Yati Rohayati,SH dimanaobyek sengketa yang merupakan jaminan hutang Pembatah kepadaTerbantah Il yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak TanggunganNomor 470/2010 tanggal 19 November 2010 yang dibuat dihadapanketiga PPAT NY. Hj. Yati Rohayati,SH tersebut;b.

berikut: Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;e Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara yanghingga kini ditaksir sebesar Rp. 671.000, (enam ratus tujuh puluhsatu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan paraPembantah/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor: 66/PDT/2010/PT.PLG tanggal 15 Desember 2010;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada para Pembatah

Yaitu Putusan Nomor 288/Pdt.PLW/2009/PN.MKS, Jo nomor228/Pdt/2010/PT.MKS, Jo putusan Nomor 1087 K/PDT/2011, Jo putusanNomor, 121 PK/PDT/2013. yang pada pokok intinya MenyatakanPembatah/Pelawan adalah Pembatah/Pelawan yang tidak benar. DanMenolak perlawanan Pembatah/Pelawan secara keseluruhan..

tersebut dengan demikian gugatan PARATERLAWAN/ Penggugat adalah keliru karena pihak yang ditarik sebagaiTergugat Il, seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah PT HANNOBALI sebagai Tergugat Il, kareena PT HANNO BALI adalah sebagai pihakdalam Kesepakatan Bersama tanggal 28 Maret 2002 dan oleh karenanyaGugatan Penggugat harus dinyatakan Obscuur Libel /atau kabur..Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakimyang memeriksa Perlawanan ini untuk mengabulkan PerlawananPELAWAN/PEMBATAH

lain yaitu Hak GunaBangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Gadai, Hak Usaha bagi hasil dan HakMenumpang, serta dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani haktanggungan (Pasal 25 UUPA), serta dapat dilepaskan oleh yang mempunyaihak atas tanah (Pasal 27 UUPA);29.Bahwa atas dasar hal tersebut tanah yang masih merupakan Tanah LabaPura Luhur Uluwatu yang dikelola oleh Pengempon sebagai perangkatnyaguna untuk kepentingan Pura itu sendiri, maka Pengempon dapat menyewasebagaimana yang dilakukan oleh PELAWAN/PEMBATAH

Imam Bonjol 7678Jakarta Pusat 10310,Termohon Kasasi dahulu Pembatah/Pembanding;Dan:1. EMILY, Dikretur CV. CAHAYA MAJU, dahulu beralamat diJalan Pasar Senen Dalam VIV29 RT.16/04 KramatSenen,Jakarta Pusat, tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamat dandomisilinya yang jelas baik di dalam maupun di Luar NegeriRepublik Indonesia;2. NOTARIS IRWAN SANTOSA, SH, beralamat di RukoGrahamas Pemuda Blok A/C No.11 Jl. Pemuda, Jakarta Timur,diwakili oleh kuasanya : HENGKY A.

dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa khusus tanggal 26 Pebruari 2008 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 03 Agustus 2010, sebagaimana ternyata dari aktepermohonan kasasi No.2265/Pdt.G/2007/PN.JKT.SEL. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertaidengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masingmasing pada tanggal 13Agustus 2010;Bahwa setelah itu oleh Pembatah

tanggal 25 Januari 2018kedudukan Pembantah dalam perjanjian kredit tersebut adalah selakuDebitur/Penerima Kredit sebagaimana disebutkan dalam halaman 1.Bahwa Permohonan lelang dari Terbantah in casu PT BPR Restu MandiriMakmur berkedudukan di Sleman pada tanggal 10 September 2018 Suratnomor 05/LLG.RIM/063/IX/18, dan kemudian ditetapkan jadwal lelangnyaoleh Terbantah Il pada tanggal 10 Oktober 2018 surat penetapan jadwallelang nomor S1879/WKN.09/KNL.06/2018, sedangkan gugatan perkara aquo diajukan oleh Pembatah

Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang.Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan Pembatah perkara a quo tidakmemenuhi persyaratan pembatalan lelang sebagaimana ketentuan dalam Pasal2/ dan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan dimaksud.

tanggal 18 Oktober 1994diajukan oleh Terbantah I dengan memberikan keterangan yang tidak didukungfakta dengan memutarbalikan fakta yuridis sehingga harus ditangguhkan danPembantah I mohon putusan provisi diputus sebelum memeriksa pokok perkara ini;bahwa oleh karena bantahan Pembantah I dan II didukung buktibukti yangkuat, maka cukup beralasan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankanterlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi ;bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Para Pembatah

Adang Rusmana (Pembatah 1);Dan untuk mempermudah penyebutan, selanjutnya kedua objek tersebut diatas, akan disebut pula sebagai Objek sengketa;Bahwa kemudian, Terbantah III, IV dan V mendapatkan fasilitas kreditdari Terbantah Il (PT. Bank Jabar Cabang Tasikmalaya) dengan jaminantanah Objek sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 642/DesaHal. 2 dari 10 hal. Put.

PutusanKasasi Nomor 1155 K/Pdt/2012, tanggal 19 Maret 2013 denganamarnya Menolak bantahan Para Pembatah untuk seluruhnya danputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;3.2. bahwa HADIAN RAMADHAN selain mengadakan perjanjian kreditdengan PT. Bank Permata juga dengan PT. Bank Bukopin serta PT.BTMUBRI Finance, oleh karena Hadian Ramadhan selaku debiturterhadap kreditur PT. BTMUBRI Finance memiliki utang yang telahjatuh tempo akan tetapi tidak dibayar sehingga PT.

Putusan KasasiNomor 1155 K/Pdt/2012, tanggal 19 Maret 2013 dengan amarnya Menolak bantahan Para Pembatah untuk seluruhnya dan putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengajukan perlawanan diPengadilan Negeri Surakarta Nomor 134/Pdt.Plw/2012/PN.Ska., tanggal13 Februari 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor173/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 28 Mei 2013 jo.

Putusan Pengadilan TinggiSemarang Nomor 216/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 28 September 2011 jo.Putusan Kasasi Nomor 1155 K/Pdt/2012, tanggal 19 Maret 2013 denganamarnya Menolak bantahan Para Pembatah untuk seluruhnya danputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengajukanperlawanan di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor134/Pdt.Plw/2012/PN.Ska., tanggal 13 Februari 2013 jo. PutusanPengadilan Tinggi Semarang Nomor 173/Pdt/2013/PT.Smg., tanggal 28Mei 2013 jo.

ratus enam puluh enamrupiah) sebagaimana harusnya dan menurut Pasal 3 PerjanjianKesepakatan tertanggal 21 September 2007, karena secara sepihak telahdipotong Terbantah, sebesar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah)sebagai biaya penyesuaian administrasi (biaya roya hak tanggungan);15.Bahwa berdasarkan faktafakta pada poin 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 diatas, secara nyata kedua. unit gudang 3 in 1 tersebut telah dikuasai olehTerbantah sepenuhnya, dengan demikian sesungguhnya PenyelesaianHutang Pembatah

telah dilakukan dengan cara Kompesasimelalui penyerahan 2 (dua) unit Gudang 3 in 1, yang mana telahdilakukan secara sah dan benar menurut hukum karena sudah dilakukanLevering kepada Terbantah;Oleh karena itu, maka seluruh hutang Pembantah I, II kepada Terbantah,yakni sebesar Rp 2.743.515.234, (dua miliar tujuh ratus empat puluh tigajuta lima ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) telah lunasuntuk seluruhnya, dengan demikian tidak ada hak bagi Terbantah untukmenagih lagi kepada Pembatah

Durian RT.01/RW.09, Desa Taman Sari,Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, sebagaimana dimaksud padapoin 6 di atas;25.Bahwa suratsurat tanah milik Pembantah yang sudah ditentukan disepakati untuk dikembalikan Terbantah kepada Pembatah dalamPasal 7 dimaksud di atas dan yang seharusnya dikembalikan kepadaPembantah sejak Perjanjian Kesepakatan tertanggal 21 September2007 ditandatangani, namun pada kenyataannya tidak pernahdikembalikan kepada Pembantah melainkan tetap ditahan / pegang olehTerbantah hingga

Penggugat Konvensi yaitu sebesar Rp.505.000.000 (Lima Ratus Lima Juta Rupiah) secara tanggung renteng.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain danselebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.093.000,00 (dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 1/Pen.Eks/2020/PN.Srl,Tanggal 23 Juli 2020, terhadap diri Pembatah

Menyatakan Pembantah adalah Pembatah Yang benar dan beritikad baik, sertamemiliki dasar untuk mengajukan Bantahan3. Menyatakan Relaas Panggilan Teguran/ Aanmaning yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sarolangun tertanggal 19 Agustus 2020, tidak SAH dan Tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat;4.

PEMBANTAHtidak mengajukan Hak Intervensi baik Voeging / Tussenkomstsebagaimana diatur dalam pasal 279 Rv. dengan tidak diajukan hak haktersebut oleh PEMBANTAH sehingga Majelis Hakim tidak dapatmempertimbangkan apakah PEMBATAH memiliki hak atau tidak terhadapobjek Perkara yang harus dilindungi.Bahwa dari fakta dan penjelasan tersebut terbukti bahwa PEMBANTAH tidakbertikad baik terhaddap Objek Sengketa.

Bahwa ternyata Pembatah saat itu turut kena imbas krisis moneter danmengalami kehancuran usahanya sehingga belum bisa membayarkewajibannya terhadap Terbantah tepat waktu sebagaimana yang telahdiperjanjikan;.

No. 307 PK/Pdt/2003Almeity Adnan telah menyodorkan surat perjanjian kepada Ny.H.Kuraesin (lbupara Pembantah) yang isinya seolaholah Ny.H.Kuraesin (lbu para Pembatah)akan mengosongkan dan menyerahkan rumah/tanah yang terletak di JalanSetiabudhi No.335 Bandung tersebut di atas kepada Ny.Etty Almeity Adnan,apabila Ny.H.Kuraesin selambatlambatnya pada tanggal 20 Mei 1977 tidakdapat menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)kepada Ny.Etty Almeity Adnan, atas surat perjanjian yang

JmrTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pembatah dengan surat bantahan tanggal 5Desember 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jember pada tanggal 5 Desember 2014 dalam Register Nomor : 152/Pdt.Bth/2015/PN.Jmr, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:. DALAM PROVISI:1.

No. 1751 K/Pdt/2008Terlawan/ Terbantah sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No.278/Pdt.G/2001/PN.Sby tangal 12 Desember 2001 telah mengajukanpermohonan sita jaminan terhadap milik Pelawan/ Pembatah yaitu kapalBosowa VII dengan identitas : GRT 6754; Gt. 3784; Panjang Kapal 101 Meter; Berbendera Indonesia; Warna kapal biru; Jenis Kapal Barang (mengangkutsemen milik PT.

Tertanggal11 April 2019 adalah perkara yang diputus tanpa melibatkan Pembantah sebagaipihak .Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat pertama PengadilanNegeri Sidenreng Rappang pada halaman 16 alinea ke 2 ( dua ) sangat tidak tepatdan tidak benar sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut :Menimbang bahwa meskipun saksi saksisaksi yang dihadirkan olehpembantah kesemuanya menerangkan bahwa sepengetahuan merekan obyeksengketa merupakan milik pembatah yang dibeli oleh pembantah pada tahun2005

Bahwa dengan diletakan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BASLAG) tanahberikut bangunan rumah di atasnya, milik PEMBATAH tersebut, oleh JurusitaPengadilan Negeri Kelas . A Palembang, sesuai menurut BERITA ACARAPENYITAAN JAMINAN (CONSERVATOIR BASLAG) No. : 16/BA.Pdt.G/2001/ PN.PLG tanggal 09 April 2001, sangat merugikan PEMBANTAH. Jadi, TERBANTAH terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan merugikan PEMBANTAHsebagai pemilik sah objek sengketa.

tahun 2009 dan upah selama proses PHKdari bulan Juli 2009 sampai dengan November 2009 yang seluruhnya sebesar Rp35.997.500, (tiga puiuh lima juta sembilan ratus sembilan puiuh tujuh ribu limaratus rupiah) yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya bantahanPembantah tidak beralasan dan harus ditolak;Menimbang bahwa oleh karena bantahan pokok Pembantah ditolak, makadalildalil bantahan dan buktibukti selain dan selebihnya tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang bahwa oleh karena bantahan Pembatah

;Bahwa. dalil Para Pembantah Angka 31 yang mendalilkan banwa upayahukum Terbantah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri JakartaUtara merupakan suatu KELICIKAN sangat disayangkan terlebih dalildalilPara Pembatah a quo dibuat oleh kuasanya, karena hal tersebut justrumembuktikan kebodohon dan ketidaktahuan dalam memahami upayaTerbantahn dalam membela hak dan kepentingannya terhadap tanahobjek sengekta yang oleh hukum diakui dan disahkan baik melaluiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 74Pdt

;Bahwa pada dalil Angka 33 Para Pembatah mendalailkan bahwa TurutTerbantah tidak pernan melakukan perbuatan melawan hukum dankarena hal pula Para Pembantah mendalilkan bahwa gugatan Terbantah dimaksud diatas menunjukkan suatu ttikad buruk. Bahwa Para Pembantahkembali telah keliru memahami hukum, bahwa yang MEMUTUSKANTURUT TERBANTAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMADALAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARAMELALUI PUTUSANNYA.

Bahwa terkait dalil Para Pembatah pada Angka 37 dan 38 halaman 22 dan 23,Terbantah secara tegas menolak dalil tersebut, karena :12.112.212.3Bahwa tidak benar Para Pembantah tidak diikutsertakan dalam tanahobjek sengeketa.

dari 70 hal putusan No. 573/Pdt.Bth/2016/PN Jkt.Utr.L5.jelas dan kabur serta menyulitkan Terbantah untuk memberikan bantahanatau tanggapan atas permohonan provisi tersebut;.BAHWA SELAIN FAKTA HUKUM YANG TERBANTAH URAIKAN TERKAITPEROLEHAN TANAH OBJEK SENGKETA DIMAKSUD MEMBUKTIKANBAHWA TERBANTAH MERUPAKAN PIHAK YANG BERHAK ATAS TANAHTERSEBUT, DAN MEMBUKTIKAN PEROLEHAN TANAH OBJEKSSENGKETA OLEH YENNY LIOE DARI TURUT TERBANTAH II DAN TURUTTERBANTAH II ADALAH REKAYASA ATAU TIPU MUSLIHAT, PERLAWANANPARA PEMBATAH

AGARPUTUSAN TEREBUT DINYATAKAN SEBAGAI PUTUSAN YANG NONEKSEKUTABEL SEHINGGA TIDAK DAPAT DIMOHONKAN ATAUSETIDAKTIDAKNYA MENANGGUHKAN PELAKSANAAN PUTUSANPERDATA NOMOR : 74 PDT/G/2014/PN.JKT.UT., TERTANGGAL 28OKTOBER 2014 SAMPAI PUTUSAN DALAM PERKARA INI MEMILIKIKEKUATAAN HUKUM TETAP.;13.2 PARA PEMBANTAH SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI ALAS HAKBAIK ALAS HAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN MAUPUN HAKPAKAI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT SEBAGAISYARAT MUTALK BERTINDAK SEBAGAI PIHAK KETIGA OLEHKARENANYA PARA PEMBATAH

Bp.KARTODIKROMO dan bukan KARTOPAWIRO, bahwa pembatah tidakkenal nama KARTOPAWIRO serta tidak ada hubungan hukumapapun dengan nama KARTOPAWIRO sebagaiman dalam amarPutusan Pengadilan tersebut.Bahwa hal tersebut di atas perlu kita cermati bersamabahwa Putusan Pengadilan Negeri tanggal 24 April 1991 no99/Pdt.G/ 1990/PN.

KARTODIKROMO dan bukanKARTOPAWIRO, bahwa pembatah tidak kenal nama KARTOPAWIROserta tidak ada hubungan hukum apapun dengan = namaKARTOPAWIRO sebagaiman dalam amar Putusan Pengadilantersebut ;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tanggal 24 April 1991 no99/Pdt.G/ 1990/PN.