBank Nusa Internasional Cabang Ujung Pandang;P4c : Surat dari Penggugat kepada BPPN No.035/NTREks/XI/03 tanggal 17 Desember 2003 Perihal MohonPengembalian 3 Asset Koperasi NUTRAMA;P4d : Suratsurat dari Penggugat kepada Tim PemberesanBPPN No. 01/NTREks//05 tanggal 12 Januari 2005,No. 017/NTREks/V/05 tanggal 25 April 2005, No.040/NTREks/XIV05 tanggal masingmasing perihalnyamengenai Pengembalian Asset Koperasi NUTRAMA;P4e : Suratsurat dari Penggugat kepada Ketua Tim KoordinasiAdministrasi Asset Kearsipan

Bukti P 4f:perihalnya mengenai Pengembalian Asset KoperasiNUTRAMA;Foto copy sesuai dengan aslinya suratsurat dari Penggugatkepada Ketua Tim Koordinasi Administrasi Asset Kearsipan(TKAAK) masingmasing bernomor 017/NTREksA//07tanggal 18 Juni 2007 dan No. 028/NTREks/XV07 tanggal 13Nopember 2007 tentang Asset Koperasi NUTRAMA;Foto copy suratsurat Kuasa Flukum Penggugat kepadaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat KekayaanNegara LainLain Departemen Keuangan RI. Up.

Acta van Dading) inimerupakan putusan yang telah berkekuatan hukum, final dan mengikat bagi para pihakyang tidak bisa ditempuh dengan upaya hukum lain dikemudian hari.Pasal 7Putusan Perdamaian adalah Dokumen Resmi PemerintahPutusan Perdamaian dalam Perkara Logo/ lambang pemerintah Provinsi Papua Baratyang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tertanggalsebagaimana termuat dalam putusan ini adalah dokumen resmi pemerintah provinsiPapua Barat yang akan didokumentasi oleh Badan Kearsipan

sebagaiberikut:Bahwa saksi pemah memberikan keterangan dan apa yang diterangkanadalah benar;Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 ketika saksi sedangmelaksanakan tugas di bagian sarana prasarana, lalu saksi berencana akanmenyampuli arsiparsip laporan aset tahun 2013, tetapi ternyata arsiparsipyang akan saksi kerjakan tidak ada, lalu saksi mencari arsiparsip yang lainuntuk saksi sampul tapi ternyata tidak ada juga , dan saksi juga sempatbertanya ke temanteman termasuk ke Terdakwa selaku bagian kearsipan

diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 ketika saksiJumama sedang melaksanakan tugas di bagian sarana prasarana, lalusaksi Jumama berencana akan menyampuli arsiparsip laporan asettahun 2013, tetapi ternyata arsiparsip yang akan saksi Jurmanakerjakan tidak ada, lalu saksi Jumama mencari arsiparsip yang lainuntuk saksi Jumama sampul tapi ternyata tidak ada juga , dan saksiJumama juga sempat bertanya ke temanteman termasuk ke Terdakwaselaku bagian kearsipan

dipersidangan diketahui sebagaiberikut:Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 ketika saksiJumama sedang melaksanakan tugas di bagian sarana prasarana, lalu saksiJUmarna berencana akan menyampuli arsiparsip laporan aset tahun 2013,tetapi ternyata arsiparsip yang akan saksi Jurmana kerjakan tidak ada, lalusaksi Jumama mencari arsiparsip yang lain untuk saksi Jumarna sampul tapiternyata tidak ada juga , dan saksi Jumarna juga sempat bertanya ke temanteman termasuk ke Terdakwa selaku bagian kearsipan

asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapatmendatangkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :@ Bahwa kejadian tersebut berawal sekira bulan Juli 2017 terdakwadihubungi oleh saksi IRAMSI dan keluarganya dan minta dibuatkan ijazahpaket A dan paket B secara cepat tanpoa melalui prosedur seharusnya,karena terdakwa tidak bisa membuat ijazah paket A dan paket B secaracepat, kemudian terdakwa menemui saksi DERI ZULHARDI di depanKantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bahwa ketika membuat ijazah paket A dan paket B atas namasaksi lramsi tersebut saksi tidak lagi bekerja dan bertugas di DinasPendidikan Kabupaten Dharmasraya akan tetapi saksi sudah dipindahtugaskan ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan KabupatenDharmasraya dan saksi tidak mempunyail wewenang untuk membuatijazah paket A dan paket B dan Terdakwa sudah mengetahui bahwasaksi tidak berwenang untuk memuat ijazah paket A dan B; Bahwa Terdakwa membuatkan ijazah paket A dan Paket B atasnama saksi Iramsi yang

Pendidikan KabupatenHalaman 19 dari 41 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN PjDharmasraya dikarenakan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri BinSaharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernahmemasukkan nomornya kedalam buku register Dinas PendidikanKabupaten Dharmasraya dikarenakan saksi Deri Zulhardi panggilan DeriBin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga sudahtidak berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya akan tetapisudah berdinas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

perkara terpisah)buat tersebut tidak terdata pada Dinas Pendidikan KabupatenDharmasraya dikarenakan saksi Deri Zulhardi panggilan Deri BinSaharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak pernahmemasukkan nomornya kedalam buku register Dinas PendidikanKabupaten Dharmasraya dikarenakan saksi Deri Zulhardi panggilan DeriBin Saharuddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga sudahtidak berdinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya akan tetapisudah berdinas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

sendiri bahwa terdakwa bersama sama dengan saksiDeri Zulhardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah membuat suratpalsu dan memalsukan surat dimana terdakwa menghubungi saksi Deri Zulhardidan menyuruh saksi Deri Zulhardi untuk membuatkan ijazah paket A dan paketB atas nama saksi Iramsi secara tidak sah atau tanpa melalui prosedur dimanaterdakwa mengetahui bahwa saksi Deri Zulhardi tidak mempunyai kewenanganuntuk menerbitkan ijazah paket A dan B karena telah berdinas dikantorPerpustakaan dan Kearsipan

Jabatan Kabid PerpustakaanPembudayaan Kegemaran Membaca dan Penyelenggaraan Kearsipan, 5. FANDHA GUNAERI HARAHAP.,S.Psi. Jabatan Kasubbid Penilaian Kinerja Disiplin danHalaman 1, Putusan Nomor 222/B/2019/PT.TUN.MDNFormul02/Proksi01/KIMPenghargaan ASN, Kesemuanya KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan SutomoNo.26A, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/924/2019tanggal 6 Mei 2019;selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT/TERBANDING:1.

BKSDSulbar/2007 Tanggal14122007;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 104477H/178/112 Tanggal 18 Agustus2007;Satu Bendel SURAT PERJANJIAN BORONGAN (KONTRAK) NOMOR:40.A/ASOSBKSD/VII/2007 TANGGAL 30 JULI 2007 lengkap dengandokumendokumen lelang dan dokumen perencanaan;Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007 tentang3132333435363738394041Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat PembuatKomitmen Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaandan Kearsipan

Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24Mei 2007;Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 190 tahun 2007tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan PejabatPembuat Komitmen Lingkungan Badan Kesejahteraan Sosial dan KantorPerpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran2007 tanggal 24 Mei 2007;Foto copy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Daerah Sulawesi BaratNomor : 225.b/BKSD/VII/2007 tentang Penunjukan Pejabat

Nomor : 824.4/035/BKDtanggal 30 Maret 2010;Foto copy Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 824.4/633/BKDD tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamujutanggal 14 Juni 2010;Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 190 Tahun 2007tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran danPejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penandatanganan SPM danBendahara pengeluaran Anggaran Dekonsentrasi di Lingkungan BadanKesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

DaerahPropinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;Foto copy Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 190 Tahun2007 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran danPejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penandatanganan SPM danBendahara pengeluaran Anggaran Dekonsentrasi di Lingkungan BadanKesejahteraan Sosial dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan DaerahPropinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 Mei 2007;Foto copy Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan