Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 witabertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Ngapaboa KecamatanTopoyo Kabupaten Mamuju Tengah terdakwa ditangkap oleh anggotakepolisian karena terdakwa diduga melakukan penyalahan

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kompi BYonif 643/Wns karena Terdakwa memiliki penyalahan keluarga yaitukakak ipar Terdakwa banyak menjual harta warisan orang tua Terdakwasehingga Terdakwa mengambil keputusan tidak kembali ke Kompi BYonif 643/Wns dengan batas waktu ijin cuti tanggal 5 Agustus 2014untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan untuk menenangkandiri kemudian atas bujukan keluarga tanggal 13 Agustus 2014 Terdakwakembali ke Kesatuan dengan diantar oleh paman Terdakwa.4.

Untuk itu harus dipertimbangkan dengancermat segala hal yang mungkin timbul, atau kepentingan orang/BadanHukum Perdata yang akan terkena keputusan ini; Asas akuntabilitas : adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; Asas penyalahan proses (Principle of Detournement De Procedure

UNSUR TANPA HAK MELAWAN HUKUMMenimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alaternatif dimana mengandungpengertian sesuatu itu dilakukan secara tidak berhak, tidak ada ijin, tidak bolehdilakukan bertentangan dengan kewajibanhukumnya ;Bahwa dipersidangan seperti yang diterangkan saksi M.Taufik Halimawalnya Polsek Metro Pancoran Jakarta Selatan, mendengar informasi darimasyarakat tentang daerah Duren Tiga VIl RT.06 RW.02, Kelurahan Duren Tigasering digunakan sebagai tempat penyalahan Narkotika, oleh karena

akanterkena Keputusan tersebut, dan Tergugat juga tidak meneliti secaracermat atas faktafakta yang melandasi penerbitan suratKeputusannya, bahwa Penggugat tidak pernah menandatanganisurat kuasa menjual/pelepasan Hak atas tanah empang pada butir 5diatas terhadap PT TANJUNG JATI POWER COMPANY yangberkedudukan di Jakarta, bahkan ahli Waris yang lain pun samaseperti Penggugat, tidak pernah menandatangani dan tidak pernahmenghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atas pelepasan hak atastanah empang tersebul.Asas penyalahan

Tapsel UPT Padang Sidempuan Bina Margadan Bina Konstruksi Propinsi Sumut ke UPT Padang Sidempuan.Bahwa Surat dari LSM Mandiri Medan tersebut la terima pada tanggal 12Juni 2019 yang mana surat tersebut isinya adalah tentang adanyadugaan penyalahan gunaan anggaran pemeliharan rutin Jalan danJembatan APBD Propinsi Sumut diwilayah kerja UPT Padang SidempuanTahun anggaran 2018 dengan tembusan kepada Gubernur SumateraUtara, Kejati Sumatera Utara dan Tipikor Poldasu namun surat tersebutditujukan kepada

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dantidak pernah dipaksa dan keterangan terdakwa dihadapan penyidikbenar; Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan ;Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini yaitu sehubunganterdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikagolongan bukan tanaman dan atau penyalahan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Atau:Ketiga:Bahwa Terdakwa Pahlipi Als Lipi Bin Yunus pada hari Kamis tanggal 12November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yangberalamat di Jalan Fatmawati RT.09 RW.03 Kelurahan Tua Tunu KecamatanGerunggang Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknya bertempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yangberwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahan

masyarakat khususnya identitas pelapor oleh karena identitas pelapordalam hal ini KTP (kartu tanda penduduk) atas nama SYAHARUDDIN yangternyata tidak terdaftar pada bukti namanama pihak yang keberatan padahalidentitas pelapor merupakan syarat yang penting bagi pengaduan ke KomisiPemilihan Umum ;14)Bahwa berdasarkan hal sebagaimana poin 11, 12 dan 13 jelas TERGUGAT(Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan) dan DewanKehormatan telah melanggar azasazas pemerintahan umum yang baik yakniAzas PENYALAHAN

2011 tentang KKEP yangberbunyi melanggar sumpahijanji anggota Polri, sumpahijanjijabatan dan/atau KEPP .seharusnya penggugat ketika dilantik menjadi anggota polri Penggugat sudahdisumpah akan menjaga nama baik Polri, menjaga amanah sebaikbaiknyaserta keluarga karena citacita dari kecil Penggugat inigin menjadi Polri dantepatnya pada tanggal 1 Januari 2008 Penggugat sudah dan dilantik, namunpada saat berjalannya waktu Penggugat sekitar bulan Maret 2016 penggugatmembuat/melakukan kesalahan dalam hal penyalahan

Aceh Besar atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, turutserta melakukan dan menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawanhukum Penyalahan narkotika bagi diri sendiri , berdasarkan Berita AcaraPenimbangan dengan Nomor : 042/BAP.S1/0120 tanggal 14 Januari 2020dengan hasil penimbangan 12 (dua belas) bungkus plastik bening yangdidalamnya berisikan Kristal bening yang diduga

karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannyatersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah danakan diatuhi pidana yang setimpal;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaanmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah sedang giatgiatnyamemberantas penyalahan

Bahwa karena dasar gugatan Para Pelawan/Para Terlawan/ParaTerbanding in casu Para Termohon Kasasi adanya penyalahan hukum dalamHalaman 10 dari 21 hal.Put.

Slw.5 Kebangsaan : Indonesia;6 Tempat tinggal : Desa Penyalahan Rt.05/ Rw.01, Kec. Jatinegara,Kab.

Menyatakan tindakan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum ProvinsiSulawesi Selatan) mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadiobjek sengketa, telah melanggar : Pasal30 ayat (1), (2) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007; Pasal 16 ayat (8) ayat (4), (5), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (3), (4)Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008, serta ; Azas Penyalahan Proses, Kecermatan, Kepentingan Umum serta AzasProfesional;3.

Bahwa perbuatan Terdakwamelanggar larangan Panglima yangantara lain penyalahan gunaanNarkoba.

Saksi Aqmarul Syah Nizam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 686/Pid.Sus/2018/PN SimBahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya diPenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebutsudah benar;Bahwa saksi melakukan tindak pidana penyalahan gunaan narkotikajenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018sekira pukul 21.00 Wib, di rumah WELLY IVANDA TARIGAN di Huta Gang Mesjid Nag. Serapuh Kec.

Saksi Fery Dimas Arizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya diPenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebutsudah benar; Bahwa saksi melakukan tindak pidana penyalahan gunaan narkotikajenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018sekira pukul 21.00 Wib, di rumah WELLY IVANDA TARIGAN di Huta Gang Mesjid Nag. Serapuh Kec.

Saksi Aqmarul Syah Nizam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2018/PN SimBahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya diPenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebutsudah benar;Bahwa saksi melakukan tindak pidana penyalahan gunaan narkotikajenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018sekira pukul 21.00 Wib, di rumah Terdakwa WELLY IVANDA TARIGANdi Huta Gang Mesjid Nag.

Saksi Fery Dimas Arizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebelumnya diPenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebutsudah benar;Bahwa saksi melakukan tindak pidana penyalahan gunaan narkotikajenis sabu tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018sekira pukul 21.00 Wib, di rumah Terdakwa WELLY IVANDA TARIGANdi Huta Gang Mesjid Nag. Serapuh Kec.

Karo tepatnya di depan Kantor Polsek Tigapanah atau setidaktidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriKabanjahe, penyalahan guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang manaperbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut ;Awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2011 sekira pukul 16.00 Wib TerdakwaFITRIADI hendak pergi ke rumah tempat tinggal Terdakwa ABDUL SANI denganmengendarai sepeda motor dengan maksud akan pergi bersamasama dengan TerdakwaABDUL SANI mengantarkan

Jadi kalau memberikan informasi itu kedua bidal tersebutharus terpenuh1 ;Bahwa penyalahgunaan narkoba bisa menyalahkan penggunaanatau penyalahan pemberian tapi kalau positif narkoba sudah pasti diamengkonsumsi atau memakai narkoba ;Bahwa Babai positif narkota kalau dari segi makna sudahmenggunakan ;Bahwa dalam tata bahasa yang benar, kalau kebenaran itu tidakterpenuhi berati itu masuknya fitnah, kalau ada buktibukti lain, itubaru bisa dinyatakan benar ;Bahwa Terdakwa menyatakan suatu penyataan sikap