Ditemukan 51522 data
7 — 1
acararelass tersebut berbunyi: menurut keterangan Ketua RT. setempat yangbernama bapak PEPI, Penggugat tidak dikenal di lingkungan RT setempat;Bahwa, telah terjadi halhal sebagaimana selengkapnya dicatat didalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalahgugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dengan mendasari
13 — 10
Agama Cibinong dalam register perkaraNomor 2837/Pdt.G/2014/PA.Cbn Tanggal 13 Nopember 2014 telah mengajukanhalhal sebagai berikut :Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.Bermaksud mengajukan gugat cerai terhadap:TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, PekerjaanWiraswasta, bertempat di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.Adapun alasanalasan yang mendasari
53 — 16
mohon agar KetuaPengadilan Agama Cibinong cq Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 28 Tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir SMA,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA,Pekerjaan Wirswasta, bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX.Adapun alasanalasan yang mendasari
1.I Kadek Agus Sweta Adi Putra
2.Dewa Ayu Suardi Yanti
26 — 13
Bahwa yang mendasari Pemohon untuk melakukan perubahan nama tersebutoleh karena Pemohon selaku orang tuanya sering bemimpi didatangi olehanakanak yang sepertinya memberikan sebuah isyarat kepada Pemohon.5. Bahwa dengan peristiwa dalam situasi seperti tersebut akhirnya Pemohon danorang tua Pemohon menanyakan dan minta petunjuk akan hal itu kepada orangpintar/penekun spiritual.
133 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak jelas dasar hukum pengajuan gugatan oleh PenggugatBahwa Penggugat mendasari gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1359KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada huruf C angka 1.Tetapi pada awal gugatan, Penggugat mendasari tentang KetentuanUndang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga PenjaminSimpanan.
;Mendasari pendapat tersebut dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yangmenyatakan perubahan status rekening Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Ill dari layak bayar menjadi tidak layak bayar berdasarkan hasilaudit BPKP tidak ada aturan hukum yang diberikan kewenangan olehperaturan Perundangundangan khususnya Undang Undang Nomor 24Tahun 2004 tentang LPS memberi kewenangan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat IIl untuk mengubah status layak bayar RekeningPemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III menjadi
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan kabur, tidak jelas; Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.
Gugatan Penggugat Error in Persona;Bahwa karena tidak ada hubungan hukum yang mendasari kejadianantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II, maka dengan demikiantelah terjadi kekeliruan di dalam menarik Tergugat dan Tergugat sebagaipihak dalam berperkara;Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat dan TergugatIl tidak ada hubungan Hukum, maka tidak beralasan hukum jika Penggugatmenggugat Tergugat dan Tergugat Il; karenanya Gugatan Penggugat Errorin Persona dan untuk itu gugatan Penggugat
1.ANI PURYANTI
2.ENDI PUJIONO
Tergugat:
1.KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA USAHA PAMARDI UTOMO
2.KOPERASI SIMPAN PINJAM BINA USAHA PAMARDI UTOMO CABANG PURWOKERTO
3.BREGAS SAMODRA PAMUNGKAS
4.KIKI NINDIANA PRATIWI
108 — 53
Dasar hukum dalil gugatan tidak jelas;Bahwa posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)dengan peristiwa/kejadian yang mendasari gugatan ParaPenggugat tersebut. Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta(feiteljke ground) yang mendasari gugatannya perihal pembatalanjual beli tanah dan akta kredit dengan jaminan tanah dan gugatanganti rugi... ? Apa dasar hukumnya ?
Eksepsi atas dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas dan/atau kabur(Exeptio Obscuur Libel);Bahwa posita gugatan tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)dengan peristiwa/kejadian yang mendasari gugatan Para Penggugattersebut.
Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (feitelijkeground) yang mendasari gugatannya perihal pembatalan jual beli tanahdan akta kredit dengan jaminan tanah dan gugatan ganti rugi;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi angka 1 huruf i, maka MajelisHakim berpendapat bahwa, Para Penggugat sudah menguraikan secara jelasapa yang menjadi dasar diajukan gugatannya yaitu:1.
105 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan Terdakwa.Maksud penyebutan alatalat bukti dengan urutan pertama pada keterangansaksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwapada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acarapidana diutamakan pada kesaksian bukan pada keterangan Terdakwasebagaimana yang mendasari pertimbangan Judex Facti dalam putusannya.Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi dalam perkara a quoJudex Facti tidak sungguhsungguh memperhatikan :1.
Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinyaunsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau peri keadaanpalsu baik itu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat utangatau menghapus piutang, yang semata mata dengan mendasari padaketerangan Terdakwa.Bahwa Judex Facti dalam hal ini tidak menerapkan hukum pembuktiansecara tepat, dimana
dalam pertimbangan pembuktiannya tersebut JudexFacti lebin mendasari pembuktian pada fakta fakta dari keteranganTerdakwa di persidangan sebagai salah satu alat bukti di persidangan,dimana hal tersebut adalah pembuktian yang bertentangan dengan asaspenilaian keterangan Terdakwa yang menegaskan bahwa keteranganTerdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimanaketentuan Pasal 189 Ayat (3) KUHAP dan ini berarti apa yang diterangkanTerdakwa di sidang Pengadilan hanya boleh diterima dan
Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya mengenai tidak terbuktinyaunsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau peri keadaanpalsu. baik itu dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohonganmembujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat utangatau menghapus piutang, dengan mendasari pada alat bukti kuitansi dansurat pernyataan yang tidak mempunyai kualitas pembuktian.Bahwa pertimbangan Judex Facti yang pada
141 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
JakartaNomor : 25K/BDG/PMTIVAU/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan mempelajarinya,Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer ll Jakartadalam putusannya "Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan", oleh karena itumohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangandengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yangmencerminkan hukum dan rasa keadilan.Sebelum mengutarakan halhal dasar keberatan Pemohon Kasasiterhadap putusan tersebut, perlu disampaikan yang mendasari
sah dan meyakinkan, makamenurut hemat Pemohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan yang "salahdan keliru" karena Majelis Tingkat Banding telah "salah menafsirkan normakesatuan" yang berlaku di lingkungan TNI, juga "salah menerapkan peraturan".Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis HakimTinggi pada Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa ini dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalahmerupakan putusan yang tidak tepat karena mendasari
33 — 18
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/112/AD/K/Il02
37 — 22
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997,yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diaturdalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanyamelarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulanberturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturutturutsecara sah tetapi tidak hadir disidang tanoa suatu alasan dapat dilakukanpemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangandan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwakepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, makadengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 MajelisHakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpahadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/26
89 — 20
:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02 Medan Nomor : Sdak/151/AD/K/I02
75 — 18
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam wakiu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil
secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/113/AD/K/02
75 — 45
Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh MenteriAgraria; sedangkan dalam hal ini Tergugat tidak dapat menunjukkan surat /akte jual beli yang mendasari terjadinya pencoretan letter C persil 36a dan 36b yang telah dimutasi ke letter C No 342 sehingga Tergugat telah melakukantindakan yang cacat secara procedural dan substansi ; bahwa berdasarkeseluruhan pertimbangannya menurut majelis hakim tingkat pertama16tindakan Tergugat yang telah melakukan Pembukuan / Pencatatan SuratLetter C Nomor: petok nomor
Akte tersebut bentuknya17ditetapbkan oleh Menteri Agraria; sedangkan dalam hal ini Tergugat tidakdapat menunjukkan surat / akte jual beli yang mendasari terjadinyapencoretan letter C persil 36a dan 36 b yang telah dimutasi ke letter C No342 sehingga Tergugat telah melakukan tindakan yang cacat secaraprosedural dan substansi ; menurut majelis hakim tingkat pertama tindakanTergugat yang telah melakukan Pembukuan / Pencatatan Surat Letter CNomor: petok nomor 175 Nomor persil 36 a luas 1.215 Ha dan persil
Terbanding/Penggugat : Ny. YENNY CHAUHARI CHOW
53 — 27
untuk membayar seluruh biaya acara yang timbulpada perkara ini;Atau : Mohon Putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmenanggapinya sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 13 Juni2019 sebagai berikut :Dijelaskan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, Bahwa rumah toko(Ruko) No. 9A dan 9B yang terletak dijalan Gajah, Kelurahan Maricaya,Kecamatan Makassar, Kota Makassar awalnya adalah milik Penggugat, ataskesepakatan Tergugat dengan Penggugat, mendasari
10 dari 54 hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKS6 (enam) Tergugat dirikan 1 (Satu ) meter dari batas Ruko No.9B dan9C.Bahwa Tergugat tidak pernah membuat dan membangun tembokatau dinding lantai 4 (empat) Ruko No.9B yang Tergugat beli dariPenggugat.Bahwa sejak Tergugat membeli Ruko No. 9B, telah berdiri dindingRuko 9B dan dinding Ruko 9C milik Penggugat yang dibuat olehPenggugat dengan pasangan 1 (satu) batu setinggi kurang lebih 3meter, Tergugat tidak pernah membuat dinding lantai 4 (empat).Bahwa mendasari
Bahwa mengenai eksepsi huruf b yang diajukan Tergugat/ Pembandingyaitu. mengenai pernyataan Terbanding/ Penggugat bahwaTergugat/Pembanding membangun sampai lantai 7 (tujuh) sebagaimanadiuraikan oleh Terbanding pada posita angka 3, 4, 5 dan 7, serta petitumangka 4, 5, sementara berdasarkan fakta hukum Ruko No. 9B milikPembanding dibangun sampai lantai 6 (enam) bukan lantai 7 (tujuh)sebagaimana didalilkan Terbanding.Bahwa mendasari Yurisfrudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus
hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKSadanya keretakan Ruko No 9C apalagi Ruko No. 9D milik Terbandingdan tidak menerangkan bahwa pintu Ruko No. 9C tidak bisa dibukaapalagi Ruko No. 9D milik Terbanding.Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kurangtepat dan tidak terperinci mengenai dasar dan fakta hukum yang dikemukakanMajelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum, maka mendasari
Majelis Hakim.Bahwa hasil pelaksanaan Peninjauan Setempat yang dilakukan olehMajelis Hakim sebagaimana terurai pada pertimbangan halaman 23putusan tidak ada keterangan Majelis Hakim menerangkan bahwaadanya keretakan akibat penurunan dasar bangunan dan pintu besiRuko No. 9C dan No. 9D tidak bisa terbuka.Bahwa Terbanding tidak menguraikan secara terperinci dalam bentukapa kerusakan dan berapa besar kerugian yang ditimbulkan dalamHal. 41 dari 54 hal.putusan No. 407/PDT/2019/PT MKSgugatannya, maka mendasari
270 — 103
Maligano;dimana setiap kelompok melakukan survei lapangan, mendesain gambardan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa dengan mendasari pada pembagian tugas yang telah ditentukanoleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sekitar bulan Juni 2013, terdakwa I.LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok bersama dengan anggotanya yakni terdakwa Il SINAR AWALUDDIN,ST, terdakwa Ill. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok Ill,terdakwa IV.
Jamsir Zibuka, S.IP Anggota Mendasari pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Muna Nomor 056/122 Tahun 2013 tentang PanitiaPengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Muna Tahun Anggaran 2013, panitia pengadaaan yangHalaman 11 dari 58 halaman Putusan No. 3/PID.SUSTPK/2017/PT SULTRAtelah terbentuk dengan ketua saksi ADY MULIA, ST melakukanpelelangan terhadap 4 (empat) paket Pekerjaan Perencanaan TeknisKegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jalan danJembatan
YAMIN IMRAN sebesar Rp. 36.400.000,d. uang yang diterima pihak lain yakni Saudara ZAM melalui saksi LAODE ADIMURAD, SH sekitar Rp. 25.400.000,Bahwa dengan mendasari pada sejumlah uang baik yang diterima olehterdakwa I, Il, Ill, dan terdakwa IV maupun pihak lainnya yakni saksi Ir.MUH. YAMIN IMRAN maupun saksi LA ODE SADELI, ST, MT, danSaudara ZAM, merupakan suatu bentuk perbuatan untuk memperkayadiri terdakwa . LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, terdakwa IlSINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa Ill.
Maligano;dimana setiap kelompok melakukan survei lapangan, mendesain gambardan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).Bahwa dengan mendasari pada pembagian tugas yang telah ditentukanoleh saksi Ir. MUH. YAMIN IMRAN sekitar bulan Juni 2013, terdakwa I.LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B, S.ST, selaku ketua kelompok bersama dengan anggotanya yakni terdakwa II SINAR AWALUDDIN, ST,terdakwa Ill. LA ODE HASIRU, S.ST selaku ketua kelompok Ill,terdakwa IV.
YAMIN IMRAN sebesar Rp. 36.400.000,d. uang yang diterima pihak lain yakni Saudara ZAM melalui saksi LAODE ADIMURAD, SH sekitar Rp. 25.400.000,Bahwa dengan mendasari pada sejumlah uang baik yang diterima olehterdakwa I, Il, Ill, dan terdakwa IV maupun pihak lainnya yakni saksi Ir.MUH. YAMIN IMRAN maupun saksi LA ODE SADELI, ST, MT, danSaudara ZAM, merupakan suatu bentuk perbuatan untukmenguntungkan diri terdakwa . LA ODE ABDUL WAHID RAJAB B,S.ST, terdakwa Il SINAR AWALUDDIN, ST, terdakwa Ill.
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
Heryanto
142 — 46
Halini dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP jika suatuperbuatan masuk dalam lebih dari 1 (satu) aturan pidana,maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yang memuatancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulutelah didakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari,jam, tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa.
Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untukmenghadirkannya dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1)dan ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuanTerdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadirdipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acarapemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :Saksi2:Nama lengkap : Jalinus.Pekerjaan : Marbot (pengurus/penjaga Masjid).Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang (Lampung)/26Mei 1983.
Hal ini dijelaskan dalamPasal 63 ayat (1) KUHP jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari1 (satu) aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satudiantara aturanaturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yangmemuat ancaman pidana pokok yang paling berat.Bahwa mendasari hal tersebut, Terdakwa terlebih dahulu telahdidakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari, jam, tempatterjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
: 100K/PM 104/AD/X/2019Menimbang :Menimbang :Menimbang :Menimbang :perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer,berdasarkan fakta di persidangan tidak bersangkut paut dan tidak adahubungannya dengan adanya dugaan tindak pidana lain, selain itu. waktudan tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini (sebagaimanadalam dakwaan Oditur Militer) dengan dugaan adanya tindak pidana lain(dalam hal ini tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika) berbeda dantidak berhubungan.Dengan demikian mendasari
Dalam hal iniberdasarkan faktafakta di persidangan, Majelis Hakim memilin untukmembuktikan dakwaan alternatif ke2 yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP.Bahwa mengenai unsur ke1 dalam dakwaan alternatif ke2 yaitu Barangsiapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RIyang tunduk kepada undangundang dan hukum negara RI dan dapatbertanggung jawab.Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap
Terbanding/Tergugat II : Sdr. D. Sukardi, SH.,MM.,M.Kn
Terbanding/Tergugat I : Tatang Tasudin
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN CQ KANTOR PERTANAHAN BPN KOTAMADYA JAKTIM
Turut Terbanding/Penggugat II : Hj. Sadiah
57 — 36
tanpa kesepakatan dan persetujuanterlebin dahulu dari PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSII dan PELAWANI/TERMOHON EKSEKUSIII untuk mengikat tanah milik PARA PELAWAN/PARATERMOHON EKSEKUSI sebagai jaminan hutang dalam APHT jo Sertipikat HTyang mengakibatkan kerugian bagi PARA PELAWAN/PARA TERMOHONEKSEKUSI".Bahwa terkejutnya PARA PELAWAN/TERMOHON EKSEKUSI sangatberasalasan karena PARA PELAWAN/PARA TERMOHON EKSEKUSI tidakpernah sama sekali melihat, membaca dan/atau dibacakan isi akta akta olehTERLAWANII yang mendasari
No. 737/ Pdt/2019/PT.DKImengerti artinya, sehingga diperlukan pembuktian sah secara hukum danmeyakinkan oleh TERLAWANTH~ untuk membuktikan bahwa PARAPENGGUGAT telah menerima salinan/kutipannya bahkan menyimpannya".Bahwa karena tidak pernah sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi akta akta oleh TERLAWANII yang mendasari terbitnya AKTAPEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No.07/2015, tanggal 26 Juni 2015 yangdibuat di hadapan TERLAWANII (D. Sukardi, S.H., MM.
Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diungkapkan dandiuraikan pada point 110 (Satu Sampai dengan sepuluh) perlawanan ini,maka secara terang dan jelas hal hal yang mendasari terbitnyaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan pada tanggal25 Oktober 2017, No.32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim jo APHT No.07/15,mengandung cacat hukum.16.
Bahwa tidak benar posita butir 7 perlawanan Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi yang menyatakan bahwa Para Pelawan atauPara Termohon Eksekusi tidak sama sekali melihat, membaca dan/ataudibacakan isi aktaakta oleh Terlawan Il yang mendasari terbitnya AktaPemberian Hak Tanggungan No.07/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang diuatdihadapan Terlawan II (D. Sukardi, SH., M.Kn selaku Pejabat PembuatAkta Tanah / PPAT wilayah kerja Kodya Jakarta Timur jo.
Bahwa tidak benar halhal yang mendasari terbitnya PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.APHT No.07/15 tanggal 25 Oktober 2017 mengandung cacathukum..........5> Bahwa terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta TimurNo. 32/2017.Eks/PN.Jkt.Tim., Jo.
15 — 3
Demikian juga Tergugattinggal di dusun Dawe Wetan, RT 04 RW 07 desa Sumberdawesari, kecamatan Grati, KabupatenPasuruan, sehingga keduanya bukan wilayah hokum Pengadilan Agama Lumajang.Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik, yang pada pokoknya mohon agareksepsi Tergugat ditolak, namun tidak memberikan alas an jelas yang mendasari penolakantersebut.
15 — 14
Majelis Hakimyang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannyadilaksanakan pada tangggal 10 April 2002, berdasarkan kutipan akta nikahnomor : 551/85/IV/2002, tertanggal 10 Aprol 2002, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggalbersama di Jl.