Ditemukan 1072 data
242 — 173
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilanini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM INVESTIGASI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR METRO GAMBIR
53 — 18
dengan ulasan PEMOHON dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanHal 10 dari 41 Hal, Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN.Jkt.Pst.Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe
46 — 29
suakae Bahwa kedua foto tersebut adalah juru mudi kapalyang mengantarkan saksi bersama ke 46 orang asingasal Somalia, Palestina, Sudan, Eritria, Irag danYaman untuk berangkat ke Australia untuk berangkatke Australia dengan menggunakan perahu kayue Bahwa saksi bersama ke 46 orang asing asal Somalia,Palestina, Sudan, Eritria, Irag dan Yaman untukberangkat ke Australia untuk berangkat ke Australiatidak memilki dokumen perjalanan yang sah ( ilegal)dan juga tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasiyang sahe
24 — 19
MesinDLO5512 warna putih.Dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan buktikepemilikan yang sahe Uang muka untuk merental mobil sebesar Rp. 300.000, (tiga ratusribu rupiah).e Uang hasil menggadaikan mobil sebesar Rp. 1.200.000, (satu jutadua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negarae 1 (satu) helai Baju Kaos merk EX warna hijau.satu) helai Celana panjang jenis jeans merk Zivas warna hitam.1 ( )e 1(satu) unit Handphone merk SPC type Cl warna hitam.1 ( )satu) pasang Sandal merk Ridhofa warna pink.Dirampas
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan batal atau tidak sahe SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1675/Desa Kambu, Kecamatan Poasia, KotaKendari, tanggal 17 Desember 1998, Surat ukur Nomor : 311/1998, tanggal 16Desember 1998, luas tanah 662 M2, atas nama pemegang hak : Hatija Usmanyang saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama Hj.
106 — 33
Pada bulanSeptember 1974 ASDT berubah nama menjadi Fretilin (FrenteRevolusionaria Timor Leste Independente) yang diprakarsai olehbeberapa mahasiswa berhaluan komunis yang baru pulang dariPortugal seperti Vicente Sahe dan Carvarino alias Maulear..
107 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 950 K/Padt/2016yang diprakarsai oleh beberapa mahasiswa berhaluan komunis yang barupulang dari Portugal seperti Vicente Sahe dan Carvarino alias Maulear;c.
35 — 114
sayayang mulia bu Hakim/ pak Hakim saya tiaptiap kali sidang saya datangkarna saya berpikir jauh untuk memikirkan hak anakanak saya yangperempuan semua pasti menggunakan binti saya.e Yang mulia bu Hakim/ pak Hakim saya tidak mau menganak tirikananak saya yang perempuan semuae Yang muli abu Haki/ pak Hakim saya tidak mau di matikankarena pernikahan anakanak saya yang perempuan semua,semua urusanya dunia akhirat karna apabila saya masih hidupakad nikah harus yang mengijabkabulkan saya yang lainlaintidak sahe
36 — 25
Terdakwa III RUDI Bin YATIMIN selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam ) bulan;3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani olehPara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;5 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (Satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna silver bernomorpolisi BM 1999 LS;e 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna biru silver Nopol BM4014 SO;Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sahe
PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA
Tergugat:
1.PPK PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO, DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
2.PPTK PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO, DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM
3.KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, UKM.
4.KONSULTAN PENGAWAS, CIRIAJASA CM
5.INSPEKTUR KABUPATEN WONOSOBO
6.BUPATI WONOSOBO
113 — 43
Penggugat menyatakan bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaanadalah tidah sahe Bahwa tugas konsultan manajemen konstruksi adalahmembuat dan memberikan laporan kemajuan pekerjaankepada pemberi tugas, tergugat dengan dasar volumebeberapa item pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihakpenggugat.Dalam pokok perkara1. Menolak gugatan penggugat2.
HARTATI SAID
Tergugat:
1.Ummi Barakati alias Oce
2.Erni Arifin
3.Lutfi Arifin
4.Iwan Asbar Baha
5.Anwar Abdurrahman
6.Kantor Agraria Kabupaten Maluku Utara dahulu sekarang Kantor Pertanahan Nasional Kota Ternate
68 — 25
hukum;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat VI menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor 16 Tahun 1984 tidak sah dan haruslah dibatalkan dan atau dinyatakanbatal demi hukum maka beralasan pula menurut hukum Tergugat VI untukmencabut dan atau menarik Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 16 Tahun 1984atas nama Arifin Said Hi Sehe atau atas nama siapapun yang mendapat hakdarinya diatas obyek sengketa dalam perkara ini;Bahwa selain itu penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 1984 atasnama Arifin Said Hi Sahe
Termohon
17 — 5
KelurahanPagutan Barat, KecamatanMataram, Kota Mataram, saksi memberikanketerangan di bawah sumpah sebagai berikut :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibuPemohon;Halaman 6 dari 51 : Putusan nomor: 29/Pdt.G/2020/PA.Mtre Bahwa saksi mengetahuipemohon dan termohon adalah suami isteri sahe Bahwa mereka telah dikaruniai 3orang anak;e Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidakharmonis karena pemohon dan termohon sering bertengkar;e Bahwa saksi tidak mengetahui
276 — 211
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
HALIMAH
Termohon:
POLRES RESORT METROPOLITAN JAKARTA UTARA
66 — 50
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalamPermohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukumyang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
I Wayan Darmawan
Tergugat:
1.Pimpinan PT Bank QNB Indonesia Tbk Cabang Bali
2.Ni Luh Sukriningsih
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
89 — 62
petitumnya meminta pembatalan atas PerjanjianPokoknya sehingga Perjanjian Tambahannya beserta segenapprosesnya mesti juga digugurkan dan menuntut agar Pihakpihaklain tersebut untuk tunduk dan mengganti kerugian secara bersamabersama jika memang benar apa yang didalikannya itu sedangkanHalaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 963/Pdt.G/2019/PN DpsPenggugat telah menikmati bersama sama dengan Tergugat II uangpencairan kredit yang telah Tergugat kucurkan sesuai aturan danprosedur hukum yang sahe
SEPNO
Termohon:
KAPOLSEK MEDAN KOTA. Cq KARESKRIM PTOLSEK MEDAN KOTA Cq PENYIDIK PEMBANTU BRIPKA SUPRIANTO
82 — 16
Sehingga apabila sesualdengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimanadiulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka menurutPasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud
Dessy Aryani
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor qq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor
126 — 32
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
143 — 34
Rum, umur 20tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal BTN pagutankelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram, saksi memberikanketerangan di bawah sumpah sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksikeponakan Termohon; Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sahe Bahwa mereka telah dikaruniai 1 orang anak; Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon baikbaiksaja ; Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat
KWEJAORI NASRY
Tergugat:
1.HENGKY SAHE
2.HENGKY KORAH
3.JOHNY TOMMI TANOD
4.ADRIE JHONY ROTINSULU
5.JULIN MALONGASALE
6.FRANGKY E. RUMUAT.
7.Dra. A. PAULUS - MARAMIS.
8.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Bupati Minahasa Utara, Cq. Hukum Tua/Kepala Desa Maumbi selaku Kepala Pemerintahan di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
57 — 43
Penggugat:
KWEJAORI NASRY
Tergugat:
1.HENGKY SAHE
2.HENGKY KORAH
3.JOHNY TOMMI TANOD
4.ADRIE JHONY ROTINSULU
5.JULIN MALONGASALE
6.FRANGKY E. RUMUAT.
7.Dra. A. PAULUS - MARAMIS.
8.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Bupati Minahasa Utara, Cq. Hukum Tua/Kepala Desa Maumbi selaku Kepala Pemerintahan di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.
298 — 132
perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaskeadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.e Pasal 4 ayat (2) menyatakan : Secara tertib sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dantepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapatdipertanggungjawabkan.e Pasal 132 ayat (1) menyatakan : Setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sahe