Handphone 081586733333 a.n Departemen Kebudayaandan sejumlah Rp.2.763.543;e 1 (satu) lembar fotocopy struk ATM Bank Mandiri pembayaran KartuMatrix NO. Handphone 08158993333 a.n Ir.

(BB No.142)3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Surat Keputusan Menteri Kebudayaandan Pariwisata Nomor : SK.08/OT.001/SEKJEN/KKP/2010 tentangPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Operasioanal Menteri Kebudayaandan Pariwisata Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembarlampirannya yang ditandatangani oleh WARDIYATMO selaku sekretarisJenderal.

Saya mulai mengenalnya sejak yangbersangkutan menjabat sebagai Menteri Kebudayaandan Pariwisata.

Kuitansi untuk pembayaran Dana Operasional Menetri Kebudayaandan Pariwisata yang di tandatangani oleh Ir. Jero Wacik, SE TahunAnggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011.9.

(BB No.142) 3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Surat Keputusan Menteri Kebudayaandan Pariwisata Nomor : SK.08/OT.001/SEKJEN/KKP/2010 tentangPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Operasioanal Menteri Kebudayaandan Pariwisata Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembarlampirannya yang ditandatangani oleh WARDIYATMO selaku sekretarisJenderal.

Selain itu juga, Kuasa Pengguna Anggaran menunjukPanitia Pemeriksa Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Sabang Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 perihalPembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 yakni : Ketua Pemeriksa Barangadalah Saksi RAJUDDIN, S.Ag, Sekretaris merangkap anggota adalah Saksi ELVISITORUS,SE, dan anggota adalah SUKAS WIEDYANTO;Bahwa mengetahui adanya pelelangan

Selain itu juga, Kuasa Pengguna Anggaran menunjukPanitia Pemeriksa Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Sabang Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 perihalPembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 yakni : Ketua Pemeriksa Barangadalah Saksi RAJUDDIN, S.Ag, Sekretaris merangkap anggota adalah Saksi ELVISITORUS,SE, dan anggota adalah SUKAS WIEDYANTO.Bahwa mengetahui adanya pelelangan

Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanDana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangTahun Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas KebudayaanDan

PTBNA34.35.36.37.38.39.40.41.42.Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanDana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangTahun Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas KebudayaanDan

.,.MM sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Surat PerintahMelaksanakan Tugas Nomor: 821.2275 Tanggal 27 Januari 2020;Bahwa, oleh karena KTUN yang menjadi Objek Sengketa a quo adalahtelah bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibathukum bagi PENGGUGAT dan juga sifat sengketa yang dipermasalahkanHalaman 5 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPRdalam sengketeta a quo adalah terkait permasalahan Hukum AdministrasiPemerintahan

Bahwa, berdasarkan Keputusan TERGUGAT in litis Nomor: SK.821.2240 Tanggal 29 Desember 2019 yang memberhentikanPENGGUGAT Dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi NonJabatan/Non Job adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam kedudukan sebagaiPejabat Tata Usaha Negara dan/atau Keputusan TERGUGAT a quoHalaman 9 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.JPRtermasuk dalam Sengketa Kepegawaian yang telah menimbulkanakibat

,MM NIP:19690606 199203 1 014 Dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya Menjadi NonJabatan.V. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUANGUGATANA. UPAYA ADMINISTRATIF1.

,NIP. 19690606 199203 1 014 Dari Jabatan Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati MamberamoRaya Nomor: SK. 821.2243., Tanggal 29 Desember 2019, TentangPemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama ALEXANDERLAIM, S.E.,M.M., NIP: 19690606 199203 1 014 dari Jabatan KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamberamo Raya;4.

Foto copy Nota Dinas Tergugat yang dahulu bernama Dinas Kebudayaandan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta (sebeium penggabungan) telahmengirim surat kepada Asisten keuangan Sekdaprov DKI Jakarta Nomor2664/076.554, tanggal 2 Desember 2008 perihal penyelesian anggaranBelanja pemeliharaan gedung Nyi Ageng Serang, foto copy dari foto copy(asli tidak diperlihatkan dipersidangan /asii tidak ada), diberi tanda buktiT 10;11.

Foto copy Nota Dinas Tergugat yang dahulu bernama Dinas Kebudayaandan Permuseuman Provinsi DKI Jakarta(sebelum penggabungan) telahmengirim surat kepada Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2917/078.2tanggal 30 Desember 2008 perihal penyelesaian anggaran belanjapemeliharaaniperawatan gedung Nyi Ageng Serang, foto copy dari fotocopy (asli tidak diperlihatkan dipersidangan /asii tidak ada), diberi tandabukti T 11;12.

Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 503/260/436.5.12/2007,tanggal 15 Pebruari 2007, tentang Pencabutan Izin Usaha Kelab malam METEOR yangditerbitkan oleh KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTASURABAYA (Tergugat) ; 113.Memerintahkan............3 Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor503/260/436.5.12/2007, tanggal 15 Pebruari 2007, tentang Pencabutan Izin UsahaKelab malam METEOR yang diterbitkan oleh KEPALA DINAS KEBUDAYAANDAN

Kadis Kebudayaandan Pariwisata Kota Surabaya ; 4 Bukti T4Foto copy sesuai asli, Surat dari Direktur Narkoba Polda Jawa Timur No. Pol. : B/87/1/2007/Dit Narkoba tanggal 10 Januari 2007 ditujukan kepada Walikota Surabaya ;5 Bukti T5Foto copy sesuai asli, Surat dari Kapolresta Surabaya Selatan No.

Propinsi Kalsel tanggal 12 Nopember2010;Fotocopy Tanda terima uang saku/pengganti transportasipeserta pelatinan/pembekalan sarjana dan pemuda penggerakpembangunan pendidikan (SP4) tanggal 25 Oktober 2011:Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor427/10/2.KP3/Disporbudpar tanggal 16 September 2010 perihalPelaksana Penilai Sarjana dan Pemuda penggerakPembangunan Pendidikan (SP4) Tahun 2010;Fotocopy Jadwal Penilaian SP4 di Kabupaten/Kota

Provinsi Kalsel tanggal 22 sampai dengan 28 September2011;Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/047 1KP.2/Disporbudpar tanggal 7 September 2010 perihalPemanggilan peserta kegiatan pendidikan ketahanan nasionaluntuk pemuda (Tannasda) beserta lampiran 2 (dua) lembar;Turunan Kuitansi untuk pembayaran uang saku pendamping danpeserta audisi gita bahana nusantara (GBN) dan Kapal PemudaNusantara (KPN) Tk.

Provinsi Kalsel tanggal 12 Nopember 2010;Fotocopy tanda terima uang saku/pengganti transportasipendamping dan peserta audisi gita bahana nusantara (GBN)dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) tingkat Propinsi Kalseltanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2010 tanggal 27 Mei 2010;Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/0467KP.2/Disporbudpar tanggal 6 Mei 2010 perihal Audisi GitaBahana Nusantara dan Seleksi Kapal Pemuda (KPN) tahun2010;Turunan

Putusan Nomor 220 PK/Pid.Sus/2017Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/1165KP/Disporbudpar tanggal 20 Oktober 2010 perihal pemanggilanpeserta pelatinan kewirausahaan pemuda tahun 2010 besertalampiran daftar peserta pelatinan;Fotocopy Kuitansi untuk pembayaran uang saku pesertaevaluasi program sarjana penggerak pembangunan pendidikan(SP4) Tk.

Propinsi Kalsel tanggal25 sampai dengan 31 Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010;Fotocopy Surat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 427/1165KP/Disporbudpar tanggal 20 Oktober 2010 perihal pemanggilanHal. 216 dari 230 hal.

PariwisataKabupaten Rote Ndao atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan FilmDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Menteri Kebudayaandan

di lapangan.wajib mengadakan pemeriksaan kas sekurangkurangnya 3 bulansekali.Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaantugasnya kepada pengguna anggaran.Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnyakepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, danMengangkat Pejabat Penata Usahaan SKPD, Pejabat Pelaksana Tehniskegiatan, Pembantu Bendahara.21Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan FilmDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Menteri Kebudayaandan

festifalberdasarkan keputusan Bupati Rote Ndao tanggal 12 Desember 2009;pada penyelenggaraan sestival sasando Piala Presiden tahun 2009 saksipernah terima uang sebesar Rp3.250.000,00 yang digunakan untuk SPPDsebesar Rp.2.250.000,00 dan uang saku sebesar Rp.1.000.000,00 yang saksiterima dari Bendahara Kegiatan;saksi menandatangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp3.250.000,00tersebut dimana kwitansinya waktu itu adalah kwitansi yang ditulistangan, dan uangnya saksi terima di Ruangan Kepala Dinas Kebudayaandan

bawah sumpah bahwa: saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; sebagai Camat Rote Barat saksi mempersiapkan peserta festival dariKecamatan Rote Barat dan sesuai dengan keputusan Bupati Rote Ndaotanggal 12 Desember 2009 saksi adalah anggota panitia;47 pada penyelenggaraan festival sasando Piala Presiden tahun 2009 saksipernah menerima dana Rp3.250.000,00 yakni sebesar Rp2.250.000,00untuk SPPD dan uang saku Rp1.000.000,00; uang sebesar Rp2.250.000,00 saksi terima di kantor Dinas Kebudayaandan

Bahwa melalui suratNomor 488/SB/D.NBSF/XI/09 tanggal 5 Nopember2009Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film memberitahukankepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa dalam rangka PelaksanaanKerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu IImaka Kementerian Kebudayaandan Pariwisata akan menyelenggarakan kegiatan festival musik sasando diKupang, pada bulan Desember 2009;2.

Selanjutnya besarnyaanggaran untuk kegiatan tersebut berubah menjadi Rp. 7.226.169.200, (Tujuhmilyar dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu duaratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 Nomor2.04 01 01 16 12 5 2 tanggal 18 Oktober 2010.Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam DPASKPD dan DPPASKPD kegiatan Peningkatan Pembangunan

Mitra Consultant.Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2010, di Kantor Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Komplek Perkantoran BupatiKutai Kartanegara Gedung B Lantai 3, Jalan Wolter Monginsidi KecamatanTenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa LA ODE YUSUF EFENDISIPPA Bin LA ODE SIPPA selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas namaPT.

MITRACONSULTANT (Konsultan Perencana, Supervisi dan Arsitektur);25. 1 (Satu) berkas surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaandan pariwisata Kab.

Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertindak untuk danatas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten KutaiKartanegara dan juga sebagai pengguna anggaran.

Selain itu juga, Kuasa Pengguna Anggaran menunjukPanitia Pemeriksa Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Sabang Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 perihalPembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 yakni : Ketua Pemeriksa Barangadalah Saksi RAJUDDIN, S.Ag, Sekretaris merangkap anggota adalah Saksi ELVISITORUS,SE, dan anggota adalah SUKAS WIEDYANTO;Bahwa mengetahui adanya pelelangan

Selain itu juga, Kuasa Pengguna Anggaran menunjukPanitia Pemeriksa Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Sabang Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 perihalPembentukan Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Sabang Tahun Anggaran 2010 yakni : Ketua Pemeriksa Barangadalah Saksi RAJUDDIN, S.Ag, Sekretaris merangkap anggota adalah Saksi ELVISITORUS,SE, dan anggota adalah SUKAS WIEDYANTO.Bahwa mengetahui adanya pelelangan

: 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanDana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangTahun Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang PembentukanHal 39 dari Hal 60 Perkara No : 17/PidTipikor/2016/PTBNA36.37.38.39.40.Al.42.43.45.46.Panitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas KebudayaanDan

Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanDana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangTahun Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas KebudayaanDan

PUTUSANNomor 815/Pdt.G/2015/PA.Mdn A alle =DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkaracerai gugat antara;XXXXXXXXXXXXX, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, WarganegaraIndonesia, Pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Medan, Bertempat Kediaman di JalanXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat.LAWANXXXXXXXXXXXXX

PariwisataKabupaten Rote Ndao atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya dirt sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonoman negara, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan FilmDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Menteri Kebudayaandan

di lapangan.wajib mengadakan pemeriksaan kas sekurangkurangnya 3 bulansekali.Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaantugasnya kepada pengguna anggaran.Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnyakepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, danMengangkat Pejabat Penata Usahaan SKPD, Pejabat Pelaksana Tehniskegiatan, Pembantu Bendahara.21Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan FilmDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Menteri Kebudayaandan

festifalberdasarkan keputusan Bupati Rote Ndao tanggal 12 Desember 2009;pada penyelenggaraan sestival sasando Piala Presiden tahun 2009 saksipernah terima uang sebesar Rp3.250.000,00 yang digunakan untuk SPPDsebesar Rp.2.250.000,00 dan uang saku sebesar Rp.1.000.000,00 yang saksiterima dari Bendahara Kegiatan;saksi menandatangani kuitansi penerimaan uang sebesar Rp3.250.000,00tersebut dimana kwitansinya waktu itu adalah kwitansi yang ditulistangan, dan uangnya saksi terima di Ruangan Kepala Dinas Kebudayaandan

bawah sumpah bahwa: saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; sebagai Camat Rote Barat saksi mempersiapkan peserta festival dariKecamatan Rote Barat dan sesuai dengan keputusan Bupati Rote Ndaotanggal 12 Desember 2009 saksi adalah anggota panitia;47 pada penyelenggaraan festival sasando Piala Presiden tahun 2009 saksipernah menerima dana Rp3.250.000,00 yakni sebesar Rp2.250.000,00untuk SPPD dan uang saku Rp1.000.000,00; uang sebesar Rp2.250.000,00 saksi terima di kantor Dinas Kebudayaandan

Bahwa melalui suratNomor 488/SB/D.NBSF/XI/09 tanggal 5 Nopember2009Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film memberitahukankepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa dalam rangka PelaksanaanKerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu IImaka Kementerian Kebudayaandan Pariwisata akan menyelenggarakan kegiatan festival musik sasando diKupang, pada bulan Desember 2009;2.

berjumlah 100 sekolah di Kabupaten Sinjai, namun ternyatadari pengakuan sekolah penerima Peralatan Jaringan Internet, mengaku hanyamenerima setengah dari harga yang seharusnya (Nilai Kuota Sim Card yangditerima hanya seharga Rp. 50.000/bIn selama 12 bulan) sehingga terjadi selisihkekurangan pembayaran;Kemudian terhadap pembayaran nilai Retensi sebesar 5% (sesuai kwitansipembayaran senilai Rp. 87.350.000,), oleh saksi AHMAD SUHAEMI, SE selakuPejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Komunikasi, Informatika, Kebudayaandan

Selanjutnya dalam dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan,saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dibantu oleh Saksi ZULFIKAR, S.Tselaku tenaga ahli juga berhubungan langsung dengan tim teknis dari Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Sabang, dan untuk pengawasan berhubungan dengan Saksi IQBALHASBALLAH perwakilan dari PT.

Selanjutnya dalam dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan,saksi TUWANKU ABDUL RAHIM Alias TUNYAK dibantu oleh Saksi ZULFIKAR,S.Tselaku tenaga ahli juga berhubungan langsung dengan tim teknis dari Dinas Kebudayaandan Pariwisata Kota Sabang, dan untuk pengawasan berhubungan dengan Saksi IQBALHASBALLAH perwakilan dari PT.

10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanDana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangTahun Anggaran 2010;Hal 41 dari Hal 62 Perkara No : 15/PidTipikor/2016/PTBNA35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas KebudayaanDan

Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 10 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanDana Otonomi Khusus Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangTahun Anggaran 2010;Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota SabangNomor : 17 Tahun 2010 tanggal 20 September 2010 tentang PembentukanPanitia Pemeriksa Barang Dana Otonomi Khusus Pada Dinas KebudayaanDan

Belanja (RAB) Dinas PerikananKota Probolinggo tanggal 15 Juni 2015 1 (satu) lembar rencana Anggaran Belanja (RAB) Badan PertanahanKota Probolinggo tanggal 09 Desember 2015 berserta 3 lembar notapembelian barang. 1 (satu) lembar rencana Anggaran Belanja (RAB) Sekretariat DPRDKota Probolinggo tanggal 09 Maret 2015, 1 lembar nota pembelianbarang 1 (satu) lembar rencana Anggaran Belanja (RAB) Sekretariat DPRDKota Probolinggo tanggal 08 Juli 2014. 1 (satu) lembar rencana Anggaran Belanja (RAB) Dinas KebudayaanDan

Anggaran Belanja (RAB) Dinas PerikananKota Probolinggo tanggal 15 Juni 20151 (satu) lembar rencana Anggaran Belanja (RAB) Badan PertanahanKota Probolinggo tanggal 09 Desember 2015 berserta 3 lembar notapembelian barang.1 (satu) lembar rencana Anggaran Belanja (RAB) Sekretariat DPRDKota Probolinggo tanggal 09 Maret 2015, 1 lembar nota pembelianbarang1 (satu) lembar rencana Anggaran Belanja (RAB) Sekretariat DPRDKota Probolinggo tanggal 08 Juli 2014.1 (satu) lembar rencana Anggaran Belanja (RAB) Dinas KebudayaanDan

Handphone 081586733333 a.n Departemen Kebudayaandan sejumlah Rp.2.763.543;e 1 (satu) lembar fotocopy struk ATM Bank Mandiri pembayaran KartuMatrix NO. Handphone 08158993333 a.n Ir.

(BB No.142)3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Surat Keputusan Menteri Kebudayaandan Pariwisata Nomor : SK.08/OT.001/SEKJEN/KKP/2010 tentangPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Operasioanal Menteri Kebudayaandan Pariwisata Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembarlampirannya yang ditandatangani oleh WARDIYATMO selaku sekretarisJenderal.

Saya mulai mengenalnya sejak yangbersangkutan menjabat sebagai Menteri Kebudayaandan Pariwisata.

Kuitansi untuk pembayaran Dana Operasional Menetri Kebudayaandan Pariwisata yang di tandatangani oleh Ir. Jero Wacik, SE TahunAnggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011.9.

(BB No.142) 3 (tiga) lembar asli tanpa stempel Surat Keputusan Menteri Kebudayaandan Pariwisata Nomor : SK.08/OT.001/SEKJEN/KKP/2010 tentangPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Operasioanal Menteri Kebudayaandan Pariwisata Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 beserta 2 (dua) lembarlampirannya yang ditandatangani oleh WARDIYATMO selaku sekretarisJenderal.

yang telah terjadi sebagai mana telah terurai dalam berita acarapersidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah tercatat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYADALAM KONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaiPegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Bengkulu yang akan melakukanperceraian telah memperoleh Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaandan

kedua belah pihak;Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karenacalon isteri (anak para Pemohon) sekarang kondisi hamil 6 (enam) bulan,hasil hubungan dengannya;Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilanRp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga (orang tua) calonsuami dari anak para Pemohon yang bernama HERU BUDI CAHYONO bin S.HARDJITO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas Kebudayaandan

Kebudayaan cq Direktorat JenderalKebudayaan cq Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar;Dengan alasan hukum bahwa objek sengketa berupa tanah yangberdiri di atasnya terdapat bangunan/gedung yang saat ini digunakansebagai Kantor Detasemen Polisi Militer VII/6 Makassar KodamVil/Wirabuana adalah sebagai benda cagar budaya, situs dan ataukawasan cagar budaya yang harus dilindungi UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda CagarBudaya;Fakta hukum tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaandan

Fakta hukum tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaandan Pariwisata Nomor PM.59/PW.007/MKP/2010 tanggal 22 Juni 2010tentang Penetapan Benteng Ujung Pandang/Ford Rotterdam termasuk diantaranya Kantor Polisi Militer Kota Makassar sebagai benda cagar budaya,situs dan atau kawasan cagar budaya yang harus dilindungi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda CagarBudaya;Halaman 17 dari 34 hal. Put. Nomor 1619 K/Pdt/20174.

pelaksanaanRehabSD/MIGedung325.110.000325.110.000 Total 6.308.161.350 5.192.214.500 1.115.946.850 Bahwa pencairan dana sebesar Rp 6.308.161.350 (Enam milyar tiga ratusdelapan juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh Rupiah)tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengajukan permintaan panjarPutusan No.108/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnTanggal 19 Mei 2014Halaman 30 dari 136 halaman dan menerima dari Bendahara Umum Daerah, Terdakwa juga meminjamDana Anggaran Dinas dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan, Kebudayaandan

;Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Bupati Pakpak Bharatada menerima dana panjar tahun 2005 ;Putusan No.108/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnTanggal 19 Mei 2014Halaman 45 dari 136 halamanBahwa yang membuat SPM adalah bagian bendahara ;Bahwa dalam penerbitan SPM adalah berdasarkan SPP yang diajukanoleh Dinas Pendidikan ;Bahwa SKO harus ada baru bisa diterbitkan SPM ;Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaandan Pariwisata Kab. Pakpak Bharat tahun 2005 adalah Drs.

Adapun dana yang dapatdipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa adalah sebesarRp. 5. 192.214.500, (lima milyar seratus sembilan puluh dua juta duaratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dan dana yang tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.115.946.850, (satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus empatpuluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah)Menimbang, bahwa dari dana anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaandan Pariwisata Pakpak Bharat yang diterima

Oktober 1931Putusan No.108/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnTanggal 19 Mei 2014Halaman 110 dari 136 halamanyang mengatakan : Untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklahcukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindaktindak pidana yangsejenis, akan tetapi tindaktindak pidana itu haruslah pula merupakanpelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Drs.Malik Manik selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Kebudayaandan

Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat mempunyai kewenangan untukmengendalikan pengelolaan anggaran pada Dinas Pendidikan, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat yang dipimpinnya dengan kewajibanuntuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan bukti buktiyang sah.

tersebut, oleh Ketua Majelisdiberi kode (TR.3);Fotokopi surat laporan Penggugat Rekonvensi kepada Bupati ParigiMoutong untuk dijatuhi hukuman disiplin yaitu mutasi dari Dinas Pemudadan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ke Kantor KecamatanAmpibabo, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, meskipuntidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun Penggugat Rekonvensimembenarkan adanya laporan tersebut, oleh Ketua Majelis diberi kode(TR.4);Fotokopi SK Pengurus Barang pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaandan